G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

  • Wabup Domi Mere Nahkodai Golkar Ende, Alain Niti Susanto Minta Partai Segera Konsolidasi hingga Akar Rumput

    Wabup Domi Mere Nahkodai Golkar Ende, Alain Niti Susanto Minta Partai Segera Konsolidasi hingga Akar Rumput

    ENDE,SELATANINDONESIA.COM – Partai Golkar Kabupaten Ende memasuki babak baru. Dr. drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri, Jumat (26/6/2026).

    Musda yang berlangsung dalam suasana kondusif itu bukan sekadar memilih ketua baru. Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi Partai Golkar di Kabupaten Ende untuk menghadapi agenda politik lima tahun ke depan, termasuk menyiapkan mesin partai menuju Pemilu 2031.

    Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto, menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus segera bekerja membangun soliditas internal dan memperkuat struktur organisasi hingga tingkat paling bawah.

    Menurut Alain, tantangan politik ke depan semakin kompleks sehingga Golkar tidak cukup hanya mengandalkan figur, tetapi harus memiliki organisasi yang hidup dan bekerja bersama masyarakat.

    “Kepada ketua terpilih saya berharap agar terus membangun kerja sama dengan pengurus yang lama. Jaga hubungan baik dengan mereka. Jangan ada sekat di dalam partai karena Golkar hanya akan besar apabila seluruh kader tetap bersatu,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan agar kepengurusan baru tidak menunda konsolidasi organisasi. Pendataan kader, pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa, pendidikan politik, dan kaderisasi harus segera dijalankan.

    “Manfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia yang dimiliki Golkar. Tagline kita hari ini adalah Suara Golkar Suara Rakyat. Karena itu, seluruh kerja politik harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Alain menambahkan, kemenangan Golkar pada pemilu mendatang hanya dapat diraih apabila mesin partai bergerak secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

    “Lakukan konsolidasi sampai akar rumput. Bangun kaderisasi yang kuat, jaga kekompakan, dan mulai bekerja dari sekarang jika ingin memenangkan Pemilu 2031,” tegasnya.

    Alain saat itu didampingi Sekretaris DPD I partai Golkar NTT Welhelmince Sartje Libi Sinlaeloe, Ketua AMPG NTT Ferdinandus Naga, Anggota Fraksi Golkar DPRD NTT Ambros Reda, dan sejumlah pengurus diantaranya Siprianus Reda dan Alfridus Siga.

    Terpilihnya Dominikus Minggu Mere juga menjadi penanda masuknya salah satu birokrat paling senior di Nusa Tenggara Timur sebagai pemimpin Partai Golkar Ende.

    Sebelum terjun ke politik praktis, Domi Mere dikenal memiliki perjalanan panjang di birokrasi pemerintahan. Lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia itu pernah menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Kepala Bappeda Ende, Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, hingga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah memasuki masa purnatugas sebagai aparatur sipil negara, ia juga menjadi dosen pada Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.

    Karier politiknya mengemuka saat maju dalam Pilkada Ende 2024 mendampingi Yosef Benediktus Badeoda. Pasangan tersebut memenangi kontestasi dan sejak Februari 2025 Domi Mere resmi menjabat Wakil Bupati Ende. Menjelang Musda Golkar, namanya menjadi salah satu figur yang menguat sebagai calon ketua DPD II sebelum akhirnya memperoleh dukungan penuh dan ditetapkan secara aklamasi.

    Usai ditetapkan sebagai ketua dalam Musda XI DPD II Partai Golkar Ende yang dipimpin Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar NTT Laurens Leba Tukan, Domi Mere menegaskan prioritas utamanya bukan sekadar menyusun kepengurusan, tetapi membangun kembali kekuatan organisasi hingga tingkat desa bahkan tempat pemungutan suara (TPS).

    “Kita akan fokus melakukan konsolidasi organisasi, membentuk badan pengurus sampai desa dan kelurahan, bahkan bila perlu sampai tingkat TPS. Golkar adalah partai besar sehingga tidak boleh ada kader yang merasa ditinggalkan,” katanya.

    Menurutnya, seluruh dinamika yang terjadi selama proses Musda harus diakhiri dengan semangat persatuan.

    “Perbedaan yang terjadi selama proses demokrasi adalah hal biasa. Hari ini kita kembali menjadi satu keluarga besar Golkar. Karena bersatu, Golkar akan semakin besar,” ujarnya.

