G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

  • Lantik Pejabat Baru, Kakanwil Imigrasi NTT Tekankan Integritas di Tengah Tantangan Wilayah Kepulauan

    Lantik Pejabat Baru, Kakanwil Imigrasi NTT Tekankan Integritas di Tengah Tantangan Wilayah Kepulauan

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM—Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Saroha Manullang, melantik sejumlah pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT, Selasa (28/7/2028). Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus penegasan komitmen terhadap profesionalisme dan integritas dalam menghadapi kompleksitas tugas keimigrasian di wilayah perbatasan.

    Prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT, Kupang. Kegiatan itu dihadiri Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang, para pejabat struktural dan fungsional dari Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, serta jajaran pegawai Kantor Wilayah.

    Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor SEK-98.SA.03.04 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Nomor WIM.22.2231.SA.04.01 Tahun 2026 mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon V. Selain itu, pejabat fungsional Analis Kebijakan dan Pranata Komputer juga dilantik berdasarkan keputusan menteri yang ditetapkan pada 8 Juli 2026.

    Dalam sambutannya, Saroha mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar bentuk kepercayaan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik menjadi motor penggerak organisasi dengan bekerja cepat, tepat, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Saudara sekalian adalah penggerak utama organisasi. Tuntutlah diri untuk bekerja cepat, tepat, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Selain profesionalisme, Saroha menekankan pentingnya menjaga etika dan integritas sebagai fondasi pelayanan publik. Menurut dia, setiap aparatur harus mampu menjaga nama baik institusi dengan menghindari berbagai bentuk penyimpangan serta memperkuat kolaborasi, baik di lingkungan internal maupun dengan para pemangku kepentingan.

    “Jauhi segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra institusi. Bangun kerja sama internal dan eksternal yang solid demi kelancaran tugas,” katanya.

    Ia juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi jajaran Imigrasi NTT. Dengan wilayah yang mencakup 1.192 pulau serta berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, pelayanan dan pengawasan keimigrasian menuntut kesiapan sumber daya yang optimal. Di sisi lain, jumlah pegawai yang tersedia saat ini hanya sekitar 416 orang.

    Kondisi tersebut, menurut Saroha, menuntut setiap pegawai untuk bekerja lebih adaptif, produktif, dan mampu membangun sinergi lintas sektor. “Dengan hanya 416 pegawai, kita harus bekerja ekstra keras dan berkolaborasi. Tidak ada ruang untuk kelambanan,” tegasnya.

    Menutup arahannya, Saroha mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menghadirkan energi positif dan inovasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia berharap setiap kebijakan maupun langkah yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat.

    “Jadilah solusi, bukan masalah. Setiap jejak kinerja harus menjadi catatan positif yang membawa dampak besar bagi institusi ke depan,” ujarnya.

    Rangkaian pelantikan ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama. Melalui pelantikan ini, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT berharap para pejabat yang baru mengemban amanah dapat memperkuat kualitas pelayanan keimigrasian sekaligus menjawab tantangan pengawasan di wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakter geografis dan dinamika perbatasan yang khas.*/llt

  • Sumba Tengah Raih Sertifikat Eliminasi Malaria, Bupati Paulus Wakili Dua Provinsi dan Tujuh Kabupaten Sampaikan Komitmen Nasional

    Sumba Tengah Raih Sertifikat Eliminasi Malaria, Bupati Paulus Wakili Dua Provinsi dan Tujuh Kabupaten Sampaikan Komitmen Nasional

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Kabupaten Sumba Tengah mencatat tonggak penting dalam sejarah pembangunan kesehatan daerah dengan resmi menerima Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak peringatan Hari Malaria Sedunia 2026 yang berlangsung di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

    Tidak hanya menerima penghargaan, Bupati Sumba Tengah Drs. Paulus S.K. Limu juga memperoleh kepercayaan mewakili dua provinsi dan tujuh kabupaten penerima sertifikat eliminasi malaria untuk menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga status bebas malaria. Kepercayaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi dan keberhasilan Sumba Tengah dalam mengendalikan penyakit yang selama puluhan tahun menjadi tantangan kesehatan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

    Bupati Paulus hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah Ridho Djama Samani, SKM, MSc, serta Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumba Tengah Andreas Fa, Amd.Kep.

