MAUMERE,SELATANINDONESIA.COM — Penanganan gempa bumi di Flores memasuki fase yang semakin menentukan. Di tengah masa tanggap darurat yang masih berlangsung, pemerintah mulai menyiapkan langkah lebih panjang: memastikan rumah warga kembali berdiri, infrastruktur diperbaiki, aktivitas ekonomi pulih, dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Untuk mengawal proses tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berkantor sementara di Flores.
Senin (7/9/2026) sore, Gubernur Melki tiba di Bandar Udara Frans Seda, Maumere, Kabupaten Sikka. Hingga Jumat (11/9/2026), ia akan berpindah dari satu wilayah terdampak ke wilayah lainnya untuk bertemu kepala daerah, meninjau posko penanganan bencana, sekaligus memastikan berbagai persoalan di lapangan segera ditindaklanjuti.
Masa tanggap darurat Gempa Flores sendiri masih berlangsung hingga 12 September 2026. Namun, bagi pemerintah daerah, pekerjaan tidak berhenti ketika masa darurat berakhir. Persoalan yang lebih panjang justru menanti pada tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
”Kita tidak boleh berhenti pada penanganan darurat. Masyarakat harus dikawal sampai proses pemulihan dan pembangunan kembali benar-benar berjalan,” demikian garis besar komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam penanganan Gempa Flores.
Dari Posko ke Meja Koordinasi
Selama berada di Flores, Gubernur Melki dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi terdampak di Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, hingga Manggarai Barat.
Ia juga akan menggelar rapat bersama para bupati dan pimpinan perangkat daerah untuk mengevaluasi penanganan sekaligus memetakan kebutuhan di setiap wilayah.
Keputusan untuk berkantor sementara di Flores bukan semata-mata simbol kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kehadiran langsung itu dimaksudkan untuk memperpendek rantai koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat teknis, dan posko penanganan bencana.
Dengan berada lebih dekat dengan lokasi terdampak, berbagai persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera diketahui dan diputuskan penanganannya tanpa harus menunggu seluruh proses koordinasi dilakukan dari Kupang.
Di sisi lain, pemerintah mulai mengerjakan pekerjaan yang tidak kalah penting: menyamakan data kerusakan.
Menyamakan Data sebelum Membangun Kembali
Bagi pemerintah, data menjadi titik awal untuk menentukan seberapa besar intervensi yang diperlukan. Karena itu, selama berada di Flores, Melki juga akan memimpin konsolidasi dan sinkronisasi data kerusakan akibat gempa.
Data pemerintah provinsi akan disandingkan dengan data pemerintah kabupaten terdampak. Pemetaan dilakukan berdasarkan sektor agar kerusakan dan kebutuhan penanganan dapat diketahui secara lebih rinci.
Sejumlah perangkat daerah provinsi akan dilibatkan, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapperida, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, serta Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
Mereka akan bekerja bersama perangkat daerah teknis di kabupaten terdampak.
Konsolidasi tersebut mencakup kerusakan infrastruktur dan permukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, aset pemerintah, serta sektor pembangunan lainnya.
Langkah ini penting karena pemulihan pascabencana membutuhkan data yang bukan hanya cepat, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang telah diverifikasi nantinya menjadi dasar pemerintah untuk menentukan prioritas, menghitung kebutuhan anggaran, mengusulkan dukungan kepada pemerintah pusat, serta menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dengan demikian, pembangunan kembali tidak sekadar menjawab kerusakan yang terlihat, tetapi juga kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Rumah Warga Menjadi Perhatian
Salah satu pekerjaan besar yang masih harus diselesaikan adalah penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan rumah masyarakat sekaligus mempersiapkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak.
Persoalan rumah bukan hanya perkara bangunan. Bagi masyarakat yang kehilangan atau tidak lagi dapat menempati rumahnya, pemulihan tempat tinggal berkaitan langsung dengan pemulihan kehidupan keluarga, pendidikan anak, pekerjaan, hingga aktivitas sosial sehari-hari.
Karena itu, pemerintah dituntut memastikan proses pemulihan tidak terhenti setelah bantuan darurat disalurkan.
Mengawal Sampai Flores Pulih
Gempa telah menguji kemampuan pemerintah dalam merespons bencana. Namun, ujian berikutnya adalah memastikan masyarakat dapat bangkit setelah masa darurat berlalu.
Pemerintah Provinsi NTT menyatakan akan mengawal penanganan Gempa Flores melalui seluruh tahapan, mulai dari tanggap darurat, pemulihan awal, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
Berkantor sementara di Flores menjadi bagian dari upaya memastikan setiap tahapan itu tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di tengah kerusakan dan ketidakpastian yang masih dirasakan warga, pemerintah ingin memastikan satu hal: ketika perhatian publik mulai beralih dari bencana menuju kehidupan normal, masyarakat Flores tidak ditinggalkan sendirian.*/Baldus Sae/llt
Komentar