KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Derasnya arus informasi di media sosial mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, sementara isu yang belum terverifikasi dapat berkembang menjadi persepsi publik.
Situasi tersebut menuntut aparatur sipil negara tidak sekadar mampu menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kemampuan membaca situasi, mengantisipasi isu, mengelola komunikasi, serta merespons informasi secara tepat dan bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Abrianto Kore saat menutup Workshop Fasilitasi Teknis Kepemimpinan Provinsi dan Komunikasi Kebijakan untuk Program-Program Prioritas serta Layanan Dasar di Provinsi NTT, Kamis (25/9/2026), di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT.
Workshop yang berlangsung selama tiga hari, 23–25 September 2026, tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT memperkuat kapasitas aparatur dalam komunikasi pemerintahan, jurnalistik, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan media digital.
Menurut Abrianto, semakin luas penggunaan media sosial oleh masyarakat membuat aparatur pemerintah harus semakin cermat dalam merespons berbagai informasi yang beredar.
Ketika muncul isu negatif mengenai pemerintah, misalnya, aparatur tidak seharusnya langsung memberikan tanggapan tanpa memahami persoalan secara utuh. Informasi perlu dicerna, dianalisis, dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat.
“Ketika ada isu negatif tentang pemerintah, kita perlu mencerna dan menganalisisnya terlebih dahulu. Setelah itu disampaikan informasi sesuai analisis dan data yang sebenarnya untuk mempertahankan citra positif pemerintah,” kata Abrianto.
Ia menegaskan, kemampuan tersebut menjadi bagian penting dari profesionalitas aparatur pemerintah dalam menghadapi perubahan lingkungan komunikasi publik.
“ASN harus antisipatif, adaptif, dan responsif secara positif dan bertanggung jawab dalam menanggapi isu,” ujarnya.
Bukan sekadar menyampaikan informasi
Abrianto mengatakan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini bukan lagi sekadar bagaimana informasi dapat disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan informasi tersebut relevan, mudah dipahami, berbasis data, serta disampaikan melalui saluran yang tepat.
Posisi Biro Administrasi Pimpinan, kata dia, menjadi strategis karena lembaga tersebut menjalankan fungsi pelayanan bagi kepala daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat.
Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
Abrianto mengapresiasi dukungan SKALA NTT dalam memfasilitasi pelaksanaan workshop tersebut. Menurut dia, kegiatan itu menjadi salah satu bentuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Provinsi NTT, khususnya dalam menghadapi perubahan pola komunikasi publik.
Workshop tersebut merupakan kerja sama Biro Administrasi Pimpinan dan SKALA dengan melibatkan Kompas Institute. Materi yang diberikan mencakup penyusunan narasi strategis, pemetaan kebutuhan media massa dan masyarakat, penulisan siaran pers dan berita, teknik peliputan, fotografi dan videografi, wawancara profesional, pengemasan konten visual untuk media sosial, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI secara bertanggung jawab.
Konten pemerintah harus memiliki nilai cerita
Pada hari terakhir workshop, peserta mendapatkan pembekalan dari Antonius Sulistyo Prabowo, Editorial Social Media Strategist Harian Kompas.
Materi yang diberikan mencakup fotografi dan visual jurnalistik sebagai bagian dari komunikasi pemerintah, produksi video pendek, pengembangan konten media sosial, mitigasi persoalan di media sosial, serta pemanfaatan AI untuk mendukung komunikasi pemerintah.
Dalam materi fotografi dan videografi, peserta tidak hanya diarahkan menghasilkan gambar yang menarik secara visual. Konten juga harus memiliki konteks, nilai berita, dan kemampuan untuk menyampaikan cerita kepada masyarakat.
Pada fotografi menggunakan telepon seluler, misalnya, peserta dikenalkan dengan dasar segitiga eksposur, optimalisasi kamera gawai, hingga proses kurasi visual di lapangan. Peserta juga diperkenalkan dengan formula jurnalistik detail, frame, angle, dan time sebagai pendekatan untuk memperkuat cerita visual.
Sementara dalam produksi video pendek, peserta diarahkan memperhatikan konteks, alur cerita, kekuatan hook pada detik-detik awal, penggunaan subtitle, hingga call to action (CTA).
Pendekatan storytelling juga diperkuat melalui konsep 5F, yakni fear atau ketakutan dan ancaman, food atau makanan dan kuliner, female atau perempuan, faith atau keyakinan dan spiritualitas, serta fun atau kesenangan dan hiburan.
Lima unsur tersebut tidak ditempatkan sebagai aturan baku dalam pengambilan gambar, tetapi sebagai perspektif untuk membantu aparatur menemukan sisi human interest dan cerita yang lebih dekat secara emosional dengan audiens.
Respons tenang menghadapi krisis informasi
Tantangan lain yang dibahas adalah bagaimana pemerintah menghadapi persoalan reputasi di media sosial.
Peserta diajak memahami pentingnya membangun respons yang tenang dan tidak defensif ketika menghadapi kritik, isu, atau informasi yang berpotensi memengaruhi persepsi publik.
Komunikasi pemerintah, dalam situasi tersebut, perlu diarahkan pada tata kelola informasi yang baik dengan menyediakan kanal resmi yang dapat menjadi rujukan masyarakat.
Dengan demikian, respons pemerintah tidak berhenti pada upaya membantah sebuah informasi, tetapi juga menyediakan data dan penjelasan yang dapat membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih utuh.
AI sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan juga menjadi bagian penting dalam workshop tersebut.
Peserta diperkenalkan dengan teknik prompting dan custom instruction yang dapat digunakan untuk membantu riset sudut pandang, menyusun berbagai format konten, hingga menyederhanakan informasi teknis menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Namun, penggunaan AI tetap memiliki batas.
Antonius mengingatkan bahwa AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti proses verifikasi manusia. Teknologi tersebut dapat menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan, tetapi belum tentu benar.
Karena itu, setiap informasi yang dihasilkan dengan bantuan AI harus diperiksa secara kritis sebelum digunakan dalam komunikasi publik.
Pertimbangan etis, empati, sensitivitas sosial, serta tanggung jawab akhir atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berada pada manusia.
Bagi aparatur pemerintah, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada akhirnya tidak hanya menyangkut kemampuan menggunakan perangkat digital. Lebih jauh, kemampuan tersebut berkaitan dengan cara membaca perubahan perilaku masyarakat, memahami dinamika informasi, dan memastikan komunikasi pemerintah tetap akurat, relevan, serta bertanggung jawab.*/Meldo Nailopo
Foto: Dio Ceunfin
Komentar