G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

KPRI Usaha Jaya Larantuka Dinyatakan Sehat

LARANTUKA,SELATANINDONESIA.COM – Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Usaha Jaya Larantuka, dinyatakan sehat 80.60% berdasarkan evaluasi Dinas Koperasi dan UKM Flores Timur. Capaian ini berkat kerjasama dari segenap elemen terkait.

KPRI Usaha Jaya yang kini berumur 43 Tahun atau berdiri sejak 1976 adalah koperasi yang menghimpun Pegawai Negeri di Kabupaten Flores Timur. Ada dua usaha yang dijalankan dalam memberi pelayanan anggota yakni Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Pertokoan.

Melalui Koperasi ini, para Pegawai di Kabupaten Flores Timur terkhusunya para guru terbantu baik dari pelayanan modal usaha, biaya pendidikan, barang sembako, perangkat rumah tangga, alat elektronik hingga bahan bangunan. Bunga pinjaman yang kecil yakni 1% yang hampir setara dengan bunga bank, layanan jasa pertokoan yang bisa dibayar secara kredit sangat membantu para anggota. Tahun Buku 2019, KPRI Usaha Jaya Larantuka menggelar RAT pada Senin -Selasa (24-25/2/2020) bertempat di Aula Saron Larantuka.

Gregorius Talu Werang, Ketua KPRI Usaha Jaya Larantuka dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa RAT adalah forum yang mutlak dilaksanakan pada ujung usaha satu tahun buku. Pada forum RAT menjadi ruang evalusi, refleksi dan membangun mimpi ke depan. “RAT adalah forum tertiggi dalam koperasi untuk memutuskan segala hal yang berkaitan dengan koperasi. Forum RAT mutlak dilaksanakan sebagai momentum untuk mengevaluasi Laporan Pertangungjawaban Pengurus Tahun Buku 2019 dan merancang Program Kerja Tahun Buku 2020,” kata Goris.

Penerima SHU terbear ketika mendapatkan bingkisan dari Wakil Bupati Flores Timur Agus Payong Boli, SH. Foto:SelatanIndonesia.com/Ikzm

Wakil Bupati Agustinus Payong Boli, dalam sambutan membuka kegiatan memberikan apresiasi kepada keluarga besar KPRI Usaha Jaya yang konsisten menyelenggarakan RAT tepat pada waktunya. Menurut Wakil Bupati, salah satu indikator mengukur kesehatan sebuah koperasi adalah RAT terlaksana tepat pada waktunya. “Apresiasi untuk KPRI Usaha Jaya yang tetap konsisten menyelenggarakan RAT tepat pada waktunya. Ini menandakan bahwa Koperasi Usaha Jaya adalah sebuah lembaga koperasi yang sehat. Pertahankan ini dan kembangankan program -program yang berpihak pada pelayanan untuk kesejahteraan para anggota,”kata Wabup Agus Boli .

Dia mendorong KPRI Usaha Jaya untuk memberikan modal bagi anggota untuk berwirausaha. “Saya mengharapkan sekaligus mendorong KPRI Usaha Jaya untuk memberikan modal kepada anggota untuk membuka usaha. Tidak sekedar meminjam semata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus ada perputaran uang dan ada keuntungan yang diperoleh. Banyak usaha yang bisa dikembangkan. Tidak harus membutuhkan lahan yang luas. Digerakkan mulai dari halaman rumah juga bisa. Pelihara ternak, membuka kios adalah beberapa alternatif usaha yang menjanjikan,”kata Wabup.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Flotim, Kadis PKO Flotim selaku Penasihat, Kadis Koperasi dan UKM Flotim, Ketua Dekopinda, Pengurus dan Pengawas KPRI Usaha Jaya, Koordinator Wilayah KPRI Usaha Jaya, Manager dan Karyawan serta pesera RAT.

