G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

  • Kuda Ratu SOKSI Kuasai Semifinal Humba Cup di LASKAR Kabaru, Siap Melaju di Kejurnas dan PON 2028

    Kuda Ratu SOKSI Kuasai Semifinal Humba Cup di LASKAR Kabaru, Siap Melaju di Kejurnas dan PON 2028

    KABARU,SELATANINDONESIA.COM — Debu beterbangan di lintasan Arena Pacuan Sinar Kabaru, Kecamatan Rindi, Jumat (31/7/2026) petang. Ribuan pasang mata mengikuti setiap hentakan kaki kuda yang beradu cepat di putaran semifinal Pacuan Kuda Humba Cup. Di tengah persaingan itu, Ratu SOKSI tampil paling dominan.

    Begitu pintu start terbuka, kuda betina berwarna napas bles tersebut langsung melesat meninggalkan para pesaingnya. Senorita dan Rawit sempat berupaya memberi tekanan pada awal lomba, namun Ratu SOKSI mampu menjaga ritme hingga memasuki lintasan lurus terakhir. Tanpa kehilangan kecepatan, ia menyentuh garis finis lebih dahulu dan memastikan tiket ke babak final.

    Kemenangan itu sekaligus mempertegas status Ratu SOKSI sebagai salah satu unggulan pada kelas B. Final Humba Cup dijadwalkan berlangsung pada Senin (3/8/2026), dengan banyak pencinta pacuan kuda memprediksi Ratu SOKSI berpeluang besar merebut gelar juara.

    Ratu SOKSI merupakan kuda milik Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Pacu Nusa Tenggara Timur sekaligus anggota DPR RI, dan Ketua SOKSI NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang. Kuda betina asal Waingapu dengan tinggi 132 sentimeter itu turun pada kelas B dan Ren 1.

    Penampilan Ratu SOKSI disaksikan langsung oleh Umbu Rudi Kabunang yang hadir bersama Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, Sekretaris Daerah Umbu Ngadu Ndamu, Sekretaris DPD II Partai Golkar Sumba Timur Herman Hilungara, serta tokoh muda Marthinus Umbu Hiwa.

    Namun, kemenangan Ratu SOKSI tidak hanya menjadi cerita tentang satu kuda yang melangkah ke final. Lomba di Arena Sinar Kabaru juga menjadi bagian dari babak baru perkembangan olahraga pacuan kuda di Pulau Sumba.

    Dalam beberapa tahun ke depan, arena yang akrab dikenal sebagai LASKAR Kabaru itu diproyeksikan menjadi salah satu pusat kegiatan pacuan kuda nasional. Sumba Timur telah disepakati menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pacuan Kuda dan Pra-PON 2027, sekaligus dipersiapkan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan cabang olahraga berkuda pada PON XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

    Kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman, Ketua Federasi Nasional Pordasi Triwatty Marciano, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, serta Pengprov Federasi Nasional Pordasi Pacu NTT.

    Arena Pacuan Sinar Kabaru dipilih karena dinilai memiliki potensi memenuhi standar nasional. Lintasan sepanjang sekitar 1.400 meter dengan lebar 25 meter yang membentang di atas lahan lebih dari 20 hektare menjadi modal penting untuk menggelar kejuaraan tingkat nasional.

    Ketua Pengprov Federasi Nasional Pordasi Pacu NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang, mengatakan persiapan menuju Kejurnas dan Pra-PON telah dimulai melalui berbagai kegiatan pacuan sebagai ajang uji kesiapan arena sekaligus pembinaan atlet dan kuda pacu daerah.

    Di sisi lain, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengingatkan agar pengembangan olahraga pacuan kuda tetap berjalan seiring dengan pelestarian kuda Sandelwood, ras asli Pulau Sumba yang memiliki nilai sejarah, budaya, sekaligus potensi besar dalam olahraga berkuda nasional.

    Keberhasilan Sumba Timur menjadi tuan rumah Kejurnas dan Pra-PON juga dipandang memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penyelenggaraan kompetisi. Kehadiran atlet, pelatih, pemilik kuda, ofisial, hingga wisatawan diperkirakan akan menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, dan pariwisata daerah.