    Sertifikat Eliminasi Malaria diberikan kepada dua provinsi dan tujuh kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan eliminasi malaria setelah melalui proses penilaian ketat oleh Tim Penilai dan Tim Pakar Kementerian Kesehatan. Penilaian tersebut mencakup kemampuan daerah dalam memutus rantai penularan lokal, memperkuat sistem surveilans, hingga memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi munculnya kembali kasus malaria.

    Bagi Sumba Tengah, penghargaan tersebut menjadi pencapaian bersejarah. Kabupaten ini kini menjadi satu-satunya kabupaten di Pulau Sumba yang berhasil memperoleh status eliminasi malaria. Keberhasilan itu merupakan hasil perjalanan panjang yang dimulai sejak 2019 melalui Konsorsium Sumba, ketika seluruh kepala daerah di Pulau Sumba bersepakat mengusung komitmen bersama bertajuk “Sumba Bebas Malaria”.

    Bupati Sumba Tengah, Paulus S. K. Limu (kanan) dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah Ridho Djama Samani, usai menerima Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak peringatan Hari Malaria Sedunia 2026 yang berlangsung di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Foto; Dok.PK

    Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa malaria masih menjadi persoalan kesehatan yang serius di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sekitar 700.000 kasus malaria dengan 120 kematian.

    “Artinya setiap tiga hari ada satu kematian akibat malaria. Ini adalah persoalan serius yang tidak bisa dianggap ringan karena malaria masih menyebabkan kematian dan beban kesehatan yang tinggi di Indonesia,” ujar Dante dilansir dari Kompas.com.

    Ia mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam mendukung Peta Jalan Eliminasi Malaria 2025–2045 dengan target Indonesia terbebas dari penularan lokal malaria pada 2030. Dante juga memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria tahun ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

    Usai menerima penghargaan, Bupati Paulus mengatakan bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya milik pemerintah daerah, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

    “Keberhasilan ini tidak diraih dalam waktu singkat. Perjuangan panjang yang kami lalui merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader malaria, serta seluruh masyarakat yang selama bertahun-tahun berkomitmen memutus rantai penularan malaria,” ujarnya.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari kader malaria desa, para kepala desa, camat, organisasi perangkat daerah lintas sektor, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, UNICEF, Perhimpunan Dokter Ahli Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat (Perdaki), hingga seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di lapangan.

    Menurut Paulus, sertifikat eliminasi malaria bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah akan terus memperkuat sistem surveilans, meningkatkan deteksi dini, memperluas edukasi masyarakat, serta memastikan respons cepat terhadap setiap potensi kasus agar status eliminasi malaria tetap terjaga.

    “Kami memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan capaian ini. Sertifikat ini bukan akhir perjuangan, tetapi komitmen untuk memastikan generasi mendatang hidup di daerah yang tetap bebas dari malaria,” kata Paulus.

    Penandatanganan komitmen bersama pemeliharaan daerah eliminasi malaria yang dilakukan para kepala daerah penerima penghargaan menegaskan bahwa keberhasilan eliminasi bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga masyarakat tetap terlindungi dari ancaman malaria.

    Bagi Sumba Tengah, capaian ini menjadi salah satu prestasi terbesar di bidang kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat optimisme bahwa kolaborasi lintas sektor, dukungan masyarakat, dan kepemimpinan daerah mampu menghasilkan perubahan nyata. Dengan status eliminasi malaria yang kini disandang, pemerintah daerah berharap kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat sebagai fondasi menuju Sumba Tengah yang maju, sehat, dan sejahtera.*/llt

  • Umbu Rudi Kabunang Gandeng BPIP Perkuat Relawan Pancasila: Cek Kesehatan Gratis, Aspirasi Listrik Desa dan Infrastruktur Mengemuka