Tahun Buku 2019, jumlah SHU diterima anggota tertinggi pertama kedua dan ketiga diantaranya, Rita Ernawati Silalahi (Korwil Larantuka ), Rp. 9.095.000, Andreas Laga (Korwil Lite) Rp. 8. 903.000 dan Petrus Pati Hokeng (Tanjung Bunga), Rp. 6.932.500. Selain mendapatkan SHU, lembaga memberikan hadiah tambahan berupa perabot rumah tangga, dan sembako.**Ikzm

Editor: Laurens Leba Tukan

Februari 26, 2020
42 Warga Perambah Hutan Liar Laob Tunbes Diberi Sanksi

TTS,SELATANINDONESIA.COM – Sebanyak 42 warga perambah hutan Laob Tunbes Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), mendapat sanksi dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Kabupaten TTS.

Sanksi yang diberikan itu berupa menanam kembali hutan di Laob Tunbes dengan tanaman yang bernilai ekonomis seperti jambu mente, asam, kemiri dan jenis tanaman lainnya. Sedangkan bibit atau anakan dari tanaman itu diusahakan sendiri oleh warga perambah hutan yang karena ulahnya telah merusak hutan di lokasi itu.

“Kami sudah beri mereka sanksi dengan mewajibkan mereka untuk menanam kembali hutan sesuai dengan luas lahan yang mereka tebas dengan tanaman yang bernilai ekonomis seperti jambu mente, kemiri, asam dan jenis tanaman lainnya. Untuk bibit atau anakan silakan mereka cari sendiri, ujar kepala UPT KPH TTS Frans Fobia diruang kerjanya Rabu (26/2/2020).

Menurut Fobia, dengan pemberian sanksi terhadap 42 warga tersebut, merupakan bentuk pembinaan terhadap warga agar tidak menebas hutan tanpa ijin. Dengan demikian kasus penebangan liar hutan di Laob Tunbes yang proses penyelidikannya oleh Penyidik internal UPT KPH sejak Desember 2019 silam dihentikan.

Menurut Frans, ijin usaha pemanfaatan (IUP) pemanfaatan dikawasan hutan Laob Tunbes yang diajukan oleh warga desa Loli seluas 200 hektare untuk keperluan pembangunan rumah tinggal dan perkebunan sudah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dengan memberikan ijin seluas 210 hektare namun salinan IUP tersebut belum diterima oleh warga melalui UPT KPH TTS.

“Sesuai informasi IUP pemanfaatan hutan yang diajukan warga desa Loli sesuai informasi yang kami peroleh sudah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Namun salinannya kami belum terima,” pungkas Frans Fobia.**Paul Papa Resi

Februari 26, 2020
Litianak, Wisata Pantai yang Memukau di Rote Barat Laut

ROTENDAO,SELATANINDONESIA.COM – Litianak. Demikian masyarakat desa Holulai Kecamatan Rote Barat Laut menyebutnya sudah sejak lama. Konon, nama Litianak sendiri diambil dari nama pohon tempat menggantung jasad musuh, korban perang pada jaman dahulu. Karena letaknya tak jauh dari pantai, tempat ini kemudian dikenal sebagai pantai Litianak.

Kawasan ini dipenuhi oleh tumbuhan mangrove jenis soniratia. Dengan luasan mencapai 2 hektarE, kawasan ini masuk dalam kawasan yang dilindungi. Selain tumbuhan mangrove, pantai ini memiliki bentangan pasir putih yang panjang. Sehingga perpaduan ini semakin menambah pesona alam yang indah.

Pantai Litianak di desa Holulai Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, diabadikan Minggu (23/2/2020). Foto: SelatanIndonesia.com/Samek

Pantai ‘Litianak’ yang sangat potensial ini, kini mulai dikembangkan menjadi objek wisata pantai. Melalui UPT KPH Provinsi NTT, tahun 2019 lalu, dana Rp. 459 juta dikucurkan dalam APBD 1 untuk penataan wilayah ini.

Hasilnya, telah terbangun 263 meter jembatan (trayek), 3 unit gazebo, 3 unit menara pemantau, 1 unit gapura, 1 unit pos tiketing dan 2 unit toilet umum. Pembangunan objek wisata pantai ini masih terus berlanjut. Mengingat wilayah ini memiliki banyak spot yang belum tersentuh, sehingga UPT KPH telah menetapkan pembangunan lanjutan.

