G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

45 Helm dan Body Protector untuk Joki Cilik Sumba dari Ibu Triwatty Marciano, Umbu Rudi Kabunang Dipercaykan Kelola Pacuan Kuda Tradisional Menuju PON 2028

WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah sorak ribuan penonton yang memadati Arena Gelora Pada Eweta, Waikabubak, Kamis (16/7/2026), sebuah momen penting bagi masa depan pacuan kuda Indonesia terjadi. Bukan ketika seekor kuda melintasi garis finis, melainkan saat 45 helm dan 45 body protector diserahkan kepada para joki cilik Sumba.

Bantuan perlengkapan keselamatan dari Ketua Umum Federasi Nasional Pordasi Berkuda Memanah Triwatty Marciano itu menjadi simbol dimulainya babak baru pacuan kuda tradisional tanpa pelana di Pulau Sumba. Tradisi yang telah diwariskan turun-temurun kini tidak lagi hanya dipandang sebagai kearifan lokal, tetapi mulai memasuki panggung olahraga nasional setelah dipastikan menjadi salah satu nomor yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Penyerahan perlengkapan keselamatan itu turut disaksikan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Umum VI KONI Pusat Josef Nae Soi, Anggota DPR RI sekaligus Ketua Pengprov Federasi Nasional Pordasi Pacu NTT Umbu Rudi Kabunang, Ketua Harian PP Federasi Nasional Pordasi Pacu Eddy Wijaya, serta pemerintah daerah.

Bagi Ibu Triwatty Marciano, momentum tersebut sekaligus menjadi pemenuhan janji yang pernah ia sampaikan kepada masyarakat Sumba beberapa tahun silam.

“Saya pernah berjanji bahwa pacuan kuda tradisional tanpa pelana di Sumba harus terus kita angkat. Hari ini, perjuangan itu mulai terwujud. Pacuan tradisional sudah mendapat tempat sebagai cabang olahraga PON, dan kami ingin memastikan anak-anak yang menjadi joki cilik juga mendapatkan perlindungan yang layak,” ujarnya.

Menurut Ibu Triwatty, keselamatan para joki menjadi perhatian utama di tengah semakin besarnya perhatian nasional terhadap pacuan tradisional Sumba. Para joki cilik yang selama ini tumbuh dari tradisi masyarakat diyakini merupakan bibit atlet yang kelak mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Ia pun menitipkan kelanjutan pengembangan pacuan kuda tradisional kepada Ketua Pengprov Federasi Nasional Pordasi Pacu NTT Umbu Rudi Kabunang agar cita-cita menjadikan Sumba sebagai pusat pacuan kuda nasional dapat diwujudkan.

Umbu Rudi menyebut pengakuan terhadap pacuan tradisional sebagai cabang olahraga PON merupakan kebanggaan terbesar masyarakat Sumba. Selama berabad-abad, kuda bukan sekadar alat transportasi ataupun simbol budaya, melainkan telah menjadi bagian dari identitas masyarakat pulau itu.

“Hari ini menjadi momentum yang sangat bersejarah bagi seluruh masyarakat Sumba. Kuda Sumba akhirnya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari olahraga prestasi nasional,” katanya.

Ia juga mengapresiasi bantuan perlengkapan keselamatan bagi para joki cilik. Menurutnya, pembinaan atlet tidak hanya berbicara mengenai prestasi, tetapi juga mengenai perlindungan terhadap anak-anak yang sejak dini menekuni olahraga tersebut.

Momentum itu sekaligus mempertegas posisi Sumba sebagai salah satu pusat pengembangan olahraga berkuda nasional. Selain ditetapkan menjadi lokasi penyelenggaraan cabang olahraga berkuda pacu pada PON XXII Tahun 2028, daerah ini juga diproyeksikan menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional, mulai dari Kejuaraan Nasional hingga babak kualifikasi PON.

