G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Tag: Kabupaten Sumba Barat Daya

  • Dari Jagung Kodi Utara, Gubernur Melki Menata Jalan Swasembada Pangan NTT

    Dari Jagung Kodi Utara, Gubernur Melki Menata Jalan Swasembada Pangan NTT

    KODI,SELATANINDONESIA.COM — Hamparan jagung yang menguning di Kampung Ikit, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten  Sumba Barat Daya (SBD) Jumat (3/7/2026), bukan sekadar menandai musim panen. Di balik bulir-bulir jagung varietas Lamuru yang dipetik petani, tersimpan harapan agar sektor pertanian Nusa Tenggara Timur tidak lagi hanya menjadi penyangga pangan, tetapi juga penggerak utama ekonomi pedesaan.

    Momentum panen raya yang dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memperlihatkan bahwa jagung semakin menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan daerah. Kabupaten Sumba Barat Daya, salah satu sentra produksi jagung terbesar di provinsi itu, kini menjadi tumpuan dalam mendorong target swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

    Data Dinas Pertanian Provinsi NTT menunjukkan luas tanam jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Musim Tanam I Oktober 2025–Maret 2026 hingga Musim Tanam II April–Juni 2026 mencapai 36.393 hektare. Sekitar 8.260 hektare berada di Kecamatan Kodi Utara. Skala produksi tersebut menempatkan wilayah ini sebagai salah satu kantong jagung terpenting di NTT, terutama untuk pengembangan lahan kering.

    Bagi Gubernur Melki, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik pertanian. Luas tanam yang terus berkembang menunjukkan besarnya kontribusi petani terhadap ketahanan pangan daerah dan nasional. Namun, peningkatan produksi, menurutnya, harus diikuti dengan perbaikan ekosistem usaha tani agar produktivitas tidak berhenti pada luas lahan semata.

    “Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana?” ujar Gubernur Melki saat berdialog dengan petani. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa keberhasilan program swasembada pangan pada akhirnya bertumpu pada kemampuan petani mempertahankan produktivitas lahannya.

    Di lapangan, persoalan yang dihadapi petani masih relatif klasik. Ketersediaan pupuk bersubsidi belum memenuhi kebutuhan, akses terhadap benih unggul masih terbatas, sementara fasilitas pascapanen seperti mesin pengering dan mesin perontok belum memadai. Akibatnya, biaya produksi tetap tinggi dan kualitas hasil panen kerap menurun ketika musim hujan datang bersamaan dengan masa panen.

    Karena itu, pemerintah provinsi memilih mendorong perbaikan dari hulu hingga hilir. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI, dan PT Pupuk Indonesia akan dilakukan untuk memperjuangkan tambahan kuota pupuk. Di sisi lain, pembangunan irigasi, penyediaan benih unggul, serta penguatan sarana pascapanen diposisikan sebagai investasi yang menentukan daya saing pertanian jagung NTT dalam jangka panjang.

    Komoditas jagung juga dipandang memiliki peluang ekonomi yang semakin luas. Pemerintah Provinsi NTT berharap kebutuhan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipenuhi dari hasil pertanian lokal. Skema ini diharapkan menciptakan pasar yang lebih pasti bagi petani sekaligus memperpendek rantai pasok pangan di daerah.

    Ketua Kelompok Tani Paghili Mere, Agustinus Wokur Kaka, mengatakan sebagian besar petani di Desa Hameli Ate mengelola lahan sedikitnya satu hektare, bahkan tidak sedikit yang menanam jagung hingga tiga kali dalam setahun. Menurutnya, apabila dukungan pupuk, benih, dan alat pascapanen dapat dipenuhi, produktivitas maupun pendapatan petani berpotensi meningkat secara signifikan.

    Senada dengan itu, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka menilai sektor jagung telah menjadi fondasi ekonomi keluarga di wilayahnya. Ia mengibaratkan keberhasilan bertani sebagai jalan membiayai pendidikan anak-anak hingga menjadi dokter, guru, maupun tenaga kesehatan.