“Konsepnya tetap konservasi. Sehingga tidak merusak habitat alam di sekitarnya. Apalagi ini hutan mangrove yang perlu dijaga kelestariannya. Dan pembangunannya masih dilanjutkan pada awal Maret tahun ini,” kata Nick Laheroi Ndolu Kepala UPT PKH Rote Ndao, kepada media ini di pantai Litianak, Minggu (23/2/2020).

Pembangunan lanjutan yang direncanakan kata Nick adalah, menambah panjang jembatan (trayek), menyiapkan wahana bermain, dan membangunan fasilitas penunjang aktifitas kuliner serta lapak-lapak penjualan bagi pedagang kaki lima. Rencana lanjutan ini kembali dibiayai oleh APBD 1 senilai Rp. 388 juta untuk tahun 2020.

Selain panorama alamnya yang indah, sarana yang terbangun tersebut kini telah dinikmati masyarakat untuk berekreasi. Ramainya pengunjung paling banyak terlihat saat akhir pekan.

Pantai Litianak di desa Holulai Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, diabadikan Minggu (23/2/2020). Foto: SelatanIndonesia.com/Samek

Melani Lesiangi dan Lindra Lesiangi misalnya, kedua pengunjung yang berasal dari desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah ini, mengaku tak heran dengan keramaian di pantai Litianak. Kedua bersaudara yang lebih dari sekali mengunjungi tempat ini mengungkapkan kepadatan pengunjung yang pernah dialaminya. Saking ramainya, mereka juga kesulitan untuk menjangkau tempat dimana mereka ingin berselfi ria.

“Tempat ini sangat ramai. Pernah kami harus desak-desakan untuk sampai di sini hanya untuk berfoto, karena spotnya keren”, kata Melani dibenarkan Lindra. Melani mengaku kagum terhadap keindahan alam yang dititipkan Tuhan di desa Holulai. “Tempat ini sangat keren. Indah, pokoknya wow. Dengan pembangunan seperti ini, menambah kecintaan terhadap kekayaan alam Rote Ndao. Indonesia,” katanya.

Semakin ramainya pantai Litianak yang dikunjungi, berdampak pada peningkatan perekonomian warga sekitar. Pedagang yang secara dadakan berjualan di lokasi itu mengaku ada tambahan penghasilan. “Ya, cuma sekedar kopi dengan cemilan, tetapi cukup memenuhi kebutuhan lainnya. Kedepan pasti lebih dari ini, karena pengunjungnya semakin banyak”, ungkap Eduard Ndolu yang berjualan di lokasi Litianak.

Lokasi Litianak yang terbuka itu, pernah digunakan warga untuk menggelar acara. Beberapa acara yang sudah digelar adalah acara ulang tahun, syukuran dan kegiatan gerejawi.

Terpantau media ini, pengunjung yang memadati tempat itu paling banyak berasal dari luar Kecamatan Rote Barat Laut. Puluhan kendaraan roda empat, bahkan jenis truck pun terparkir di lokasi itu. Belum lagi kendaraan roda dua yang memadati area parkir yang belum ditata. Bahkan, ada pengunjung yang rela membawa peralatan sound systemnya sehingga dentuman musik kian menambah semarak berpiknik di pantai Litianak. *samek

Editor: Laurens Leba Tukan

Februari 26, 2020
Prostitusi Gelap di Lembata Kian Marak, Warga Dihimbau Waspadai HIV

LEMBATA,SELATANINDONESIA.COM – Praktek prostitusi terselubung di Kabupaten Lembata kian marak, bakan dilakukan oleh kalangan pelajar dan kaum milenial. Masyarakat diharapkan untuk waspada dan tetap menghindari perilaku seks yang menyimpang.

Menurut dr. Alma Carvalo, yang kesehariannya bekerja pada RSU Lewoleba bagian VCT (Voluntary Counseling and Testing), praktek haram tersebut diketahui sudah berjalan sejak lama, bahkan diduga kuat hal tersebut terorganisir dengan rapi. Dihubungi SelatanIndonesia.com, Rabu (26/2/2020), dr. Alma mengatakan, ada oknum-oknum tertentu yang berprofesi sebagai ojek online yang bertugas mengantar pesanan ketika ada permintaan dari pelanggan. “Kami melihat ada beberapa titik di dalam kota Lewoleba yang menjadi lokasi transaksi dari kegiatan maksiat tersebut,” katanya.

