G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

  • NTT Dapat Tambahan DAU Rp1,09 Triliun, Gubernur Melki Sebut Kado dari Presiden Prabowo

    NTT Dapat Tambahan DAU Rp1,09 Triliun, Gubernur Melki Sebut Kado dari Presiden Prabowo

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama 22 pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu mendapat tambahan Dana Alokasi Umum atau DAU dan penyaluran DAU kurang bayar hingga sekitar Rp1,094 triliun. Tambahan anggaran tersebut dinilai menjadi angin segar bagi daerah di tengah tekanan fiskal yang masih dihadapi NTT.

    Tambahan dana itu tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026. Dana tersebut meliputi tambahan DAU Tahun Anggaran 2026 serta penyaluran DAU kurang bayar sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi pemerintah daerah di NTT.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut positif tambahan anggaran tersebut. Menurut dia, dukungan pemerintah pusat menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi fiskal daerah, termasuk NTT yang membutuhkan ruang fiskal untuk menjalankan pemerintahan dan program pembangunan.

    “Di tengah kondisi NTT yang hari ini tidak mudah, ditambah tekanan fiskal yang sulit, kami mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pak Presiden Prabowo Subianto melalui Menkeu dan Mendagri dengan memberikan tambahan DAU,” ujar Melki ketika dihubungi di kediamannya, Senin (10/8/2026).

    Melki mengatakan, tambahan DAU itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan anggaran bagi pemerintah daerah. Menurut dia, kebijakan tersebut juga mencerminkan kepedulian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah.

    “Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan kepedulian terhadap kami, pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT,” katanya.

    Kado Jelang 17 Agustus

    Gubernur Melki menyebut tambahan DAU tersebut sebagai kabar baik bagi NTT menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

    “Ini kabar gembira dan kado untuk kami, pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT menjelang 17 Agustus 2026,” ujar Gubernur Melki.

    Ia bahkan menyebut dukungan anggaran tersebut sebagai kado istimewa dari Presiden Prabowo bagi NTT.

    “Ini kado istimewa untuk kami di NTT dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan beserta jajaran Kementerian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri yang telah memproses dan menyalurkan tambahan anggaran tersebut kepada pemerintah daerah.

    Kabupaten Kupang Terbesar

    Berdasarkan data dalam KMK Nomor 198 Tahun 2026 yang diterima media ini, hampir seluruh kabupaten di NTT memperoleh tambahan DAU 2026 sekaligus penyaluran DAU kurang bayar sampai dengan TA 2024.

    Kabupaten Kupang tercatat menerima alokasi terbesar dengan total Rp174,38 miliar. Berikutnya Kabupaten Alor dengan Rp156,06 miliar.

    Kabupaten Sumba Barat Daya memperoleh Rp83,33 miliar, Timor Tengah Selatan Rp73,18 miliar, Sumba Tengah Rp70,19 miliar, Sikka Rp65,73 miliar, dan Malaka Rp62,61 miliar.

    Selanjutnya, Flores Timur memperoleh Rp48,39 miliar, Sumba Barat Rp44,97 miliar, Manggarai Rp44,15 miliar, Lembata Rp46,41 miliar, dan Rote Ndao Rp36,41 miliar.

    Kabupaten Nagekeo tercatat memperoleh Rp28,19 miliar, Timor Tengah Utara Rp27,99 miliar, Manggarai Barat Rp24,66 miliar, Ngada Rp23,81 miliar, Manggarai Timur Rp22,25 miliar, dan Sabu Raijua Rp16,11 miliar.

    Sementara itu, Ende memperoleh Rp13,58 miliar, Belu Rp12,12 miliar, dan Sumba Timur Rp10,30 miliar. Adapun Kota Kupang tercatat memperoleh Rp8,08 miliar.

    Untuk Pemerintah Provinsi NTT, penyaluran DAU kurang bayar sampai dengan TA 2024 tercatat sebesar Rp17,415 miliar.

    Tambahan dan penyaluran DAU tersebut membuat total dana yang tercatat untuk pemerintah daerah di seluruh NTT mencapai sekitar Rp1,094 triliun.

    Bagi pemerintah daerah, tambahan ruang fiskal tersebut diharapkan dapat menopang pelaksanaan pemerintahan sekaligus menjaga kesinambungan program pembangunan di tengah tekanan keuangan daerah.*/ab/llt

  • 81 Tahun Indonesia Merdeka, 7.000 Warga Pinu Pahar Masih Gelap: DPR Umbu Rudi Kabunang Kawal Listrik hingga ke Pemerintah Pusat

    81 Tahun Indonesia Merdeka, 7.000 Warga Pinu Pahar Masih Gelap: DPR Umbu Rudi Kabunang Kawal Listrik hingga ke Pemerintah Pusat

    PINUPAHAR,SELATANINDONESIA.COM – Di saat matahari tenggelam, aktivitas warga Kecamatan Pinu Pahar daerah Selatan Kabupaten Sumba Timur, perlahan ikut terhenti. Rumah-rumah mulai gelap. Kantor pemerintahan tak sepenuhnya dapat bekerja. Anak-anak sekolah pun menghadapi keterbatasan ketika sebagian layanan pendidikan beralih ke sistem digital.

    Di kecamatan yang dihuni lebih dari 7.000 orang itu, listrik masih menjadi sesuatu yang dinanti.

    Pinu Pahar merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang hingga kini belum menikmati jaringan listrik secara memadai. Ketiadaan listrik bukan lagi sekadar persoalan penerangan. Di tengah pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital, kondisi tersebut membuat warga harus meninggalkan kecamatan untuk mengurus berbagai keperluan.

    Persoalan itu kembali mengemuka ketika anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan NTT II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, mengunjungi Pinu Pahar, Minggu (9/8/2026). Kunjungan berlangsung dalam kegiatan Sosialisasi Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM bersama mitra Kementerian Hak Asasi Manusia di Gedung GKS Lailunggi, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar.