Bupati Sumba Barat Yohanis Dade menyebut perhatian pemerintah pusat dan pengurus olahraga nasional sebagai berkah bagi masyarakat Sumba Barat. Ia menilai keputusan memasukkan pacuan tradisional tanpa pelana ke dalam PON merupakan sejarah baru yang akan mendorong pertumbuhan olahraga sekaligus ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, kata dia, siap mendukung penyelenggaraan Kejurnas, Pra-PON, hingga PON 2028 melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sementara itu, Ketua Harian PP Federasi Nasional Pordasi Pacu Eddy Wijaya menegaskan bahwa tradisi tidak akan dihilangkan ketika pacuan kuda Sumba memasuki sistem olahraga nasional. Sebaliknya, regulasi nasional akan disandingkan dengan nilai-nilai lokal agar pertandingan berlangsung lebih aman tanpa menghilangkan kekhasan budaya Sumba.

“Yang akan kita bangun adalah standar keselamatan. Tradisi tetap dipertahankan, tetapi perlindungan terhadap atlet, terutama joki cilik, harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Pacuan Kuda Bupati Cup Sumba Barat tahun ini pun menjadi lebih dari sekadar kompetisi tahunan. Arena Gelora Pada Eweta berubah menjadi panggung awal perjalanan pacuan tradisional Sumba menuju PON XXII 2028. Di sana, tradisi, prestasi, dan keselamatan bertemu dalam satu lintasan yang sama.*/laurens leba tukan

Juli 17, 2026
Waketum KONI Pusat Josef Nae Soi Menyaksikan Mimpi yang Diperjuangkannya: Sumba Resmi Jadi Arena Pacuan Kuda Tradisional PON 2028

WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah gemuruh derap kuda dan sorak ribuan penonton yang memenuhi Arena Gelora Pada Eweta, Waikabubak, Kamis (16/7/2026), senyum Josef A. Nae Soi tak pernah lepas. Wakil Ketua Umum VI KONI Pusat itu bukan sekadar menyaksikan semifinal Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026. Ia sedang menyaksikan sebuah mimpi yang diperjuangkannya selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan: Nusa Tenggara Timur resmi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 bersama Nusa Tenggara Barat, dengan Sumba dipercaya menggelar cabang olahraga pacuan kuda tradisional.

Bagi Josef Nae Soi, mantan Wakil Gubernur NTT sekaligus mantan Ketua Umum KONI NTT, keputusan itu bukan datang begitu saja. Lima tahun silam, ketika banyak pihak masih meragukan kemampuan NTT menjadi tuan rumah PON, ia termasuk figur yang paling gigih memperjuangkan agar provinsi kepulauan itu memperoleh kepercayaan nasional.

“Hari ini yang paling bahagia adalah saya karena lima tahun yang lalu saya berusaha supaya NTT menjadi tuan rumah pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 dan hari ini sudah dinyatakan menjadi tuan rumah. Terima kasih kepada seluruh masyarakat NTT dan masyarakat Indonesia yang telah mempercayakan NTT dan NTB menjadi tuan rumah PON,” kata Josef.

Menurutnya, keraguan yang dulu mengiringi perjuangan tersebut kini telah terjawab melalui berbagai event olahraga nasional yang mampu diselenggarakan di NTT.

“Dulu banyak yang meragukan NTT menjadi tuan rumah PON. Tetapi hari ini kita menunjukkan kepada Indonesia bahkan dunia bahwa Sumba Barat dan NTT mampu melaksanakan kejuaraan nasional. Kalau ada kejuaraan internasional pun saya yakin bisa dilaksanakan di sini,” ujarnya.

Josef kemudian mengajak seluruh masyarakat NTT menjadikan PON 2028 sebagai momentum bersama untuk mempercepat pembangunan olahraga sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

“Mari kita sukseskan PON XXII Tahun 2028 dan bekerja keras membangun NTT agar sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” katanya.

Momentum yang membuat kebahagiaan Josef semakin lengkap hadir beberapa saat kemudian. Di hadapan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, jajaran KONI Pusat, pemerintah daerah, dan ribuan penonton, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menetapkan Arena Gelora Pada Eweta sebagai lokasi penyelenggaraan cabang olahraga pacuan kuda tradisional pada PON XXII Tahun 2028. Keputusan itu disambut tepuk tangan panjang yang menggema di seluruh arena.

Marciano mengaku keputusan tersebut lahir setelah menyaksikan langsung kualitas penyelenggaraan serta kuatnya tradisi pacuan kuda yang hidup di tengah masyarakat Sumba.