    Umbu Rudi Kabunang Gandeng BPIP Perkuat Relawan Pancasila: Cek Kesehatan Gratis, Aspirasi Listrik Desa dan Infrastruktur Mengemuka

    TABUNDUNG,SELATANINDONESIA.COM — Sebanyak 300 warga Desa Praing Kareha, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar bersamaan dengan kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026, Senin (27/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    Sejak pagi, masyarakat memadati Gereja Kristen Sumba (GKS) Praing Kareha untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Malahar. Sebanyak 12 tenaga kesehatan diterjunkan untuk melayani warga yang hadir.

    Kepala Puskesmas Malahar, Erlita Hunggu Hawu, mengatakan, kegiatan itu membantu pihaknya menjangkau lebih banyak masyarakat dalam program cek kesehatan gratis (CKG). Menurut dia, selama ini partisipasi warga untuk memanfaatkan layanan kesehatan preventif masih menjadi tantangan.

    “Dengan kegiatan yang menghimpun sekitar 300 warga dalam satu kesempatan, kami lebih mudah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat,” ujarnya.

    Selain layanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Berbagai persoalan kebutuhan dasar, terutama akses listrik, air bersih, dan infrastruktur jalan, menjadi aspirasi yang disampaikan warga.

    Anggota Komisi XIII DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang saat itu memberikan apresiasi kepada Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan DPR RI terkait berbagai program di Kabupaten Sumba Timur untuk diselaraskan dengan sejumlah Kementrian dan Lembaga di tingkat pusat. “Saya apresiasi Pak Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali yang selalu berkolaborasi dan bersinergi terkait program Kabupaten dan kerja kami di DPR RI yang melakukan reses di dapil,” sebut Umbu Rudi Kabunang.

    Umbu Rudi Kabunang mengatakan, masih terdapat sejumlah desa di Kecamatan Tabundung maupun wilayah lain di Sumba yang belum menikmati akses listrik secara memadai. Ia meminta pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa melakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik maupun meteran.

    Data tersebut, menurut dia, akan menjadi dasar pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk program penyediaan listrik tenaga surya dan meteran listrik bagi masyarakat yang belum terlayani.

    “Pendataan perlu dilakukan agar usulan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapannya, semakin banyak desa yang dapat menikmati akses listrik dalam beberapa tahun ke depan,” kata Umbu Rudi.

    Para tenaga kesehatan dari Puskesmas Malahar, Kecamatan Tabundung melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat peserta kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026, Senin (27/7/2026) di GKS Praing Kareha, Desa Praing Kareha, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba TImur. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). foto; amir

    Ia juga menyebut, beberapa waktu lalu sudah diajukan untuk wilayah lain di Sumba Timur dan kini sudah terealisasi. ”Semoga pengajukan berikutnya nanti dapat terealisasi, sesuai program pemerintah tahun 2029 yaitu listrik di seluruh desa diwujudkan,” katanya.

    Camat Tabundung Rudolf Umbu Resi Loly mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut dia, kehadiran anggota DPR RI di tengah masyarakat membuka ruang bagi penyampaian berbagai kebutuhan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

    Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI dapat mempercepat penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, terutama pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan pemerataan akses listrik.

    Tokoh muda Sumba Timur, Herman Hilungara yang menjadi penggerak utama dalam kegiatan tersebut mengatakan, kehadiran Umbu Rudi Kabunang hari ini di tengah masyarakat Tabundung merupakan komitmen beliau untuk terus bersama -sama masyarakat dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat. ”Saat ini satu-satunya wakil kita orang Sumba di Senayan adalah Bapak Umbu Rudi Kabunang, maka mari kita sama-sama bersinergi dan terus mendukung satu sama lain agar aspirasi tentang kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi melalui perjuangan Pak Umbu Rudi Kabunang,” kata Herman.

    Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Umum BPIP, Galu Ibrahim, menekankan bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga berkembang melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, polarisasi sosial, hingga melemahnya budaya gotong royong.