    Di hadapan wakil rakyat tersebut, warga tidak hanya menyampaikan keluhan tentang listrik. Jalan yang menghubungkan wilayah selatan Sumba Timur dengan pusat kabupaten juga menjadi persoalan yang terus mereka hadapi.

    ”Kami dari DPR RI Dapil NTT 2 melihat langsung satu kecamatan dengan 7.000 lebih penduduk belum memiliki listrik. Karena ketiadaan listrik akan menghambat pembangunan dan kemajuan di wilayah itu,” kata Umbu Rudi.

    Menurut dia, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur membuat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

    Pemerintah daerah, kata dia, telah menjalankan berbagai program pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran. Namun, kebutuhan infrastruktur di wilayah selatan Sumba Timur masih jauh lebih besar.

    Ketika Urusan Kantor Harus Diselesaikan di Kota

    Bagi aparatur pemerintahan di Pinu Pahar, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan untuk menyalakan lampu.

    Camat Pinu Pahar, Amos Tunggu Djama mengatakan, sebagian pekerjaan administrasi pemerintahan kini dilakukan melalui aplikasi dan sistem digital. Tanpa listrik dan akses yang memadai, pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan di kantor kecamatan.

    Aparatur pun harus menempuh perjalanan menuju pusat Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

    ”Kami di Kecamatan Pinu Pahar untuk menyelesaikan segala administrasi harus ke kota dan tidak bisa di kecamatan karena listrik tidak ada,” ujar Amos.

    Persoalan Serupa Dialami Sekolah-Sekolah

    Administrasi pendidikan yang harus dilakukan melalui berbagai aplikasi membuat pihak sekolah harus meninggalkan wilayah kecamatan untuk mendapatkan akses yang dibutuhkan.

    ”Demikian juga sekolah-sekolah, harus ke kota kabupaten untuk bisa mengerjakan administrasi yang oleh tuntutan aturan harus melalui aplikasi,” katanya.

    Perjalanan menuju pusat kabupaten bukan perkara sederhana. Kondisi jalan yang belum memadai membuat waktu tempuh dan biaya perjalanan semakin besar.

    Listrik dan jalan, dengan demikian, menjadi dua persoalan yang saling berkaitan. Ketika listrik tidak tersedia dan jalan belum layak, akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, pendidikan, pemerintahan, hingga kegiatan ekonomi menjadi semakin terbatas.

    Anak-Anak Ikut Membayar Mahal

    Dampak ketiadaan listrik juga dirasakan anak-anak. Pimpinan Jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Lailunggi, Pendeta Datu Biru, mengatakan masyarakat Pinu Pahar semakin kesulitan mengikuti sistem pendidikan yang bergerak menuju digitalisasi.

    Ia mencontohkan anak-anak yang harus dibawa ke Waingapu untuk memenuhi keperluan tertentu berkaitan dengan administrasi pendidikan.

    ”Pinu Pahar masih gelap dan menjadi korban semua sistem online, termasuk anak SD dibawa ke Waingapu untuk asesmen Dapodik. Anak-anak bangsa dari Pinu Pahar sangat butuh listrik,” ujar Pendeta Datu Biru.

    Bagi warga Pinu Pahar, listrik kini bukan semata-mata kebutuhan penerangan. Listrik menjadi bagian dari kebutuhan dasar untuk memperoleh pendidikan, mengakses informasi, menjalankan pemerintahan, dan mengembangkan perekonomian.

    Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumba Timur, Umbu Aryad Tunggu Djama, mengatakan pembangunan wilayah selatan membutuhkan dukungan yang berkesinambungan dari berbagai tingkat pemerintahan.

    Wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, menurut dia, perlu bekerja bersama agar persoalan infrastruktur di wilayah tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi.

    Pendeta Abraham Litinau juga mengajak masyarakat menjaga kebersamaan agar perjuangan memperbaiki infrastruktur di wilayah selatan Sumba Timur terus dilakukan.

    Harapan dari Listrik Tenaga Surya

    Di tengah persoalan yang berlangsung bertahun-tahun, warga kini mendapatkan harapan baru.

    Umbu Rudi Kabunang mengatakan tim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijadwalkan turun ke Sumba Timur pada 23 Agustus 2026. Peninjauan lapangan itu menjadi bagian dari tindak lanjut rencana elektrifikasi desa berbasis pembangkit listrik tenaga surya.

    Enam kecamatan masuk dalam tahap awal program tersebut, yakni Matawai La Pawu, Kahaungu Eti, Kambata Mapambuhang, Mahu, Ngadu Ngala, dan Pinu Pahar.

    Sejumlah desa yang disebut masuk daftar awal antara lain Katiku Wai, Mauramba, Meurumba, Laimeta, Maidang, Haray, Lahiru, Prauraming, Mahaniwa, Ramuk, dan Lailunggi.

    Menurut Umbu Rudi, program tersebut ditujukan bagi wilayah yang secara teknis belum dapat dijangkau jaringan listrik konvensional. Pembangkit listrik tenaga surya akan dipasang di rumah-rumah warga, sementara pengelolaannya dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

    ”Kami mendapat informasi bahwa tim Kementerian ESDM akan turun ke Sumba Timur pada tanggal 23 Agustus 2026 ini untuk merealisasikan pembangunan listrik tenaga surya. Ini menjadi peluang yang harus dimanfaatkan agar desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik segera memperoleh akses listrik,” katanya.

    Ia mengatakan, berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Asisten II Sekretariat Daerah Julius Ngenju, peninjauan tersebut juga akan digunakan untuk memverifikasi kondisi desa-desa yang telah diusulkan.

    Karena itu, Umbu Rudi meminta pemerintah kecamatan dan desa memperbarui data wilayah yang belum mendapatkan akses listrik. Data tersebut penting agar kebutuhan listrik desa dapat dimasukkan ke dalam tahapan program pemerintah pusat.