“Setelah hari ini saya melihat langsung pacuan kuda ini, maka pada PON XXII Tahun 2028, pacuan kuda tradisional dilaksanakan di sini,” ujarnya.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai keputusan tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi olahraga di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pacuan kuda Sumba bukan hanya olahraga, melainkan identitas budaya yang telah diwariskan lintas generasi.

“Kuda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumba. Pacuan kuda bukan hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga ruang mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, sekaligus melestarikan tradisi yang menjadi kebanggaan daerah,” kata Gubernur Melki.

Ia optimistis semakin banyak kompetisi berkualitas akan memperkuat pembinaan atlet muda menuju PON 2028, sekaligus memberi dampak ekonomi melalui tumbuhnya sektor pariwisata dan UMKM.

Turnamen Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 yang berlangsung pada 6–18 Juli itu memang bukan sekadar perlombaan. Sebanyak 16 kelas dipertandingkan dengan melibatkan ratusan kuda pacu dan joki dari berbagai kabupaten di NTT. Di sela perlombaan, KONI Pusat bersama Federasi Nasional Pordasi Pacu juga menyerahkan perlengkapan keselamatan berupa helm dan body protector kepada para joki cilik sebagai bagian dari penguatan budaya keselamatan dalam olahraga berkuda.

Momentum bersejarah itu turut disaksikan Ketua Umum PP Pordasi Berkuda Memanah Triwatty Marciano, Anggota DPR RI yang juga Ketua FN Pordasi Pacu NTT Dr. Umbu Rudi Kabunang, Ketua Harian Pengurus Pusat Federasi Nasional Pordasi Pacu Eddy Wijaya, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, Wakil Bupati Sumba Barat yang juga Ketua KONI Sumba Barat, Thimotius Ragga, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka, jajaran Forkopimda, Ketua Pengkab Federasi Nasional Pordasi Pacu Sumba Barat Frangki Tarawatu Susanto serta ribuan masyarakat yang memenuhi Arena Gelora Pada Eweta.

Kini, derap kuda di Gelora Pada Eweta tidak lagi hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sumba. Arena yang selama puluhan tahun menjadi rumah tradisi pacuan kuda itu telah resmi memasuki panggung olahraga nasional. Di sana, seperti yang dikatakan Gubernur Melki, yang berpacu bukan hanya kuda-kuda terbaik Sumba, melainkan juga mimpi sebuah daerah untuk membuktikan diri di hadapan Indonesia.*/laurens leba tukan

Juli 17, 2026
Gubernur NTT: Selamat Pak Umbu Rudi Kabunang yang Membawa Pak Ketum KONI Pusat ke Sumba, Gelora Pada Eweta Jadi Arena PON

WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga Ketua Umum KONI Provinsi NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan ucapan selamat kepada Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Pengprov Federasi Nasional Pordasi Pacu NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang, yang dinilainya berhasil menghadirkan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman ke Pulau Sumba. Kehadiran pimpinan tertinggi KONI itu berujung pada keputusan penting, yakni penetapan Arena Gelora Pada Eweta di Kabupaten Sumba Barat sebagai lokasi penyelenggaraan cabang olahraga pacuan kuda tradisional pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Ucapan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat menghadiri Semifinal Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 di Arena Gelora Pada Eweta, Kamis (16/7/2026). Di hadapan ribuan masyarakat yang memadati arena, Gubernur Melki menilai kehadiran Ketua Umum KONI Pusat di Sumba menjadi momentum bersejarah bagi perkembangan olahraga pacuan kuda di Nusa Tenggara Timur.

“Selamat kepada Pak Umbu Rudi Kabunang yang telah berhasil menghadirkan Bapak Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman dan Ibu Triwatty Norman ke Sumba, khususnya di Arena Gelora Pada Eweta. Ini menjadi momentum besar bagi olahraga dan masyarakat Nusa Tenggara Timur,” ujar Gubernur Melki.

Riuh tepuk tangan ribuan penonton belum sepenuhnya reda ketika sebuah keputusan penting kemudian lahir di Arena Gelora Pada Eweta. Di tengah atmosfer semifinal Pacuan Kuda Bupati Cup Sumba Barat 2026, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menetapkan arena pacuan kebanggaan masyarakat Sumba itu sebagai lokasi penyelenggaraan cabang olahraga pacuan kuda tradisional pada PON XXII Tahun 2028.

