G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

PP FN Pordasi Pacu Mulai Pendataan Atlet PON XXII 2028, Pengprov Diminta Segera Berkoordinasi dengan KONI

JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Hitung mundur menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mulai memasuki fase pembinaan yang lebih terukur. Pengurus Pusat Federasi Nasional (FN) Pordasi Pacu resmi meminta seluruh Pengurus Provinsi segera menyusun daftar atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen masing-masing pada pesta olahraga nasional tersebut.

Instruksi itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 018/PP/PACU/A/VII/2026 tertanggal 3 Juli 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PP FN Pordasi Pacu, Drs. Teddy Soediro. Melalui surat tersebut, federasi menegaskan bahwa setiap Pengprov harus segera melakukan pendataan atlet sekaligus membangun koordinasi intensif dengan KONI Provinsi karena pendaftaran resmi peserta PON merupakan kewenangan KONI.

Bagi PP FN Pordasi Pacu, pendataan atlet bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi. Langkah tersebut menjadi fondasi awal untuk memetakan kekuatan nasional cabang olahraga pacuan kuda menjelang PON XXII 2028 yang akan berlangsung di Gelora Pada Eweta, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Dalam surat edarannya, Ketua Umum PP FN Pordasi Pacu menegaskan bahwa seluruh Pengprov diminta segera mengisi formulir pendataan atlet dan mengirimkannya kepada sekretariat PP FN Pordasi Pacu. Selanjutnya, daftar atlet tersebut harus diajukan kepada KONI Provinsi sesuai mekanisme yang berlaku sehingga proses administrasi menuju PON dapat berjalan sejak dini.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan pola pembinaan yang semakin mengedepankan perencanaan jangka panjang. Federasi tidak lagi menunggu mendekati pelaksanaan PON untuk mendata kekuatan daerah, melainkan mulai menyusun basis data atlet dua tahun sebelum pesta olahraga nasional digelar.

Bagi dunia pacuan kuda nasional, langkah tersebut memiliki arti strategis. Pembinaan atlet pacuan kuda tidak dapat dipisahkan dari proses penyiapan kuda pacu, pelatih, jockey, serta program kompetisi yang berlangsung berkesinambungan. Semakin awal pemetaan dilakukan, semakin besar peluang setiap daerah menyiapkan atlet yang benar-benar siap bersaing.

Menanggapi surat edaran tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Pacu Nusa Tenggara Timur, Dr. Umbu Rudi Kabunang, mengatakan bahwa pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas), Pra PON hingga PON XXII Tahun 2028 akan mempertandingkan dua kategori utama pacuan kuda.

“Pada Kejurnas, Pra PON dan PON XXII Tahun 2028 ada dua jenis kuda yang diperlombakan, yaitu kuda pelana, yakni kuda-kuda besar jenis Thoroughbred (TRB), dan kuda tanpa pelana, yaitu kuda Indonesia asli atau kuda Sumba,” jelas Umbu Rudi Kabunang saat dihubungi.

Ia meminta seluruh Pengurus Kabupaten (Pengkab) FN Pordasi Pacu se-NTT segera menginventarisasi atlet atau joki serta kuda-kuda pacu yang akan dipersiapkan menuju PON XXII Tahun 2028.

“Seluruh Pengkab FN Pordasi Pacu Kabupaten dan Kota di NTT segera mengajukan nama atlet atau joki serta kuda untuk didata di KONI sebagai bagian dari persiapan menuju PON XXII Tahun 2028,” ujarnya.

Menurut Umbu Rudi, pendataan tidak hanya menyasar atlet, tetapi juga kuda-kuda pacu yang telah menunjukkan prestasi pada berbagai level kompetisi.

“Setiap FN Pordasi Pacu Kabupaten dan Kota juga harus mendata kuda-kuda berprestasi pada tingkat lokal melalui kompetisi tingkat kecamatan, kemudian Bupati Cup di tingkat kabupaten, hingga Kejurnas Tahun 2026. Kuda-kuda yang memiliki prestasi inilah yang nantinya diajukan untuk mengikuti PON XXII Tahun 2028. Jadi yang diajukan benar-benar kuda berprestasi,” katanya.

