G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

Walikota Jeriko dan Tekad Menuju WTP di 2020

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Walikota Kupang Jefry Riwu Kore bertekad agar Kota Kupang dibawa kepemimpinannya bersama Hermanus Man selalu tertib dalam pengelolaan setiap anggaran dan aset. Tekad itu bertujuan agar para akhir tahun 2020 ini, Kota Kupang bisa mendapatkan predikat pengelolaan anggaran dan aset berstatus Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Itu pasalnya, pada, Jumat 928/2/2020) bertempat di Aula Garuda, Kantor Walikota Kupang digelar rapat koordinasi sekaligus pencanangan gerakan ”Ayo Kitong WTP 2020”. Rakor tersebut dihadiri oleh tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Wali Kota Hermanus Man, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang.

Walikota Kupang Jefry Riwu Kore ketika rakor sekaligus pencanangan gerakan ”Ayo Kitong WTP 2020”.

Wali Kota Jefry saat itu mengatakan, pencanangan gerakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah itu ditujukan sebagai target khusus Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan setiap anggaran dan aset di Kota Kupang. “2020 adalah tahun ketiga kita dalam penataan kinerja pemerintahan, dan pada tahun kedua, kita mengelola keuangan kita secara baik, namun rakor ini sangat strategis karena untuk memastikan kita bekerja sungguh-sungguh agar mencapai predikat WTP di tahun 2020 ini,” katanya.

Walikota Jefry meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap pelaporan, dengan tetap melakukan pengecekan kembali data yang valid dari awal secara akuntabel dan terinci. “Ini wajib dilakukan utuk menuntaskan persoalan laporan keungan dan aset yang belum terselesaikan sampai saat ini,” sebutnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengakui, masalah asset di Kota Kupang hingga saat ini sulit sekali untuk dilakukan pendataan, namun ia mendesak para Pimpinan OPD untuk terus serius untuk menuntaskan pendataan asset. “Banyak aset yang rusak, yang tidak ada, dan tidak dicatat, karena saya tau persis aset kita itu nggak benar, kemudian investasi permanen juga bermasalah,” katanya.

Walikota Jefry mengatakan, meski pelaksanaan pengeloaan anggaran dan asset untuk mencapai laporan kinerja berpredikat WTP sangat sulit namun sudah harus dilakukan. “Dengan pencanangan hari ini harus dijadikan sebagai semangat dan harapan baru dalam mewujudkan pengeloaan yang terkontrol, transparan dan tepat guna,” katanya.

Walikota Kupang Jefry Riwu Kore ketika rakor sekaligus pencanangan gerakan ”Ayo Kitong WTP 2020”.

Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man saat itu mengatakan, terkait dengan pelaksanaan kerja pemerintah yang berkompeten, dirinya meminta kepada para pejabat OPD yang pernah terlibat dalam permasalahan laporan di tahun 2017 dan 2018 agar perlu membuat perjanjian kinerja. “Isi substansinya adalah berkaitan dengan temuan-temuan dari BPK, sejauh mana saudara kerjakan, sehingga tidak ada janji-janji yang tidak dituntaskan. Nanti dari Bagian Organisasi yang membuat peraturan kerjanya sesuai subtansi dari tim yang akan dibentuk dari BPK dan Inspektorat, sehingga jelas isinya terutama pada temuan 2017 dan 2018,” katanya.

Pada kesempatan itu dilakukan penyematan pin “Ayo Kitong WTP 2020” yang dikenakan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintahan Kota Kupang. Pemasangan Pin ini dimaksudkan sebagai bukti pengikraran kinerja dari Pemerintah Kota Kupang yang bermaksud mewujudkan pemerintahan yang pro terhadap rakyat. (*/sipers humas)

Editor: Laurens Leba Tukan

Februari 28, 2020
AMPI NTT Solid Dukung Lakalena

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi NTT pada Jumat (28/2/2020) menggelar rapat pleno. Bertempat di ruang rapat DPD Golkar NTT, rapat yang dipimpin oleh Ketua DPD AMPI NTT Maksimus Adipati Pari dihadiri seluruh pengurus pleno DPD AMPI NTT didampingi Sekretaris Mira Pellu.