Keputusan tersebut langsung disambut sorak gembira masyarakat yang memadati tribun. Bagi dunia pacuan kuda Sumba, momentum itu bukan sekadar penunjukan arena pertandingan, melainkan pengakuan nasional terhadap tradisi yang telah hidup turun-temurun di pulau yang dikenal sebagai tanah Marapu dan rumah bagi kuda Sandelwood.

Menurut Gubernur Melki, keberhasilan menghadirkan Ketua Umum KONI Pusat ke Sumba menjadi langkah strategis yang membuka jalan lahirnya keputusan bersejarah tersebut. Ia menilai penetapan Gelora Pada Eweta sebagai arena PON merupakan sejarah baru bagi NTT karena untuk pertama kalinya provinsi kepulauan itu dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan salah satu cabang olahraga pada pesta olahraga nasional.

“Keputusan ini menjadi kebanggaan masyarakat NTT. Ini akan kami laporkan dalam Rapat Kerja Daerah KONI Provinsi NTT besok malam karena telah diputuskan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat. Selamat kepada masyarakat Sumba Barat, para pencinta pacuan kuda, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, serta Wakil Bupati Sumba Barat Daya,” kata Gubernur Melki.

Lebih jauh, Gubernur Melki menilai keputusan tersebut tidak hanya mengangkat prestise olahraga pacuan kuda, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, UMKM, hingga pembinaan atlet.

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman didampingi isterinya Ibu Triwatty Norman yang juga Ketua Umum PP Pordasi Berkuda Memanah dan Gubernur NTT yang juga Ketua Umum KONI Provinsi NTT Emanuel Melkiades Lakka Lena serta Wakil Ketua Umum KONI Pusat Josef Nae Soi, Anggota DPR RI Umbu Rudi Kabunang, Ketua Harian Pengurus Pusat Federasi Nasional Pordasi Pacu Eddy Wijaya, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka, jajaran Forkopimda, Ketua Pengkab Federasi Nasional Pordasi Pacu Sumba Barat Frangki Tarawatu Susanto saat pose bersama usai penyerahan helem dan body protecktor kepada para joki cilik usai pelaksanaan semi final Pacuan Kuda Bupati Cup Sumba Barat 2026 di Gelora Pada Eweta, Kabupaten Sumba Barat, Kamis (16/7/2026). foto ocep

“Yang berpacu hari ini bukan hanya kuda. Yang berpacu adalah mimpi anak-anak Sumba,” ujar Gubernur Melki.

Kalimat itu seolah merangkum suasana yang tersaji sepanjang perlombaan. Joki-joki cilik tanpa pelana memacu kuda mereka dengan keberanian dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik setiap lintasan, tersimpan tradisi, disiplin, dan identitas budaya yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumba.

Sementara itu, Ketum KONI Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman mengatakan keputusan menetapkan Gelora Pada Eweta sebagai arena PON diambil setelah menyaksikan langsung kualitas penyelenggaraan serta atmosfer pacuan kuda tradisional yang dinilai memiliki karakter kuat sebagai olahraga sekaligus warisan budaya.

“Setelah hari ini saya melihat langsung pacuan kuda ini, maka pada PON XXII Tahun 2028, pacuan kuda tradisional dilaksanakan di sini,” ujar Marciano yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan ribuan penonton.

Penetapan tersebut sekaligus menjadi angin segar bagi pengembangan olahraga berkuda di Indonesia. Selama ini, pacuan kuda tradisional Sumba dikenal memiliki kekhasan tersendiri karena para joki berlomba tanpa pelana dengan teknik berkuda yang diwariskan secara turun-temurun dan masih lestari hingga kini.

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman bersama Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Pengprov FN Pordasi Pacu NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang, dan Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, Wakil usai pelaksanaan semi final Pacuan Kuda Bupati Cup Sumba Barat 2026 di Gelora Pada Eweta, Kabupaten Sumba Barat, Kamis (16/7/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

Momentum bersejarah itu turut disaksikan Ketua Umum PP Pordasi Berkuda Memanah Triwatty Marciano, Wakil Ketua Umum KONI Pusat Josef Nae Soi, Anggota DPR RI Umbu Rudi Kabunang, Ketua Harian Pengurus Pusat Federasi Nasional Pordasi Pacu Eddy Wijaya, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka, jajaran Forkopimda, Ketua Pengkab Federasi Nasional Pordasi Pacu Sumba Barat Frangki Tarawatu Susanto serta ribuan masyarakat yang memenuhi Arena Gelora Pada Eweta.

