G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Tag: Anggota Komisi XIII DPR RI

  • Mimbar Pancasila di Tanarara: Umbu Rudi Kabunang dan BPIP Cetak Relawan Kebajikan dari Sumba Timur

    Mimbar Pancasila di Tanarara: Umbu Rudi Kabunang dan BPIP Cetak Relawan Kebajikan dari Sumba Timur

    WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Tanpa sorotan kamera televisi nasional dan jauh dari gemerlap ruang hotel berbintang, mimbar kecil itu berdiri di Gedung Gereja Kristen Sumba (GKS) Tanarara, Kecamatan Matawai La Pawu, Sumba Timur. Di sanalah, pada Selasa (5/8/2025), semangat Pancasila kembali dibangkitkan dari akar rumput oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, yang menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk meluncurkan Gerakan Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila.

    “Pancasila bukan sekadar slogan. Ia harus dihidupi dalam keseharian,” ujar Umbu Rudi membuka forum. Bukan sekadar retorika. Ia memilih Tanarara, perkampungan indah dengan jalur jalan berkelok membelah bebukitan di jantung Sumba Timur sebagai lokasi perdana pelaksanaan program legislatornya bersama BPIP.

    Dari panggung sederhana itu, Umbu Rudi memulai narasi kebangsaan dari tempat yang sering luput dari agenda negara: desa. “NTT ini Nusa Terindah Toleransinya,” tegasnya. Bagi dia, tugas seorang wakil rakyat tidak berhenti pada lantang melawan intoleransi di parlemen atau media, tapi juga pada menanamkan nilai-nilai Pancasila secara konkret di masyarakat paling pinggiran.

    Menjawab Krisis Nilai

    Tak kurang dari Purno Utomo, Kepala Biro Pengawasan Internal BPIP, Pdt. Abraham Nitinau, tokoh masyarakat Tanarara, hingga Hermanus Hilungara, pemuda lokal yang aktif dalam gerakan sosial, turut menjadi pengisi forum. Mereka berbicara dengan satu irama, pentingnya Pancasila kembali menjadi nafas hidup masyarakat Indonesia, khususnya di tengah derasnya arus globalisasi dan krisis identitas generasi muda.

    “Di tempat lain, acara semacam ini digelar di hotel. Tapi Bapak Dr. Umbu Rudi memilih datang ke desa. Ini sejalan dengan visi BPIP,” kata Purno Utomo. Menurutnya, akar-akar kearifan lokal di Sumba Timur sejatinya telah lama memeluk nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. “Kita hanya perlu menyulut kembali apinya,” katanya.

    Dari Legislasi ke Lapangan

    Gerakan ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia punya dasar hukum yang kuat: mulai dari UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, hingga Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

    BPIP menjabarkan sejarah panjang lembaganya, mulai dari BP-7 era Orde Baru, UKP-PIP di masa Presiden Jokowi, hingga kini menjadi BPIP dengan mandat yang lebih sistematis, melakukan sinkronisasi, evaluasi, hingga memberi masukan terhadap regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

    Namun, menurut Hermanus Hilungara, semua itu tidak akan berarti jika tidak menyentuh generasi muda. “Pancasila jangan hanya diajarkan. Ia harus dikisahkan dan diteladankan,” ujarnya.

    Tanarara: Ladang Subur Ideologi

    Mengapa Tanarara? Wilayah ini bukan sekadar titik di peta. Juga bukan sekadar spot wisata yang viral di media soosial dengan lekak-lukuk jalan di bebukitan.  Ia adalah simbol dari Indonesia yang masih memegang erat warisan leluhur. Di tengah lanskap sabana kering, hidup masyarakat dengan solidaritas sosial tinggi. “Tempat ini bukan hanya layak, tapi penting,” ujar Purno Utomo.

    Dalam pandangan BPIP, ada tiga syarat agar Pancasila menjadi ideologi yang hidup: harus diyakini kebenarannya, dipelajari dan dimengerti, serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Sumba Timur, dalam banyak hal, telah memiliki semua itu secara alami.