Ketua DPD AMPI NTT Maksimus Adipati Pari kepada SelatanIndonesia.com usai rapat menyebutkan, rapat pleno telah memutuskan untuk mendukung Ketua Dewan Pembina DPD AMPI NTT Emanuel Melkiades Lakalena sebagai Ketua DPD I Golkar NTT lima tahun mendatang. “Kami memberikan dukungan penuh kepada Pak Melky Lakalena untuk kembali memimpin Golkar NTT karena menurut kami, beliau punya perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap generasi muda dan kaum milenial di NTT,” katanya.

Anggota DPRD NTT dua periode ini menambahkan, Melky Lakalena yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR punya kapasitas yang mumpuni untuk berbuat banyak hal demi kemajuan NTT. “AMPI NTT sudah bulat memberikan dukungan kepada Pak Melky Lakalena untuk kembali menjadi Ketua DPD I Golkar NTT,” sebut Maksi.

Politisi asal Manggarai Barat ini menambahkan, usai Musda Golkar NTT, DPD AMPI NTT akan fokus melakukan konsolidasi organisasi di seluruh Kabupaten dan Kota se NTT. “Sejak kita dilantik tahun 2018, AMPI NTT baru bisa melaksanakan kegiatan – kegiatan secara internal, karena dihadapkan dengan berbagai agenda Golkar dan kegiatan lain yang melibatkan pengurus AMPI NTT seperti pemilihan Gubernur, Pileg dan Pilpres,” kata Maksi.

Sekretaris DPD AMPI NTT Mira Pellu menambahkan, pengurus DPD AMPI NTT saat ini banyak yang sudah kembali dan menetap di daerah sehingga mempermudah konsolidasi di tingkat Kabupaten dan Kota. ”Tinggal kita berkoordinasi dengan para Ketua DPD II Golkar Kabuaten dan Kota untuk bersama melakukan konsolidasi organisasi AMPI di tingkat Kabupaten. Juga, kita terus mengajak kaum muda untuk bergabung di AMPI NTT sekaligus mereposisi kepengurusan yang ada, dan terus menjadikan AMPI sebagai lading persemaian kader Golkar,” ujarnya.*Peppy

Editor: Laurens Leba Tukan

Februari 28, 2020
Kades Taebone di TTS Diduga Selewengkan Dana Desa

TTS,SELATANINDONESIA.COM – Kepala Desa Taebone, Anderias Atiupbesi di Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan diduga menyelewengkan dana desa. Warga setempat sudah melaporkan dugaan penyelewengan dana itu ke tujuh instansi tetapi tidak pernah ditanggapi.

Laporan pertangungjawaban penggunaan keuangan (Surat Pertanggung Jawaban -SPJ) Dana Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019, diduga fiktif. Pasalnya ada sejumlah pekerjaan fisik untuk tiga tahun tersebut sama sekali belum diselesaikan. Nyatanya SPJ yang menjadi dasar pencairan dana desa tahun berikutnya sama sekali tidak ada kendala.

Hal tersebut diungkapkan sejumlah warga desa Taebone kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (28/2/2020) di Nifubesa RT03/RW03 Dusun A Desa Taebone. Menurut Yeskiel Tlaan (Kaur Administrasi), Hendrik Soinbala (Ketua RW01) Kornelis Tlaan (tokoh adat) Bernadus Betty (Ketua LPM), Hesron Tlaan (Kaur Pemerintahan) Oktovianus Bansae (Ketua RT02), Giasan Soinbala (Wakil Ketua BPD) dan Yunus Soinbala (tokoh adat), Kepala Desa Taebone Anderias Atiupbesi yang mengelola sendiri dana desa Taebone untuk 3 tahun anggaran (2017, 2018 dan 2019). Aparat desa dan TPBJ sama sekali tidak dilibatkan.