Ia menjelaskan, proses seleksi masih akan berlangsung cukup panjang. Setelah Kejurnas 2026, masih ada Kejurnas 2027, seleksi tingkat kabupaten dan kota, serta Pra PON Tahun 2027 sebelum ditetapkan sebagai peserta PON XXII Tahun 2028.

“Masih ada agenda berikutnya pada tahun 2027, yakni Kejurnas 2027 serta tahapan seleksi di tingkat kabupaten dan kota. Semua kuda harus diikutsertakan dalam seluruh tahapan kompetisi sehingga yang lolos benar-benar memiliki kualitas terbaik sebelum melanjutkan ke Pra PON dan akhirnya tampil pada PON Tahun 2028,” tegasnya.

Persaingan menuju PON XXII diperkirakan akan semakin ketat. Sejumlah provinsi selama ini dikenal sebagai lumbung prestasi pacuan kuda nasional. Sulawesi Selatan masih menjadi salah satu kekuatan utama berkat tradisi pacuan yang panjang dan kalender kejuaraan yang relatif aktif. Nusa Tenggara Barat juga memiliki ekosistem pacuan yang kuat, didukung budaya berkuda masyarakat serta regenerasi jockey yang terus berjalan.

Di kawasan timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba, memiliki posisi yang istimewa. Selain dikenal sebagai daerah dengan budaya berkuda yang mengakar, status sebagai tuan rumah nomor pacuan kuda pada PON 2028 diperkirakan akan menjadi momentum percepatan pembinaan atlet daerah. Keuntungan mengenal karakter lintasan dan dukungan publik dapat menjadi modal penting, meski tetap harus dibuktikan melalui kualitas pembinaan dan kompetisi.

Sementara itu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera Barat diperkirakan tetap menjadi penantang serius. Daerah-daerah tersebut memiliki organisasi yang relatif mapan, pengalaman mengikuti kejuaraan nasional, serta sumber daya pembinaan yang terus berkembang.

Pendataan atlet yang dimulai pada pertengahan 2026 juga membuka peluang lahirnya wajah-wajah baru di tingkat nasional. Tidak sedikit daerah yang dalam beberapa tahun terakhir mulai aktif mengembangkan pembinaan usia muda melalui kejuaraan regional dan kejuaraan antardaerah. Basis data yang dikumpulkan PP FN Pordasi Pacu akan menjadi salah satu instrumen untuk melihat sebaran potensi atlet nasional secara lebih objektif.

Di sisi lain, keberhasilan menuju PON tidak hanya ditentukan oleh kualitas atlet. Sinkronisasi antara Pengprov, KONI Provinsi, klub, pemilik kuda, pelatih, dan perangkat pertandingan akan menjadi faktor penting. Pengalaman sejumlah pelaksanaan PON sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan administrasi sering kali menjadi tantangan yang sama pentingnya dengan kesiapan teknis di arena.

Jangan Menggunakan Doping

Selain kesiapan teknis, Umbu Rudi Kabunang juga mengingatkan seluruh pemilik kuda agar menjaga sportivitas dengan tidak menggunakan doping terhadap kuda pacu yang akan mengikuti seluruh rangkaian kompetisi.

“Saya berharap para pemilik kuda tidak menggunakan doping. Supaya sportivitas dalam turnamen tetap terjaga dan kuda-kuda kita bisa lolos ke ajang yang lebih tinggi, mulai Kejurnas, Pra PON hingga PON. Selain dapat terdeteksi saat seleksi, penggunaan doping juga berdampak buruk bagi kesehatan kuda maupun keturunannya,” tegasnya.