    Pacuan kuda selama ini telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Sumba. Arena pacuan bukan hanya tempat melahirkan kuda-kuda juara, tetapi juga ruang sosial yang mempertemukan peternak, pelatih, joki, pedagang, dan masyarakat dari berbagai wilayah.

    Karena itu, setiap kemenangan di lintasan, termasuk keberhasilan Ratu SOKSI melaju ke final Humba Cup, menjadi lebih dari sekadar hasil perlombaan. Di balik derap kaki kuda yang memecah lintasan Kabaru, tersimpan harapan bahwa Sumba Timur tengah menapaki jalan menuju salah satu pusat pacuan kuda Indonesia, sekaligus mempersiapkan diri menyambut Kejurnas 2027 dan PON 2028.*/laurens leba tukan

  • Sinergi Umbu Rudi Kabunang dan Bupati Umbu Lili: Kantor Imigrasi Sumba Ditargetkan Beroperasi Awal September, Perkuat Pencegahan TPPO dan Dorong Pariwisata

    Sinergi Umbu Rudi Kabunang dan Bupati Umbu Lili: Kantor Imigrasi Sumba Ditargetkan Beroperasi Awal September, Perkuat Pencegahan TPPO dan Dorong Pariwisata

    WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM — Upaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat bagi masyarakat Pulau Sumba memasuki tahap akhir. Pemerintah menargetkan Kantor Imigrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mulai beroperasi pada akhir Agustus atau awal September 2026. Kehadiran kantor tersebut dinilai tidak hanya mempermudah pelayanan paspor, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan investasi di Pulau Sumba.

    Kepastian target operasional tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi percepatan pembentukan Kantor Imigrasi yang dipimpin Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur Dr. Saroha Manullang, serta Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, di Aula Kantor Bupati Sumba Timur, Jumat (31/7/2026).

    Usai rapat, Umbu Rudi Kabunang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT atas kelancaran proses pembentukan kantor tersebut, mulai dari tahap perencanaan hingga kesiapan operasional.

    “Kami menargetkan, berdasarkan hasil rapat tadi, Kantor Imigrasi di Waingapu dapat diresmikan dan mulai beroperasi pada akhir Agustus atau awal September 2026. Kantor ini akan melayani seluruh masyarakat di empat kabupaten di Pulau Sumba,” ujarnya.

    Menurut Umbu Rudi, kehadiran Kantor Imigrasi di Pulau Sumba memiliki arti strategis karena Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan angka kasus TPPO yang tinggi. Dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun terakhir, tercatat sebanyak 1.401 warga NTT menjadi korban perdagangan orang.

    Ia menilai pelayanan keimigrasian yang lebih dekat akan memperkuat deteksi dini terhadap calon korban TPPO, terutama di Pulau Sumba yang memiliki jumlah penduduk mendekati satu juta jiwa.

    Rapat koordinasi percepatan pembentukan Kantor Imigrasi yang dipimpin Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur Dr. Saroha Manullang, serta Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, di Aula Kantor Bupati Sumba Timur, Jumat (31/7/2026). foto:johni

    “Semakin dekat pelayanan kepada masyarakat, semakin cepat pula upaya pencegahan dapat dilakukan. Kehadiran Kantor Imigrasi menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik perdagangan orang,” katanya.

    Di sisi lain, keberadaan kantor tersebut juga dipandang akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pulau Sumba, khususnya Sumba Timur, dalam beberapa tahun terakhir berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia Timur dengan arus investasi yang terus meningkat.

    Umbu Rudi menyebut jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumba setiap tahun diperkirakan mencapai 100.000 hingga 200.000 orang, sebagian besar melalui Bali. Dengan tersedianya pelayanan keimigrasian di Waingapu, peluang terbukanya penerbangan internasional maupun kunjungan langsung wisatawan mancanegara ke Sumba dinilai semakin besar.

    “Kami berharap wisatawan asing nantinya dapat langsung datang ke Sumba tanpa harus melalui daerah lain, sehingga lama tinggal mereka juga meningkat. Dampaknya akan terasa bagi sektor pariwisata, investasi, hingga perekonomian masyarakat,” ujarnya.

    Manfaat lain yang langsung dirasakan masyarakat adalah efisiensi biaya pengurusan dokumen keimigrasian. Selama ini warga Pulau Sumba harus melakukan perjalanan ke Kupang atau Denpasar untuk mengurus paspor dengan biaya perjalanan yang dapat mencapai belasan juta rupiah, jauh lebih besar dibanding biaya resmi penerbitan paspor.