    Menuju Gerakan Nasional

    Program ini merupakan bagian dari agenda nasional besar yang digagas bersama Komisi XIII DPR RI dan BPIP. Targetnya jelas: ratusan simpul relawan Pancasila akan dilahirkan dari desa-desa di seluruh Indonesia, dimulai dari tempat seperti Tanarara.

    Dengan pelatihan partisipatif, fasilitasi lokal, dan pendampingan berkelanjutan, para relawan akan menjadi motor penggerak nilai-nilai kebangsaan di komunitasnya masing-masing. Tidak lagi bergantung pada negara pusat, tetapi berakar dari rakyat sendiri.

    Di ujung acara, Umbu Rudi kembali menegaskan komitmennya. “Pancasila bukan milik pemerintah. Ia milik rakyat. Dan rakyatlah yang paling berhak menjaganya,” tutupnya.

    Acara tersebut dihadiri sekitar 300-an orang dari berbagai kalangan usai dan profesi serta diwarnai dengan pemberian hadiah setelah menjawab berbagai pertanyaan bertema Pancasila. Juga diselingi dengan tarian khas Sumba yang bernuansa Pancasila.*/Laurenz

  • Dua Embung Sumba Tengah: Perjuangan Dr. Umbu Rudi Kabunang Membuka Pintu Lahan Kemenhum

    Dua Embung Sumba Tengah: Perjuangan Dr. Umbu Rudi Kabunang Membuka Pintu Lahan Kemenhum

    Kemelut alihfungsi lahan milik Kementrian Hukum di Kabupaten Sumba Tengah untuk pembangunan dua Embung segera teratasi. Anggota Komisi Fraksi Golkar DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang telah memperjuangkan di Senayan dihadapan Wakil Menteri Hukum dan Sekjen Kemenhum

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Di ruang rapat Komisi XIII DPR RI yang sejuk oleh pendingin ruangan, Rabu (16/7/2025), Dr. Umbu Rudi Kabunang bicara dengan nada serius namun tenang. Politikus asal Sumba itu tak sedang menyampaikan retorika kosong, melainkan membawa harapan ribuan petani dari tanah kelahirannya: permohonan agar lahan milik Kementerian Hukum di Sumba Tengah segera dialihfungsikan untuk pembangunan dua embung raksasa guna menjalankan program Presiden Prabowo yaitu ketahanan pangan.

    Permohonan itu telah berulang kali diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sejak 2022. Namun hingga pertengahan 2025, lahan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 atas nama Ditjen Imigrasi itu belum juga berubah status. Padahal, di atasnya akan berdiri Embung Kameli Mabu dan Lai Tabuk. Proyek strategis yang berpotensi mengairi lebih dari 5.000 hektare sawah dan mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan.

    “Ini bukan proyek seremonial,” kata Umbu Rudi, dihadapan Wakil Menteri Hukum Eddy O. S. Hiariej dan Sekjen Kemenhum Irjen. Pol. Nico Afinta serta jajaran. “Ini proyek kehidupan. Kami ingin Sumba Tengah menjadi contoh sukses ketahanan pangan di Indonesia Timur.”

    Umbu Rudi menyampaikan langsung desakan itu kepada Wakil Menteri Hukum Eddy O. S. Hiariej dan Sekjen Kemenhum Irjen. Pol. Nico Afinta yang turut hadir dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI. Respons keduanya dinilai positif. “Saat ini sedang dalam proses administrasi, semoga secepatnya diselesaikan ,” katanya.

    Permintaan ini bukan ujug-ujug muncul. Sejak 2022, Bupati Sumba Tengah Paulus S. K. Limu telah melayangkan beberapa surat resmi ke Menteri Hukum dan HAM. Mulanya adalah permohonan pinjam pakai, lalu berkembang menjadi permintaan alih status tanah. Semua bermuara pada satu hal: tanah negara yang terbengkalai lebih dari tiga dekade itu perlu dimanfaatkan untuk masa depan rakyat.