Menurutnya, penggunaan doping membawa berbagai konsekuensi serius, baik terhadap kesehatan kuda maupun masa depan olahraga pacuan kuda. Obat pereda nyeri dapat menyamarkan cedera sehingga kuda tetap dipacu dalam kondisi mengalami keretakan tulang atau gangguan sendi yang berpotensi menyebabkan patah tulang fatal saat berlomba. Zat stimulan juga dapat memaksa jantung bekerja secara berlebihan sehingga memicu pembengkakan jantung, serangan jantung, bahkan kematian mendadak.

Selain itu, zat kimia sintetis yang digunakan sebagai doping dapat merusak fungsi hati dan ginjal, memicu toksisitas darah akibat penggunaan zat penambah darah seperti kobalt klorida, hingga menyebabkan perubahan perilaku kuda menjadi agresif, cemas, atau mengalami depresi setelah efek obat menghilang.

Tidak hanya merugikan kesehatan hewan, praktik doping juga berdampak besar terhadap pemilik maupun insan pacuan kuda. Pelanggaran dapat berujung pada diskualifikasi, pencabutan gelar juara, sanksi denda, skorsing bagi pemilik, pelatih maupun joki, bahkan larangan beraktivitas di dunia pacuan kuda. Reputasi pemilik ikut tercoreng, nilai jual kuda menurun, sponsor menjauh, dan yang paling penting mencederai nilai sportivitas serta kredibilitas olahraga pacuan kuda Indonesia.

Karena itu, surat edaran yang diterbitkan PP FN Pordasi Pacu sesungguhnya merupakan sinyal dimulainya konsolidasi nasional cabang olahraga pacuan kuda. Federasi ingin memastikan bahwa seluruh provinsi bergerak dalam irama yang sama sehingga proses pembinaan berlangsung lebih tertata, transparan, dan terukur.

Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya menjadi ajang perebutan medali, tetapi juga momentum untuk menunjukkan bahwa olahraga pacuan kuda Indonesia semakin profesional dalam tata kelola organisasi maupun sistem pembinaan atlet. Pendataan atlet dan kuda pacu yang dimulai sejak sekarang diharapkan menjadi fondasi kuat lahirnya atlet, joki, dan kuda-kuda terbaik Indonesia yang mampu bersaing secara sportif pada PON XXII Tahun 2028 serta mengangkat prestasi pacuan kuda nasional di masa mendatang.*/llt

Juli 4, 2026
Dari Jagung Kodi Utara, Gubernur Melki Menata Jalan Swasembada Pangan NTT

KODI,SELATANINDONESIA.COM — Hamparan jagung yang menguning di Kampung Ikit, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Jumat (3/7/2026), bukan sekadar menandai musim panen. Di balik bulir-bulir jagung varietas Lamuru yang dipetik petani, tersimpan harapan agar sektor pertanian Nusa Tenggara Timur tidak lagi hanya menjadi penyangga pangan, tetapi juga penggerak utama ekonomi pedesaan.

Momentum panen raya yang dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memperlihatkan bahwa jagung semakin menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan daerah. Kabupaten Sumba Barat Daya, salah satu sentra produksi jagung terbesar di provinsi itu, kini menjadi tumpuan dalam mendorong target swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Data Dinas Pertanian Provinsi NTT menunjukkan luas tanam jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Musim Tanam I Oktober 2025–Maret 2026 hingga Musim Tanam II April–Juni 2026 mencapai 36.393 hektare. Sekitar 8.260 hektare berada di Kecamatan Kodi Utara. Skala produksi tersebut menempatkan wilayah ini sebagai salah satu kantong jagung terpenting di NTT, terutama untuk pengembangan lahan kering.

Bagi Gubernur Melki, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik pertanian. Luas tanam yang terus berkembang menunjukkan besarnya kontribusi petani terhadap ketahanan pangan daerah dan nasional. Namun, peningkatan produksi, menurutnya, harus diikuti dengan perbaikan ekosistem usaha tani agar produktivitas tidak berhenti pada luas lahan semata.

“Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana?” ujar Gubernur Melki saat berdialog dengan petani. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa keberhasilan program swasembada pangan pada akhirnya bertumpu pada kemampuan petani mempertahankan produktivitas lahannya.

Di lapangan, persoalan yang dihadapi petani masih relatif klasik. Ketersediaan pupuk bersubsidi belum memenuhi kebutuhan, akses terhadap benih unggul masih terbatas, sementara fasilitas pascapanen seperti mesin pengering dan mesin perontok belum memadai. Akibatnya, biaya produksi tetap tinggi dan kualitas hasil panen kerap menurun ketika musim hujan datang bersamaan dengan masa panen.

Karena itu, pemerintah provinsi memilih mendorong perbaikan dari hulu hingga hilir. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI, dan PT Pupuk Indonesia akan dilakukan untuk memperjuangkan tambahan kuota pupuk. Di sisi lain, pembangunan irigasi, penyediaan benih unggul, serta penguatan sarana pascapanen diposisikan sebagai investasi yang menentukan daya saing pertanian jagung NTT dalam jangka panjang.

Komoditas jagung juga dipandang memiliki peluang ekonomi yang semakin luas. Pemerintah Provinsi NTT berharap kebutuhan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipenuhi dari hasil pertanian lokal. Skema ini diharapkan menciptakan pasar yang lebih pasti bagi petani sekaligus memperpendek rantai pasok pangan di daerah.

Ketua Kelompok Tani Paghili Mere, Agustinus Wokur Kaka, mengatakan sebagian besar petani di Desa Hameli Ate mengelola lahan sedikitnya satu hektare, bahkan tidak sedikit yang menanam jagung hingga tiga kali dalam setahun. Menurutnya, apabila dukungan pupuk, benih, dan alat pascapanen dapat dipenuhi, produktivitas maupun pendapatan petani berpotensi meningkat secara signifikan.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka menilai sektor jagung telah menjadi fondasi ekonomi keluarga di wilayahnya. Ia mengibaratkan keberhasilan bertani sebagai jalan membiayai pendidikan anak-anak hingga menjadi dokter, guru, maupun tenaga kesehatan.

Panen raya di Kampung Ikit akhirnya tidak hanya menjadi penanda keberhasilan satu musim tanam. Lebih dari itu, panen tersebut memperlihatkan bahwa transformasi ekonomi pertanian di NTT bergantung pada kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan petani, mulai dari benih, pupuk, irigasi, hingga kepastian pasar. Dari hamparan jagung di Kodi Utara, upaya membangun kedaulatan pangan sesungguhnya dimulai dari penguatan ekonomi rumah tangga petani.Naskah ini menggunakan pendekatan naratif dan analitis khas rubrik ekonomi pertanian, dengan fokus pada makna data, tantangan struktural, dan implikasi ekonomi, bukan sekadar rangkaian kegiatan seremonial.*/Baldus Sae/llt

Juli 4, 2026
Di Sidang Sinode GKS, Melki Laka Lena dan Umbu Rudi Kabunang Serukan Kolaborasi Membangun NTT dari Tanah Karera

KARERA,SELATANINDONESIA.COM – Hamparan savana Karera yang mulai menguning pada awal musim kemarau menjadi saksi lahirnya semangat baru membangun Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi antara gereja dan pemerintah. Ribuan warga Gereja Kristen Sumba (GKS) memadati Jemaat GKS Nggongi, Klasis Mahu-Karera, Kabupaten Sumba Timur, Kamis (2/7/2026), dalam pembukaan Sidang Sinode ke-44 GKS yang berlangsung penuh khidmat.

Sidang Sinode kali ini bukan sekadar forum tertinggi Gereja Kristen Sumba untuk mengevaluasi pelayanan dan menentukan arah kebijakan gereja empat tahun ke depan. Lebih dari itu, persidangan menjadi ruang strategis yang mempertemukan para pemimpin gereja, pemerintah, dan wakil rakyat untuk merumuskan sinergi membangun masyarakat Sumba dan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju, berkarakter, dan bermartabat.