    “Biaya pembuatan paspor hanya sekitar Rp600 ribu, tetapi masyarakat harus mengeluarkan biaya perjalanan yang sangat besar. Kehadiran Kantor Imigrasi akan memangkas beban tersebut dan membuat pelayanan menjadi lebih efisien,” kata Umbu Rudi.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atas dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembentukan Kantor Imigrasi di Sumba Timur.

    Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pembentukan kantor tersebut.

    Menurut dia, keberadaan Kantor Imigrasi bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya investasi, kemudahan berusaha, serta pengembangan sektor pariwisata di Pulau Sumba.

    Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan membahas kesiapan lahan, dukungan regulasi, dukungan anggaran daerah, hingga tahapan administrasi yang menjadi syarat pembentukan Kantor Imigrasi.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Dr. Saroha Manullang, mengatakan proses pembentukan Kantor Imigrasi di Sumba Timur memperoleh dukungan penuh dari Anggota DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

    Menurutnya, seluruh data pendukung yang disiapkan pemerintah daerah telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretaris Jenderal Imigrasi, hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saat ini pemerintah tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai dasar legal pembentukan kantor secara administratif.

    “Kami optimistis target operasional pada akhir Agustus atau awal September dapat tercapai,” ujarnya.

    Sambil menunggu proses administrasi rampung, Direktorat Jenderal Imigrasi akan membuka pelayanan keimigrasian sementara setiap hari di Gedung Dekranasda Kabupaten Sumba Timur yang telah disiapkan pemerintah daerah. Sejumlah pegawai dari Kantor Wilayah Imigrasi NTT juga akan ditempatkan di Waingapu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Dukungan terhadap pembentukan Kantor Imigrasi juga datang dari masyarakat. Tokoh muda Sumba Timur, Marthin Umbu Hiwa, menilai kehadiran kantor tersebut akan memangkas biaya dan waktu yang selama ini harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus dokumen keimigrasian di luar Pulau Sumba.

    “Selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi dan penginapan yang tidak sedikit hanya untuk mengurus paspor. Dengan adanya Kantor Imigrasi di Sumba Timur, pelayanan menjadi lebih dekat, biaya lebih ringan, dan masyarakat tidak lagi harus meninggalkan pekerjaan maupun keluarga selama berhari-hari,” katanya.

    Tokoh muda Sumba Timur lainnya, Herman Hilungara menyebut, kehadiran Kantor Imigrasi di Waingapu dipastikan mampu mengeliminir kasus TPPO yang selama ini terjadi di Sumba. “Kami mendukung penuh kehadiran Kantor Imigrasi di Sumba Timur karena bisa menekan kejahatan TPPO yang selama ini mengorbankan masyarakat Sumba,” ujar Herman.

    Pembentukan Kantor Imigrasi di Waingapu dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau, tetapi juga memperkuat perlindungan warga dari perdagangan orang, meningkatkan daya saing pariwisata, memperlancar arus investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumba.*/laurens leba tukan

  • Konsolidasi Golkar di Tabundung, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Serahkan Genset untuk Puskesmas Malahar

    Konsolidasi Golkar di Tabundung, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Serahkan Genset untuk Puskesmas Malahar

    TABUNDUNG,SELATANINDONESIA.COM — Kunjungan kerja Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, ke Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, Kamis (30/7/2026), diawali dengan menyambangi Puskesmas Malahar. Dari kunjungan tersebut, ia menerima berbagai aspirasi tenaga kesehatan yang menghadapi keterbatasan sarana penunjang pelayanan.

    Didampingi Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur, Herman Hilungara dan Ketua Dewan Penasehat DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur, Pdt. Abraham Litinau, S. Th, Umbu Rudi mendengarkan langsung keluhan Kepala Puskesmas Malahar, Erlita Hunggu Hawu, S.Tr.Keb. Menurut Erlita, fasilitas kesehatan tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kekurangan dokter, ambulans yang sudah tidak layak digunakan, hingga belum tersedianya genset sebagai sumber listrik cadangan.