    Panen raya di Kampung Ikit akhirnya tidak hanya menjadi penanda keberhasilan satu musim tanam. Lebih dari itu, panen tersebut memperlihatkan bahwa transformasi ekonomi pertanian di NTT bergantung pada kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan petani, mulai dari benih, pupuk, irigasi, hingga kepastian pasar. Dari hamparan jagung di Kodi Utara, upaya membangun kedaulatan pangan sesungguhnya dimulai dari penguatan ekonomi rumah tangga petani.Naskah ini menggunakan pendekatan naratif dan analitis khas rubrik ekonomi pertanian, dengan fokus pada makna data, tantangan struktural, dan implikasi ekonomi, bukan sekadar rangkaian kegiatan seremonial.*/Baldus Sae/llt

  • Bupati Ratu Wulla dan Bank NTT Luncurkan KKI, Dorong Transparansi dan Efisiensi Anggaran Daerah

    Bupati Ratu Wulla dan Bank NTT Luncurkan KKI, Dorong Transparansi dan Efisiensi Anggaran Daerah

    TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital terus bergulir di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) bersama Bank NTT resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI), sebuah instrumen pembayaran non-tunai yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus memperkuat transparansi penggunaan anggaran daerah.

    Peluncuran yang berlangsung di Hotel Ella, Tambolaka, Kamis (11/6/2026), menjadi penanda komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital sektor publik. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sekretaris Daerah Edmundus Nau, Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong, jajaran pimpinan OPD, serta manajemen Bank NTT wilayah Sumba.

    Bupati Ratu Wulla menilai penggunaan KKI bukan sekadar perubahan alat pembayaran, melainkan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah akan memperkuat akuntabilitas, mempercepat proses pelayanan publik, serta mendorong pemanfaatan anggaran yang lebih efektif.

    “Pengelolaan anggaran daerah harus mengikuti perkembangan teknologi agar semakin transparan, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya dalam sambutan peluncuran.

    Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong mengatakan, kehadiran KKI merupakan jawaban atas tuntutan digitalisasi yang semakin kuat dalam sektor keuangan pemerintah. Melalui sistem transaksi non-tunai, setiap pengeluaran dapat tercatat secara elektronik sehingga memudahkan pengawasan, pengendalian, dan proses audit. Ia menambahkan, Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah ke-13 di NTT yang mengimplementasikan program tersebut.

    Penerapan KKI juga sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Sebelumnya, Bank NTT telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah berbasis Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang dirancang untuk mendukung efisiensi pembayaran belanja barang, jasa, maupun perjalanan dinas pemerintah.

    Pada tahap awal implementasi, kartu kredit tersebut diserahkan kepada tiga organisasi perangkat daerah, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketiga OPD ini akan menjadi percontohan dalam penggunaan sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan daerah.

    Bagi Pemerintah Kabupaten SBD, peluncuran KKI bukan hanya soal modernisasi sistem pembayaran. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar membangun birokrasi yang adaptif terhadap teknologi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara lebih bertanggung jawab.

    Di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan transparansi pemerintahan, transformasi digital melalui KKI menjadi sinyal bahwa pengelolaan keuangan daerah kini bergerak menuju tata kelola yang semakin modern, cepat, dan akuntabel. */Adi Suseno/llt

  • Bupati Ratu Wulla Resmikan Jembatan “Cinta Kasih” Hubungkan Warga Bondo Bela dan Rita Baru

    Bupati Ratu Wulla Resmikan Jembatan “Cinta Kasih” Hubungkan Warga Bondo Bela dan Rita Baru

    TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Suara tepuk tangan warga pecah ketika pita peresmian dipotong oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla di atas Jembatan Cinta Kasih, Minggu (10/5/2026). Jembatan yang menghubungkan Desa Bondo Bela dan Desa Rita Baru itu kini menjadi simbol baru harapan masyarakat di wilayah pedalaman Sumba Barat Daya terhadap akses transportasi yang lebih aman dan layak.

    Sejak pagi, warga dari dua desa berdatangan untuk menyaksikan peresmian jembatan yang selama ini dinantikan. Bagi masyarakat setempat, keberadaan jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur penghubung, melainkan jalur penting yang membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wulla menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai pembangunan itu menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih kepada para donatur DAAI TV, Vertical Rescue Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta semua pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan ini,” ujar Bupati Ratu Wulla.