Bagi NTT, penunjukan Gelora Pada Eweta bukanlah garis akhir, melainkan awal dari pekerjaan besar menyiapkan infrastruktur, pembinaan atlet, serta tata kelola penyelenggaraan menuju PON XXII Tahun 2028. Namun, di atas semua itu, keputusan tersebut menjadi pengakuan bahwa pacuan kuda tradisional Sumba telah melampaui batas sebagai tradisi lokal. Kini, olahraga warisan leluhur itu resmi menempatkan diri di panggung olahraga nasional, membawa harapan agar budaya, prestasi, pariwisata, dan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat melaju secepat derap kuda-kuda terbaik Sumba.*/laurens leba tukan

Juli 17, 2026
Diundang Dr. Umbu Rudi Kabunang, Ketum KONI Pusat Hadiri Final Pacuan Kuda Bupati Cup Sumba Barat: Persiapan PON 2028

WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM — Riuh derap kaki kuda di lintasan Gelora Pada Eweta, Waikabubak, dipastikan mendapat perhatian khusus dari pucuk pimpinan olahraga nasional. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dijadwalkan hadir menyaksikan partai final Pacuan Kuda Bupati Cup Sumba Barat 2026 pada Sabtu (18/7/2026) mendatang. Dalam kunjungan yang tidak hanya bernilai seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah cabang olahraga berkuda pacu pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Kehadiran Letjen TNI (Purn) Marciano Norman merupakan tindak lanjut atas undangan Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Pacu NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H. Agenda tersebut menjadi momentum bagi KONI Pusat untuk melihat secara langsung bagaimana pacuan kuda berkembang di Pulau Sumba, daerah yang selama ini dikenal sebagai rumah bagi kuda Sandelwood sekaligus memiliki tradisi pacuan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Ketua Umum KONI Pusat didampingi Gubernur NTT yang juga Ketua Umum KONI Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Turut serta dalam rombongan diantaranya, Ibu Triwatty Marciano selaku Ketua Umum Fedrasi Nasional Pordasi Memanah, Wakil Ketua Umum VI KONI Pusat Josef A. Nae Soi, Samsudin, Victor H. Simatupang, Widodo Edi Sektianto, Muhammad Titto Prima Putra dan Moh Slamet.

Bagi masyarakat Sumba, pacuan kuda bukan sekadar olahraga. Arena pacuan menjadi ruang bertemunya tradisi, kebanggaan daerah, pembinaan atlet, hingga penggerak ekonomi masyarakat. Di setiap perlombaan, bukan hanya para pemilik dan joki yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga ribuan warga yang menjadikan pacuan sebagai bagian dari perayaan budaya.

Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dan rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Lede Kalumbang, Tambolaka, Kamis (16/7/2026) dan langsung meninjau lokasi Lapangan Pacuan Kuda Omba Calo di Desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya akan digekar pertemuan bersama Pemda Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat Daya, rombongan bertolak ke Kabupaten Sumba Barat untuk menyaksikan babak semifinal Pacuan Kuda Bupati Cup bersama Gubernur NTT yang sekaligus Ketua Umum KONI Provinsi NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Dalam kunjungan tersebut, Ibu Triwatty Marciano selaku Ketua Umum Fedrasi Nasional Pordasi Memanah akan menyerahkan perlengkapan keselamatan berupa body protector dan helm kepada para joki cilik. Langkah itu menjadi pesan bahwa pelestarian tradisi harus berjalan seiring dengan peningkatan standar keselamatan atlet muda yang selama ini menjadi ikon pacuan kuda di Sumba.

Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Pacu NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum KONI Pusat Bapak Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Ia juga memberikan apresiasi khsus kepada Ibu Triwatty Marciano selaku Ketua Umum Fedrasi Nasional Pordasi Memanah yang bersedia memberikan bantuan 45 helm dan 45 body protektor untuk para joki cilik di sumba.