Hadir dalam pembukaan Sidang Sinode ke-44 GKS, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, Ketua Sinode GKS Pdt. Marlin Lomi, para kepala daerah se-Daratan Sumba, unsur Forkopimda, tokoh gereja, serta Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, gereja memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan.

“Kalau gereja dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri, yang rugi adalah rakyat. Tapi kalau berjalan bersama, harapan akan tumbuh lebih cepat,” ujar Gubernur Melki.

Pesan gubernur tersebut sejalan dengan tema Sidang Sinode ke-44 GKS, “Merawat Kehidupan dalam Kasih Kristus”, yang mengajak seluruh warga gereja untuk menghadirkan iman melalui kepedulian terhadap sesama, lingkungan hidup, keadilan sosial, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Dalam momentum yang sama, Anggota DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang menegaskan bahwa kehadirannya di Karera merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penyelenggaraan Sidang Sinode GKS sekaligus penghargaan atas kontribusi besar gereja dalam perjalanan pembangunan Pulau Sumba.

Menurut Umbu Rudi, selama lebih dari satu abad GKS telah menjadi pilar penting dalam membangun moralitas, persaudaraan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

“GKS bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga mitra strategis bangsa. Lebih dari satu abad GKS berdiri, gereja ini terus menjadi pilar moral, sosial, dan kemanusiaan di Pulau Sumba,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Rudi menilai bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara negara, gereja, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan rakyat.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang dapn para Bupati se daratan Sumba saat tiba di lokasi Sidang Sinode ke-44 GKS (Gereja Kristen Sumba) di Jemaat Nggongi, Klasis Mahu-Karera, Kabupaten Sumba Timur, Kamis (2/7/2026). foto;anthonyslank

Ia mengapresiasi sinergi yang selama ini telah terbangun antara GKS dengan pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari pendidikan, kemiskinan, hingga penguatan karakter generasi muda.

“Pemerintah dan gereja memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun manusia yang beriman, beretika, dan berkarakter. Karena itu, kolaborasi keduanya sangat penting,” tegas Umbu Rudi.

Ia berharap Sidang Sinode ke-44 mampu melahirkan keputusan-keputusan strategis yang semakin memperkuat peran Gereja Kristen Sumba dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus menghasilkan kepemimpinan gereja yang visioner, adaptif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Usai ibadah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan seminar panel yang mempertemukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para kepala daerah se-Daratan Sumba dengan peserta sidang. Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kolaborasi antara pemerintah dan gereja dalam menghadapi tantangan sosial.

Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali hadir didampingi Wakil Bupati Yonathan Hani, Sekretaris Daerah, serta jajaran pimpinan perangkat daerah sebagai bentuk komitmen memperkuat kemitraan dengan lembaga keagamaan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Seluruh rangkaian pembukaan Sidang Sinode berlangsung aman, tertib, dan lancar. Namun yang paling mengemuka dari Karera bukan sekadar suksesnya penyelenggaraan acara, melainkan lahirnya pesan bersama bahwa pembangunan Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Dari tanah Karera, Gubernur Melki Laka Lena dan Anggota DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang menyampaikan pesan yang sama: ketika pemerintah, gereja, dan masyarakat berjalan beriringan, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun manusia yang beriman, berintegritas, serta menghadirkan kehidupan yang lebih bermartabat bagi seluruh masyarakat Sumba dan Nusa Tenggara Timur.*/llt

Juli 3, 2026
Gubernur Melki Ziarah ke Makam Raja Karera Umbu Yadar, Umbu Rudi Kabunang: Persaudaraan Ini Harus Terus Terjaga

KARERA,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah agenda pembangunan yang terus bergulir di Nusa Tenggara Timur, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memilih memulai satu langkah yang sarat makna. Kamis (2/7/2026), ia berziarah ke makam Raja Umbu Yadar atau sapaan kehormatannya Umbu Nai Mangutu di Kampung Nggongi, Desa Praimaditha, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur.