    Kondisi tersebut dinilai cukup mengganggu pelayanan kesehatan karena wilayah Tabundung masih kerap mengalami pemadaman listrik secara mendadak. Padahal, Puskesmas Malahar merupakan puskesmas rawat inap yang membutuhkan pasokan listrik stabil, baik untuk pelayanan pasien maupun penyimpanan obat-obatan dan peralatan medis yang harus berada pada suhu tertentu.

    “Kami tidak memiliki genset. Ketika listrik padam, pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Sementara banyak obat dan peralatan medis yang harus tetap tersimpan dalam suhu dingin,” ujar Erlita.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Umbu Rudi Kabunang menyatakan akan membantu memenuhi kebutuhan yang paling mendesak dengan menyerahkan satu unit genset berkapasitas besar untuk Puskesmas Malahar.

    Menurut dia, keberadaan genset diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, terutama saat terjadi pemadaman listrik.

    “Untuk kebutuhan yang paling mendesak, hari ini kami membantu satu unit genset agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Sementara persoalan ambulans dan kekurangan tenaga dokter akan kami koordinasikan bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Pemerintah Provinsi NTT, serta pemerintah pusat agar dapat dicarikan solusi bersama,” kata Umbu Rudi.

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dapil NTT 2, Dr. Umbu Rudi Kabunang ketika menyerahkan bantuan untuk pengadaan mesin genset bagi Puskesmas Malahar, Kecaamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur berkunjung di Puskesmas Malahar, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, di sela-sela acara konsoloidasi Partai Golkar, Kamis (30/7/2026). foto; Ama

    Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang diterima selama kunjungan kerja akan disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di bawah kepemimpinan Bupati Umbu Lili Pekuwali, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta kementerian terkait.

    Bantuan tersebut disambut haru oleh jajaran Puskesmas Malahar. Kepala Puskesmas Erlita Hunggu Hawu menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan Bapak Dr. Umbu Rudi Kabunang dan Bapak Herman Hilungara. Bantuan ini sangat berarti bagi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Tabundung,” ujarnya.

    Usai mengunjungi Puskesmas Malahar, Umbu Rudi Kabunang menghadiri konsolidasi Partai Golkar di Gedung GKS Karita, Desa Billa, Kecamatan Tabundung. Kegiatan itu dihadiri Ketua Dewan Penasihat DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur Pdt. Abraham Litinau, S.Th., jajaran pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan dan desa, serta ratusan kader dan simpatisan.

    Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur, Herman Hilungara, mengajak seluruh kader menjaga soliditas organisasi. Ia menilai keberadaan Umbu Rudi Kabunang sebagai satu-satunya wakil rakyat asal Sumba di DPR RI menjadi saluran penting bagi penyampaian aspirasi masyarakat ke tingkat nasional.

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dapil NTT 2, Dr. Umbu Rudi Kabunang ketika acara konsoloidasi Partai Golkar Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, Kamis (30/7/2026). foto; Ama

    “Kita memiliki kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat karena ada Bupati Sumba Timur, Gubernur NTT, dan anggota DPR RI yang berasal dari Partai Golkar. Karena itu, soliditas dan kekompakan kader harus terus dijaga,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur, Pdt. Abraham Litinau, mengajak seluruh pengurus Golkar Tabundung dan seluruh simpatisan untuk menjaga soliditas dan kekompakan. “Terus berikan dukungan untuk Bapak Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Bapak Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Anggota DPR RI Bapak Dr. Umbu Rudi Kabunang,” katanya.*/llt

  • Menuju Pra PON dan PON XXII, Kejurnas di Sumba Barat Jadi Gerbang Seleksi dan Sertifikasi Nasional Joki, Pelatih dan Steward

    Menuju Pra PON dan PON XXII, Kejurnas di Sumba Barat Jadi Gerbang Seleksi dan Sertifikasi Nasional Joki, Pelatih dan Steward

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Jalan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 mulai dibuka dari Arena Pacuan Kuda Gelora Pada Eweta Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Bagi atlet pacuan kuda, Kejuaraan Nasional (Kejurnas) bukan lagi sekadar arena berburu gelar, melainkan pintu wajib menuju Pra PON sekaligus momentum membangun standar baru melalui sertifikasi nasional bagi joki, pelatih, dan steward.