    “Embung ini tidak hanya bicara air,” ujar Bupati Paulus dalam salah satu suratnya. “Tapi tentang membuka 10.000 hektare lahan pertanian, menurunkan kemiskinan ekstrem, dan mengembangkan potensi wisata air di Sumba Tengah.”

    Salah satu penguat permohonan Pemda adalah Surat Keterangan dari Pj Bupati Sumba Tengah Jusuf Lery Rupidara, yang menyatakan bahwa lahan dimaksud tak dalam sengketa dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat yang terdampak.

    Lebih lanjut, proyek ini juga selaras dengan program provinsi NTT serta program nasional tentang ketahanan pangan oleh Presiden Prabowo. Jika terealisasi, pola tanam bisa diubah menjadi IP3—intensifikasi tiga kali tanam dalam setahun, dengan hasil panen yang melimpah dan berkelanjutan.

    Namun birokrasi memang tidak selalu ramah pada urgensi. Di tengah tumpukan dokumen di kementerian, surat-surat dari Sumba bisa tertahan berbulan-bulan. Di sinilah peran politikus seperti Umbu Rudi menjadi penting: menembus tembok administrasi dengan suara parlemen.

    Ketika embung nanti berdiri, bukan hanya petani Sumba Tengah yang akan merasakannya. Wilayah-wilayah sekitar—termasuk Sumba Barat dan Timur—juga akan mendapat limpahan manfaat. Bahkan potensi embung sebagai destinasi wisata air bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

    “Kami tidak sedang meminta. Kami sedang berjuang,” kata Umbu Rudi. “Sumba Tengah sudah lama menunggu. Jangan biarkan rakyat terus haus karena dokumen belum lengkap.”*/Laurens Leba Tukan

  • Dari Kupang Menuju Dunia: Gubernur Melki, Menpora Dito, dan Umbu Rudi Luncurkan Tour de EnTeTe

    Dari Kupang Menuju Dunia: Gubernur Melki, Menpora Dito, dan Umbu Rudi Luncurkan Tour de EnTeTe

    Diplomasi Sepeda dari Timur, Infrastruktur, dan Sport Tourism sebagai Jalan Baru NTT

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Sabtu siang, (5/7/2025) di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, menjadi panggung kelahiran sejarah baru dari timur Indonesia. Di balik sorotan kamera dan deret jurnalis nasional, tiga tokoh kunci, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Rudi Kabunang bersatu meluncurkan Tour de EnTeTe 2025, ajang balap sepeda internasional yang melintasi tiga pulau utama NTT: Timor, Sumba, dan Flores.

    “Ini bukan hanya lomba, ini adalah bentuk nyata diplomasi pembangunan dari perbatasan timur republik,” ujar Gubernur Melki, mengenakan baju tenun ikat yang menonjolkan identitas NTT di forum elite ibu kota. Sorak tepuk tangan pun menyambut.

    Tour de EnTeTe 2025 akan digelar selama 10–21 September 2025 mendatang. Ajang ini menempuh lebih dari 1.200 kilometer dalam sepuluh hari balapan, dari Kupang hingga Labuan Bajo, menjangkau 10 kabupaten/kota. Tapi lebih dari soal rute, ajang ini adalah misi ganda: memperkenalkan potensi wisata NTT ke panggung internasional, sekaligus mengerek perhatian pusat pada kualitas infrastruktur dan kesenjangan wilayah.

    “Dengan sepeda, kami bicara tentang jalan, tentang desa, tentang konektivitas yang belum setara,” kata Umbu Rudi Kabunang, politisi muda Golkar dari Dapil NTT 2. “Tour ini akan mengguncang Jakarta dari timur.”

    Strategi Melawan Ketertinggalan

    Lahir dari dialog lintas kepala daerah se-NTT dan Kementerian Pariwisata pada Maret 2025 lalu, Tour de EnTeTe muncul sebagai terobosan dalam situasi fiskal yang seret. Bukannya menyalahkan APBN, NTT memilih jalan kreatif: menggabungkan sport tourism, budaya lokal, dan strategi media global.