    Sebagai Wakil Bupati Ende, Domi Mere juga menilai sinergi antara partai politik dan pemerintah menjadi modal penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

    “Golkar selalu menjadi bagian dari pembangunan. Saya berada di pemerintahan, sehingga ke depan kita harus bersinergi dan bekerja bersama untuk menjawab persoalan masyarakat,” katanya.

    Dalam susunan kepengurusan yang baru, Maria Margaretha Sigasare kembali dipercaya sebagai Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende sekaligus tetap memimpin Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Ende. Ia mengajak seluruh kader meninggalkan perbedaan dan mengonsolidasikan seluruh potensi partai demi mengembalikan kejayaan Golkar pada Pemilu 2031.

    Musda XI Golkar Ende sekaligus menjadi titik awal konsolidasi partai berlambang pohon beringin itu di Kabupaten Ende. Dengan kombinasi pengalaman birokrasi Dominikus Minggu Mere, kekuatan organisasi yang telah dibangun kader sebelumnya, serta arahan DPD I untuk memperkuat konsolidasi hingga akar rumput, Golkar Ende kini memasuki fase baru dengan target memperbesar basis dukungan politik pada pemilu mendatang.*/llt

  • Golkar Kota Kupang Buka Pendaftaran Calon Ketua, Regenerasi Kepemimpinan Mulai Menghangat

    Golkar Kota Kupang Buka Pendaftaran Calon Ketua, Regenerasi Kepemimpinan Mulai Menghangat

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Kupang resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Kupang periode 2026–2031. Tahapan ini menjadi pintu awal regenerasi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI.

    Pelaksana Tugas Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang, Restu Herdani Baptista Dupe, melalui pengumuman resmi Panitia Pengarah (Steering Committee) Musda VI menyampaikan bahwa pendaftaran calon ketua dibuka selama tiga hari, mulai Kamis (25/6/2026) hingga Sabtu (27/6/2026) di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Kupang.

    Pembukaan pendaftaran tersebut menandai dimulainya proses konsolidasi internal partai setelah berakhirnya masa kepengurusan periode 2020–2025. Musda VI dipandang sebagai momentum strategis bagi Golkar Kota Kupang untuk menentukan arah organisasi sekaligus mempersiapkan mesin politik menghadapi agenda politik lima tahun ke depan.

    Panitia menetapkan sejumlah persyaratan bagi bakal calon yang hendak bertarung memperebutkan kursi ketua. Selain harus memiliki pengalaman kepengurusan sekurang-kurangnya satu periode di struktur partai atau organisasi pendiri dan yang didirikan Partai Golkar, calon juga diwajibkan berpendidikan minimal Diploma Tiga (D-3), memiliki rekam jejak organisasi yang baik, serta lulus pendidikan dan pelatihan kader partai.

    Persyaratan lain yang dinilai cukup menentukan adalah kewajiban memperoleh dukungan sedikitnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam Musda. Dukungan tersebut harus dituangkan dalam surat dukungan yang dilengkapi tanda tangan dan stempel resmi.

    Ketentuan itu sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang penyelenggaraan musyawarah partai di daerah. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama dalam proses penjaringan dan pemilihan pimpinan partai di berbagai tingkatan.

    Selain aspek administratif, panitia juga menekankan pentingnya kapasitas kepemimpinan, dedikasi, disiplin, loyalitas, serta kemampuan bekerja secara kolektif dalam organisasi. Kriteria tersebut dinilai menjadi modal utama untuk menjaga soliditas partai di tingkat kota.

    Ketua Steering Committee Musda VI, Markus Ndolu Eoh, bersama jajaran panitia membuka ruang seluas-luasnya bagi kader yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pencalonan. Berkas pendaftaran dijadwalkan diterima paling lambat Sabtu (27/6/2026) pukul 17.00 Wita.

    ”Musda VI Partai Golkar Kota Kupang sesuai rencana akan kita gelar pada Senin 29 Juni 2026, jam 18.00 Wita bertempat di SahidTMore Hotel Kupang,” sebut Ndolu Eoh di Kupang, Jumat (25/6/2026).

    Musda VI Golkar Kota Kupang diperkirakan akan menjadi arena penting konsolidasi kader sekaligus ajang adu gagasan mengenai masa depan partai di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut. Sejumlah kader yang memiliki rekam jejak organisasi maupun pengalaman politik diperkirakan mulai membangun komunikasi dan menggalang dukungan menjelang penetapan calon.