    Pengurus Pusat Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (FN Pordasi) Pacu menegaskan bahwa seluruh peserta yang diproyeksikan tampil pada Pra PON hingga PON XXII Tahun 2028 harus lebih dahulu mengikuti Kejurnas. Tidak ada jalur instan menuju pesta olahraga nasional tersebut tanpa melalui proses pembinaan dan seleksi berjenjang.

    Sebagai bagian dari rangkaian pembinaan itu, Pengurus Pusat FN Pordasi Pacu akan menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Nasional Joki, Pelatih, dan Steward di Waikabubak pada 15–16 Agustus 2026. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh perangkat pertandingan maupun sumber daya manusia pacuan kuda memiliki kompetensi yang terstandar sebelum memasuki agenda Pra PON dan PON.

    Ketua Umum PP FN Pordasi Pacu, Drs. Teddy Soediro, mengatakan pembinaan olahraga pacuan kuda tidak hanya berbicara mengenai kualitas kuda dan prestasi atlet, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan kompetisi.

    “Program ini merupakan bagian dari pengembangan atlet, pelatih, dan steward di lingkungan olahraga berkuda cabang pacuan kuda. Kami mengajak seluruh Pengurus Provinsi FN Pordasi Pacu untuk menyampaikan informasi ini kepada calon joki, pelatih, steward, pemilik stable, maupun komunitas pacuan kuda agar berpartisipasi dalam program pengembangan sumber daya manusia,” ujar Teddy dalam Surat Edaran Nomor 048/PP/PACU/A/VII/2026 yang diterbitkan di Jakarta pada 27 Juli 2026.

    Menurut Teddy, sertifikasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan instrumen untuk meningkatkan profesionalisme, keselamatan, dan kualitas pertandingan. Dengan sistem lisensi nasional, setiap joki, pelatih, maupun steward akan memiliki standar kompetensi yang sama ketika memasuki level kompetisi nasional.

    Seluruh Pengurus Provinsi FN Pordasi Pacu juga diminta segera membuka pendaftaran serta mengusulkan nama-nama calon joki, pelatih, dan steward dari daerah masing-masing. Mereka akan mengikuti pelatihan, ujian tertulis, hingga praktik sebagai syarat memperoleh lisensi nasional.

    Program sertifikasi dibagi dalam tiga kategori, yakni joki, pelatih, dan steward nasional.

    Untuk joki pacuan prestasi, peserta harus berusia minimal 18 tahun, memiliki pengalaman menunggang kuda, sehat jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba, memperoleh rekomendasi pelatih berlisensi nasional, serta lulus ujian teori dan praktik. Peserta juga diwajibkan membawa kuda beserta perlengkapan keselamatan sendiri saat uji praktik.

    FN Pordasi Pacu juga membuka sertifikasi joki pacuan tradisional bagi peserta berusia minimal 12 tahun dengan persetujuan orang tua. Jalur ini menjadi bagian dari pembinaan atlet usia muda agar sejak dini telah mengenal standar keselamatan dan profesionalisme olahraga pacuan kuda.

    Sementara itu, calon pelatih nasional diwajibkan memiliki pengalaman melatih dan merawat kuda pacu, berusia minimal 25 tahun, memperoleh rekomendasi dari Pengurus Provinsi, serta lulus pelatihan dan ujian sertifikasi.

    Adapun calon steward nasional harus berusia minimal 35 tahun dengan latar belakang yang relevan, seperti pelatih, joki, pemilik stable, guru olahraga, anggota TNI atau Polri, tokoh masyarakat, maupun dokter hewan. Peran steward dinilai sangat penting dalam menjamin integritas perlombaan, penegakan regulasi, serta keselamatan selama pertandingan berlangsung.

    Rangkaian kegiatan dimulai pada 15 Agustus 2026 dengan pelatihan dan ujian tertulis bagi pelatih serta steward nasional. Sehari berikutnya, 16 Agustus, pelatihan dilanjutkan dengan praktik menunggang kuda pacu dan ujian sertifikasi joki nasional.