    Karena itu, menurut dia, penguatan ideologi Pancasila memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Salah satunya melalui Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila yang diharapkan mampu menjadi penggerak persatuan, memperkuat budaya gotong royong, menyebarkan narasi positif, serta menangkal berbagai paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

    Ia menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai konsep, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah.

    Menurut Galu, nilai-nilai tersebut sejalan dengan budaya masyarakat Sumba Timur yang dikenal memiliki semangat kekeluargaan, adat istiadat, dan gotong royong yang kuat. Oleh sebab itu, penguatan ideologi Pancasila dipandang sebagai upaya memperkuat nilai-nilai lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat.*/llt

  • Kuda Ratu SOKSI Lengkapi Dominasi di LASKAR Kabaru Menuju PON XXII 2028, Panamu Beri Kado Ultah untuk Sekda Sumba Timur

    Kuda Ratu SOKSI Lengkapi Dominasi di LASKAR Kabaru Menuju PON XXII 2028, Panamu Beri Kado Ultah untuk Sekda Sumba Timur

    RINDI,SELATANINDONESIA.COM — Arena Pacuan Kuda Sinar Kabaru yang dikenal dengan LASKAR Kabaru di Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, bergemuruh sepanjang babak penyisihan Humba Cup 2026, Sabtu (25/7/2026). Dua kuda unggulan, Panamu dan Ratu SOKSI, tampil dominan di kelas masing-masing, mengukuhkan diri sebagai kandidat kuat perebutan gelar sekaligus menegaskan potensi olahraga pacuan kuda Sumba menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

    Panamu, kuda andalan milik Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, mencuri perhatian pada Kelas A (Ren 3 Ban 4). Sejak keluar dari garis start, Panamu langsung memimpin jalannya perlombaan dan mempertahankan kecepatannya hingga garis finis pada Sabtu (25/7/22026).

    Di hadapan ribuan penonton yang memadati Arena Para Kawatu, Panamu sukses meninggalkan dua pesaingnya, Palimbang Mahamu dan Sadio Mane, untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.

    Kemenangan tersebut terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun sang pemilik. Hasil yang diraih Panamu menjadi hadiah tersendiri bagi Umbu Ngadu Ndamu di tengah berlangsungnya pesta olahraga dan budaya masyarakat Sumba itu.

    Sebelumnya, Ratu SOKSI, kuda betina milik Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Depidar SOKSI Nusa Tenggara Timur, Dr. Umbu Rudi Kabunang, juga tampil impresif pada babak penyisihan Kelas B. Kuda dengan tinggi 132 sentimeter itu finis di posisi pertama setelah mengungguli Nokam, Logam, dan Li Manggawa.

    Dua kemenangan tersebut semakin memanaskan persaingan Humba Cup 2026 yang diikuti sekitar 270 ekor kuda dari berbagai wilayah di Pulau Sumba. Setiap kelas menghadirkan duel sengit yang tidak hanya mempertaruhkan prestise pemilik dan joki, tetapi juga menjadi panggung pembuktian kualitas bibit-bibit kuda pacu terbaik dari tanah Humba.

    Umbu Rudi Kabunang mengatakan, penyelenggaraan Palapang Djara Humba memiliki arti yang jauh melampaui kompetisi semata. Menurut dia, pacuan kuda telah menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

    “Palapang Djara Humba memberikan dampak yang sangat luas. Masyarakat semakin terdorong memelihara kuda, budaya tetap lestari, ekonomi rakyat bergerak, dan olahraga pacuan kuda memiliki kesempatan berkembang dari tradisi menuju prestasi nasional, termasuk menghadapi PON XXII Tahun 2028,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme bahwa tradisi pacuan kuda Sumba kini mulai diarahkan menjadi bagian dari pembinaan olahraga berkuda yang lebih profesional. Selain menjaga warisan budaya, ajang seperti Humba Cup juga dipandang sebagai wadah menjaring atlet, joki, dan kuda-kuda potensial untuk bersaing di tingkat nasional.