    Dengan dimulainya tahapan pendaftaran, dinamika politik internal Golkar Kota Kupang pun memasuki babak baru. Publik kini menanti siapa figur yang akan tampil dan memperoleh mandat untuk memimpin partai menuju periode 2026–2031.*/llt

  • Ketua Umum TP PKK Kunjungi TTU, Dorong Kesehatan Pelajar hingga Penguatan UMKM Lokal

    Ketua Umum TP PKK Kunjungi TTU, Dorong Kesehatan Pelajar hingga Penguatan UMKM Lokal

    KEFAMENANU,SELATANINDONESIA.COM — Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi tujuan kunjungan kerja tingkat nasional. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Suswati Tito Karnavian, melakukan kunjungan sehari ke daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste itu, Kamis (25/6/2026).

    Kunjungan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial. Beragam agenda yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda dan pengusaha UMKM, menjadi fokus utama dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari.

    Setibanya di TTU, istri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu disambut Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo bersama Wakil Bupati Kamilus Elu dan jajaran pimpinan perangkat daerah. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Ketua TP PKK Provinsi NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Ketua TP PKK Kabupaten TTU Andina Winantuningtyas, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten TTU Elisabeth Endang Susilowati, serta Kapolres TTU AKBP Eliana Papote.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan senam sehat bersama ratusan pelajar sekolah menengah pertama di Lapangan Kantor Bupati TTU. Suasana pagi yang penuh semangat memperlihatkan antusiasme para siswa yang mengikuti kegiatan kebugaran tersebut. Bagi Tri Suswati, pembiasaan pola hidup sehat sejak usia sekolah menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

    Dari lapangan upacara, rombongan melanjutkan kunjungan ke TK Dharma Wanita Kabupaten TTU. Kehadiran Ketua Umum TP PKK menjadi bentuk perhatian terhadap pendidikan anak usia dini yang selama ini menjadi salah satu fokus gerakan PKK dalam mendukung tumbuh kembang anak.

    Agenda berikutnya dipusatkan di Gedung Bale Biinmaffo. Di lokasi itu, Tri Suswati mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan tuberkulosis (TBC), edukasi kesehatan reproduksi, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pelajar. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif karena menyasar isu-isu kesehatan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur.

    Melalui edukasi kesehatan dan pemeriksaan dini, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit sejak usia sekolah. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan daerah di masa depan.

    Kunjungan kerja di Bumi Salu Miomaffo–Kuluan Maubesi kemudian ditutup dengan peninjauan Gedung Dekranasda Kabupaten TTU yang juga menjadi lokasi NTT Mart. Dalam kesempatan itu, perhatian diberikan pada pengembangan produk-produk kerajinan lokal dan pemberdayaan pelaku UMKM yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

    Kehadiran Ketua Harian Dekranas diharapkan dapat membuka ruang promosi yang lebih luas bagi produk unggulan TTU sekaligus memperkuat jejaring pemasaran hasil kerajinan daerah. Dukungan terhadap sektor UMKM dinilai penting karena tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan kekayaan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

    Bagi Pemerintah Kabupaten TTU, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Melalui perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi kerakyatan, TTU diharapkan semakin mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya di masa mendatang.*/Apson/Wempi/llt

  • Agus Nahak Pimpin Golkar Belu, Alain Niti Susanto Serukan Persatuan dan Kerja Kerakyatan Menuju Pemilu 2029

    Agus Nahak Pimpin Golkar Belu, Alain Niti Susanto Serukan Persatuan dan Kerja Kerakyatan Menuju Pemilu 2029

    ATAMBUA,SELATANINDONESIA.COM — Partai Golkar Kabupaten Belu memasuki fase baru konsolidasi politik. Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Atambua, Rabu (24/6/2026), menetapkan Agustinus Nahak sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Belu periode 2026–2031 melalui mekanisme aklamasi.

    Keputusan bulat seluruh pemilik hak suara itu sekaligus menutup dinamika internal yang sempat mengemuka menjelang pelaksanaan Musda. Setelah melalui proses komunikasi dan konsolidasi di berbagai tingkatan, forum tertinggi partai di tingkat kabupaten tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada anggota DPRD Nusa Tenggara Timur itu.

    Musda diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2025 oleh Ketua DPD II Golkar Belu demisioner, Yohanes Jefri Nahak. Dalam laporannya, ia memaparkan berbagai capaian organisasi selama masa kepemimpinannya sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus, kader, simpatisan, serta dukungan dari DPP dan DPD I Partai Golkar NTT.