    Dipilihnya Waikabubak, Sumba Barat, bukan tanpa alasan. Pulau Sumba selama ini dikenal sebagai salah satu episentrum pacuan kuda nasional sekaligus telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan cabang olahraga pacuan kuda pada PON XXII 2028. Kehadiran Kejurnas dan program sertifikasi nasional di daerah tersebut menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk melahirkan atlet, pelatih, dan perangkat pertandingan yang siap bersaing di level nasional dengan standar yang semakin profesional.*/llt

  • Paulus S.K. Limu Teken Hibah Lahan, Sumba Tengah Bersiap Bangun Sekolah Nasional Terintegrasi

    Paulus S.K. Limu Teken Hibah Lahan, Sumba Tengah Bersiap Bangun Sekolah Nasional Terintegrasi

    TANGERANG,SELATANINDONESIA.COM — Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam memperluas akses pendidikan bermutu memasuki babak penting. Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S.K. Limu, Kamis (30/7/2026), menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Penandatanganan yang berlangsung di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, Banten, tersebut merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan Program Sekolah Nasional Terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi.

    Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen RI, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., bersama para pejabat eselon I dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, serta Kemendikdasmen. Sebanyak 17 pemerintah daerah yang telah menyampaikan persetujuan hibah lahan turut mengikuti proses penandatanganan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan sekolah nasional yang menjadi program prioritas pemerintah.

    Bupati Sumba Tengah, Paulus S. K. Limu kepada wartawan usai penandatanganan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subinato dan Wapres Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memberikan perhatian khusus kepada Sumba Tengah.

    Juga aapresiasi untuk seluruh jajaran Kementrian dan Lembaga diantaranya Kemendikdasmen, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, serta Kemendikdasmen. “Terima kasih Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran Kementrian dan Lembaga atas dukungan terhadap kami di Sumba Tengah,” kata Bupati Paulus.

    Menurut dia, penandatanganan NPHD menjadi tonggak awal dimulainya pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi yang direncanakan memasuki tahap konstruksi fisik pada awal Oktober 2026. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan menjadi pusat layanan pendidikan berkualitas yang mampu menjangkau peserta didik di wilayah Sumba Tengah dan sekitarnya.

    “Lokasi pembangunan telah ditetapkan di Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, pada lahan seluas 26 hektare. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memastikan seluruh 12 persyaratan teknis yang menjadi prasyarat penandatanganan NPHD telah dipenuhi,” sebut Bupati Paulus.

    Sementara itu, sejumlah dokumen pendukung, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta tiga Persetujuan Teknis Lingkungan Hidup (Pertek LH), saat ini tengah dipersiapkan sesuai tahapan. Penyusunannya akan dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sedang mempersiapkan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan perguruan tinggi yang telah ditetapkan.

    Dalam kegiatan di Tangerang, Bupati Paulus S.K. Limu didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sumba Tengah, Melkianus Umbu Ngailu, S.P., serta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Ignatius U.K. Sabaora, S.Sos.

    Sebelumnya, dalam surat undangannya kepada para kepala daerah, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa penandatanganan NPHD merupakan tahapan penting dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah menyediakan lahan bagi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Karena bersifat strategis, penandatanganan dokumen diwajibkan dilakukan langsung oleh kepala daerah dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

    Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan secara lebih merata melalui pembangunan satuan pendidikan yang dirancang dengan fasilitas pembelajaran yang modern, terpadu, dan berstandar nasional. Keberhasilan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah menjadi fondasi utama agar pembangunan dapat segera dimulai sesuai target nasional.

    Adapun pemerintah daerah yang telah melampirkan surat persetujuan hibah lahan meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Dharmasraya, Penajam Paser Utara, Purbalingga, Sigi, Sumba Tengah, Aceh Jaya, Bangka Tengah, Buton Tengah, Karo, Kupang, Mappi, Tebo, Tulang Bawang, serta Kota Pekanbaru, Subulussalam, dan Tarakan.

    Dengan rampungnya proses penandatanganan hibah lahan, Kabupaten Sumba Tengah kini memasuki fase persiapan teknis sebelum pembangunan fisik dimulai pada Oktober mendatang. Pemerintah daerah berharap kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Pulau Sumba.*/laurens leba tukan

  • Serap Aspirasi Warga Kanatang, Umbu Rudi Kabunang Diminta Perjuangkan Listrik, Infrastruktur, serta Dukungan bagi Petani dan Nelayan

    Serap Aspirasi Warga Kanatang, Umbu Rudi Kabunang Diminta Perjuangkan Listrik, Infrastruktur, serta Dukungan bagi Petani dan Nelayan

    WAI/sNGAPU,SELATANINDONESIA.COM — Ketersediaan listrik, air bersih, pembangunan infrastruktur dasar, serta dukungan bagi sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan tenun ikat menjadi aspirasi utama masyarakat Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Beragam kebutuhan tersebut disampaikan warga kepada Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Umbu Rudi Kabunang, dalam agenda reses di Desa Mondu, Rabu (29/7/2026).

