WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM — Warga Pulau Sumba tidak perlu menyeberang pulau hanya untuk mengurus paspor. Pemerintah menargetkan Kantor Imigrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mulai beroperasi pada akhir Agustus atau awal September 2026.
Kehadiran layanan keimigrasian itu bukan sekadar memangkas jarak pelayanan publik. Di tengah tingginya kerentanan warga Nusa Tenggara Timur terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kantor tersebut diharapkan menjadi salah satu pintu penguatan perlindungan warga sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pariwisata dan investasi di Sumba.
Langkah menuju beroperasinya kantor itu ditandai dengan Pra-Launching Layanan Keimigrasian dan Rapat Koordinasi Percepatan Layanan Sementara di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Sumba Timur, Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Dr. Saroha Manullang, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, serta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait. Usai Pra-Launching, Dr. Umbu Rudi Kabunang bersama Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT dan Wakil Bupati Sumba Timur meninjau kantor imigrasi Waingapu dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali dan jajaran.
Pertemuan itu menjadi kelanjutan dari koordinasi yang sebelumnya dipimpin Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, organisasi perangkat daerah, Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, dan Umbu Rudi Kabunang di Aula Kantor Bupati Sumba Timur, Jumat (31/7/2026).
Koordinasi tersebut membahas berbagai kebutuhan pembentukan kantor, mulai dari kesiapan lahan, regulasi, dukungan pemerintah daerah, anggaran, hingga kelengkapan administrasi.
Umbu Rudi Kabunang mengatakan proses pembentukan Kantor Imigrasi Waingapu telah memasuki tahap akhir. Pemerintah pusat dan daerah, menurut dia, memiliki komitmen yang sama agar pelayanan keimigrasian dapat segera dirasakan masyarakat di empat kabupaten di Pulau Sumba.
“Berdasarkan hasil rapat, kami menargetkan Kantor Imigrasi di Waingapu dapat diresmikan dan mulai beroperasi pada akhir Agustus atau awal September 2026. Kantor ini akan melayani seluruh masyarakat di empat kabupaten di Pulau Sumba,” ujar Umbu Rudi.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Imipas Agus Andrianto yang telah membangun kantor Imigrasi di Waingapu untuk membantu melayani masyarakat Sumba,” ujar Umbu Rudi.
Bagi Umbu Rudi, percepatan layanan tersebut memiliki arti lebih jauh daripada sekadar pelayanan administrasi. Kedekatan kantor imigrasi dengan masyarakat dinilai dapat memperkuat deteksi dini terhadap calon korban TPPO.
NTT selama ini menghadapi persoalan serius terkait perdagangan orang. Dalam kurun sekitar satu dekade terakhir, disebutkan sebanyak 1.401 warga NTT menjadi korban meninggal akibat TPPO.
“Semakin dekat pelayanan kepada masyarakat, semakin cepat pula upaya pencegahan dapat dilakukan. Kehadiran Kantor Imigrasi menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik perdagangan orang,” katanya.
Persoalan biaya dan jarak juga menjadi alasan kuat percepatan layanan tersebut. Selama ini, warga Sumba yang hendak mengurus paspor harus bepergian ke Kupang atau Denpasar. Biaya perjalanan dan penginapan bahkan dapat mencapai belasan juta rupiah.
Padahal, biaya resmi pembuatan paspor jauh lebih rendah.
“Biaya pembuatan paspor hanya sekitar Rp600.000, tetapi masyarakat harus mengeluarkan biaya perjalanan yang sangat besar. Kehadiran Kantor Imigrasi akan memangkas beban tersebut dan membuat pelayanan menjadi lebih efisien,” kata Umbu Rudi.
Dari Perlindungan Warga hingga Pariwisata
Kantor Imigrasi Waingapu juga diharapkan menjadi bagian dari ekosistem baru pertumbuhan ekonomi Sumba.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sumba berkembang sebagai salah satu destinasi wisata yang semakin dikenal, terutama Sumba Timur. Arus wisatawan dan investasi pun terus meningkat.
Umbu Rudi memperkirakan kunjungan wisatawan ke Sumba mencapai 100.000 hingga 200.000 orang per tahun. Namun, sebagian besar wisatawan mancanegara masih masuk melalui Bali sebelum melanjutkan perjalanan ke Sumba.
Kondisi itu dinilai menyimpan peluang yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Dengan tersedianya layanan keimigrasian di Waingapu, pemerintah berharap akses langsung wisatawan mancanegara ke Sumba dapat semakin terbuka, termasuk kemungkinan berkembangnya konektivitas penerbangan internasional.
“Kami berharap wisatawan asing nantinya dapat langsung datang ke Sumba tanpa harus melalui daerah lain, sehingga lama tinggal mereka juga meningkat. Dampaknya akan terasa bagi sektor pariwisata, investasi, hingga perekonomian masyarakat,” ujar Umbu Rudi.
Dengan demikian, kantor imigrasi tidak hanya diposisikan sebagai kantor administrasi negara. Keberadaannya diharapkan menjadi bagian dari infrastruktur pelayanan yang menopang mobilitas orang, keamanan warga, investasi, dan pariwisata.
Pemerintah Daerah Siapkan Dukungan
Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menegaskan pemerintah daerah siap memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk mempercepat pembentukan Kantor Imigrasi Waingapu.
Menurut dia, kehadiran kantor tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Sumba sebagai daerah tujuan investasi dan pariwisata.
“Pemerintah daerah berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pembentukan kantor tersebut,” kata Umbu Lili.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT Dr. Saroha Manullang mengatakan proses pembentukan Kantor Imigrasi Sumba Timur memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan Umbu Rudi Kabunang.
Data pendukung yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretariat Jenderal Imigrasi, hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tahap yang masih ditunggu adalah persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar legal pembentukan kantor secara administratif.
“Kami optimistis target operasional pada akhir Agustus atau awal September dapat tercapai,” ujar Saroha.
Sambil menunggu proses administrasi tersebut, layanan keimigrasian sementara akan dibuka setiap hari di Gedung Dekranasda Kabupaten Sumba Timur. Sejumlah pegawai Kanwil Imigrasi NTT juga akan ditempatkan di Waingapu.
Bagi masyarakat, langkah sementara itu menjadi tanda bahwa pelayanan tidak lagi harus menunggu sampai seluruh proses kelembagaan selesai.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Suba Timur, Umbu Aryad Tunggu Djama menilai kehadiran layanan tersebut akan mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus bepergian ke luar pulau untuk mengurus paspor.
“Dengan adanya Kantor Imigrasi di Sumba Timur, pelayanan menjadi lebih dekat, biaya lebih ringan, dan masyarakat tidak lagi harus meninggalkan pekerjaan maupun keluarga selama berhari-hari,” katanya.
Senada dengan itu, tokoh muda Sumba, Herman Hilungara, menilai keberadaan Kantor Imigrasi dapat memperkuat pencegahan TPPO di Sumba.
“Kami mendukung penuh kehadiran Kantor Imigrasi di Sumba Timur karena bisa menekan kejahatan TPPO yang selama ini mengorbankan masyarakat Sumba,” ujar Herman.
Sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan wakil rakyat di parlemen kini memasuki tahap penting. Jika target operasional akhir Agustus atau awal September tercapai, Sumba bukan hanya memperoleh kantor pelayanan baru.
Pulau itu juga mendapatkan instrumen baru untuk mendekatkan negara kepada warga, memperkuat perlindungan dari perdagangan orang, sekaligus membuka pintu yang lebih lebar bagi wisatawan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi lokal.*/llt
Komentar