    Forum Musda menerima laporan tersebut, yang menjadi penanda berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya. Selanjutnya, bendera pataka Partai Golkar diserahkan oleh pimpinan Musda Vinsen Bureni kepada Agus Nahak sebagai simbol resmi peralihan kepemimpinan dan amanat untuk melanjutkan agenda penguatan partai di Kabupaten Belu.

    Dalam pidato perdananya sebagai ketua terpilih, Agus Nahak memberikan penghargaan kepada kepengurusan sebelumnya yang dinilai telah membangun fondasi organisasi yang kuat. Menurut dia, pekerjaan besar berikutnya adalah mempercepat konsolidasi struktur partai hingga ke tingkat kecamatan dan desa sebagai modal menghadapi agenda politik lima tahun mendatang.

    “Oktober sampai November kami akan melantik pengurus kecamatan dan desa. Kita harus bekerja bersama, berkolaborasi, dan melakukan konsolidasi sampai ke akar rumput,” kata Agus Nahak.

    Bagi Agus Nahak, dinamika yang terjadi menjelang Musda merupakan bagian dari proses demokrasi yang lazim dalam organisasi politik. Namun, setelah keputusan diambil, seluruh kader memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan dan menjalankan keputusan organisasi.

    “Orang mungkin melihat seolah-olah ada perpecahan. Tetapi itulah dinamika dalam Golkar. Setelah Musda selesai, kita kembali menjadi satu keluarga besar dan tunduk pada keputusan organisasi,” ujarnya.

    Pesan tersebut menjadi sinyal rekonsiliasi bagi seluruh elemen partai setelah kompetisi internal yang berlangsung cukup dinamis. Agus menegaskan bahwa energi partai tidak boleh lagi tersita oleh perbedaan pilihan dalam Musda, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat kerja-kerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kita sudah selesai dengan dinamika kemarin. Saatnya kerja kolaborasi, bukan hanya pengurus, tetapi juga organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan pendiri dan yang didirikan Golkar, serta seluruh kader,” katanya.

    Momentum Musda juga menjadi kesempatan bagi DPD I Partai Golkar NTT untuk memberikan arah strategis bagi kepengurusan baru. Ketua DPD I Golkar NTT, Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto, menegaskan bahwa Musda bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan momentum menentukan arah perjuangan partai dalam lima tahun ke depan. Alain saat itu didampingi Sekretaris DPD I Golkar NTT, Wehelmintje Sarce Libby Sinlaeloe, Bendahara Restu Herdani Dupe, dan sejumlah pengurus DPD I Golkar NTT diantaranya  Vinsen Bureni, Jemmy Lasa, Eddy Naga, dan Fenty Nope serta sejumlah pengurus PD AMPG NTT.

    Menurut Fransiskus, tantangan politik menuju Pemilu dan Pilkada 2029 menuntut Golkar Belu memperkuat tiga pilar utama yang dirumuskan dalam strategi 3S, yakni soliditas, struktur, dan sentuhan kepada rakyat.

    Soliditas diperlukan untuk menjaga kekompakan internal setelah kontestasi organisasi. Struktur harus diperkuat hingga tingkat paling bawah agar mesin partai bekerja efektif. Adapun sentuhan kepada rakyat menjadi kunci mempertahankan relevansi partai di tengah perubahan kebutuhan masyarakat.

    Ia juga mendorong Golkar Belu memperluas program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, sinergi antara Fraksi Golkar di DPRD dan pemerintah daerah dinilai perlu terus diperkuat guna mengawal agenda pembangunan daerah.

    Bagi Golkar Belu, hasil Musda XI tidak hanya menghadirkan pemimpin baru, tetapi juga membuka babak konsolidasi baru. Tantangan yang dihadapi tidak ringan. Selain menjaga soliditas internal, partai berlambang pohon beringin itu dituntut memperluas basis dukungan politik di tengah semakin kompetitifnya peta politik lokal menjelang Pemilu dan Pilkada 2029.

    Agus Nahak sendiri bukan figur baru dalam politik Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara, ia saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pemberdayaan perempuan, hingga penanganan bencana.