”Terima kasih dan apresiasi kami seluruh masyarakat Sumba untuk Bapak Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dan Ibu Triwatty Marciano serta rombongan KONI Pusat dan Pengurus Pusat Federasi Nasional Pordasi Pacu yang hadir di pulau Sumba. Saya mengajak untuk melihat keindahan alam, pantai dan padang savana serta bebukitan pulau Sumba dengan pesona adat budaya, khususnya atraksi berkuda orang Sumba terutama tradisi Pasola Sumba,” sebut Umbu Rudi Kabunang.

Rangkaian kunjungan tidak berhenti di arena pacuan. Pada Jumat (17/7/2026), Ketua Umum KONI Pusat dijadwalkan meninjau kesiapan fasilitas olahraga di Kabupaten Sumba Tengah yang akan mendukung penyelenggaraan PON 2028. Sehari kemudian, perhatian kembali tertuju ke Gelora Pada Eweta saat para kuda terbaik memperebutkan gelar juara dalam partai final Bupati Cup Sumba Barat.

Usai menghadiri final, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sumba Timur. Di daerah itu, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dijadwalkan mengunjungi Lapangan Pacuan Kuda Rihi Eti, Waingapu, pada Minggu (19/7/2026), sekaligus meninjau kesiapan venue yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pelaksanaan cabang olahraga berkuda pacu pada PON XXII Tahun 2028 dan selanjutnya bertolak ke Jakarta.

Kunjungan Ketua Umum KONI Pusat memperlihatkan bahwa Sumba tidak lagi dipandang hanya sebagai daerah dengan tradisi pacuan kuda yang kuat. Lebih dari itu, pulau ini sedang dipersiapkan menjadi panggung olahraga berkuda nasional. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, derap kuda Sandelwood yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan masyarakat lokal akan memasuki babak baru: menjadi bagian penting dari sejarah penyelenggaraan PON 2028 di Nusa Tenggara Timur.*/llt

Juli 16, 2026
NTT Masih Darurat Perdagangan Orang, DPR Umbu Rudi Kabunang Minta Penguatan Pengawasan dan Percepatan Layanan Imigrasi

JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Tingginya angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran nonprosedural di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi perhatian dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (14/7/2026). Di tengah capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi yang melampaui target, DPR mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi negara harus dibarengi dengan penguatan perlindungan bagi masyarakat di daerah yang paling rentan, termasuk NTT.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan NTT II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, mengapresiasi kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berhasil mencatatkan realisasi PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi sekitar 159 persen dari target, sementara sektor pemasyarakatan melampaui 200 persen.

Meski demikian, menurut Umbu, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Pengawasan internal harus terus diperkuat agar kinerja yang baik tidak tercoreng oleh lemahnya tata kelola maupun pengawasan di lapangan.

“Kinerja ini sudah bagus, PNBP bagus, tetapi kalau masih ada celah berarti pengawasan melekat di Kementerian Imipas harus ditingkatkan lagi,” kata Umbu Rudi dalam rapat kerja.

Bagi legislator asal Sumba itu, pengawasan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi birokrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang. Selama bertahun-tahun, NTT menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap penempatan pekerja migran nonprosedural yang berujung pada eksploitasi hingga kematian.

Data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT menunjukkan, sepanjang 2019–2023 terdapat 584 pekerja migran asal NTT yang meninggal dunia di luar negeri dan dipulangkan dalam peti jenazah. Jumlah tersebut terdiri atas 119 orang pada 2019, 87 orang pada 2020, 121 orang pada 2021, 106 orang pada 2022, dan meningkat menjadi 151 orang pada 2023.

Secara kumulatif, sejak 2018 hingga 2025, sekitar 941 pekerja migran asal NTT dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia. Sebagian besar berasal dari penempatan nonprosedural yang memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan orang, meskipun tidak seluruh kasus secara hukum ditetapkan sebagai korban TPPO.

Di sisi lain, upaya pencegahan juga menunjukkan hasil. Sebanyak 1.572 calon pekerja migran berhasil dicegah berangkat melalui jalur nonprosedural. Angka tersebut, menurut Umbu, memperlihatkan bahwa penguatan layanan dan pengawasan keimigrasian di daerah asal menjadi kunci memutus rantai perdagangan orang sebelum para korban diberangkatkan ke luar negeri.

Empat Kantor Imigrasi Baru di NTT

Karena itu, Umbu Rudi meminta pemerintah mempercepat operasional empat wilayah kerja imigrasi baru di NTT, yakni di Kabupaten Sumba Timur, Flores Timur, Ngada, dan Alor. Menurut dia, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan kantor transit sehingga kendala yang tersisa adalah penempatan sumber daya manusia.