Bagi Gubernur Melki, pembangunan tidak semata-mata diukur dari infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sebuah daerah menghormati sejarah serta jasa para tokoh yang telah meletakkan fondasi kehidupan masyarakat.

Kehadiran Gubernur Melki di kompleks makam Raja Umbu Yadar atau Umbu Nai Mangutu diterima oleh Keluarga besar Nipa di Nggoti diantaranya isteri mendiang Umbu Yadar yaitu Rambu Ana Wulang atau Rambu Nai Tamar yang akrab disapa Rambu Nggoti, Umbu Nai Ngguli alias Umbu Raja, Umbu Nai Ndawa allias Umbu Aryad, Umbu Nai Kambaru alias Umbu Amar, dan Umbu Nai Nggaba alias Umbu Ardi.

Penyambutan Gubernur Melki berlangsung dalam suasana khidmat. Ia didampingi Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla, serta Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dr. Umbu Rudi Kabunang. Momentum tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga besar Karera dalam merawat nilai-nilai sejarah sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Menurut Gubernur Melki, penghormatan kepada para pendahulu merupakan fondasi moral yang harus terus dijaga. Kemajuan Nusa Tenggara Timur, katanya, hanya akan memiliki makna apabila dibangun di atas penghargaan terhadap mereka yang telah berjuang menjaga persatuan, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat pada zamannya.

“Semoga semangat persatuan dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu terus menguatkan langkah kita membangun Sumba dan Nusa Tenggara Timur yang semakin maju,” ujarnya.

Bagi masyarakat Karera, nama Raja Umbu Yadar bukan sekadar bagian dari sejarah keluarga, melainkan juga simbol kepemimpinan tradisional yang dihormati. Sosoknya dikenang sebagai pemimpin adat yang memiliki pengaruh dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui musyawarah, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Sumba. Kiprahnya menjadi bagian dari mata rantai kepemimpinan lokal yang ikut membentuk kehidupan sosial masyarakat Karera hingga kini.

Mewakili keluarga besar Raja Umbu Yadar, Anggota DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur. Menurutnya, kunjungan tersebut memiliki makna yang jauh melampaui sebuah prosesi ziarah.

“Saya mewakili Kakak Rambu Nggoti beserta anak-anak dan seluruh keluarga besar Karera menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Melki Laka Lena yang telah berkenan hadir di kediaman kami, khususnya berziarah ke makam kakak dan orang tua kami, almarhum Umbu Yadar. Semoga tali persaudaraan ini terus terjalin dan kehadiran Bapak Gubernur membawa dampak besar bagi pembangunan masyarakat di wilayah Sumba bagian selatan,” ujar Umbu Rudi.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintahan, tetapi juga pada penghormatan terhadap memori kolektif masyarakat. Di tengah berbagai tantangan pembangunan di Pulau Sumba, penguatan identitas budaya dan penghargaan kepada para tokoh lokal dinilai menjadi modal sosial yang penting untuk memperkuat kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Ziarah di Kampung Nggongi pun menjadi lebih dari sekadar kunjungan seremonial. Ia menghadirkan pesan bahwa perjalanan menuju Nusa Tenggara Timur yang maju memerlukan pijakan yang kokoh pada sejarah, budaya, serta keteladanan para pendahulu yang telah mengabdikan hidupnya bagi masyarakat.*/llt

Juli 3, 2026
Imigrasi NTT Bentuk Tim Pengawasan Internal, Kakanwil Saroha Manullang Tekankan Disiplin ASN pada Momentum Harganas

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur akan membentuk tim pengawasan internal untuk memperkuat penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk kepatuhan terhadap etika kedinasan dan penggunaan seragam sesuai ketentuan. Langkah itu menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalisme sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keimigrasian.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, saat memimpin apel peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2026 di halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Senin (29/6/2026).