    Ia mengatakan, nama “Cinta Kasih” dipilih sebagai refleksi semangat gotong royong dan kepedulian banyak pihak terhadap masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses antardesa, terutama saat musim hujan.

    Menurut dia, jembatan tersebut akan memberi dampak langsung terhadap aktivitas warga sehari-hari. Mobilitas hasil pertanian diharapkan menjadi lebih lancar, sementara anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan layanan kesehatan kini dapat melintas dengan lebih aman.

    Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla saat mengresmikan Jembatan Cinta Kasih, Minggu (10/5/2026). Jembatan tersebut menghubungkan Desa Bondo Bela dan Desa Rita Baru, Kabupaten Sumba Barat Daya. Foto: Risto U Zaza

    “Jembatan ini bukan hanya penghubung wilayah, tetapi juga penghubung harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Bupati Ratu Wulla.

    Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, lanjut dia, membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah, menurutnya, tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan banyak elemen.

    Peresmian jembatan turut dihadiri CEO perusahaan alat berat Rachmansyah Cong, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional M. Alir Humaedi, Executive Producer DAAI TV Paulus Florianus, Komandan Vertical Rescue Indonesia, jajaran pimpinan OPD, kepala desa, serta masyarakat dari wilayah sekitar.

    Usai penandatanganan prasasti, Bupati bersama rombongan meninjau langsung konstruksi jembatan yang membentang di antara dua desa tersebut. Di sisi lain jembatan, sejumlah warga tampak mengabadikan momen peresmian dengan telepon genggam mereka, sebuah tanda sederhana bahwa infrastruktur yang lama dinantikan itu akhirnya benar-benar hadir di tengah kehidupan mereka. */AdiSuseno/llt

  • Bazar Kuliner Bakti Luhur, Dari Dapur Sederhana Lahir Semangat Wirausaha Siswa Sumba Barat Daya

    Bazar Kuliner Bakti Luhur, Dari Dapur Sederhana Lahir Semangat Wirausaha Siswa Sumba Barat Daya

    TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Aroma aneka masakan yang menggoda berpadu dengan riuh rendah suara siswa menawarkan dagangan menciptakan suasana berbeda di lingkungan SMA Bakti Luhur, Desa Kalena Wano, Tambolaka, Senin (4/5/2026). Bazar kuliner yang digelar bukan sekadar perayaan, melainkan ruang belajar nyata tempat siswa mengasah keberanian, kreativitas, dan naluri berwirausaha sejak dini.

    Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumba Barat Daya, Christofel Horo, yang hadir mewakili Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla. Dalam sambutan tertulis yang dibacakannya, pemerintah daerah menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pengalaman praktis yang membentuk karakter.

    “Bazar ini bukan sekadar bagian dari perayaan, tetapi menjadi laboratorium kewirausahaan bagi siswa,” ujar Christofel.

    Ia menilai, melalui kegiatan tersebut, para siswa SMP dan SMK Bakti Luhur belajar lebih dari sekadar menjual makanan. Mereka dilatih mengelola usaha sederhana, membangun kerja sama tim, disiplin dalam pelayanan, hingga berani mengambil risiko, keterampilan yang kerap luput dari pembelajaran di ruang kelas.

    Bazar kuliner ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-9 SMP Bakti Luhur dan ke-11 SMK Bakti Luhur, sekaligus ungkapan syukur atas capaian akreditasi A yang diraih SMK Bakti Luhur. Momentum ini juga ditandai dengan pemberkatan gedung baru sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar.

    Di setiap stan, siswa tampak antusias menawarkan beragam menu hasil kreasi mereka sendiri. Interaksi langsung dengan pengunjung menjadi pengalaman berharga dalam memahami dinamika pasar, mulai dari menarik minat pembeli hingga menjaga kualitas layanan.

    Pemerintah daerah berharap, ruang-ruang pembelajaran kontekstual seperti ini terus dikembangkan. Dari kegiatan sederhana tersebut, diyakini akan lahir generasi muda yang tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi bagi dirinya dan masyarakat sekitar.