    Menpora Dito Ariotedjo menyambut langkah ini sebagai momentum penting untuk mendorong sport tourism dari daerah perbatasan. “NTT mengajarkan kita bahwa olahraga bisa menjadi jalan diplomasi yang elegan, bersih, dan membangun. Tour de EnTeTe ini bukan hanya soal atlet, tapi soal akses rakyat.”

    Tak heran jika pemerintah pusat dan DPR mulai menaruh perhatian serius. Umbu Rudi, yang dikenal vokal dalam isu pembangunan kawasan timur, menyebut peluncuran ini sebagai “gerakan kolektif” untuk membuka blokade sejarah.

    “NTT selama ini jauh, bukan karena letak geografis, tapi karena keputusan politik,” katanya. “Tour ini bisa menjadi alasan baru untuk membenahi jalan, membangun jembatan, dan mempercepat koneksi digital.”

    Jalan Menuju Warisan Jangka Panjang

    Tak ada event olahraga internasional yang berjalan di atas infrastruktur tambal sulam. Karena itu, Tour de EnTeTe 2025 juga berperan sebagai peta infrastruktur. Rute dari Soe ke Kefamenanu, dari Waingapu ke Tambolaka, dari Ruteng ke Bajawa akan dinilai, dipetakan, dan ditingkatkan.

    Gubernur Melki menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur yang akan dilakukan bukan hanya untuk kelancaran event, tapi akan menjadi warisan permanen bagi warga NTT.

    “Kalau selama ini alasan kita tak diperhatikan karena tidak dilalui siapa-siapa, maka sekarang kita undang dunia untuk melintasi kampung kita,” ujar Melki. “Setiap kilometer yang dibangun demi peserta, adalah kilometer yang menyambungkan harapan rakyat.”

    Perayaan Budaya dan UMKM Lokal

    Tak hanya balap sepeda, setiap etape Tour de EnTeTe akan disemarakkan dengan perayaan budaya dan festival rakyat. Tarian tradisional, tenun, kuliner lokal, hingga produk UMKM akan ditampilkan di titik-titik perhentian, menjadikan event ini bukan hanya kompetisi, tapi juga panggung diplomasi kebudayaan.

    1. Utari Widyastuti, dari Kementerian Pariwisata, menyebut Tour de EnTeTe sebagai model promosi wisata yang berbasis komunitas. “Kami lihat semangat kolaboratif yang kuat dari daerah. Inilah yang membuat event ini bukan top-down, tapi benar-benar partisipatif.”

    Politik Identitas Baru dari Timur

    Di balik laju pedal, terselip diplomasi politik identitas baru. Gubernur Melki dengan slogannya “Ayo Bangun NTT”, Umbu Rudi dengan kritik tajam terhadap ketimpangan pembangunan, dan Menpora Dito sebagai penggerak sport vision generasi muda, membentuk poros segitiga strategis yang memperkuat posisi NTT di panggung nasional.

    “Ini bukan soal balap sepeda saja,” kata Umbu Rudi. “Ini tentang membuktikan bahwa dari tanah kering dan berbatu, bisa lahir gagasan besar untuk republik.”

    Dari EnTeTe untuk Indonesia

    Peluncuran Tour de EnTeTe 2025 adalah momen langka ketika olahraga, politik, dan pembangunan bertemu dalam satu lintasan. Di tengah keterbatasan, NTT kembali menunjukkan bahwa daerah bisa berbicara dengan caranya sendiri dengan estetika, dengan diplomasi, dan dengan optimisme.