“Saya selaku ketua TPK kala itu (sekarang TPBJ) tidak pernah terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa untuk tiga tahun anggaran tersebut, karena kepala desa yang menjadi Ketua TPK. Tapi anehnya SPJ nya tidak ada kendala, sementara ada sejumlah pekerjaan fisik yang hingga hari ini belum selesai dikerjakan,” ungkap Hesron Tlaan bersama warga lainnya yang hadir.

Diuraikan, ada sejumlah item pekerjaan untuk tiga tahun anggaran yang belum selesai dikerjakan yakni proyek perpipaan tahun 2017 tidak bisa dialiri air sehingga warga tidak menikmati air minum. Pengadaan 3 unit motor pengisap air tidak diadakan, pekerjaan bak penampung air belum dikerjakan, pengadaan 2 buah hand tractor yang dianggarkan tahun 2018 baru diadakan pada tahun 2019. Pekerjaan pintu gerbang kantor desa (2018) sama sekali belum dikerjakan bahkan sejak dilantik 3 tahun lalu kepala desa tidak pernah berkantor di kantor desa tapi menggunakan rumah milik bendahara desa untuk dijadikan kantor desa.

Selain itu, pekerjaan tiga unit embung mini di tahun 2018 tidak bermanfaat bagi warga desa Taebone. Kawat berduri yang dijadikan pagar kebun kolektif belum terpasang. Anggaran Bumdes 2017-2018 tidak ada buktinya.
Parahnya lagi tunjangan bagi perangkat desa, RT, RW, Kepala Dusun, kader Posyandu dan bidan desa untuk tahun 2019 belum dibayarkan. “Sejumlah persoalan pengelolaan dana desa yang kami sampaikan diatas adalah benar adanya. Kami tidak pernah menandatangani SPJ untuk item-item pengeluaran selain tunjuangan yang menjadi hak kami. Tapi untuk tahun 2019 masih tersisa 6 bulan yang belum dibayarkan,” tambah mereka.

Dijelaskan, persoalan tersebut sudah dilaporkan langsung kepada Bupati TTS Epy Tahun tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. “Kami sudah laporkan secara lisan kepada bapa Bupati tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,”kata tokoh adat Yunus Soinbala. Bukan hanya kepada Bupati, pengaduan tertulis juga diberikan kepada Kejari TTS, Kapolres TTS, DPRD TTS, Inspektorat TTS, Polsek Amanuban Timur dan camat Fatukopa, tapi hasilnya hingga hari ini belum ada tindak lanjutnya. “Kami juga sudah bawa laporan kami secara tertulis kepada Kejari TTS, Kapolres TTS, DPRD TTS, Inspektorat TTS, Polsek Amanuban Timur, camat Fatukopa, semuanya ada tanda terima, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” aku Bernadus Betty.

Warga Taebone tersebut berharap agar para pihak yang telah menerima laporan atau pengaduan mereka segera menindaklanjutinya. “Kami minta agar bapa-bapa yang punya kewenangan segera menindaklanjuti laporan kami. Dan kami juga minta agar Kades Taebone segera dinonaktifkan,” pinta mereka. Hingga berita ini ditayang, Kades Taebone belum mersepons SelatanIndonesia.com yang berulangkai menghubunginya. **Paul Papa Resi

Februari 28, 2020
Agresif dan Merangkul Semua Generasi, Golkar Kota Kupang Dukung Lakalena

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Dinilai punya semangat yang agresif dan mampu merangkul semua generasi dijajaran Golkar Provinsi NTT, DPD II Partai Golkar Kota Kupang menyatakan solid mendukung Emanuel Melkiades Lakalena untuk kembali memimpin DPD Golkar Provinsi NTT lima tahun mendatang.