    ”Masih banyak desa di Sumba Timur yang belum menikmati layanan listrik. Karena itu, kami terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur agar usulan kebutuhan listrik desa dapat masuk dalam program pemerintah pusat secara bertahap sampai seluruh desa memperoleh akses listrik,” ujarnya.

    Ia menyebut pemerintah pusat masih menjalankan program elektrifikasi nasional hingga 2029 dengan sasaran sekitar 11.000 desa, terutama di kawasan Indonesia timur.

    Kunjungan anggota DPR RI ke Pinu Pahar disambut masyarakat. Bagi warga, kehadiran wakil rakyat secara langsung memberikan arti tersendiri setelah persoalan wilayah tersebut selama ini lebih banyak disampaikan melalui berbagai jalur aspirasi.

    Pendeta Datu Biru mengatakan warga wilayah selatan Sumba Timur selama ini banyak memberikan dukungan politik kepada para calon pemimpin. Namun, kunjungan langsung ke wilayah tersebut dinilai masih jarang.

    ”Sebuah kebanggaan besar bagi kami bahwa baru kali ini ada anggota DPR RI yang mau datang dan melakukan kegiatan di wilayah Selatan, khususnya di Pinu Pahar,” katanya.

    Menurut dia, keberadaan wakil rakyat yang mengetahui kondisi wilayah secara langsung penting agar persoalan masyarakat dapat dibawa ke tingkat pusat.

    ”Ini asli anak Selatan. Kalau kita mau besarkan Sumba Timur harus ada wakil kita di Senayan,” ujar Datu Biru.

    Umbu Rudi mengatakan pembangunan listrik dan jalan di wilayah selatan Sumba Timur membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan pemerintah desa.

    Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di bawah kepemimpinan Bupati Umbu Lili Pekuwali yang, menurut dia, terus mendorong pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

    ”Perjuangan menghadirkan listrik desa tidak bisa dilakukan sendiri, dan kolaborasi antara saya di DPR RI, dan Pak Umbu Lili Pekuwali sebagai Bupati Sumba Timur sangat luar biasa. Juga kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa, hingga pemerintah pusat memberi dampak pada masyarakat di desa-desa terpencil dapat menikmati listrik,” katanya.

    Umbu Rudi optimistis pemerintah pusat akan mendengar aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan dan listrik di enam kecamatan wilayah selatan Sumba Timur.

    ”Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mendengar keluhan dan aspirasi kita ini terkait infrastruktur jalan dan listrik di enam kecamatan di Sumba Timur ini. Karena kita adalah bagian dari Republik Indonesia yang tahun ini merayakan kemerdekaan ke-81 tahun,” ujarnya.

    Bagi warga Pinu Pahar, yang mereka minta sebenarnya sederhana: kesempatan untuk terhubung dengan pembangunan.

    Jalan yang layak akan membuka akses keluar-masuk wilayah. Listrik akan memungkinkan kantor pemerintahan bekerja tanpa harus berpindah tempat, sekolah mengikuti sistem pendidikan digital, dan anak-anak memperoleh layanan pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

    Kini, keluhan itu telah sampai ke tingkat pemerintah pusat. Peninjauan lapangan dijadwalkan berlangsung pada 23 Agustus mendatang sebagai bagian dari rencana elektrifikasi berbasis tenaga surya.

    Bagi lebih dari 7.000 warga Pinu Pahar, tanggal itu bukan sekadar agenda pemerintah. Itu menjadi penanda harapan setelah bertahun-tahun menunggu.

    Sebab, bagi mereka, kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan juga berarti dapat menikmati layanan dasar yang memungkinkan setiap warga hidup, belajar, bekerja, dan berkembang tanpa terhalang oleh tempat di mana mereka tinggal.*/laurens

  • Jalan Rusak Capai 100 Kilometer Lebih di Selatan Sumba Timur, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Minta Presiden Prabowo Membantu Turun Tangan

    Jalan Rusak Capai 100 Kilometer Lebih di Selatan Sumba Timur, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Minta Presiden Prabowo Membantu Turun Tangan

    PINUPAHAR,SELATANINDONESIA.COM — Persoalan jalan rusak di wilayah selatan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengemuka. Lebih dari 100 kilometer jalan yang menghubungkan enam kecamatan di kawasan itu dalam kondisi rusak berat hingga rusak total dan membuat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan tersendat.

    Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTT 2, Dr. Umbu Rudi Kabunang, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan mempertimbangkan pengambilalihan pembangunan ruas jalan tersebut oleh pemerintah pusat. Bahkan ia meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih status jalan tersebut yang selama ini menjadi jalan provinsi menjadi jalan negara agar bisa dibiayai oleh APBN.

    Menurut Umbu Rudi, persoalan itu tidak lagi semata-mata menjadi urusan pembangunan jalan provinsi. Kondisi geografis kawasan selatan Sumba Timur, keterisolasian masyarakat, serta posisi wilayah yang berada di kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Benua Australia membuat pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai bagian dari kehadiran negara.

    “Tujuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan tidak bisa tercapai kalau persoalan infrastruktur yang sifatnya darurat ini tidak segera ditangani. Masyarakat kesulitan mendistribusikan komoditas pertanian seperti kemiri, jambu mete, juga peternakan, dan perikanan karena akses jalan yang rusak total. Mayarakat harus naik truk bak terbuka membutuhkan waktu berhari-hari di perjalanan dengan biaya yang sangat mahal untuk menjual hasil komiditi. Jika jalan ini bagus maka akan menekan biaya trasportasi dan meningkatkan mobilisasi hasil komoditi,” jelasnya.