    Dengan pengalaman tersebut, Agus Nahak diharapkan mampu menerjemahkan soliditas organisasi menjadi kekuatan politik yang nyata. Aklamasi yang mengantarnya ke kursi ketua menandai berakhirnya kompetisi internal. Namun, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai: mengubah persatuan organisasi menjadi dukungan elektoral dan memperkuat posisi Golkar sebagai salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Belu menjelang 2029.Naskah ini sudah disusun dengan karakter khas berita politik Kompas: fokus pada konteks, dinamika organisasi, kutipan yang proporsional, serta analisis implisit mengenai tantangan elektoral dan konsolidasi partai.*/llt

  • Kejurnas Pacuan Kuda 2026 Road to PON XXII Digelar di Sumba Barat, Perebutkan Piala Presiden

    Kejurnas Pacuan Kuda 2026 Road to PON XXII Digelar di Sumba Barat, Perebutkan Piala Presiden

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Pusat perhatian dunia pacuan kuda nasional akan tertuju ke Pulau Sumba pada Agustus mendatang. Pengurus Pusat Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pacu (PP FN Pordasi Pacu) resmi menetapkan Gelanggang Pacuan Kuda Gelora Pada Eweta, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pacuan Kuda 2026 Road to PON XXII.

    Ajang bergengsi yang akan berlangsung pada 19–31 Agustus 2026 itu menjadi salah satu tahapan penting dalam pembinaan atlet dan kuda pacu nasional menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028. Selain menjadi arena persaingan antardaerah, kejuaraan ini juga menjadi momentum mengukur kekuatan kontingen sebelum memasuki agenda olahraga nasional yang lebih besar.

    Kepastian penyelenggaraan Kejurnas tersebut disampaikan PP FN Pordasi Pacu melalui surat bernomor 013/PP/PACU/A/VI/2026 tertanggal 24 Juni 2026 yang ditujukan kepada seluruh Pengurus Provinsi FN Pordasi Pacu di Indonesia. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Panitia Kejurnas, Eddy Wijaya, seluruh daerah diminta mengirimkan kontingen terbaiknya untuk berkompetisi di Sumba Barat.

    Ketua Pengprov FN Pordasi Pacu Nusa Tenggara Timur, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan PP FN Pordasi Pacu kepada NTT, khususnya Kabupaten Sumba Barat, sebagai tuan rumah Kejurnas Pacuan Kuda Road to PON XXII.

    ”Kepercayaan ini merupakan hasil usulan dan koordinasi dari Pengprov FN Pordasi Pacu NTT dan Pengkab FN Pordasi Pacu Sumba Barat yang didasari bahwa Sumba adalah daerah di Indonesia yang merupakan sumber kuda pacu atau kuda sandelwood. Dan juga Sumba Barat yang telah ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan PON XXII 2028 khusus cabang olahraga berkuda pacu,” sebut Umbu Rudi Kabunang.

    Menurut Umbu Rudi, penunjukan Gelora Pada Eweta sebagai lokasi penyelenggaraan menjadi bukti bahwa NTT, terutama Sumba, memiliki kapasitas dan tradisi kuat dalam olahraga pacuan kuda yang telah dikenal luas di tingkat nasional.

    “Kami mengapresiasi PP FN Pordasi Pacu yang telah memilih NTT, khususnya Gelora Pada Eweta di Sumba Barat, sebagai lokasi pelaksanaan Kejurnas Pacuan Kuda Road to PON XXII. Ini merupakan kehormatan sekaligus kepercayaan besar bagi masyarakat NTT,” ujar Umbu Rudi.

    Ia memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan kejuaraan berjalan lancar dan sukses. Dukungan pemerintah daerah, panitia pelaksana, komunitas pacuan kuda, serta masyarakat setempat menjadi modal penting untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.

    Umbu Rudi mengungkapkan, hingga saat ini sedikitnya delapan provinsi dari berbagai wilayah Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam Kejurnas yang akan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia tersebut.

    “Kami optimistis pelaksanaan Kejurnas Pacuan Kuda ini berjalan lancar. Saat ini sekitar delapan provinsi di Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kejuaraan nasional yang memperebutkan Piala Presiden RI di Sumba Barat,” katanya.

    Lebih jauh, Umbu Rudi menilai penyelenggaraan Kejurnas tidak hanya berdampak bagi perkembangan olahraga pacuan kuda nasional, tetapi juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.

    “Kejurnas ini akan membawa dampak positif di berbagai sektor, terutama peningkatan ekonomi masyarakat Sumba. Kehadiran atlet, official, pemilik kuda, dan wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga usaha mikro masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, ajang nasional tersebut diyakini akan menjadi sarana promosi yang efektif bagi sektor pariwisata dan kebudayaan Sumba yang selama ini dikenal memiliki kekayaan alam dan tradisi berkuda yang kuat.