    LASAKAR Kabaru sebutan lain untuk Lapangan Sinar Kabaru di Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur. Foto: Rinto Lunggi

    Humba Cup 2026 sendiri resmi dibuka oleh Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, pada Kamis (23/7/2026). Kejuaraan yang digelar Pemerintah Kecamatan Rindi bersama panitia penyelenggara itu merupakan salah satu agenda budaya terbesar di Pulau Sumba yang setiap tahun menyedot perhatian masyarakat.

    Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pacuan kuda merupakan warisan budaya yang sarat nilai sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi tersebut, menurutnya, harus terus dirawat karena menjadi bagian dari identitas masyarakat Sumba Timur.

    Selain menjadi ruang pelestarian budaya, Humba Cup juga memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal. Kehadiran ratusan peserta beserta ribuan penonton menghidupkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai dari pedagang kuliner, penginapan, hingga jasa transportasi di sekitar arena pacuan.

    Bupati juga mengajak seluruh panitia, pemilik kuda, joki, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menjunjung tinggi sportivitas hingga seluruh rangkaian Humba Cup 2026 berakhir.

    Dengan penampilan meyakinkan pada babak penyisihan, Panamu dan Ratu SOKSI kini menjadi dua nama yang paling diperhitungkan dalam perebutan gelar Humba Cup 2026. Lebih dari sekadar mengejar kemenangan, penampilan keduanya memperlihatkan bahwa pacuan kuda Sumba terus berkembang sebagai olahraga berbasis budaya yang memiliki peluang besar melahirkan prestasi nasional, seiring langkah pembinaan menuju PON XXII Tahun 2028.*/laurens leba tukan

  • Tinjau Gelora Lifubatu, Umbu Rudi Kabunang Dorong Kebangkitan Pacuan Kuda di Timor Menuju PON 2028

    Tinjau Gelora Lifubatu, Umbu Rudi Kabunang Dorong Kebangkitan Pacuan Kuda di Timor Menuju PON 2028

    KUPANG, SELATANINDONESIA.COM – Di tengah geliat persiapan Nusa Tenggara Timur menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028, harapan menghidupkan kembali olahraga pacuan kuda di daratan Timor mulai menemukan pijakannya. Arena pacuan kuda Gelora Lifubatu di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang selama ini lebih banyak menjadi saksi kejayaan masa lalu, diproyeksikan kembali menjadi pusat pembinaan atlet sekaligus ruang tumbuhnya tradisi pacuan kuda yang telah mengakar di tengah masyarakat.

    Optimisme itu mengemuka saat Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Pacu Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Umbu Rudi Kabunang, meninjau langsung arena pacuan kuda Gelora Lifubatu, Kamis (23/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi sejumlah tokoh dan pencinta olahraga pacuan kuda dari Kabupaten Kupang.

    Bagi Umbu Rudi, keberadaan lintasan sepanjang 1.200 meter itu merupakan aset olahraga yang sangat potensial. Selain telah memenuhi standar nasional, Gelora Lifubatu dinilai memiliki peluang besar menjadi pusat penyelenggaraan berbagai kejuaraan pacuan kuda di Pulau Timor.

    “Lapangan ini luar biasa. Panjang lintasannya mencapai 1.200 meter dan sudah memenuhi syarat nasional. Ini menjadi modal besar bagi kita untuk membangkitkan kembali olahraga pacuan kuda di Timor,” kata Umbu Rudi.

    Ia menegaskan, kebangkitan pacuan kuda tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem kompetisi yang berkelanjutan agar pembinaan atlet dan kuda pacu berjalan secara sistematis.

    Karena itu, salah satu agenda yang tengah disiapkan adalah penyelenggaraan Kejuaraan Pacuan Kuda Bupati Cup Kabupaten Kupang. Menurut Umbu Rudi, dirinya telah melakukan komunikasi awal melalui sambungan telepon dengan Bupati Kupang, Yosef Lede, dan dalam waktu dekat akan bertemu langsung untuk membahas rencana tersebut.

