G-RDVF5GTVXM

Blog

  • Lembata Terancam Gagal Panen, Warga Gelar Ritul Adat Panggil Hujan

    Lembata Terancam Gagal Panen, Warga Gelar Ritul Adat Panggil Hujan

    LEMBATA,SELATANINDONESIA.COM – Para petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lembata yaitu Ile Ape, Ile Ape Timur, Nubatukan dan Lebatukan bakal dilanda gagal panen. Pasalnya, curah hujan yang sangat rendah dan cuaca panas yang berkepanjangan ditahun ini berdampak pada gagal tumbuh semua jenis tanaman umur pendek milik masyarakat. Masyarakat di sejumlah desa menggelar ritual adat “panggil hujan” hingga ke puncak gunung Ile Lewotolok.

    Ketua Gapoktan desa Bungamuda, Markus Liat Paokuma yang ditemui SelatanIndonesia.com, Kamis (27/2/2020) mengatakan, curah hujan di tahun ini sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Dikataknnya, tahun lalu di bulan Januari dan Februari curah hujannya masih sangat tinggi bahkan sampai di minggu pertama bulan Maret. Cuaca panas yang sangat ekstrim saat ini menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman umur pendek seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu serta tanaman pangan lainnya.

    Kondisi tanaman jagung milik Markus Liat Paokuma di desa Bungamuda, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, diabadikan Kamis (27/2/2020). Foto: SelatanIndonesia.com/Teddi Lagamaking

    “Untuk tahun 2020, rata-rata kami masyarakat petani di dua wilayah merasa kuatir dengan kondisi alam seperti sekarang ini. Hujan sangat sedikit dan cuaca panas sangat lama. Hampir sebagian besar tanaman di kebun layu, daun-daunya mulai kuning,” tuturnya.

    Markus mengatakan, saat ini di desa Bungamuda sedang melakukan ritual adat panggil hujan yang dalam bahasa daerah Lamaholot disebut “tula uran wai-tula uran apun”. Titik seremonial ini terjadi di kampung lama atau rumah adat suku Napaulun, kemudian seremoni berlangsung sampai di puncak dan kawah gunung Ile Lewotolok.

    Ritual itu memakan waktu kurang lebih enam hari dengan tujuan memberi makan atau memberikan sesajian kepada para arwah nenek moyang dan atau para leluluhur serta alam semesta sehingga diberikan hujan yang cukup dan hasil panen yang melimpah.

    Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lembata, drh. Mathias AK Beyeng yang dihubungi mengatakan, ada sejumlah wilayah seperti Ile Ape, Ile Ape Timur, Nubatukan dan Lebatukan mengalami kekeringan. Ia juga mengakui adanya perubahan siklus cuaca yang signifikan kemudian hujan yang turun juga tidak merata hampir diseluruh wilayah Lembata ditambah lagi intensitas curah hujan di tahun ini sangat rendah.

    Dijelaskannya, saat ini yang dilakukan dinas adalah memberikan pendampingan terhadap petani dan pendataan real areal yang mengalami ancaman kekeringan. Dia juga mengatakan, minggu depan pengamat organisme pengganggu tanaman akan dikerahkan untuk melakukan penilaian dan analisis terhadap hasil panen tahun ini. “Dari data olahan tersebut akan menjadi dasar kebijakan selanjutnya”, sebut Mathias.

    Wakil Bupati Lembata DR. Thomas Ola Langofay ditemui terpisah mengatakan, tanda-tanda perubahan musim disertai curah hujan rendah yang mengarah pada kemarau panjang terlihat sejak bulan November 2019. Curah hujan di wilayah dataran rendah seperti pesisir Ile Ape dan Ile Ape Timur serta Nagawutung sangat rendah dan tidak menentu sampai dengan akhir Februari 2020.

    Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kata dia, telah melakukan aktifitas mengantisipasi gagal panen di beberapa wilayah Lembata. Dijelaskan Wabub Langoday, pertama melalui PPL, melakuka pendataan diseluruh wilayah yang terkena dampak kekeringan dan mungkin gagal panen, jumlah petani dan anggota keluarga, luas lahan yang berdampak kekeringan dan hal teknis lainnya.