    “Kegiatan ini juga akan membangkitkan gairah pariwisata dan kebudayaan masyarakat Sumba. Para peserta dan tamu dari berbagai daerah akan melihat secara langsung kekayaan budaya, destinasi wisata, serta tradisi berkuda yang menjadi identitas masyarakat Sumba,” kata Umbu Rudi.

    Tidak hanya menyajikan persaingan di lintasan, rangkaian kegiatan Kejurnas juga akan diawali dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pacuan nasional. Pelatihan steward dan pelatih kuda pacu nasional dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus, disusul pelatihan dan tes joki nasional pada 20 Agustus. Sementara itu, pendaftaran peserta ditutup pada 21 Agustus 2026.

    Atmosfer kompetisi mulai terasa ketika proses pengukuran kuda dilakukan pada 21–22 Agustus. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk menentukan kelas pertandingan berdasarkan tinggi badan kuda, bukan berdasarkan kelompok umur. Setelah itu, barrier drawing atau pengundian posisi start akan digelar pada 22 Agustus sebelum memasuki babak penyisihan.

    Persaingan sesungguhnya akan berlangsung mulai 23 hingga 27 Agustus melalui babak penyisihan dan semifinal. Dari proses tersebut akan terpilih 12 kuda terbaik yang berhak tampil pada partai puncak Kejurnas yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026.

    Menariknya, Kejurnas tahun ini menerapkan sistem klasifikasi berdasarkan tinggi badan kuda yang terbagi dalam delapan kelas, mulai dari Kelas A untuk kuda dengan tinggi di atas 161,1 sentimeter hingga Kelas J untuk kuda dengan tinggi di bawah 123,1 sentimeter. Jarak pacuan pun bervariasi, mulai 600 meter hingga 2.000 meter.

    Panitia menyediakan hadiah pembinaan yang cukup besar untuk setiap kelas. Nominal hadiah berkisar antara Rp25 juta hingga Rp30 juta per nomor lomba. Selain hadiah uang pembinaan, para juara juga akan memperoleh trofi dan medali bagi pemilik, pelatih, joki, groom, serta kudanya.

    Namun, yang paling bergengsi adalah perebutan gelar Juara Nasional antarkontingen. Daerah yang mampu mengumpulkan poin tertinggi dari seluruh kelas pacuan akan dinobatkan sebagai Juara Nasional Kejurnas Road to PON dan berhak membawa pulang Piala Presiden Republik Indonesia.

    Sistem poin menjadi faktor penentu keberhasilan kontingen. Setiap kelas memiliki bobot nilai berbeda sesuai tingkat persaingan. Kelas A dan Kelas G menjadi penyumbang poin terbesar dengan total nilai maksimal 60 poin, sementara kelas lainnya memberikan kontribusi antara 24 hingga 48 poin.

    Kejuaraan ini juga menegaskan komitmen PP FN Pordasi Pacu dalam meningkatkan profesionalisme olahraga pacuan kuda nasional. Seluruh pelatih dan joki diwajibkan memiliki lisensi nasional, sementara perlindungan keselamatan atlet menjadi perhatian utama melalui kewajiban kepesertaan asuransi bagi para joki.

    Sebagai daerah yang memiliki tradisi panjang dalam budaya berkuda, Sumba kembali dipercaya menjadi panggung utama olahraga pacuan kuda nasional. Dengan dukungan lintasan Gelora Pada Eweta yang dikenal menantang serta antusiasme masyarakat setempat, Kejurnas Pacuan Kuda 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu perhelatan pacuan terbesar tahun depan.

    Lebih dari sekadar perebutan gelar juara, Kejurnas Road to PON XXII menjadi ajang pembuktian kualitas pembinaan pacuan kuda Indonesia sekaligus wadah lahirnya kuda-kuda dan joki-joki terbaik yang kelak akan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di level yang lebih tinggi.