Ketua DPD II Golkar Kota Kupang Drs. Jonas Salean, M.Si kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (28/2/2020) mengatakan, jajaran DPD II Golkar Kota Kupang telah menggelar rapat pleno dua pekan lalu untuk memberikan dukungan kepada Melky Lakalena. “Alasan kami mendukung Pak Melky karena beliau masih muda dan sangat agresif-progresif dan bisa merangkul semua generasi untuk barsatu menjadi kekuatan besar untuk menjadikan Golkar sebagai partai yang dicintai masyarakat,” ujar mantan Walikota Kupang ini.

Selain itu, Lakalena yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menurut Jonas Salean menjadi nilai tambah bagi Golkar NTT karena posisi di DPR RI bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat NTT.

Jonas yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT ini berharap agar dibawa kepemimpinan Melky Lakalena lima tahun mendatang, partai Golkar NTT dapat menambah perolehan kursi baik di DPRD Kabupaten dan Kota serta DPRD Provinsi NTT.

Untuk diketahui, DPD Partai Golkar Provinsi NTT bakal menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih pengurus baru. Sesuai jadwal, Musda tersebut bakal digelar pada tanggal 2-3 Maret 2020 di Kupang.

Diberitakan sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Muhammadya Kupang DR. Ahmad Atang menyebutkan, tanpa mengintervensi kepentingan politik Golkar, figur seperti Melky Lakalena masih dibutuhkan oleh Golkar NTT saat ini. Selama lima tahun, duet Melky dan Inhce Sayuna berhasil memimpin partai Golkar,” ujar Mad Atang.

Menurut Mad Atang, figur lain seperti Yosep Nai Soi, Jery Manafe, H. Muhammad Ansor dan H. Anwar Pua Geno merupakan kader potensial yang dimiliki Golkar NTT saat ini. Namun bagi Mad Atang, posisi Melky masih menguntungkan Golkar karena sebagai anggota DPR RI, Melky mampu membangun komunikasi politik lintas generasi dan lintas vertikal maupun horizontal. ***Laurens Leba Tukan

Februari 28, 2020
Julie Laiskodat Dilantik, Aktivis Perempuan Beri Apresiasi Partai Nasdem

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Partai Nasdem Provinsi NTT diberi apresiasi oleh tokoh dan aktivitas perempuan di Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, setelah Julie Sutrisno Laiskodat dilantik menjadi anggota DPR RI antar waktu menggantikan Jhony Plate yang diangkat menjadi Menkominfo, Partai Nasdem menambah satu lagi tokoh perempuan NTT untuk duduk di Senayan. Sebelumnya, pada hasil Pemilu Legislatif 2019 silam, Partai Nasdem NTT berhasil mengirim dua perempuan hebat NTT menjadi wakil di DPR RI, yaitu Kristiana Muki dan Ratu Wula Tallu.

Atas prestasi itu, aktivis perempuan NTT Veronka Ata dan Balkis Soraya Tanof memberikan apresiassi kepada partai yang mengusung restorasi itu. Veronika Ata mengatakan, partai Nasdem telah membuktikan keberpihakan dan dukungan penuh kepada perempuan dari NTT menjadi wakil di Senayan. “Ini bukti bahwa Partai Nasdem mendukung penuh perempuan untuk meraih kursi di DPR RI dan tidak sekedar pemenuhan kuota,” ujar Tori Ata, sapaan Veronika Ata kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (28/2/2020).

Konsultan gender provinsi NTT ini mengaku sangat senang dan bangga atas dilantiknya Julie Sutrisno Laiskodat sebagai seorang srikandi yang mewakili NTT. “Berdasarkan pengalaman, tidak mudah untuk seorang perempuan bisa menembus hingga Senayan. Karena itu kami mengapresiasi dan mendukung ibu Julie atas kesempatan dan posisi strategis ini,” katanya.