    Jika Jakarta masih meragukan NTT, maka jawabannya ada di jalur-jalur tanjakan, turunan, dan tikungan yang akan dilintasi ratusan pembalap dunia pada September nanti. Dari Kupang menuju Sumba dan Labuan Bajo, dari pinggiran menuju panggung utama. “Ayo Bangun NTT,” kata Melki. “Kita mulai dari pedal pertama.”*/Igo/Laurens Leba Tukan

  • Apresiasi untuk Polisi yang Tangkap Majikan di Batam, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Desak Seret Semua Pelaku

    Apresiasi untuk Polisi yang Tangkap Majikan di Batam, DPR RI Umbu Rudi Kabunang Desak Seret Semua Pelaku

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Sejumlah luka memar menghiasi tubuh seorang perempuan muda asal Sumba Barat. Di sudut matanya yang lebam, tergambar jejak ketakutan panjang. Ia bukan korban pertama dari kekerasan dalam rumah tangga majikan, tapi keberaniannya bersuara membongkar kebisuan panjang yang selama ini ditutup rapat di balik pagar rumah-rumah elite di kota Batam.

    Korban adalah seorang asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di kawasan Sukajadi, Batam Kota. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan oleh komunitas Flobamora Batam. Tubuh penuh lebam, psikis terguncang, dan tanpa bayaran yang layak selama bekerja. Di balik kasus itu, muncul nama Rosalina, sang majikan yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Barelang.

    Namun bagi Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, penangkapan Rosalina hanyalah permulaan.

    “Kami apresiasi langkah cepat Kapolri, Kapolda Kepri, dan Polresta Barelang. Tapi ini belum cukup. Kuat dugaan kami, ada lebih dari satu pelaku. Bukan hanya majikan, tapi juga sesama ART lain yang ikut menyiksa korban,” ujar Umbu Rudi, dalam pernyataan resminya, Senin (23/6/2025).

    Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan keterlibatan suami majikan dalam lingkar kekerasan tersebut. “Patut diduga suami-istri ikut terlibat. Semua harus diseret ke ranah hukum,” tegas politisi asal Sumba itu.

    Legislator yang juga berlatar belakang advokat ini tidak segan menyebut kasus tersebut sebagai penyiksaan sistematis, bukan sekadar penganiayaan domestik. Ia menyebut dua pasal KUHP yang patut dikenakan kepada pelaku: Pasal 170 tentang pengeroyokan dan Pasal 422 tentang penyiksaan oleh pihak yang memiliki wewenang. Lebih lanjut, ia menuntut penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

    “Ini bukan semata tindakan kriminal biasa. Ini soal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia,” katanya lantang.

    Penelusuran komunitas Flobamora Batam mengungkap lebih jauh, korban bukan hanya disiksa fisik, tetapi juga tidak digaji selama berbulan-bulan. Praktik ini diduga kuat terjadi karena perekrutan informal tanpa perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, ART asal NTT kerap dijerat perjanjian sepihak tanpa surat kontrak atau perlindungan tenaga kerja.

    Umbu Rudi menilai kejadian ini sebagai puncak gunung es dari praktik eksploitatif yang sering tak terlihat. Ia pun memberikan penghargaan tinggi kepada komunitas Flobamora Batam yang secara konsisten mendampingi korban, mulai dari pelaporan hingga rehabilitasi awal.

    “Kita perlu membangun solidaritas diaspora. Jangan biarkan anak-anak kita di luar sana mengalami kekerasan dalam diam,” katanya.

    Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang luka-luka tersembunyi di balik dinding rumah para majikan. Namun kali ini, jeritan korban tak lagi tenggelam dalam kebisuan. Suara keadilan mulai menggema, dari lorong-lorong asrama diaspora NTT hingga ke ruang sidang parlemen Senayan. Dan dari tengah gema itulah, perjuangan untuk menghentikan kekerasan terhadap pekerja domestik terus bergulir.*/Laurens Leba Tukan

     

  • Umbu Rudi Kabunang Apresiasi Kejati NTT: “Langkah Berani Tuntaskan Kasus Eks Kapolres Ngada”

    Umbu Rudi Kabunang Apresiasi Kejati NTT: “Langkah Berani Tuntaskan Kasus Eks Kapolres Ngada”

    Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar nilai Kejaksaan Tinggi NTT tunjukkan keberanian hukum dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada. Desak pengawalan ketat hingga vonis.