    KELAS PACUAN KEJURNAS & JARAK & HADIAH :

    1. Kelas A tinggi 161,1 cm keatas – 2.000 m dan 1.300 m jumlah hadiah @Rp.30.000.000
    2. Kelas C tinggi 151.1 – 156 cm – 1.600 m dan 1.1000 m hadiah @Rp.29.000.000
    3. Kelas E tinggi 142,1 – 146 cm – 1.200 m dan 1.000 m hadiah @Rp.25.000.000
    4. Kelas F tinggi 138,1 – 142 cm – 1.600 m dan 1.400 mhadiah @Rp.26.000.000
    5. Kelas G tinggi 133,1 – 138 cm – 1.400 m dan 1.200 m hadiah @Rp.25.000.000
    6. Kelas H tinggi 128,1 – 133 cm – 1.200 m dan 1.000 mhadiah @Rp.29.000.000
    7. Kelas I tinggi 123.1 – 128 cm – 1.000 m dan 800 m Hadiah -@Rp.29.000.000
    8. Kelas J tinggi 123.1 cm kebawah – 800 m dan 600 m  Hadiah @Rp.25.000.000

    NILAI POINT KELAS KEJURNAS :

    1. Kelas A tinggi 161,1 cm keatas @15 – 10 – 5 = 60
    2. Kelas C tinggi 151.1 – 156 cm @12 – 8 – 4 = 48
    3. Kelas E tinggi 142,1 – 146 cm @9 – 6 – 3        = 36
    4. Kelas F tinggi 138,1 – 142 cm @12 – 8 – 4 = 48
    5. Kelas G tinggi 133,1 – 138 cm @15 – 10 – 5 = 60
    6. Kelas H tinggi 128,1 – 133 cm @12 – 8 – 4 = 48
    7. Kelas I tinggi 123.1 – 128 cm @7.5 – 5 – 2.5 = 30
    8. Kelas J tinggi 123.1 cm kebawah @6 – 4 – 2 = 24.*/llt
  • Opini: JAMKRIDA NTT DALAM PERSPEKTIF, NTT INCORPORATED

    Opini: JAMKRIDA NTT DALAM PERSPEKTIF, NTT INCORPORATED

    Oleh: Frits Oscar Fanggidae

    (Plt. Dirut Jamkrida NTT)

    Tekanan fiskal yang cukup besar akibat kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat dan melemahnya perekonomian akibat persoalan geopolitik, mengharuskan Pemerintah Provinsi NTT mengambil langka-langkah taktis, terukur dan berkelanjutan untuk memitigasi tekanan fiskal yang dihadapinya. Dalam kaitan ini, Gubernur NTT mengambil langkah taktis dari dua sisi: pertama melakukan efisiensi belanja, dengan fokus pada belanja-belanja prioritas; dan kedua mendongkrak sisi penerimaan, utamanya melalui peningkatan PAD. Target yang ditetapkan Gubernur NTT cukup fantastis, yaitu kenaikan PAD dua kali lipat menjadi sekitar Rp. 2,8 trilyun pada tahun 2026.

    Semua Perangkat Daerah dan BUMD, didorong untuk fokus mencapai target PAD tersebut. Untuk itu, Gubernur NTT menyampaikan gagasan NTT Incorporated, yaitu suatu model kolaborasi bisnis lintas pelaku, yaitu Pemerintah Provinsi dan seluruh BUMD. Seluruh pelaku tersebut wajib mengembangkan program dan bisnis inti yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, dan berkolaborasi untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangannya.

    Terdapat dua kepentingan besar dibalik gagasan NTT Incorporated tersebut. Pertama, BUMD harus menjadi profit center dalam peningkatan PAD. Untuk itu setiap BUMD harus mengembangkan bisnis intinya secara profesional, sehingga dapat memberi kontribusi optimal terhadap PAD.

    Kedua, program pemerintah harus fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat. Program yang sudah didorong pelaksanaannya adalah melalui OVOP dengan NTT Mart sebagai outletnya. Program ini, harus ditempatkan dalam suatu ekosistem bisnis yang luas, sehingga terjadi akselerasi, terutama pada kapasitas atau volume bisnis dan jaringan pemasarannya. Jika akselerasi ini terjadi, maka UMKM sebagai basis produksi akan tumbuh dan berkembang, menciptakan multiplier effect pendapatan dan kesempatan kerja. Hal ini penting untuk meningkatkat tax ratio, yang berdampak pada peningkatan PAD.