    Ia menyampaikan hal tersebut setelah melihat langsung kondisi infrastruktur jalan dari hasil perjalanannya yang sangat sulit saat mengunjungi desa-desa di Sumba Timur. Di Lailunggi, Umbu Rudi Kabunang mrasakan langsung dan mendengar aspirasi masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM bersama mitra Kementerian HAM Republik Indonesia di Gedung GKS Lailunggi, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Sumba Timur, Minggu (9/8/2026). Acara tersebut didahului dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga masyarakat peserta kegiatan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Lailunggi.

    Konidisi jalan provinsi di wilayah Selatan Sumba Timur dari arah Desa Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar menuju ke Kecamatan Karera dipotret pada MInggu (9/8/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Dominggus DD

    Ketika Jalan Menjadi Persoalan Ekonomi

    Jalan bagi masyarakat di wilayah selatan Sumba Timur bukan sekadar infrastruktur penghubung. Jalan menjadi penentu apakah hasil produksi warga dapat keluar dari sentra produksi menuju pasar.

    Kondisi jalan yang rusak membuat waktu tempuh menjadi panjang. Masyarakat bahkan harus menggunakan kendaraan truk bak terbuka dan menempuh perjalanan berhari-hari untuk keluar-masuk wilayah tersebut.

    Situasi itu, menurut Umbu Rudi, berpengaruh langsung terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah Provinsi NTT selama ini menjadi pihak yang bertanggung jawab atas jalan tersebut. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dinilai menjadi salah satu kendala sehingga pembangunan ruas jalan belum berjalan sebagaimana kebutuhan masyarakat.

    Atas kondisi tersebut, Umbu Rudi mendorong pemerintah pusat mengambil langkah lebih konkret.

    Permintaan itu sekaligus menempatkan persoalan jalan selatan Sumba Timur dalam konteks politik pembangunan nasional: sejauh mana negara hadir di wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki keterbatasan akses dasar.

    Konidisi jalan provinsi di wilayah Selatan Sumba Timur dari arah Desa Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar menuju ke Kecamatan Karera dipotret pada MInggu (9/8/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Dominggus DD

    Bukan Hanya Jalan, Pinu Pahar Juga Belum Berlistrik

    Persoalan infrastruktur di Pinu Pahar tidak berhenti pada jalan. Camat Pinu Pahar, Amos Tunggu Djama, mengatakan wilayah yang dipimpinnya hingga kini belum mendapatkan akses listrik. Kondisi itu berdampak pada pelayanan pemerintahan maupun pendidikan yang semakin bergantung pada sistem administrasi berbasis digital.

    “Kendala utama yang kami alami adalah akses jalan yang rusak berat, dan sampai saat ini belum ada listrik,” ujar Amos.

    Menurut dia, aparatur kecamatan harus keluar wilayah untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi yang membutuhkan akses aplikasi.

    “Kami di Kecamatan Pinu Pahar untuk menyelesaikan segala administrasi harus ke kota dan tidak bisa di kecamatan karena listrik tidak ada. Demikian juga sekolah-sekolah, harus ke kota kabupaten untuk bisa mengerjakan administrasi yang oleh tuntutan aturan harus melalui aplikasi,” katanya.

    Keterbatasan akses juga membuat mobilitas pemerintahan menjadi mahal. Amos mencontohkan alokasi bahan bakar minyak yang diterimanya.

    “Untuk BBM saya hanya jatah 100 liter solar. Jadi kalau dua kali pulang-pergi Waingapu maka habis,” ujarnya.

    Bagi pemerintah kecamatan, kedatangan Umbu Rudi menjadi harapan baru untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat.

    “Kita bersyukur karena saudara dan keluarga kita yang saat ini menjadi anggota DPR RI mendengar dan melihat langsung apa yang menjadi keluhan kita masyarakat Pinu Pahar,” kata Amos.

    Konidisi jalan provinsi di wilayah Selatan Sumba Timur dari arah Desa Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar menuju ke Kecamatan Karera dipotret pada MInggu (9/8/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Dominggus DD

    Wilayah Terluar dan Kehadiran Negara

    Umbu Rudi menilai kondisi geografis wilayah selatan Sumba Timur juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat.

    Kawasan yang meliputi lima kecamatan di bagian selatan Sumba Timur diantaranya Kecamatan Tabundung, Pinu Pahar, Karera, Paberiwai, dan Ngadungala itu berhadapan dengan Samudra Hindia dan mengarah ke Benua Australia. Karena itu, pembangunan infrastruktur dinilai memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar membuka akses ekonomi.

    Infrastruktur jalan, listrik, pendidikan, dan pelayanan publik menjadi bentuk nyata kehadiran negara di wilayah terluar.

    “Ini bukan hanya soal jalan. Ini soal bagaimana negara hadir dan memastikan masyarakat di wilayah terluar mendapatkan hak yang sama untuk hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan publik,” demikian substansi dorongan Umbu Rudi dalam menyikapi aspirasi masyarakat.

    Jalan yang menjadi perhatian tersebut membentang lebih dari 100 kilometer dan menghubungkan wilayah Kecamatan Tabundung, Pinu Pahar, Karera, Paberiwai, dan Ngadungala hingga  Matawai La Pawu

    Suara dari Selatan

    Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumba Timur, Umbu Aryad Tunggu Djama, dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia, termasuk bagi generasi muda.

    “Kita bagian Selatan adalah penentu siapa pun yang jadi pemimpin di Sumba Timur. Anak muda Sumba Timur harus memahami hak asasi manusia, termasuk masyarakat umum,” kata Umbu Aryad.

    Sementara itu, Pdt. Abraham Litinau menyoroti hak masyarakat adat. Menurut dia, penguatan HAM harus berjalan bersamaan dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

    “Masyarakat adat harus menyadari tentang hak-haknya sendiri karena pemerintah melindungi. Harus juga perlindungan melalui perda di kabupaten,” ujarnya.

    Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTT 2, Dr. Umbu Rudi Kabunang didampingi Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sumba Timur Umbu Aryad Tunggu Djama dan Camat Pinus Pahar Amos Tunggu Djama pose bersama warga masyarakat di Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar ketika menggelar kegiatan kunjungan dan kegiatan Sosialisasi Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM bersama mitra Kementerian HAM Republik Indonesia di Gedung GKS Lailunggi, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Sumba Timur, Minggu (9/8/2026).Foto: Rambang Umbu Lele

    Warga Apresiasi Kehadiran Wakil Rakyat dari Selatan Sumba

    Pimpinan Jemaat GKS Lailunggi, Pdt. Datu Biru, S.Th., menyebut kehadiran anggota DPR RI di Pinu Pahar memiliki arti tersendiri bagi masyarakat.

    Ia mengatakan selama ini masyarakat di wilayah selatan kerap memberikan dukungan politik kepada calon dari luar daerah, tetapi merasa tidak selalu mendapatkan kunjungan langsung setelah pemilihan.

    “Sebuah kebanggaan besar bagi kami bahwa baru kali ini ada anggota DPR RI yang mau datang dan melakukan kegiatan di wilayah Selatan, khususnya di Pinu Pahar,” katanya.

    Datu Biru menilai Umbu Rudi memiliki keuntungan karena merupakan putra wilayah selatan yang mengetahui langsung persoalan masyarakat.

    “Ini asli anak Selatan. Kalau kita mau besarkan Sumba Timur harus ada wakil kita di Senayan,” ujarnya.

    Ia juga kembali menyoroti kondisi listrik dan jalan yang menurutnya membuat masyarakat Pinu Pahar tertinggal dalam pelayanan publik berbasis digital.

    “Pinu Pahar masih gelap dan menjadi korban semua sistem online, termasuk anak SD dibawa ke Waingapu untuk asesmen Dapodik. Anak-anak bangsa dari Pinu Pahar sangat butuh listrik,” katanya.

    Konidisi jalan provinsi di wilayah Selatan Sumba Timur dari arah Desa Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar menuju ke Kecamatan Karera dipotret pada MInggu (9/8/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Dominggus DD

    Ujian bagi Politik Pembangunan

    Aspirasi masyarakat selatan Sumba Timur kini berada di meja politik yang lebih tinggi. Persoalannya bukan hanya apakah jalan tersebut akan diperbaiki, tetapi apakah pemerintah pusat bersedia menjadikan keterisolasian wilayah sebagai alasan untuk melakukan intervensi pembangunan di luar kewenangan rutin pemerintah daerah.

    Permintaan Umbu Rudi agar Presiden Prabowo mengambil alih pembangunan jalan menjadi langkah politik yang menempatkan persoalan infrastruktur Sumba Timur dalam agenda pemerintah pusat.

    Umbu Rudi Kabunang merasa yakin, Presiden Prabowo akan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Selatan Sumba Timur.

    ”Saya punya keyakinan bahawa Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mendengar keluahan dan aspirasi kita ini terkait ifrastruktur jalan dan listrik di enak kecamatan di Sumba Timur ini. Karena kita adalah bagian dari Republik Indonesia yang tahun ini merayakan kemerdekaan yang ke 81 tahun,” pungkas Umbu Rudi Kabunang.

    Di titik itulah, kehadiran negara tidak lagi sekadar menjadi slogan pembangunan, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat di ujung selatan Sumba Timur.*/laurens leba tukan

     

  • Pasien Sering Dilayani dengan Senter HP, Umbu Rudi Kabunang dan Bupati Sumba Timur Serahkan Genset untuk Puskesmas Malahar

    Pasien Sering Dilayani dengan Senter HP, Umbu Rudi Kabunang dan Bupati Sumba Timur Serahkan Genset untuk Puskesmas Malahar

    WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Keluhan tentang listrik yang kerap padam di Puskesmas Malahar, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, akhirnya mendapat jalan keluar. Satu unit genset diserahkan kepada puskesmas tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan ketika pasokan listrik terputus.

    Genset itu diserahkan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, bersama Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali kepada Kepala Puskesmas Malahar, Erlita Hunggu Hawu, S.Tr.Keb, di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur, Sabtu (8/8/2026). Bantuan genset tersebut terwujud setelah Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dr. Umbu Rudi Kabunang yang difasilitasi oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Sumba Timur Herman Hilungara di wilayah Kecamatan Tabundung, khususnya di Puskesmas Malahar. Turut mendampingi saat itu di Puskesmas Malahar, Camat Tabundung Rudolf Umbu Resi Loly.

    Bantuan tersebut bukan sekadar tambahan fasilitas bagi Puskesmas Malahar. Bagi tenaga kesehatan di wilayah itu, genset menjadi kebutuhan mendesak karena pemadaman listrik masih kerap terjadi, bahkan hampir setiap hari.

    Kondisi itu selama ini berdampak langsung terhadap pelayanan pasien. Pada malam hari, ketika listrik padam, tenaga kesehatan terkadang harus mengandalkan cahaya dari telepon seluler untuk menangani pasien.

    Persoalan tersebut disampaikan Erlita kepada Umbu Rudi ketika melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tabundung pada Kamis (30/7/2026) lalu. Puskesmas Malahar menjadi salah satu tempat yang disinggahi dalam kunjungan tersebut.

    Dalam pertemuan itu, Erlita menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi puskesmas, mulai dari keterbatasan dokter, ambulans yang sudah tidak layak digunakan, hingga tidak tersedianya genset sebagai sumber listrik cadangan.

    “Kami tidak memiliki genset. Ketika listrik padam, pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Sementara banyak obat dan peralatan medis yang harus tetap tersimpan dalam suhu dingin,” ujar Erlita.

    Puskesmas Malahar merupakan fasilitas kesehatan dengan layanan rawat inap. Karena itu, ketersediaan listrik bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan pelayanan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sejumlah fungsi medis, termasuk penyimpanan obat-obatan dan peralatan yang membutuhkan suhu tertentu.