Tori Ata mengatakan, dilantiknya Julie Sutrisno Laiskodat merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. ‘Harapan kami agar bisa membawa aspirasi rakyat NTT terutama memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak. Semoga dapat menjalankan fungsi Legislatif secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat NTT umumnya dan merespon kebutuhan dan kepentingan masyarakat kecil yang di dalamnya ada perempuan dan anak yang sering terabaikan,” sebutnya.

Apresiasi juga datang dari pegiat aktivis humanis Dra. Hj. Balkis Soraya Tanof, MHum. Balkis menyebutkan, sebagai akademisi dan aktivis Perempuan NTT turut bangga dan memberikan apresiasi kepada Julie Laiskodat yang telah mengisi qouta perempuan asal NTT pada level nasional, sebagai anggota DPR RI untuk Dapil NTT I.

Menurut Balkis, dalam perspektif sosiologi gender, partisipasi perempuan diranah politik dalam kultur dominan patriarkhat yang dianut masyarakat NTT secara subyektif “Affirmatif action 30% Kuota Perempuan” telah memberikan peluang keterwakilan perempuan dalam politik sekaligus merubah status perempuan di NTT bukan lagi tersubordinat dan termarginalisasi secara politis.

“Secara obyektif, terjadi perubahan pergeseran cara pandang masyarakat NTT tentang status dan posisi perempuan dalam dunia politik menjadi setara gender, dengan menjadi pemilih rasional dengan megutamakan pilihan politik berdasarkan kapasitas dan kualitas perempuan yang sensualitas secara intelektual, politik dan modal sosial mau membawa perubahan bagi masyarakat NTT. Terutama bagi program-program pemberdayaan perempuan, dan Ibu Julie layak untuk mewakili aspirasi masyarakat NTT pada level DPR RI,” sebutnya.

Sekretaris Prodi Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang ini menambahkan, sesuai dengan asas perjuangan politik partai Nasdem yaitu Restorasi atau Perubahan, Nasdem berhasil mengantar tiga srikandinya asal NTT memenuhi kouta 100% di DPR RI. “Artinya dalam fungsi rekruitmen dan pengkaderan dengan sistem ziper mengajukan caleg perempuan dari aspek SDM, memiliki insting politik mendorong perempuan yang berkualitas secara konsep serta memiliki akses baik dari faktor modal politik, sosial dan ekonomi. Bukan hanya karena jabatan suami, tetapi berjuang dengan kapasitas dan kualitas diri untuk mendapat kepercayaan masyarakat NTT berkompetisi dengan kandidat laki-laki baik secara internal partai dan eksternal parpol terbukti unggul dengan perolehan suara terbanyak,” katanya. Nasdem, kata dia telah mengimplementasi “Restorasi” keterwakilan politik perempuan pada level pengambilan keputusan di DPR RI.

Balkis mengatakan, sebagai pengusaha dan isteri Gubernur NTT yang menjalankan peran gender sebagai ketua TP PKK dan Dekranasda di NTT yaitu menggerakan pemberdayaan perempuan dimulai dari akar rumput dengan ide inovatif Program Desa/Kelurahan Model untuk mencegah stunting di NTT, dan sebagai Ketua Dekranasda, “Memasyarakatkan Tenun untuk bernilai ekonomi bagi para pengrajin tenun di NTT, posisi JIle Laiskodat sebagai legislator Senayan, merupakan modal awal untuk memperjuangkan ide-ide inovatif di Komisi IV yang bermitra dengan Kementrian Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, dengan fungsi Legislasi dan Anggaran bisa memperjuangkan “Kucuran APBN untuk memajukan pertanian di NTT yang berwajah kemiskinan perempuan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat peningkatan skill dan SDM melalui edukasi dan pelatihan berbasis pertanian kelor, sorgum dan sebagainya untuk mengentaskan masalah kemiskinan, stunting, human traficking dan tenun ikat sebagai sumber penghasilan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, kata Balkis, juga perjuanganya di Kementrian Pariwisata, dan Kementrian Kelautan untuk membangun tol laut demi membuka akses transportasi laut untuk destinasi pariwisata unggulan NTT, yang berdaya ekonomi, melalui ekowisata agar dapat mewujudkan mimpi pemimpin NTT, untuk bangkit dan mensejahterakan masyarakat dengan status dan peran di DPR RI menjalankan amanah rakyat NTT dengan trilogy fungsi yang dimiliki.***Laurens Leba Tukan