    Dengan positioning program Pemprov NTT seperti ini, maka BUMD yang ada (Bank NTT, Jamkrida NTT, KIB Bolok dan PT. Flobamor) harus bisa menjadi wadah/jejaring untuk menciptakan ekosistem ekonomi sebagaimana dimaksud, sehingga UMKM (termasuk pelaku ekonomi Rumah Tangga) dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada titik inilah NTT Incorporated menjadi sangat penting, sebagai jejaring yang membentuk ekosistem ekonomi bagi pengembangan NTT Mart, UMKM dan sebagainya. Persoalan selanjutnya adalah implementasi NTT Incorporated. Apa yang harus dilakukan setiap BUMD? Bagaimana bentuk riil kolaborasi tersebut? Tentu dengan berpatokan pada core business masing-masing, setiap BUMD wajib menciptakan keterkaitan bisnis yang saling menunjang (win-win).

    Jamkrida NTT (Perseroda), dengan bisnis inti penjaminan kredit, kontra bank garansi dan penjaminan proyek (surety bond), akan fokus pada perluasan jaringan bisnis dan peningkatan volume penjaminan, melalui perbaikan tatakelola, optimalisasi penjaminan dari mitra penjaminan eksisting, terutama dengan Bank NTT sebagai mitra utama, penambahan mitra penjaminan baru, termasuk kerjasama bisnis dengan PT. KIB Bolok dan PT. Flobamor.

    Kolaborasi dengan Bank NTT yang sudah terjalin selama ini akan terus dimantapkan dalam rangka peningkatan volume penjaminan. Sejumlah PKS sudah dibuat untuk berbagai skim kredit yang disalurkan Bank NTT. Peningkaktan volume penjaminan dari Bank NTT sangat penting bagi Jamkrida NTT untuk tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan volume usahanya. Pada tahun 2026, ditargetkan jumlah terjamin akan mencapai 221.752 dan sekitar 70% diantaranya adalah pelaku UMKM. Dibalik peningkatan volume penjaminan tersebut, tugas utama Bank NTT sebagai penerima jaminan, Jamkrida NTT sebagai pemberi jaminan adalah menjaga agar terjamin (debitur) tetap sehat secara ekonomi, sehingga tidak menimbulkan kredit macet. Jika debitur sehat, maka kreditur/penerima jaminan (Bank NTT) dan Jamkrida NTT (pemberi jaminan) aman dan ekonomi, melalui terjamin/debitur (UMKM) dapat terus berkembang, dan pada gilirannya tax ratio akan naik, demikian juga dampak positifnya bagi peningkatan PAD.

    Kolaborasi dengan PT. Flobamor dan KIB Bolok dapat dilakukan melalui skim penjaminan proyek atau investasi yang berbasis pembiayaan perbankan (Bank NTT) dan pekerjaan kontruksi dan penyediaan barang yang bersumber dari APBD dan APBN. Selain itu, untuk PT. Flobamor yang  mengembangkan multi usaha, khususnya usaha perdagangan atau sebagai pemasok barang bagi Pemerintah Provinsi dan NTT Mart misalnya, Jamkrida NTT dapat memback-up melalui skim penjaminan proyek (surety bond) dan penjaminan transaksi dagang. Detail kolaborasi antara Jamkrida NTT dengan PT. KIB Bolok dan PT. Flobamor masih dapat dikembangkan, sejalan dengan pilihan bisnis yang akan dikembangkan PT. KIB Bolok dan PT. Flobamor.

    Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota akan terus dimantapkan melalui penjaminan proyek berbasis APBD dan APBN. Target kami adalah semua proyek berbasis APBD penjaminannya harus melalui Jamkrida NTT. Untuk itu komunikasi kami dengan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi akan terus ditingkatkan, sehingga belanja proyek APBD harus menghasilkan PAD yang optimal melalui penjaminan proyek oleh Jamkrida NTT. Selain itu, dengan penjaminan proyek APBD pada tingkat Kab/Kota akan terus dioptimalkan volume penjaminannya melalui kerjasama dengan Gepensi NTT dan Gapensi Kab/Kota. Jamkrida NTT telah mengimplementasi aplikasi Surety Bond on-line, sehingga proses penerbitan sertifikat penjaminan dapat dilakukan secara cepat.

    Kita akan terus berikhtiar mengimplementasi gagasan NTT Incorparated sebagai terobosan untuk kemajuan ekonomi NTT pada umumnya dan peningkatan PAD khususnya. Inilah tantangan bersama BUMD di NTT untuk menjawab mitos, bahwa BUMD selalu merugi. Seluruh proses bisnis yang diinisiasi dengan kolaborasi yang baik, dilaksanakan dengan tatakelola yang profesional, niscaya akan memberi hasil yang sepadan.(*)