RIUNG,SELATANINDONESIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena berkantor di Flores untuk memastikan penanganan dan pemulihan pascagempa berjalan hingga ke wilayah yang sempat terkendala akses listrik dan komunikasi. Di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Sabtu (22/8/2026), Gubernur membawa langsung bantuan ke tiga titik terdampak sekaligus memastikan kebutuhan warga terjangkau.
Dari Desa Ta’do, Bekek, hingga Lengkosambi Barat, Gubernur Melki menemui warga yang masih bertahan di pengungsian, berdialog dengan pemerintah desa, serta melihat langsung kondisi permukiman dan fasilitas umum terdampak gempa.
Bantuan yang dibawa antara lain beras, bahan kebutuhan pokok, bantal, dan selimut. Bantuan tersebut diberikan untuk menopang kebutuhan warga selama masa tanggap darurat, terutama mereka yang belum dapat kembali ke rumah.
Kunjungan itu menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTT memperkuat penanganan bencana dari lapangan. Bagi Gubernur Melki, penanganan gempa tidak cukup dilakukan melalui laporan dan koordinasi dari kantor pemerintahan. Kondisi warga dan kebutuhan di setiap wilayah harus dilihat secara langsung.
Di Desa Ta’do, warga masih diarahkan bertahan di lokasi pengungsian sampai kondisi dinyatakan aman untuk kembali ke rumah. Sementara di Bekek, Gubernur mengunjungi posko pengungsian yang didirikan aparat kepolisian di halaman Gereja St. Petrus dan Paulus.
Kondisi berbeda ditemui di Lengkosambi Barat. Sebagian warga memilih mengungsi ke wilayah pegunungan. Pada fase awal bencana, penanganan di wilayah tersebut menghadapi kendala setelah aliran listrik dan jaringan komunikasi terputus.
“Perhatian terhadap Riung sempat terputus karena sejak awal listrik dan sinyal juga putus. Tetapi kita sekarang berada dalam tahap tanggap darurat dan kita akan usahakan dengan berbagai cara agar kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi,” kata Gubernur Melki.
Kebutuhan Dasar Mulai Terpenuhi
Dalam dialog dengan warga, kebutuhan makanan dan minuman relatif telah tersedia. Namun, kebutuhan lain masih menjadi persoalan, terutama tempat tidur, perlengkapan untuk beristirahat pada malam hari, serta layanan pengobatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena masa tanggap darurat tidak hanya menyangkut distribusi bahan makanan. Warga yang kehilangan atau meninggalkan rumah juga membutuhkan tempat yang layak untuk beristirahat dan memperoleh pelayanan kesehatan.
Gubernur Melki meminta pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa memastikan bantuan yang datang tidak berhenti di posko, tetapi benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
“Pemerintah kabupaten sampai desa harus memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapat bantuan,” tegasnya.
Pesan itu sekaligus menekankan pentingnya pendataan penerima bantuan di tingkat paling bawah. Dengan kondisi wilayah terdampak yang tersebar, distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas agar tidak terjadi kesenjangan bantuan.
Pendataan Kerusakan Dimulai
Di tengah pemenuhan kebutuhan darurat, Gubernur Melki meminta pemerintah mulai melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh.
Data kerusakan memang masih dapat berubah karena aktivitas gempa masih berlangsung. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pendataan. Data awal justru dibutuhkan pemerintah sebagai pijakan untuk menentukan langkah pemulihan setelah masa tanggap darurat berakhir.
“Mulai sekarang harus didata, meskipun datanya masih akan dinamis karena masih ada gempa. Rumah masyarakat harus didata, termasuk sarana dan prasarana publik lainnya seperti kantor, Pustu, jembatan dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.
Pendataan mencakup rumah warga serta berbagai fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Pemerintah membutuhkan gambaran tersebut untuk menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih terukur.
Gubernur Melki menjelaskan, setelah masa tanggap darurat selesai, penanganan akan bergerak menuju tahap perbaikan. Untuk rumah warga, pemerintah menyiapkan skema bantuan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni sekitar Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp70 juta untuk kerusakan berat.
“Setelah masa tanggap darurat, kita akan masuk ke tahap perbaikan. Karena itu pendataan harus dimulai dari sekarang,” katanya.
Dengan demikian, pemulihan tidak berhenti ketika status tanggap darurat berakhir. Pemerintah harus memastikan warga dapat kembali membangun kehidupan, sementara rumah, fasilitas kesehatan, jembatan, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya diperbaiki secara bertahap.
Memastikan Negara Hadir
Kepala desa yang ditemui Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di berbagai tingkatan.
“Kami mengapresiasi penanganan dari pemerintah, baik dari desa, kabupaten, provinsi maupun pusat. Kami sudah disentuh oleh pemerintah. Walaupun karena pemerintah juga melayani banyak wilayah, mungkin masih ada kekurangan,” katanya.
Bagi pemerintah daerah, luasnya wilayah terdampak dan banyaknya kebutuhan masyarakat memang menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, koordinasi antarpemerintah menjadi penting agar bantuan dan dukungan tidak terhenti pada wilayah yang mudah dijangkau.
Gubernur Melki menegaskan Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk memastikan dukungan bagi Flores diteruskan sampai ke masyarakat.
“Dengan komitmen kita bersama, saya pastikan tugas saya adalah memastikan seluruh dukungan dari pusat bisa penuh sampai ke daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga ketangguhan di tengah situasi sulit akibat bencana. “Kita yakin kita tangguh,” kata Gubernur Melki.
Kunjungan ke Riung memperlihatkan bahwa kerja pemerintah pada masa pascabencana bergerak dalam dua jalur sekaligus. Kebutuhan mendesak warga harus dipenuhi selama masa tanggap darurat, sementara fondasi pemulihan jangka menengah dan panjang mulai disiapkan melalui pendataan kerusakan.
Dengan berkantor di Flores dan turun langsung ke wilayah terdampak, Melki ingin memastikan koordinasi penanganan bencana tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa didorong bekerja bersama agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Dari Ta’do, Bekek, hingga Lengkosambi Barat, pesan yang dibawa pemerintah pun sama: warga tidak menghadapi bencana seorang diri. Bantuan terus didorong menjangkau titik-titik terdampak, sementara proses pemulihan mulai disiapkan sejak masa tanggap darurat belum berakhir.*/oan/llt
Komentar