TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital terus bergulir di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) bersama Bank NTT resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI), sebuah instrumen pembayaran non-tunai yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus memperkuat transparansi penggunaan anggaran daerah.
Peluncuran yang berlangsung di Hotel Ella, Tambolaka, Kamis (11/6/2026), menjadi penanda komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital sektor publik. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sekretaris Daerah Edmundus Nau, Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong, jajaran pimpinan OPD, serta manajemen Bank NTT wilayah Sumba.
Bupati Ratu Wulla menilai penggunaan KKI bukan sekadar perubahan alat pembayaran, melainkan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah akan memperkuat akuntabilitas, mempercepat proses pelayanan publik, serta mendorong pemanfaatan anggaran yang lebih efektif.
“Pengelolaan anggaran daerah harus mengikuti perkembangan teknologi agar semakin transparan, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya dalam sambutan peluncuran.
Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong mengatakan, kehadiran KKI merupakan jawaban atas tuntutan digitalisasi yang semakin kuat dalam sektor keuangan pemerintah. Melalui sistem transaksi non-tunai, setiap pengeluaran dapat tercatat secara elektronik sehingga memudahkan pengawasan, pengendalian, dan proses audit. Ia menambahkan, Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah ke-13 di NTT yang mengimplementasikan program tersebut.
Penerapan KKI juga sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Sebelumnya, Bank NTT telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah berbasis Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang dirancang untuk mendukung efisiensi pembayaran belanja barang, jasa, maupun perjalanan dinas pemerintah.
Pada tahap awal implementasi, kartu kredit tersebut diserahkan kepada tiga organisasi perangkat daerah, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketiga OPD ini akan menjadi percontohan dalam penggunaan sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten SBD, peluncuran KKI bukan hanya soal modernisasi sistem pembayaran. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar membangun birokrasi yang adaptif terhadap teknologi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan transparansi pemerintahan, transformasi digital melalui KKI menjadi sinyal bahwa pengelolaan keuangan daerah kini bergerak menuju tata kelola yang semakin modern, cepat, dan akuntabel. */Adi Suseno/llt
Komentar