    Persoalan itu kemudian ditindaklanjuti Umbu Rudi Kabunang dengan memberikan satu unit genset berkapasitas besar. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan paling mendesak di Puskesmas Malahar.

    “Untuk kebutuhan yang paling mendesak, hari ini kami membantu satu unit genset agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Sementara persoalan ambulans dan kekurangan tenaga dokter akan kami koordinasikan bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Pemerintah Provinsi NTT, serta pemerintah pusat agar dapat dicarikan solusi bersama,” kata Umbu Rudi.

    Penyerahan genset dilakukan dalam rangkaian kegiatan Golkar Fun Run 10K Gaspol 2026 di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur. Adapun panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan Golkar Run 10K Gaspol dipimpin oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Sumba TImur Herman Hilungara. Para panitia yang sukses bekerja untuk ajang itu terdiri atas: Yisreel Umbu Maramba Mila, Arnike Valentine Rambu Kahi Tokung, Marlensi Talundima, Anggreini Aditia Nil, Icony Camelia Pono, Mirnawati, Jesica, Ucho, Rambu Ersa, Nikodemus Samuel Taru, Umbu Remi, Yensi Laki Mbaka, Umbu Londo,  Ramli Umar, Yosua Hinggiranja, Uumbu Dedi Christian Nola, Amel Gotik, Vinolia A, Yakobus, Vilaura R. Adi Nara; Bryan Mandar, Yuuf Ngada Yabu, Antonius Tamu Ama, dan Amir Kawau Marambangeru.

    Saat menerima bantuan tersebut, Erlita menyampaikan apresiasi kepada Umbu Rudi dan Bupati Sumba Timur. Menurut dia, keberadaan genset akan sangat membantu tenaga kesehatan, terutama ketika harus memberikan pelayanan pada malam hari saat terjadi pemadaman.

    “Terima kasih Bapak Dr. Umbu Rudi Kabunang dan Bapak Bupati Sumba Timur yang telah membantu kami di Puskesmas Malahar dengan satu unit genset. Ini sangat membantu kami dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ketika wilayah kami terjadi pemadaman listrik,” kata Erlita.

    Ia mengatakan, selama ini kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan menghadapi situasi sulit ketika menangani pasien pada malam hari.

    “Daerah kami memang hampir setiap hari terjadi pemadaman listrik sehingga ketika menangani pasien di malam hari, terkadang kami menggunakan senter dari HP. Bahkan ada obat-obatan tertentu yang rusak karena memang harus tersimpan dalam suhu dingin,” ujarnya.

    Bagi Puskesmas Malahar, bantuan tersebut setidaknya menjawab satu persoalan mendasar yang selama ini mengganggu pelayanan. Namun, kebutuhan lain, seperti ketersediaan ambulans yang layak dan penambahan tenaga dokter, masih menunggu penyelesaian bersama pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.*/llt

     

  • Umbu Rudi Kabunang Beri SOKSI Award untuk Panitia Golkar Run 10K Gaspol Sumba Timur, Bupati Umbu Lili: Bakal Lahir Atlet Muda

    Umbu Rudi Kabunang Beri SOKSI Award untuk Panitia Golkar Run 10K Gaspol Sumba Timur, Bupati Umbu Lili: Bakal Lahir Atlet Muda

    WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) SOKSI NTT sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang memberikan penghargaan kepada panitia Golkar Run 10K Gaspol yang diikuti sekitar 750 pelari. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyebut kegiatan itu menjadi momentum membangun kebersamaan sekaligus mendorong lahirnya atlet muda.

    Keberhasilan Golkar Run 10K Gaspol yang melibatkan sekitar 750 pelari di Kabupaten Sumba Timur mendapat apresiasi khusus. Ketua Depidar SOKSI Nusa Tenggara Timur sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Rudi Kabunang, menganugerahkan SOKSI Award kepada panitia penyelenggara kegiatan tersebut, Sabtu (8/8/2026).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua Depidar SOKSI NTT yang juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr Umbu Rudi Kabunang, di halaman Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur.

    Umbu Rudi mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi panitia dalam menggelar kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.

    “Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi nyata dalam mendukung program olahraga untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujar Umbu Rudi.

    Golkar Run 10K Gaspol mengambil titik start di Terminal Kawangu, Kecamatan Pandawai, dan berakhir di halaman Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur.

    Selain lomba lari, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan jalan sehat yang diikuti ratusan peserta.

    Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga Ketua Depidar SOKSI NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang menyerahkan SOKSI Award kepada Alie Oemar Fadaq selaku Ketua Harian DPD II Partai Golkar Sumba TImur dalam acara Golkar Run 10K Gaspol yang melibatkan sekitar 750 pelari di Kabupaten Sumba Timur, Jumat (8/8/2026). foto;anthony

    SOKSI Award untuk tokoh Sumba Timur

    Pemberian SOKSI Award, menurut Umbu Rudi, tidak berhenti kepada panitia Golkar Run 10K. SOKSI NTT juga menyiapkan penghargaan bagi sejumlah tokoh di Sumba Timur.

    Penghargaan itu rencananya diberikan bertepatan dengan HUT Partai Golkar pada 20 Oktober 2026.

    Tokoh yang akan mendapat penghargaan berasal dari berbagai bidang, termasuk tokoh Partai Golkar dan tokoh pembangunan yang dinilai berkontribusi bagi masyarakat.

    “Pada Hari Ulang Tahun Partai Golkar nanti, SOKSI Award juga akan kita berikan kepada tokoh Golkar dan tokoh-tokoh pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, pertanian, budaya, dan lainnya di Sumba Timur,” kata Umbu Rudi.

    Jadi Ruang Pembibitan Atlet Muda

    Bupati Sumba Timur sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyebut penyelenggaraan Golkar Run 10K Gaspol menjadi momentum penting bagi masyarakat daerah tersebut.