    Kejuaraan itu diharapkan menjadi momentum membangkitkan kembali antusiasme masyarakat terhadap olahraga pacuan kuda, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit atlet dan joki berbakat dari Pulau Timor.

    Tidak hanya itu, Umbu Rudi juga ingin menghidupkan kembali nomor pacuan kuda tradisional tanpa pelana yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur.

    Menurut dia, peluang itu kini semakin terbuka setelah nomor pacuan tradisional tanpa pelana resmi masuk sebagai salah satu cabang yang akan dipertandingkan pada PON XXII Tahun 2028.

    “Ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Kita harus mulai membangun dari sekarang, supaya saat PON nanti kita benar-benar siap bersaing,” ujarnya.

    Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Pacu Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dail NTT 2, Dr. Umbu Rudi Kabunang, ketika meninjau arena pacuan kuda Gelora Lifubatu, di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Kamis (23/7/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

    Sebagai Ketua Pengprov FN Pordasi Pacu NTT, Umbu Rudi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima arahan dari Pengurus Pusat FN Pordasi Pacu untuk segera menyiapkan atlet, joki, dan kuda pacu terbaik melalui sistem seleksi berjenjang.

    Seleksi akan dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian berlanjut ke kabupaten dan kota, sebelum memasuki kejuaraan tingkat provinsi. Atlet-atlet terbaik selanjutnya akan dipersiapkan menghadapi Kejuaraan Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus di Kabupaten Sumba Barat, sebelum memasuki tahapan Pra PON Tahun 2027.

    Menurut Umbu Rudi, pola pembinaan seperti itu penting agar setiap kabupaten memiliki kesempatan melahirkan atlet-atlet berkualitas.

    “Kami ingin semua kabupaten ikut bergerak. Dari seleksi yang berjenjang akan lahir atlet-atlet terbaik yang nantinya mewakili NTT di tingkat nasional,” katanya.

    Target yang dipasang pun cukup ambisius. NTT membidik 10 medali emas dari cabang olahraga pacuan kuda, khususnya nomor tradisional tanpa pelana, pada PON XXII Tahun 2028.

    Target tersebut, menurut Umbu Rudi, bukan sekadar angka. Di baliknya terdapat tekad untuk mengembalikan kejayaan daerah yang sejak lama dikenal memiliki tradisi beternak dan memelihara kuda, sekaligus melahirkan joki-joki tangguh.

    Ia meyakini keberhasilan itu hanya dapat diraih apabila pemerintah daerah, komunitas pencinta kuda, peternak, pemilik kuda, hingga masyarakat bergerak bersama membangun olahraga pacuan kuda sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus prestasi olahraga NTT.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya pencinta pacuan kuda, untuk bersama-sama membangkitkan olahraga ini. Mari kita sukseskan pembinaan menuju PON XXII Tahun 2028 agar NTT mampu menjadi juara umum pada cabang olahraga pacuan kuda,” ujarnya.

    Di Gelora Lifubatu, semangat itu mulai kembali terasa. Arena yang pernah menjadi pusat keramaian pacuan kuda di Timor kini dipandang bukan sekadar lintasan pertandingan, melainkan simbol harapan baru. Jika pembinaan berjalan konsisten dan kompetisi kembali rutin digelar, bukan tidak mungkin derap kaki-kaki kuda dari Timor akan kembali menggema, bukan hanya di arena lokal, tetapi juga di panggung olahraga nasional.*/laurens leba tukan

  • Komisi XIII DPR Dorong Perda Minuman Fermentasi di NTT, Umbu Rudi Kabunang: Saatnya Sopi, Moke, Arak dan Peci Dilindungi Negara

    Komisi XIII DPR Dorong Perda Minuman Fermentasi di NTT, Umbu Rudi Kabunang: Saatnya Sopi, Moke, Arak dan Peci Dilindungi Negara

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah perdebatan panjang mengenai peredaran minuman beralkohol tradisional, sebuah gagasan baru mengemuka dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Bukan lagi semata-mata berbicara soal larangan atau penindakan, melainkan bagaimana minuman fermentasi tradisional justru ditempatkan sebagai warisan budaya yang perlu dilindungi sekaligus sumber ekonomi yang dapat dikelola secara legal.