“Terima kasih Pak Menteri atas persetujuan penambahan empat kantor imigrasi di Sumba Timur, Flores Timur, Ngada, dan Alor. Kami berharap penempatan sumber daya manusianya dapat segera direalisasikan. Tanah dan kantor transit sudah tersedia, bahkan seluruh pemerintah daerah sangat antusias mendukung percepatan operasional kantor tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan kehadiran kantor imigrasi di wilayah-wilayah strategis NTT akan memperpendek akses pelayanan keimigrasian sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap praktik perekrutan pekerja migran ilegal.

“Dengan kondisi sekarang saja sudah lebih dari 1.500 calon pekerja migran nonprosedural berhasil dicegah. Apalagi jika layanan imigrasi semakin dekat dengan masyarakat di pulau-pulau besar, saya yakin pencegahan akan jauh lebih efektif karena seluruh lembaga dapat bersinergi,” katanya.

Umbu Rudi juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Dr. Saroha Manullang, beserta jajaran yang dinilai aktif membangun sinergi dengan Komisi XIII DPR RI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan empat kantor imigrasi tersebut.

”Saya juga memberikan apresiai kepada para kepala daerah di NTT yaitu Bupati Sumba Timur, Bupati Flores Timur, Bupati Ngada dan Bupati Alor yang telah membantu menyediakan aset dan administrasi demi kelancaran pembangunan kantor imigrasi di wilayhnya masing-masing,” sebutnya.

Selain itu, Umbu Rudi mengapresiasi keberhasilan jajaran Imigrasi NTT yang belum lama ini menggagalkan penyelundupan warga negara Uzbekistan. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya deteksi dini dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian.

Perkuat Sistem Pengawasan dan Pelayanan Keimigrasian

Dalam rapat yang sama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kementeriannya terus memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan keimigrasian. Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat lebih dari 15.000 operasi pengawasan terhadap orang asing, lebih dari 15.000 tindakan administratif keimigrasian, 136 penyidikan, serta ribuan tindakan pencegahan, penangkalan, dan pemulangan korban dugaan TPPO.

Menurut Agus, penguatan sistem pengendalian internal menjadi fondasi penting bagi tata kelola kementerian yang baru berdiri sebagai kementerian tersendiri. Di saat yang sama, pemerintah terus memperluas digitalisasi layanan keimigrasian dan pemasyarakatan guna meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus pengawasan.

Bagi NTT, penguatan layanan keimigrasian tidak sekadar menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Di provinsi yang masih menghadapi tingginya angka kematian pekerja migran dan ancaman perdagangan orang, kehadiran negara melalui perluasan infrastruktur pelayanan imigrasi dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan percepatan penempatan personel sehingga kantor-kantor imigrasi baru dapat segera beroperasi dan menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan terluar.*/rek/llt

Juli 14, 2026
DPR RI Umbu Rudi Kabunang Apresiasi Langkah Tegas Imigrasi NTT Bongkar Dugaan Penyelundupan 16 WN Uzbekistan di Alor

JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Imigrasi Nusa Tenggara Timur atas respons cepat dan langkah tegas dalam menangani 16 warga negara (WN) Uzbekistan yang ditemukan di pesisir Kabupaten Alor. Kasus tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran keimigrasian, tetapi juga mengindikasikan adanya jaringan penyelundupan manusia lintas negara yang harus diungkap hingga tuntas.

Umbu Rudi menegaskan bahwa keberhasilan aparat mengamankan para WN Uzbekistan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pintu-pintu masuk ilegal di kawasan perbatasan Indonesia.

“Saya mengapresiasi langkah cepat, profesional, dan tegas jajaran Imigrasi Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus ini. Penindakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hukum keimigrasian, menjaga kedaulatan wilayah, serta mencegah Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan manusia menuju Australia,” kata Dr. Umbu Rudi Kabunang di Jakarta, Senin (13/7/2026)

Menurut Umbu, posisi geografis Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan Australia menjadikan wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia.

Karena itu, ia meminta agar pengawasan terhadap seluruh jalur laut, pelabuhan tradisional, pulau-pulau terluar, hingga pintu masuk tidak resmi semakin diperkuat melalui kerja sama lintas instansi.

“Pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan Imigrasi. Dibutuhkan sinergi antara Imigrasi, TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, Bea Cukai, pemerintah daerah, serta masyarakat pesisir agar setiap potensi pelanggaran dapat dideteksi sejak dini,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan keimigrasian, Umbu Rudi juga menekankan pentingnya mengembangkan penyelidikan untuk membongkar jaringan yang berada di balik perjalanan ilegal tersebut.

Ia meminta aparat tidak berhenti pada penanganan administratif terhadap para imigran, melainkan menelusuri seluruh pihak yang diduga menjadi penyelenggara perjalanan, penyedia kapal, pemalsu atau pengurus dokumen, hingga aktor intelektual yang mengorganisasi keberangkatan mereka.

“Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan para warga negara asing, tetapi bongkar jaringan penyelundupan manusianya. Siapa penyandang dana, siapa penyedia kapal, siapa yang mengatur perjalanan, semuanya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ditemukan Setelah Kapal Rusak di Perairan Alor

Kasus ini bermula pada 3 Juli 2026 sekitar pukul 06.00 WITA ketika masyarakat menemukan 16 pria berkewarganegaraan Uzbekistan berjalan menyusuri pesisir Pantai Kampung Air Panas, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor.

Mereka diketahui meninggalkan kapal yang mengalami kerusakan mesin di sekitar perairan Pantar dan kemudian mencari pertolongan ke permukiman warga.

Setelah diamankan oleh aparat, para WN Uzbekistan sempat ditempatkan di Kalabahi sebelum pada 9 Juli 2026 dipindahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Dr. Saroha Manulang, SE, MM, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan awal menemukan sebanyak 14 dari 16 WN Uzbekistan telah melampaui masa izin tinggal (overstay), sementara dua lainnya masih memiliki izin tinggal yang berlaku hingga 19 Juli 2026.

Selain dugaan pelanggaran administratif keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penyidik juga mendalami indikasi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Beberapa fakta yang ditemukan dinilai cukup mencurigakan, mulai dari ketidaksesuaian identitas dengan daftar manifest kapal, alamat penjamin yang berbeda-beda, hingga pengakuan bahwa sebagian besar dari mereka tidak saling mengenal sebelum melakukan perjalanan.

Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa masing-masing WN Uzbekistan diduga membayar sekitar 8.000 dolar Amerika Serikat untuk mengikuti perjalanan tersebut.

Rute perjalanan mereka dimulai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, kemudian dilanjutkan melalui Kendari sebelum direncanakan keluar menuju Australia melalui jalur laut di wilayah Rote. Namun rencana tersebut gagal setelah kapal yang mereka gunakan mengalami kerusakan di perairan Alor.

Hingga kini aparat masih memburu nakhoda kapal yang dilaporkan meninggalkan rombongan dengan alasan mencari pertolongan dan belum kembali.

Perlu Penguatan Pengawasan Perbatasan

Umbu Rudi Kabunang menilai kasus tersebut menjadi peringatan bahwa wilayah perbatasan Indonesia masih menjadi sasaran jaringan penyelundupan manusia internasional.

Ia mendukung langkah Imigrasi NTT yang berencana memperluas jangkauan pelayanan dan pengawasan melalui pembentukan kantor imigrasi baru di sejumlah wilayah strategis seperti Alor, Larantuka, Bajawa, dan Sumba.

Menurutnya, kehadiran unit pelayanan yang lebih dekat dengan wilayah perbatasan akan mempercepat pengawasan sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan lintas negara.

“Negara harus memastikan wilayah Alor maupun seluruh perairan NTT tidak dijadikan jalur penyelundupan manusia menuju Australia. Pengawasan yang kuat merupakan bagian dari perlindungan terhadap keamanan wilayah, keselamatan manusia, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Umbu Rudi.

Pemeriksaan terhadap 16 WN Uzbekistan masih terus berlangsung. Imigrasi bersama kepolisian dan instansi terkait berkomitmen mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat. Hasil penyelidikan akan menentukan apakah para WN tersebut hanya dikenai sanksi administratif berupa denda dan deportasi, atau diproses lebih lanjut apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana penyelundupan manusia.*/llt

Juli 13, 2026