    Menurut dia, kegiatan olahraga itu bukan semata-mata mengenai perebutan juara. Lebih dari itu, lomba lari menjadi ruang untuk membangun kebersamaan sekaligus mendorong anak muda menekuni olahraga.

    “Ini sebuah hal yang luar biasa. Kita boleh melakukan kegiatan ini dan ini merupakan bagian dari komitmen partai Golkar agar ajang olahraga lomba lari ini tetap kita perlombakan terus dan menjadi kegiatan rutin di Partai Golkar Sumba Timur,” ujar Umbu Lili.

    Ia berharap kegiatan serupa kembali digelar dalam rangka HUT Partai Golkar pada Oktober mendatang.

    Namun, Umbu Lili mengingatkan agar setiap perlombaan tetap mengedepankan ketertiban, etika, dan sportivitas.

    “Yang terpenting, pelaksanaan tahun ini kita lakukan dengan baik dan tertib serta penuh semangat sportivitas. Kami di jajaran Partai Golkar sangat menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan sebuah lomba,” katanya.

    Menurut Umbu Lili, semakin banyak kompetisi lari digelar di Sumba Timur, semakin terbuka pula kesempatan menemukan atlet-atlet muda potensial.

    Ia berharap para pelari Sumba Timur nantinya tidak hanya berprestasi di tingkat kabupaten, tetapi mampu bersaing hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

    “Sumba Timur memiliki bibit-bibit atlet lari yang baik. Keikutsertaan mereka tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi bisa ke provinsi, nasional, bahkan dunia,” ujar Umbu Lili.

    Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga Ketua Depidar SOKSI NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang bersama seluruh panitia Golkar Run 10K Gaspol yang melibatkan sekitar 750 pelari di Kabupaten Sumba Timur, Jumat (8/8/2026). foto;anthony

    Umbu Rudi Kabunang: Utamakan Keselamatan

    Sebagai sponsor utama Golkar Run 10K dan Jalan Sehat Gaspol, Umbu Rudi Kabunang mengingatkan peserta agar tidak menjadikan perlombaan semata-mata sebagai ajang mengejar kemenangan.

    Menurut dia, olahraga harus menjadi momentum untuk menjaga kesehatan sekaligus membangun semangat berprestasi.

    “Semoga semuanya sampai finis dengan selamat dan tetap tertib dalam pelaksanaan. Yang utama adalah keselamatan dan kesehatan serta mengukir prestasi,” katanya.

    Di garis finis, Umbu Lili kembali menyampaikan apresiasi kepada Umbu Rudi Kabunang serta anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Timur yang mendukung kegiatan tersebut.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta yang ikut menyukseskan lomba.

    “Terima kasih untuk Pak Dr Umbu Rudi Kabunang dan para anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan lomba yang berhasil ini. Juga kepada para panitia serta peserta yang ikut memeriahkan lomba lari dan jalan sehat ini,” ujar Umbu Lili.

    Dalam kegiatan tersebut, sejumlah anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur turut hadir, antara lain Ayub Tay Parana, Oemar Alie Fadaq, dan Umbu Aryad Tunggu Djama, serta Sekretaris DPD II Partai Golkar Sumba Timur Herman Hilungara dan Ketua Dewan Penasehat Golkar Sumba Timur Pdt. Abraham Litinau.

    Umbu Lili menilai tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan olahraga semacam itu mendapat respons positif.

    “Bukan soal juara, tetapi bagian dari kebersamaan yang kita jaga dan bina menyambut HUT Kemerdekaan RI yang ke-81,” katanya.

    Ia mengajak masyarakat Sumba Timur mengisi momentum peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif.

    Bupati Sumba Timur yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Sumba TImur, Umbu Lili Pekuwali saat menyerahkan hadia kepada juara 1 Lomba lari 10 K kategori Putri (kiri) dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga Ketua Depidar SOKSI NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang (kanan) saat menyerahkan hadiah kepada juara lomba lari kategori putra pada acara Golkar Run 10K Gaspol yang melibatkan sekitar 750 pelari di Kabupaten Sumba Timur, Jumat (8/8/2026). foto;anthony

    Rian Benu dan Ririn Willem Juara

    Pada kategori putra, Rian Benu keluar sebagai juara pertama Golkar Run 10K Gaspol. Posisi kedua ditempati Yulius Babu Eha, sedangkan Fiter Abdi Tama berada di urutan ketiga. Posisi keempat diraih Umbu Wulang Rangga May, disusul Abdon Nabil Uze di posisi kelima dan Muhammad Rizal Nur Cahaya di posisi keenam.

    Sementara itu, kategori putri dimenangi Ririn Willem. Aurelia Veronika Kahi Leba menempati posisi kedua dan Andini Uru Hida berada di urutan ketiga. Posisi keempat ditempati Janet Banja Uru, kemudian Marsela Maimuna di posisi kelima dan Feliani Kwelianto di posisi keenam.

    Para pemenang mendapatkan hadiah uang pembinaan dan sertifikat. Panitia juga membagikan puluhan hadiah utama serta hadiah hiburan kepada peserta yang beruntung.

    Bagi penyelenggara, Golkar Run 10K Gaspol tidak hanya menjadi perlombaan untuk menentukan siapa yang tercepat. Ajang tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan upaya mendorong budaya olahraga di Sumba Timur.

    Adapun panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan Golkar Run 10K Gaspol dipimpin oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Sumba TImur Herman Hilungara. Para panitia yang sukses bekerja untuk ajang itu terdiri atas: Yisreel Umbu Maramba Mila, Arnike Valentine Rambu Kahi Tokung, Marlensi Talundima, Anggreini Aditia Nil, Icony Camelia Pono, Mirnawati, Jesica, Ucho, Rambu Ersa, Nikodemus Samuel Taru, Umbu Remi, Yensi Laki Mbaka, Umbu Londo,  Ramli Umar, Yosua Hinggiranja, Uumbu Dedi Christian Nola, Amel Gotik, Vinolia A, Yakobus, Vilaura R. Adi Nara; Bryan Mandar, Yuuf Ngada Yabu, Antonius Tamu Ama, dan Amir Kawau Marambangeru.