    Gagasan itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, saat kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Kupang, Rabu (22/7/2026). Dalam forum tersebut, ia menegaskan pentingnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Tradisional Fermentasi sebagai landasan hukum yang komprehensif. Gagasan tersebut sejalan dengan perhatian Komisi XIII terhadap aspek regulasi dan kepastian hukum.

    Menurut Umbu Kabunang, selama bertahun-tahun minuman tradisional seperti sopi hidup di tengah masyarakat dalam posisi yang paradoks. Di satu sisi, minuman tersebut menjadi bagian dari identitas budaya, ritual adat, hingga simbol persaudaraan masyarakat NTT. Namun di sisi lain, sebagian besar produksinya masih berlangsung secara tradisional tanpa kepastian hukum, standar mutu, maupun sistem pemasaran yang memberikan nilai ekonomi maksimal bagi para perajinnya.

    “Kita tidak boleh hanya melihat sopi sebagai persoalan minuman beralkohol. Di baliknya ada budaya, ada petani, ada UMKM, ada keluarga yang menggantungkan hidup dari proses produksi tradisional,” ujarnya.

    Ia menilai, Perda yang mengatur minuman fermentasi tradisional dapat menjadi titik balik bagi pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya regulasi, para produsen memperoleh kepastian hukum dalam proses produksi, memperoleh akses pembinaan, sertifikasi, hingga peluang memperluas pasar secara legal.

    Lebih jauh, Umbu berpandangan bahwa legalitas tidak hanya menguntungkan pelaku usaha. Pemerintah daerah juga berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme perpajakan dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

    Namun, menurutnya, orientasi utama Perda bukan semata-mata mengejar penerimaan daerah. Regulasi juga harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat.

    Perda diharapkan mampu menetapkan standar produksi, mulai dari kadar alkohol, kebersihan proses fermentasi, pengemasan, pelabelan hingga sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, produk yang beredar memiliki kualitas yang terjamin sekaligus menekan peredaran minuman oplosan dan produk ilegal yang selama ini menjadi persoalan di berbagai daerah.

    Umbu juga melihat peluang besar bagi sektor pariwisata. Menurutnya, apabila dikelola secara profesional, minuman fermentasi khas NTT dapat berkembang menjadi bagian dari atraksi wisata berbasis budaya, sebagaimana berbagai daerah di dunia berhasil menjadikan produk tradisional mereka sebagai identitas sekaligus daya tarik ekonomi.

    “Yang kita dorong bukan sekadar melegalkan produk, tetapi membangun sebuah ekosistem. Ada perlindungan budaya, ada kepastian hukum, ada peningkatan kesejahteraan petani dan UMKM, ada jaminan kesehatan masyarakat, serta ada nilai tambah bagi sektor pariwisata,” katanya.

    Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kupang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menjadi ruang untuk menyerap berbagai aspirasi daerah, termasuk kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif terhadap potensi lokal. Adapun delapan anggota komisi lainnya yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan itu selain Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, juga hadir Dr. Rieke Diah Pitaloka, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., Bias Layar, S.H., Dr. H. Anwar Sadad, M.Ag., H. Ali Mazi, S.H., Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag., Fauqi Hapideso, Hj. Saadah Uluputty, S.T., serta Irjen Pol. (Purn.) Drs. Frederik Kalalembang.

    Bagi Nusa Tenggara Timur, pembentukan Perda Minuman Tradisional Fermentasi tidak hanya dipandang sebagai produk hukum daerah. Lebih dari itu, regulasi tersebut berpotensi menjadi titik temu antara pelestarian budaya, perlindungan masyarakat, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    Jika regulasi itu benar-benar lahir, maka sopi tidak lagi hanya dikenal sebagai minuman tradisional yang kerap diperdebatkan, melainkan dapat berkembang menjadi salah satu simbol ekonomi kreatif berbasis budaya yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.*/laurens leba tukan