    KUPANG.SELATANINDONESIA.COM — Kepastian hukum dalam kasus kekerasan seksual oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, mulai menampakkan titik terang. Berkas perkara dinyatakan lengkap alias P21, dan tersangka resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT). Langkah tersebut langsung menuai respons dari parlemen pusat.

    “Tersangka kini ditahan di Rutan Kelas II B Kupang selama 20 hari ke depan terhitung mulai 10 Juni 2025,” sebut Wakajati NTT Ikhwan Nul Hakim di Kejari Kupang, Selasa (11/6/2025) dilansir dari Antara. “Semoga minggu ini bisa segera disidangkan,”.

    Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, memberikan apresiasi terbuka kepada Kepala Kejati NTT, Zet Tadung Allo, atas komitmen dan keberaniannya menuntaskan perkara yang selama ini jadi sorotan tajam publik. “Ini bukan langkah biasa. Ini langkah berani. Kejati NTT membuktikan bahwa hukum tidak pandang pangkat,” ujar Umbu Rudi dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Menurut politisi asal Sumba itu, masyarakat NTT sudah terlalu lama menanti kejelasan atas kasus yang menyangkut anak-anak sebagai korban. “Ini soal keberpihakan. Ketika negara hadir membela korban, kepercayaan masyarakat mulai pulih,” ujarnya.

    Kasus Fajar menjadi perhatian luas karena posisi pelaku sebagai perwira tinggi Polri. Ia diduga melakukan kekerasan seksual terhadap empat korban: tiga anak perempuan—masing-masing berusia 6, 13, dan 16 tahun—serta satu perempuan dewasa berinisial SHDR alias Fani (20).

    Salah satu tindakan keji itu terjadi di Hotel Kristal, Kupang, pada 11 Juni 2024. Bukti digital yang dilaporkan oleh Polisi Federal Australia (AFP) ke Mabes Polri membuka jalur hukum internasional dan menyeret kasus ini ke ranah pengadilan di Kupang.

    Fani, korban dewasa dalam kasus ini, justru ikut dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi perantara yang menyerahkan korban anak kepada Fajar dengan imbalan Rp3 juta. Ia kini ditahan di Rutan Polda NTT.

    Umbu Rudi menilai penanganan yang dilakukan Kejati NTT bisa menjadi model nasional, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan aparat. “Ini menunjukkan bahwa hukum masih bisa diandalkan, bahwa di tengah banyaknya kasus yang mandek, NTT justru memberi preseden baik,” tegasnya.

    Namun ia mengingatkan bahwa kerja belum selesai. Ia meminta proses persidangan dikawal ketat oleh seluruh lapisan masyarakat: dari tokoh agama, pemuka adat, hingga mahasiswa. “Kita harus putus mata rantai kekerasan terhadap anak. Dan ini tugas kolektif,” ujarnya.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III dan Komisi XIII DPR RI sebelumnya, Umbu Rudi juga meminta Polda NTT menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia menekankan pentingnya menelusuri aktor di balik Fani, termasuk pacar dan jaringan yang diduga terlibat. “Kasus ini tak boleh dipotong setengah. Kita harus bongkar semua simpul,” ujarnya.

    Fajar kini menanti persidangan di Pengadilan Negeri Kupang. Ia telah dicopot dari institusi Polri sejak Maret 2025 dan dipindahkan ke Kupang untuk menjalani proses hukum di tempat kejadian perkara.

    “Ini bukan semata tentang menghukum satu orang, tapi tentang mengirimkan pesan bahwa tak ada yang kebal hukum. Bahkan mantan Kapolres pun harus bertanggung jawab,” kata Umbu Rudi.

    Dengan berkas perkara telah P21 dan tahap dua rampung, sorotan publik kini tertuju pada ruang sidang. Bagi masyarakat NTT, persidangan ini bukan hanya soal hukuman, tetapi tentang harapan baru bahwa keadilan masih mungkin ditegakkan. Dan bagi Umbu Rudi Kabunang, ini adalah titik tolak menuju peradaban hukum yang lebih manusiawi dan berpihak pada yang lemah.