    Keberhasilan kegiatan tersebut menjadi alasan Umbu Rudi Kabunang memberikan SOKSI Award kepada panitia. Penghargaan itu sekaligus menegaskan bahwa kerja penyelenggara tidak hanya diukur dari keberhasilan menentukan pemenang, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kegiatan yang aman, tertib, sportif, dan mampu melibatkan masyarakat secara luas.

    Bagi penyelenggara, Golkar Run 10K Gaspol pada akhirnya bukan sekadar perlombaan untuk menentukan siapa yang paling cepat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ruang mempererat kebersamaan warga, serta salah satu upaya membangun budaya olahraga dan menemukan bibit-bibit atlet muda Sumba Timur.

    Dengan semakin banyaknya ruang kompetisi, harapannya lintasan-lintasan lomba lari di Sumba Timur kelak tidak hanya melahirkan juara untuk satu perlombaan, tetapi juga melahirkan atlet yang mampu membawa nama Sumba Timur ke panggung yang lebih tinggi.*/laurens leba tukan

  • Di Kecamatan Rindi, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Ajak Warga Sumba Lindungi Warisan Budaya melalui Kekayaan Intelektual

    Di Kecamatan Rindi, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Ajak Warga Sumba Lindungi Warisan Budaya melalui Kekayaan Intelektual

    RINDI,SELATANINDONESIA.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang mengajak masyarakat Sumba Timur untuk lebih serius melindungi kekayaan budaya daerah melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI). Menurutnya, perlindungan hukum terhadap tenun ikat, motif tradisional, karya seni, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bukan sekadar menjaga identitas budaya, tetapi juga menjadi jalan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Ajakan tersebut disampaikan Umbu Rudi Kabunang saat menjadi nara sumber utama dalam Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum tentang Layanan Kekayaan Intelektual yang digelar Kementrian Hukum RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) di Gedung GKS Tanahlingu, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan hasil sinergi kemitraan antara Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hukum itu diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai desa di Kecamatan Rindi. Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, seluruh massyarakat peserta diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehata gratis (CKG) oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Tanaraing yang telah bekerja sama dengan Dr. Umbu Rudi Kabunang.

    Dalam kesempatan tersebut, Umbu Rudi menilai kehadiran layanan Kekayaan Intelektual dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa merupakan langkah nyata negara dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat hingga ke wilayah pedesaan. Kedua layanan itu dinilai memiliki manfaat strategis karena mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

    “Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Kanwil Kementerian Hukum NTT dengan mendaftarkan berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki, baik tenun ikat, motif tradisional, produk UMKM maupun karya-karya lainnya. Begitu pula Posbankum Desa harus dimanfaatkan sebagai tempat memperoleh informasi dan penyelesaian persoalan hukum secara bijaksana,” ujar Umbu Rudi.

    Anggota Komisi XIII DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, dan Camat Rindi Ndawalu Pekuwali serta Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumba Timur Umbu Ayub Tay Paranda saat kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum tentang Layanan Kekayaan Intelektual yang digelar Kementrian Hukum RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) di Gedung GKS Tanahlingu, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Rabu (5/8/2026).foto: antony salank

    Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kanwil Kementerian Hukum NTT yang terus memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke daerah-daerah. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menghasilkan karya dan produk unggulan, tetapi juga perlu memahami pentingnya perlindungan hukum agar hasil kreativitas tersebut memiliki kepastian hukum dan daya saing yang lebih kuat.

    Forum yang berlangsung interaktif itu dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perlindungan terhadap karya budaya lokal, pengembangan produk unggulan daerah, hingga kemudahan memperoleh layanan hukum di tingkat desa.

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, yang hadir mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia, menegaskan bahwa Sumba memiliki kekayaan budaya yang sangat besar dan perlu dijaga melalui instrumen perlindungan Kekayaan Intelektual.

    Menurut Silvester, berbagai potensi daerah seperti tenun ikat, motif tradisional, ekspresi budaya tradisional, karya seni, hingga produk unggulan masyarakat memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi yang tinggi apabila memperoleh perlindungan hukum.

    “Sumba memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa, mulai dari tenun ikat, motif tradisional, ekspresi budaya tradisional, karya seni hingga berbagai produk unggulan masyarakat. Seluruh potensi tersebut harus memperoleh perlindungan hukum agar memiliki kepastian hukum dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

    Ia menjelaskan, Kanwil Kemenkum NTT siap mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran berbagai jenis Kekayaan Intelektual, baik merek, hak cipta, desain industri maupun bentuk perlindungan lainnya. Semakin banyak karya masyarakat yang terdaftar, semakin kuat pula perlindungan terhadap identitas budaya daerah dan semakin besar peluang produk lokal menembus pasar yang lebih luas.

    Selain layanan Kekayaan Intelektual, Silvester juga memperkenalkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga pendampingan hukum secara mudah dan terjangkau, dengan mengedepankan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

    Kegiatan tersebut dihadiri juga Camat Rindi N. Pekuwali, Kepala Desa Haikatapu, Kepala Desa Kabaru, Kepala Desa Tanahraing, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelaku UMKM, serta masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Rindi.

    Melalui kolaborasi antara DPR RI dan Kementerian Hukum, diharapkan semakin banyak karya intelektual masyarakat Sumba Timur yang memperoleh perlindungan hukum. Langkah tersebut diyakini tidak hanya menjaga warisan budaya daerah dari berbagai potensi penyalahgunaan, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal dan menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat.*/llt