Februari 28, 2020
Rutan dan Lapas di TTS Utamakan Kemanusiaan untuk Warga Binaan

TTS,SELATANINDONESIA.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham) menerapkan lima belas point pola pembinaan warga binaannya di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia.

Lima belas point yang diterapkan baik di Lapas maupun Rutan diseluruh Indonesia merupakan penerapan pola pembinaan yang lebih mengutamakan faktor kemanusiaan dalam konteks Hak Asasi Manusia.

“Dalam penerapan pola pembinaan di Lapas maupun di Rutan kita lebih mengutamakan faktor kemanusiaan, karena yang kita bina adalah manusia. Intinya kita memanusiakan manusia,” kata Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe Lukas Frans dalam acara Media Gathering dengan tema umum Kolaborasi Dukung Resoluso Pemasyarakatan Tahun 2020 yang digelar di Rutan Soe, Kamis (27/2/2020).

Acara Media Ghatering dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri TTS I Wayan Yasa, SH.MH, Kapolres TTS AKBP Aria Sandy, SIK, Kasie Pidum Kejari TTS Santy Efrain,SH, Posbakumadin TTS Niks Toislaka, SH para awak media dan petugas Rutan Soe. Dalam diskusi yang dipandu langsung oleh Kepala Rutan Soe tersebut, peserta lebih menyoroti soal adanya keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada warga binaan dengan memberikan pelayanan seperti warga binaan tidak sedang berada didal Rutan atau Lapas. Terutama negara maupun petugas Rutan atau Lapas harus mengutamakan HAM dari para warga binaan.

“Dulu orang memandang Rutan atau Lapas sangat menyeramkan, banyak pola pembinaan yang keras dan kasar, seolah-olah warga binaan punya hak dicabut, tetapi pada masa sekarang ini kita lebih pada memanusiakan manusia yang ada dalam Lapas atau Rutan. Semua kebutuhan warga binaan disiapkan. Di Indonesia hanya ada 2 jabatan yang paling istimewa, yakni jabatan presiden dan narapidana. Kemana saja selalu dikawal, tidur dijaga, mandi dikawal, ke kamar mandi juga dikawal, sakit diantar untuk pengobatan, pokoknya negara sudah menjamin kehidupan warga binaan. Yang tidak disediakan hanya kebutuhan biologis saja,” kata Lukas Frans.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Kapolres TTS AKBP Aria Sandy. “Negara lebih memperhatikan hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga binaan. Warga binaan harus diperlakuan sebagai manusia. Karena di dalam rutan atau lapas kita memanusiakan manusia. Sehingga ketika dia kembali ke lingkungannya dia sudah berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya,” ucap Kapolres Aria.

Berikut 15 point Deklarasi resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020, diantaranya, berkomitmen mendorong 681 Satker Pemasyarakatan mendapatkan WBK/WBBM, pemberian remisi 288.530 narapidana, pemberian program integrasi berupa Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas bagi 69.358 narapidana, pemberian rehabilitasi medis dan sosial narapidana pengguna narkotik, pemberian layanan makanan siap saji, pencegahan penyakit menular, peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi, mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan zero overstaying, mewujudkan penyelesaian overcrowding, meningkatkan PNBP sebesar 7 Miliar, pembentukan kelompok peduli pemasyaratan, menyelenggarakan sekolah mandiri, mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan pada 64 Rubasan dan mengantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI. **Paul Papa Resi

Februari 28, 2020