    “Jika negara berani berpihak pada anak-anak, maka kita masih punya harapan,” tandasnya.*/Laurens Leba Tukan

  • Umbu Rudi Kabunang dan Gerakan Kolektif Melawan TPPO di NTT

    Umbu Rudi Kabunang dan Gerakan Kolektif Melawan TPPO di NTT

    WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Di bawah cahaya lampu sederhana yang menggantung di tengah tenda sederhana, Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Rudi Kabunang berdiri di hadapan ratusan warga Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Minggu malam (8/6/2025). Malam itu, ia bukan sekadar menyampaikan naskah akademik rancangan undang-undang. Ia sedang mengabarkan bahaya nyata yang telah mengintai keluarga-keluarga di Sumba dan selama bertahun-tahun, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “NTT ini provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Tapi ironi besarnya, kita juga tertinggi dalam kasus perdagangan orang,” ujar Umbu Rudi lantang, disambut anggukan serius warga yang memadati tenda. Saat itu Umbu Rudi menggelar Sosialisasi UU TPPO.

    Bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Asty Laka Lena, Umbu Rudi menggalang kekuatan sipil untuk membongkar praktik mafia pengiriman pekerja ilegal ke luar negeri yang selama ini menjebak warga NTT dalam lingkaran gelap eksploitasi dan kekerasan.

    “Orang kita dijanjikan gaji puluhan juta, tapi malah kehilangan ginjal,” kata Umbu Rudi geram. Ia menceritakan bagaimana korban TPPO direkrut dengan janji-janji manis, lalu dikirim ke Malaysia, Vietnam, atau Thailand menggunakan paspor dengan tujuan wisata. “Paspor itu hanya berlaku 30 hari, dan saat habis masa berlaku, mereka terjebak. Tidak punya uang untuk pulang, tidak punya identitas untuk bertahan. Akhirnya dibelokkan jadi pekerja migran di luar negeri dan ini dipastikan salah prosesur dan ujungnya menjadi pekerja migran ilegal,” sebutnya.

    Sebagian dari mereka dipaksa bekerja tanpa gaji, bahkan ada yang menjadi korban perdagangan organ tubuh. “Ginjalnya diambil lalu dijual tanpa sepengetahuan mereka. Ini kejahatan yang harus kita hentikan bersama-sama,” ujarnya dengan suara bergetar.

    Dalam forum itu, Umbu Rudi menyampaikan komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena, serta jajaran pemerintah kabupaten dan kota di seluruh NTT, untuk membangun sistem pengawasan dan perlindungan yang ketat. Ia menegaskan pentingnya prosedur legal dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

    “Kita tidak bisa melarang orang mencari hidup yang lebih baik di luar negeri. Tapi keberangkatan mereka harus lewat jalur yang benar. Kita harus tahu perusahaan apa yang menerima mereka di luar negeri. PJTKI-nya harus legal. Dan pekerja punya hak, termasuk gaji, jam kerja, tunjangan, dan jaminan kesehatan,” kata Umbu Rudi.

    Ke depan, ia berencana menggandeng seluruh pemerintah daerah di Pulau Sumba untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus bagi calon pekerja migran. BLK ini akan menjadi pusat pelatihan bahasa asing, keterampilan kerja, serta penguatan pengetahuan hukum dan budaya negara tujuan.

    Di akhir pertemuan, Umbu Rudi mengungkap satu kekhawatiran mendalam yang makin nyata di desa-desa. “Anak-anak muda kita sekarang tidak mau lagi kerja sawah, urus ternak, atau menenun. Mereka terobsesi dengan gemerlap kota, tapi berangkat tanpa bekal pengetahuan dan tanpa ijazah. Inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku TPPO.”

    Malam semakin larut, namun diskusi tak kunjung reda. Di Mauliru, malam itu, semangat perlawanan terhadap perdagangan orang menyala. Bukan dengan senjata, tapi dengan pengetahuan, solidaritas, dan keberanian bicara lantang: NTT bukan ladang bagi mafia manusia.*/laurens leba tukan