    Menutup kegiatan, Christofel menyampaikan pesan khusus kepada para siswa, terutama yang akan segera menyelesaikan pendidikan. Pengalaman di bangku sekolah, menurutnya, harus menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh dengan percaya diri.

    Di tengah geliat bazar yang sederhana, tersimpan harapan besar: dari tangan-tangan muda Bakti Luhur, masa depan kewirausahaan di Sumba Barat Daya perlahan sedang dibentuk.*/Adi Suseno/llt

  • Menyalakan Arah Baru Pemuda, Yosef Lede Lantik Empat Ketua Gempar Se – Sumba; Ratu Wulla Tekankan Kerja Nyata untuk Rakyat

    Menyalakan Arah Baru Pemuda, Yosef Lede Lantik Empat Ketua Gempar Se – Sumba; Ratu Wulla Tekankan Kerja Nyata untuk Rakyat

    TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah Pulau Sumba yang terus bergerak mencari jalan pembangunan yang lebih inklusif, dua figur dari ruang yang berbeda, Yosef Lede sebagai penggerak organisasi kepemudaan dan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla bertemu pada satu titik kesepahaman: pemuda tidak cukup hanya hadir sebagai simbol, tetapi harus menjadi tenaga penggerak perubahan yang nyata bagi masyarakat.

    Ketua DPD Generasi Muda Pembaharu (Gempar) Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede, menegaskan pentingnya konsolidasi gerakan pemuda yang berorientasi pada kerja nyata dan keberpihakan pada persoalan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Yosef saat memimpin pelantikan empat Ketua DPC Gempar se-Pulau Sumba yang digelar di Kota Tambolaka, Rabu (29/4/2026). Pelantikan berlangsung di Roo Luwa Resto & Cafe dan menjadi momentum konsolidasi organisasi pemuda berbasis gereja tersebut di wilayah Sumba.

    Acara itu turut dihadiri Ketua Umum Gempar Indonesia Yohanes H.D. Sirait, Sekretaris Umum Petrus Sihombing, serta jajaran pengurus daerah, pemerintah kabupaten, dan unsur organisasi kemasyarakatan di Sumba.

    Dalam sambutannya, Yosef Lede menekankan bahwa Gempar harus menjadi ruang pembentukan karakter pemuda yang mampu menghadirkan solusi di tengah berbagai persoalan sosial, bukan sekadar organisasi formalitas. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi organisasi dari afiliasi politik mana pun.

    “Yang kita dorong adalah suasana yang kondusif bagi anak muda untuk tumbuh, berproses, dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan di daerah,” kata Yosef Lede yang juga Bupati Kupang.

    Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dinilai mendukung penguatan organisasi kepemudaan hingga tingkat kecamatan di Pulau Sumba. Menurutnya, pelantikan DPC Gempar se-Sumba menjadi salah satu yang pertama di Nusa Tenggara Timur dan diharapkan menjadi model konsolidasi organisasi pemuda di wilayah lain.

    Di sisi lain, Ketua Umum Gempar Indonesia Yohanes H.D. Sirait menekankan bahwa keberadaan Gempar merupakan representasi pemuda gereja yang dituntut untuk hadir aktif dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Ia mengingatkan agar pemuda tidak berhenti pada kritik, tetapi turut mengambil peran dalam kerja-kerja pembangunan.

    Dukungan juga datang dari Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla. Ia menilai kehadiran Gempar dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, gereja, dan organisasi kepemudaan dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

    Meski demikian, Bupati Ratu Wulla menegaskan bahwa eksistensi organisasi kepemudaan harus diwujudkan dalam program konkret yang menyentuh persoalan mendasar masyarakat, terutama kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan serius di Sumba Barat Daya.

    Pelantikan ini sekaligus menandai langkah awal konsolidasi Gempar di Pulau Sumba, yang diharapkan tidak berhenti pada seremonial organisasi, melainkan berlanjut pada kerja-kerja sosial yang terukur dan berkelanjutan.*/kominfoSBD/llt

     

  • DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang dan CIS Timor Bersinergi, Perempuan Desa di Kodi Bangedo Dorong Transisi Energi Adil

    DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang dan CIS Timor Bersinergi, Perempuan Desa di Kodi Bangedo Dorong Transisi Energi Adil

    TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM  — Dukungan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat desa berbasis energi berkeadilan kian menguat. Anggota DPR RI, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan komitmennya untuk mendukung kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh CIS Timor di tiga desa di Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

    Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan audiensi bersama kelompok perempuan dan kelompok rentan yang digelar di Desa Waikaninyo, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program WE for JET yang didukung Oxfam di Indonesia, dengan fokus pada penguatan kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan dalam transisi energi berkeadilan.