    Selain itu, dengan mengetahui jumlah petani dan anggota keluarga maka dapat diprediksi jumlah konsumsi rumah tangga setara beras, juga  mengantisipasi tanaman pengganti. “Jika benar-benar gagal panen maka dapat dilakukan penggantian tanaman jagung dengan tanaman lain seperti kacang hijau dan tanaman lain sejenis yang cocok dengan sisa musim ini,” jelasnya.

    Kondisi tanaman jagung milik Markus Liat Paokuma di desa Bungamuda, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, diabadikan Kamis (27/2/2020). Foto: SelatanIndonesia.com/Teddi Lagamaking

    Wabub Langoday menambahkan, dinas teknis akan melakukan pemantauan lapangan dan di awal bulan Maret 2020 dan dilakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi terkait antisipasi kemarau panjang dan gagal panen.

    Ia mengaku bangga dengan masyarakat di beberapa desa karena sudah melakukan ritual dan seremonial adat panggil hujan di kampungnya masing-masing. “Ritual atau seremonial tersebut selain mendatangkan hujan dan memberikan hasil panen yang cukup tetapi juga membantu pemerintah mengatasi fenomena alam seperti sekarang,” katanya.

    Beberapa desa yang telah dan sedang melakukan seremonial adat panggil hujan yakni desa Waimatan di Kecamatan Ile Ape Timur, desa Amakaka dan Bungamuda di Kecamatan Ile Ape.* Teddi Lagamaking

    Editor: Larens Leba Tukan

  • Kasus RSP Boking, Paul Mella Diperiksa BPKP NTT

    Kasus RSP Boking, Paul Mella Diperiksa BPKP NTT

    TTS,SELATANINDONESIA.COM – Dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proses pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking sedang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga kini sudah ada 13 orang saksi yang dimintai Keterangan BPKP NTT termasuk mantan Bupati TTS dua periode Paul Mella.

    Kasat Reskrim Polres TTS IPTU Jamari, SH.MH kepada SelatanIndonesia.com di Soe, Kamis (27/2/2020) mengatakan, Paul Mella memberikan keterangan kepada BPKP pada hari Selasa sore (25/2/2020) usai PA Hosnia In Rantau dan Ketua PPK Barince Yalla. Turut diperiksa pada saat itu Asisten gambar Otniel Tahun bersama timnya.

    “Pa Paul Mella sudah dimintai keterangannya pada selasa sore (25/2/2020) di Polres TTS,” ujar Kasat Jemari. Hingga Rabu (26/2/2020) tim auditor BPKP telah meminta keterangan dari 13 orang saksi.

    Kondisi bagian lain Rumah Sakit Pratama Boking di Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, diabadikan belum lama ini. Foto:SelatanIndonesia.com/Paul Papa Resi

    Diuraikan, untuk hari Rabu (26/2/2020) tim BPKP telah meminta keterangan dari Kasubag Perencanaan Nahak Baunsele, Pokja Perencanaan Abimelek Kause alias Mel Kause, Yerobeam Benu dan Jonhy Punuf.

    “Untuk hari ini tim BPKP sudah meminta keterangan dari Kasubag Perencanaan, dan pihak ULP. Jadi semua sudah 13 orang yang dimintai keterangannya,” ujar Kasat Jamari.

    Kondisi bagian lain Rumah Sakit Pratama Boking di Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, diabadikan belum lama ini. Foto:SelatanIndonesia.com/Paul Papa Resi

    Selain meminta keterangan para saksi, tim BPKP juga meneliti dokumen proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Boking, memeriksa kondisi fisik rumah sakit yang dibangun di Boking Kecamatan Boking Kabupaten TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total dana 17 Miliar.