“Ke depan kami akan membentuk tim pengawasan internal untuk mengawasi dan menegakkan tata etika kedinasan serta disiplin ASN guna menjaga citra positif institusi kita,” kata Saroha.

Menurut dia, disiplin aparatur tidak hanya diukur dari capaian kinerja, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena itu, setiap pegawai diminta mengenakan seragam dan atribut kedinasan sesuai ketentuan serta menunjukkan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saroha juga mengingatkan seluruh pegawai agar menjadi bagian dari solusi dalam organisasi.

“Jadilah individu yang solutif, bukan menjadi polutif, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja,” ujarnya.

Momentum Hari Keluarga Nasional, lanjut Saroha, menjadi pengingat bahwa nilai-nilai yang tumbuh dalam keluarga, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian, semestinya menjadi budaya kerja setiap aparatur negara. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membangun pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.

Ia mengajak seluruh jajaran memandang masyarakat yang datang memperoleh layanan sebagai bagian dari keluarga yang harus dilayani dengan sikap ramah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Selain penguatan disiplin, Saroha menekankan pentingnya pemahaman setiap ASN terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Menurutnya, pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan alur kerja akan meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Apel Harganas yang diikuti seluruh jajaran keimigrasian di Kota Kupang itu menjadi momentum bagi Kanwil Ditjen Imigrasi NTT untuk menegaskan arah pembenahan organisasi. Penguatan pengawasan internal, peningkatan disiplin aparatur, dan internalisasi nilai-nilai integritas diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian terus terjaga.*/ kanwilntt.imigrasi/llt

Juli 2, 2026
Imigrasi Gandeng KPK Perkuat Integritas, Budaya Kepatuhan Jadi Fokus Pembenahan

SURABAYA,SELLATANINDONESIA.COM – Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat langkah pembenahan internal dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanamkan budaya integritas di seluruh lini organisasi. Upaya tersebut ditempuh melalui Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 1–3 Juli 2026, dan diikuti 272 pejabat keimigrasian dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur, Saroha Manullang,

Di tengah tuntutan publik terhadap birokrasi yang semakin transparan dan akuntabel, Direktorat Jenderal Imigrasi menilai penguatan integritas tidak lagi cukup dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan. Integritas harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pengambilan kebijakan hingga pelaksanaan tugas di lapangan.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Ditjen Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, yang memberikan pembekalan mengenai pencegahan gratifikasi sebagai fondasi membangun organisasi yang berintegritas. Ia menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan, melaporkan harta kekayaan secara berkala, serta menyampaikan setiap penerimaan gratifikasi kepada pihak yang berwenang sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dibangun bukan hanya melalui capaian kinerja, melainkan juga melalui proses pelayanan yang bersih dan beretika.

“Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan,” ujar Hendarsam.

Menurut Hendarsam, pengawasan internal tidak boleh berhenti pada fungsi pemeriksaan ataupun penindakan setelah terjadi pelanggaran. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak dini melalui tata kelola yang kuat dan budaya organisasi yang sehat.

Karena itu, materi sosialisasi difokuskan pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penegakan kode etik, penerapan budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), hingga optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi risiko benturan kepentingan maupun potensi maladministrasi sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Ditjen Imigrasi juga melibatkan sejumlah lembaga pengawas negara. Hadir sebagai narasumber Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Moch. Fachrudin serta anggota Ombudsman Republik Indonesia Robertus Na Endi Jaweng. Kehadiran kedua lembaga tersebut diharapkan memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian.

Di penghujung kegiatan, Hendarsam meminta seluruh kepala kantor wilayah dan kepala unit pelaksana teknis segera menerapkan hasil sosialisasi di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan budaya kepatuhan benar-benar terimplementasi dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut dia, keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan keimigrasian pada akhirnya akan diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu, momentum penguatan integritas harus menjadi pijakan untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.*/ kanwilntt.imigrasi/llt

Juli 2, 2026