    Dalam dialog yang berlangsung terbuka, para perempuan desa dan kelompok marginal memaparkan potensi lokal yang dimiliki, mulai dari pengembangan usaha kecil hingga pemanfaatan energi terbarukan. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Umbu Rudi, yang hadir sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan NTT.

    Respons konkret pun diberikan. Umbu Rudi menyatakan dukungan tidak hanya dalam bentuk advokasi kebijakan, tetapi juga bantuan langsung bagi masyarakat. Ia berkomitmen menyumbangkan 100 sak semen untuk pembangunan tungku hemat energi di tiga desa dampingan, yakni Desa Waikaninyo, dan Desa Umbu Ngedo di Kecamatan Kodi Bangedo dan Desa Loko Kalada Kecamantan Loura.

    “Langkah-langkah seperti ini penting karena menyentuh akar persoalan masyarakat. Kita tidak bisa bicara pembangunan tanpa menyelesaikan masalah dasar seperti kemiskinan,” ujarnya.

    Ia menilai program yang dijalankan CIS Timor bersama warga desa merupakan pendekatan konkret dalam menjawab persoalan struktural, termasuk tingginya angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT. Menurutnya, kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong kerentanan tersebut.

    “NTT masih menjadi salah satu daerah dengan angka TPPO tertinggi. Bahkan wilayah Sumba termasuk yang paling rentan. Karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menjadi kunci,” kata Umbu Rudi.

    Ia juga menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak, termasuk melalui kerja-kerja legislasi di DPR RI. Salah satu perhatian yang disoroti adalah kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga asal Sumba yang sempat mencuat secara nasional dan mendorong lahirnya regulasi perlindungan korban.

    Selain itu, Umbu Rudi menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Ia menyebut bahwa ketersediaan pangan lokal di NTT sebenarnya melimpah, namun belum diimbangi dengan pengelolaan dan akses pasar yang memadai.

    “Produksi saja tidak cukup. Pasar harus disiapkan. Di sini peran pemerintah sangat penting, termasuk dalam membuka akses ke program seperti kredit usaha rakyat dan skema hilirisasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Koordinator CIS Timor untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Katharina Surach Bato menjelaskan bahwa program WE for JET telah berjalan sejak Juli 2023 dan akan berlangsung hingga Juni 2028. Program ini menyasar enam desa di dua kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Selatan.

    Di Kabupaten Sumba Barat Daya, program ini difokuskan di tiga desa di Kecamatan Kodi Bangedo, yaitu Waikaninyo, Loko Kalada, dan Umbu Ngedo. Adapun tiga desa lainnya berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    Program ini dirancang untuk mendorong perempuan dan kelompok rentan agar lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi transisi energi berkeadilan.

    Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya didorong untuk memahami isu energi terbarukan, tetapi juga diperkuat dari sisi ekonomi, kepemimpinan, dan akses terhadap sumber daya.

    Audiensi tersebut menjadi ruang temu antara suara masyarakat desa dan pembuat kebijakan. Di forum itu, para champion perempuan tidak hanya memaparkan potensi desa, tetapi juga menyampaikan kebutuhan nyata, mulai dari dukungan usaha, pelatihan, hingga akses jaringan pasar.

    Hasilnya, selain komitmen dukungan dari DPR RI, kegiatan ini juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pembangunan desa yang lebih inklusif.

    Dalam konteks transisi energi yang tengah didorong secara nasional, keterlibatan kelompok rentan menjadi kunci agar proses perubahan tidak meninggalkan siapa pun. Dari desa-desa di Kodi Bangedo, upaya itu kini mulai menemukan pijakannya, dengan dukungan yang kian nyata dari tingkat pusat.*/llt