    Dikatakan Jasat Jemari, setelah pemeriksaan, tim BPKP akan menghitung jumlah kerugian negara untuk kemudian diserahkan ke penyidik Polres TTS untuk diproses lebih lanjut.**Paul Papa Resi

  • Walikota Jeriko Langsung Bedah Rumah Janda Siti

    Walikota Jeriko Langsung Bedah Rumah Janda Siti

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Tanpa menunggu lama, setelah mendapatkan instruksi langsung dari Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang langsung turun ke lokasi rumah milik nenek Siti Abdulah dan Kakek Benyamin Yasin, Kamis (27/2/2020) pagi. Kedatangan tim dari dinas PUPR untuk melakukan pengukuran kedua rumah yang akan dibedah.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima SelatanIndonesia.com dari Ketua Karang Taruna Kelurahan Penfui Jefry Tapobali disebutkan, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Serila Metodia Saliman, mengatakan kedatangan tim tekhnis dari dinas PUPR untuk melakukan pengukuran kedua rumah yang akan dibedah.

    “Setelah mendapatkan instruksi dari Wali Kota Kupang yang kemarin (26/2/20) datang melihat kondisi kedua rumah ini, kami dinas PUPR langsung datang ke lokasi melakukan pengukuran untuk digambar dan segera dikerjakan oleh bagian tehknik,” kata Serila.

    Ditanya tentang ukuran yang akan dipakai, kata Serila, akan mengikuti ukuran rumah lama yang telah ada. “Kami akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran rumah yang ada,” katanya.

    Material batako yang diturunkan di rumah milik nenek Siti Abdulah di Keluarahan Penfui Kota Kupang, Kamis (27/2/2020) Foto: Dokumen Jefry Tapobali.

    Terkait target waktu 3 minggu yang diberikan, menurut Serila, pihak dinas PUPR menyanggupi apa yang diinstruksikan. “Ya kami bisa lalukan itu. Sebentar langsung eksen, dengan penurunan bahan material,” tegas Serila.

    Nenek Siti Abdulah yang ditemui di rumahnya mengaku bahagia karena pihak dinas PUPR sudah turun dan melakukan pengukuran. “Alhamdulilah, kami senang,” katanya singkat.

    Sementara Fatima Abdulah putri nenek Siti  Abdulah mengatakan untuk sementara ia bersama mama dan adiknya akan menumpang di rumah milik keluarga. Terpantau, saat ini material berupa pasir dan batako sudah diturunkan di dua lokasi rumah yang akan dibedah.

    Diberitakan sebelumnya, pada moment hari valenite, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengunjungi  rumah nenek Siti Abdulah di Kelurahan Penfui untuk sekedar berbagi kasih. Tanda kasih berupa sembako dan uang tunai yang diperoleh dari hasil patungan para jurnalis itu diserahkan kepada nenek Siti Abdulah. Walikota Kupang Jefri Riwu Kore sempat mengunjungi rumah nenek Siti dan memerintahkan Dinas PUPR Kota Kupang untuk segera memasukan nama nenek Siti untuk mendapatkan program bedah rumah. ***Laurens Leba Tukan

  • Julie Laiskodat Dilantik Jadi Anggota DPR

    Julie Laiskodat Dilantik Jadi Anggota DPR

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pasca penetapan Jhony G. Plate menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam jajaran kabinet Presiden Jokowi-Maaruf Amin, posisi kursi anggota Fraksi Nasdem di DPR RI menjadi lowong.

    Sesuai regulasi yang berlaku, posisi anggota Fraksi yang lowong itu harus diisi oleh calon anggota legislatif peraih suara terbanyak kedua. Dan, untuk mengisi kekosongan kursi anggota Fraksi Nasdem di DPR RI dari daerah pemilihan NTT I yang meliputi daratan Flores, Lembata dan Alor adalah Ny. Julie Sutrisno Laiskodat.

    Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi NTT Aleksander Take Ofong yang dihubungi SelatanIndonesia.com, Kamis (27/2/2020) membenarkan acara pelantikan anggota antar waktu DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem. “Benar, hari ini dilantik dan jika tidak berubah maka posisi yang disiapkan untuk Ibu Julie Sutrisno Laiskodat adalah di Komisi IV,” ujar Aleks Ofong.

