KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Penanganan gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, memasuki tahap baru. Sejumlah kabupaten terdampak mulai mengakhiri masa tanggap darurat dan beralih ke masa transisi darurat menuju pemulihan.
Peralihan tersebut menjadi penanda bahwa penanganan bencana tidak lagi semata-mata berfokus pada penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi mulai diarahkan pada pemulihan kehidupan warga serta pembangunan kembali rumah dan fasilitas publik yang rusak.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana gempa Flores secara virtual pada Sabtu (26/9/2026). Rapat dipimpin Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo.
Rapat diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTT, Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT, serta pemerintah daerah dan Forkopimda tujuh kabupaten terdampak, yakni Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Ende, dan Sikka.
Agenda utama rapat adalah mengevaluasi perkembangan penanganan darurat, menyesuaikan status daerah menuju masa transisi pemulihan, menetapkan calon penerima bantuan Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dari tanggap darurat menuju pemulihan
Di Nagekeo, tahapan tanggap darurat telah mendekati akhir. Bupati Nagekeo Simplisius Donatus melaporkan bahwa calon penerima bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB telah dibahas bersama Forkopimda dan instansi terkait.
Dengan selesainya proses tersebut, masa tanggap darurat Kabupaten Nagekeo ditetapkan berakhir pada 27 September 2026. Daerah itu selanjutnya memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan.
Langkah serupa telah dilakukan Kabupaten Ngada. Wakil Bupati Ngada Bernadinus Ngebu menyampaikan bahwa masa tanggap darurat di daerah itu telah berakhir dan digantikan masa transisi darurat menuju pemulihan selama tiga bulan hingga 16 Desember 2026 berdasarkan SK Bupati Nomor 480.
Peralihan status tersebut tidak berarti penanganan bencana dihentikan. Sebaliknya, pemerintah daerah mulai memusatkan perhatian pada pemulihan warga dan pembangunan kembali tempat tinggal yang terdampak.
Di Ngada, misalnya, masih terdapat 240 warga yang tinggal di pengungsian terpusat di Kecamatan Riung. Pemerintah daerah bersama BNPB terus mempercepat pembangunan hunian sementara dengan memanfaatkan material lokal, seperti bambu dan kayu.
Hunian sementara menjadi bagian penting dari tahapan pemulihan karena warga membutuhkan kepastian tempat tinggal sembari proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah permanen disiapkan.
Pendataan menjadi kunci
Tahap berikutnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan data kerusakan dan penerima bantuan benar-benar akurat.
Di Manggarai Barat, status transisi darurat dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober 2026. Pemerintah daerah telah melakukan verifikasi rumah rusak dan menetapkannya melalui keputusan bupati untuk kemudian disampaikan kepada BNPB.
Pemerintah provinsi menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan perpanjangan masa transisi apabila diperlukan. Hal tersebut penting untuk memastikan masa penanganan di lapangan berjalan sejalan dengan waktu penyusunan dokumen pemulihan.
Sementara itu, Kabupaten Ende dan Sikka telah menyelesaikan uji publik terhadap pendataan sektor perumahan. Kedua daerah kini memasuki tahap penyesuaian masa sanggah sebelum data tersebut ditetapkan secara final.
Proses tersebut menjadi penting karena data kerusakan akan menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan dan besaran kebutuhan pemulihan.
Adapun Kabupaten Manggarai masih diminta segera menetapkan keputusan mengenai status penanganan bencana, apakah memperpanjang masa tanggap darurat atau beralih ke masa transisi menuju pemulihan.
Waktu pemulihan terbatas
Pemerintah Provinsi NTT menaruh perhatian khusus terhadap penyusunan dokumen R3P. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Waktu penyusunannya relatif terbatas, yakni 90 hari. Karena itu, pemerintah kabupaten diminta tidak menunda proses validasi data, uji publik, hingga penandatanganan dokumen.
Untuk sektor perumahan, dokumen usulan dari Manggarai Barat dan Manggarai Timur telah selesai ditandatangani kepala daerah bersama Forkopimda. Sementara itu, dokumen Kabupaten Manggarai masih dalam proses penandatanganan.
Selain perumahan, terdapat empat sektor lain yang harus masuk dalam dokumen pemulihan, yakni infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor.
Keempat sektor tersebut masih dikonsolidasikan secara intensif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan BPBD di masing-masing kabupaten.
Dengan demikian, pemulihan pascabencana tidak hanya diarahkan untuk membangun kembali rumah warga, tetapi juga memulihkan infrastruktur, aktivitas ekonomi, layanan sosial, dan kehidupan masyarakat secara lebih luas.
Kebutuhan dasar tetap dijaga
Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo meminta seluruh pemerintah kabupaten terdampak mempercepat validasi data, penyelesaian uji publik, dan penandatanganan dokumen usulan.
Percepatan tersebut diperlukan agar dukungan pemulihan dari BNPB dapat segera direalisasikan.
Namun, di tengah pergeseran menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.
Pemenuhan kebutuhan dasar, logistik, dan bahan pangan tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga yang belum dapat kembali ke rumah.
Bagi daerah yang belum menetapkan status penanganan bencana, pemerintah provinsi meminta keputusan segera diterbitkan. Kepastian status diperlukan agar proses penanganan dan penyaluran bantuan dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Menatap fase kebangkitan
Bagi Flores, masa transisi ini menjadi titik penting dalam perjalanan setelah gempa. Setelah melewati fase penyelamatan dan tanggap darurat, pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan warga dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap.
Pemulihan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, infrastruktur, kegiatan ekonomi, dan layanan sosial menjadi bagian dari proses tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya cepat dalam membangun kembali yang rusak, tetapi juga memastikan proses pemulihan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.
Babak baru penanganan gempa Flores kini dimulai: dari tanggap darurat menuju pemulihan, dari pemulihan menuju pembangunan kembali, dan dari bencana menuju kebangkitan masyarakat Flores.*/ Yohanes Jonny Wutun/llt
Komentar