    Sekitar 200 warga dari Desa Mondu dan Hamba Praing mengikuti dialog dia Aula Gereja Kuasi Mondu yang turut dihadiri Camat Kanatang Rusdi Tahir, Pastor Kuasi Mondu Rm. Fredy Sianturi, Pr., Kepala Desa Mondu Opung Peka, serta tokoh muda Sumba Timur Marthin Umbu Hiwa. Pertemuan itu menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan pembangunan yang masih dihadapi di wilayah Kanatang.

    Camat Kanatang Rusdi Tahir mengatakan, sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, produktivitas ketiga sektor tersebut masih terkendala minimnya dukungan sarana dan prasarana.

    “Petani masih membutuhkan alat pertanian yang lebih modern, sementara nelayan membutuhkan dukungan peralatan tangkap yang memadai agar produktivitas mereka meningkat,” ujar Rusdi.

    Selain kebutuhan alat pertanian dan perikanan, warga juga menyoroti masih terbatasnya akses listrik dan air bersih serta kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

    Dalam dialog itu, para petani menyampaikan tantangan mengelola lahan kering yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian warga Kanatang. Sementara itu, perajin tenun ikat berharap adanya dukungan permodalan untuk pengadaan benang dan bahan baku. Padahal, tenun Kanatang telah lama dikenal sebagai salah satu produk budaya unggulan Sumba Timur yang memiliki nilai ekonomi.

    Aspirasi juga datang dari kalangan nelayan yang menginginkan bantuan kapal dan alat tangkap agar hasil tangkapan meningkat dan berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka.

    Di sisi lain, Kepala Desa Mondu Opung Peka mengangkat persoalan kebakaran savana yang hampir setiap tahun terjadi di kawasan penggembalaan ternak. Menurut dia, kebakaran mengurangi ketersediaan pakan ternak dan berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat.

    “Kami berharap ada regulasi yang lebih tegas agar pelaku pembakaran padang savana dapat ditindak sehingga kawasan penggembalaan tetap terjaga,” katanya.

    Pose bersama Anggota MPR/DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang dengan Camat Kanatang Rusdi Tahir, Pastor Kuasi Mondu Rm. Fredy Sianturi, Pr., Kepala Desa Mondu Opung Peka, serta tokoh muda Sumba Timur Marthin Umbu Hiwa serta masyarakat usai Kegiatan Penyerapan Aspirasi di Aula Gereja Kuasi Mondu, Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba TImur, Rabu (29/7/2026). foto: Ama Posal

    Pastor Kuasi Mondu, Rm. Fredy Sianturi, mengapresiasi kunjungan Umbu Rudi Kabunang yang dinilai membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat di tingkat nasional. Menurut dia, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun kelompok.

    Sementara itu, tokoh muda Sumba Timur Marthin Umbu Hiwa menilai masyarakat membutuhkan jalur komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat diperjuangkan melalui wakil rakyat di DPR RI.

    Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Umbu Rudi Kabunang mengatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bagian dari agenda perjuangannya di tingkat nasional. Menurut dia, penyelesaian persoalan pembangunan di Sumba Timur memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan DPR RI.

    “Seluruh aspirasi masyarakat akan kami koordinasikan bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui camat untuk kemudian diperjuangkan di kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya. Kami di DPR RI akan terus mengawal agar usulan masyarakat mendapat perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.

    Umbu Rudi mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan listrik dan air bersih, penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pengembangan tenun ikat dan pariwisata merupakan kebutuhan yang harus didorong secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur.

    Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Menurut dia, masuknya sejumlah investasi di sektor industri, seperti pengolahan tebu, tambak udang skala besar, dan pengembangan rumput laut, mulai membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, terutama generasi muda.

    “Kami akan terus berkolaborasi agar berbagai aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Harapannya, pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur,” kata Umbu Rudi.*/llt