    Anggota antar waktu DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat ketika dilantik di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (27/2/2020). Foto:Dokumen DPW Nasdem NTT

    Ia mengharapkan agar Julie Sutrisno Laiskodat bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memperjuangkan dan memastikan agar kepentingan rakyat NTT, khususnya rakyat di daerah pemilihannya difasilitasi dan  terakomodir dalam  pelbagai kebijakan, program, dan kegiatan.

    “Kehadiran Ibu Julie di DPR RI bermanfaat dan  dapat membantu NTT bangkit menuju sejahtera,” ujar anggota DPRD NTT dua periode ini. ***Laurens Leba Tukan

  • Ratu Wulla Perjuangkan Perawat Honor di Senayan

    Ratu Wulla Perjuangkan Perawat Honor di Senayan

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem  Ratu Ng. B. Wulla, ST terus memperjuangkan nasib para perawat honor se Indonesia yang diaspirasikan oleh Pengurus Nasional Gerakan Perawat Honor Indonesia.

    Politisi Sumba yang terpilih dari Dapil NTT II ini bertekad terus mendorong dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari Pengurus Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) dan Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

    Ratu Wulla mengatakan itu ketika Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  Komisi IX DPR RI bersama Pengurus Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI)  dan Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Ruang Sidang Komisi IX DPR RI, Rabu (26/2/2020). RDPU itu beragendakan, audiensi membahas permasalahan status kepegawaian perawat honor Indonesia dan audiensi terkait laporan gugatan pelaksanaan uji kompetensi Ahli Kesehatan Masyarakat.

    “Tentunya, sebagai anggota DPR RI Komisi IX kami mempunyai semangat yang sama, untuk mendorong dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari Pengurus Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia  dan Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sehingga upaya peningkatan kesehatan masyarakat bisa tercapai. Tidak saja infrastuktur, tetapi tenaga kesehatannya juga harus ditingkatkan sehingga benar-benar upaya preventif bisa dilakukan dengan baik,” sebut Ratu Wulla.

    Kepada Ikatan Asosiasi baik Perawat Honir Indonesia maupun Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Ratu Wulla mengingatkan, agar menggerakan seluruh struktur di seluruh provinsi dan kabupaten sehingga memiliki data yang cukup. “Ketika nanti Komisi IX DPR RI mendorong kebijakan dan kebijakan itu tercapai maka, kita punya data pembanding yang akuntable,” sebutnya.

    Menurut Ratu Wulla, di tingkat pemerintah daerah tentu banyak aspek yang patut diwaspadai karena ada muatan politik yang terselip sehingga dapat mengorbankan tenaga honor di daerah. Itu pasalnya, sangat penting dibutuhkan data yang akurat sehingga bisa terkontrol dengan baik oleh Pemerintah Pusat dan juga lembaga DPR.

    Dalam RDPU tersebut, selain Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari GNPHI dan IAKMI tetapi, Komisi IX DPR RI juga akan menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan Kementrian Kesehatan RI, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kementrian Dalam Negeri RI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia (ADEKSI/ADKASI) untuk mencarikan solusi permasalahan tenaga perawat honor.

    “Komisi IX DPR RI juga akan melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementrian Kesehatan RI terkait penguatan promotif dan preventif termasuk tenaga kesehatan Masyarakat serta organisasi profesinya,” pungkas ratu Wulla. *) Erlu

    Editor: Laures Leba Tukan

  • Sumba Tengah Menuju Produsen Daging untuk Indonesia

    Sumba Tengah Menuju Produsen Daging untuk Indonesia

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Kabupaten Sumba Tengah yang kini dipimpin Bupati Paulus S.K. Limu bakal menjadi pemasok kebutuhan daging sapi untuk Indonesia. Pasalnya, permintaan kebutuhan daging sapi untuk konsumsi oleh masyarakat kian meningkat.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima SelatanIndonesia.com di Kupang dari Humas Pemda Sumba Tengah disebutkan, saban tahun, masyarakat Indonesia membutuhkan sekitar 350.000 hingga 400.000 ton daging sapi. Jika dikonversikan, jumlah tersebut setara dengan 1,7 – 2 juta ekor sapi potong setiap tahun.

    Hal itu disampaikan Investor Bussines Plan Rudy Samapati dalam paparannya dihadapan Bupati Sumba Tengah Paul S.K. Limu dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah, Ainy Umbu Sulung, S.Pt beserta jajarannya di Rumah Jabatan Bupati Sumba Tengah, Rabu (26/2/2020).

    Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S. K. Limu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah, Ainy Umbu Sulung, S.Pt beserta jajarannya ketika menerima Investor Bussines Plan Rudy Samapati di Rumah Jabatan Bupati Sumba Tengah, Rabu (26/2/2020). Foto: Kabag Humas Kabupaten Sumba Tengah for SelatanIndonesia.com

    Menurut Rudi, Sumba Tengah sangat berpotensi dan diharapkan menjadi produsen daging sapi untuk Indonesia. Dikatakannya, kebutuhan masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging sapi adalah 2,7 kg/hari/tahun. “Jumlah ini akan terus meningkat kedepan tidak saja dalam negeri saja, tetapi bisa sampai  keluar negeri. Saat ini kebutuhan daging sapi untuk Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah minimal 500 kg/hari,” katanya.

    Rudi menambahkan, visi kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daging ternak sapi sehingga Kabupaten Sumba Tengah dapat menjadi sentra produksi daging sapi pada tahun 2030 mendatang. Ia melihat beberapa lahan di Sumba Tengah yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sehingga dia bertekad untuk menawarkan kerjasama dengan Pemda melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar kegiatan ini bisa terlaksana.

    Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S. K. Limu saat itu langsung merespons rencana besar itu. “Prinsipnya, saya sangat setuju dan mendukung ini, segera berdiskusi dan buatkan konsep yang baik dan tepat karena dirasa sangat cocok. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen, kerja keras dan fokus serta rendah hati, ini yang menjadi hal utama untuk melakukan pekerjaan dengan baik,” ujar Bupati Paulus.

    Mantan Kepala Inspektorat Provinsi NTT ini meminta agar segera dilakukan survey dan pemantauan  pada wilayah di Kecamatan Mamboro dan Kecamatan Umbu Ratu Nggay yang masih mempunyai lahan untuk dikembangkan.  “Buat perencanaan dan sistemnya lalu diuji coba, tetapi yang paling penting ada air dan lahan yang luas untuk dikerjakan, seperti contoh di desa Maradesa Selatan ada embung yang airnya tidak pernah kering dan topografi wilayahnya juga sangat bagus dan menjanjikan untuk dikembangkan. Juga di desa-desa lain yang punya potensi air dan lahan yang memungkinkan silahkan disurvey dan dipantau jika dirasa cocok,” ujarnya.

    Investor Bussines Plan Rudy Samapati ketika menjelaskan progress pengembangan Peternakan di hadapan Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S. K. Limu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah, Ainy Umbu Sulung, S.Pt beserta jajarannya di Rumah Jabatan Bupati Sumba Tengah, Rabu (26/2/2020). Foto: Kabag Humas Kabupaten Sumba Tengah for SelatanIndonesia.com

    Terkait anggaran, Bupati Paulus mengatakan, jika anggaran masih kurang akan dicarikan solusi bisa lewat APBD atau APBN, dan bahkan bisa juga lewat Kementerian terkait atau sumber-sumber lainnya yang bisa membantu untuk kegiatan dimaksud.

    Bupati Paulus mengharapkan, melalui kegiatan itu sektor riil masyarakat dapat berjalan di lokasi tersebut, sehingga geliat pergerakan ekonomi masyarakat akan timbul untuk menolong mereka dari kemiskinan.

    Itu pasalnya, kata dia, untuk mendukung kegiatan ini tidak hanya sektor peternakan saja, tetapi didalamnya ada sektor pertanian dan sektor pariwisata yang ikut terlibat.*)Humas Sumba Tengah

    Editor: Laurens Leba Tukan