Fenomena itu memantik para pegiat dan pemerhati masalah sosial kota Lewoleba menggelar diskusi dan sosialisasi tentang bahaya HIV dan AIDS. Salah satu kelompok yang menggelar diskusi itu adalah Perempuan Fenomenal Lembata. Kelompk yang diketuai oleh Nefri Eken itu pada Senin, (25/02/2020) menggelar diskusi dan sosialisasi untuk masyarakat di RW 09, Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan. Terpantau media ini,kegiatan tersebut mendapat respon yang positif dari masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua RW, warga lingkungan sekitar, dr. Alma Carvalo dan teamnya.

Ketua Perempuan Fenomenal Lembata Nefri Eken kepada wartawan mengatakan, sosialisasi yang dilakukan itu bertujuan agar masyarakat sebisa mungkin memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada sesama warga masyarakat lain tentang problem dan bahaya HIV dan AIDS yang sedang menggejala di Lembata.

“Kegiatan yang terjadi di RW 09 Tujuh Maret ini menjadi dasar pijak bagi komunitas kami untuk terus melakukan pengembangan dalam bentuk sosialisasi kepada semua warga di tempat lain di kabupaten Lembata,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan pemerintah daerah melalui Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Lembata untuk lebih giat lagi dalam penanggulangan HIV dan AIDS yang setiap waktu menjadi momok menakutkan bagi seluruh masyarakat Lembata.

Untuk diketahui, data Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dari tahun 2008 hingga 2018 tercatat sebanyak 361 warga yang terinveksi HIV dan AIDS. Dari data tersebut, ada 135 orang dinyatakan meninggal dunia, sebanyak 201 orang masih hidup dan 11 orang dinyatakan telah pindah domisili keluar wilayah Lembata.

Dinas Kesehatan Lembata juga merilis sejak Januari hingga Oktober 2019, tercatat ada 33 kasus baru HIV dan AIDS yang tersebar di 7 kecamatan dari 9 kecamatan yang ada, yakni Kecamatan Nubatukan 21 Kasus, Kecamatan Ile Ape 3 Kasus, Kecamatan Buyasuri 3 Kasus, Kecamatan Lebatukan 2 Kasus, Kecamatan Ile Ape Timur 2 Kasus, Kecamatan Omesuri 1 Kasus dan Kecamatan Nagawutung 1 Kasus.

Dari data tersebut, menunjukkan ODHA di Lembata didominasi Ibu Rumah Tangga (56 orang), disusul Petani (29 orang), Swasta (15 orang), Pekerja Seks Komersial (11 orang), Mahasiswa (6 orang), ASN (6 orang), Tenaga Kontrak/KSO (5 orang), dan Pelajar (3 orang) * Teddi Lagamaking

Editor: Laurens Leba Tukan

Februari 26, 2020
Jelang Musda, Lakalena Masih Menguntungkan Golkar NTT

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – DPD Partai Golkar Provinsi NTT bakal menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih pengurus baru. Sesuai jadwal, Musda tersebut bakal digelar pada tanggal 2-3 Maret 2020 di Kupang.

Sejumlah nama mulai bermunculan selain Ketua DPD Partai Golkar NTT saat ini Emanuel Melkiades Lakalena. Sebut saja ada Josef Nae Soi (Wakil Gubernur NTT), Jerry Manafe (Wakil Bupati Kupang dan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang), Muhammad Ansor (Anggota DPRD NTT dan Ketua Harian DPD Golkar NTT, dan Anwar Pua Geno (Mantan Ketua DPRD NTT dan Wakil Ketua DPD I Golkar NTT) adalah sederet kader potensial yang dimiliki Partai Golkar NTT saat ini.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang DR. Ahamd Atang menyebutkan, Golkar merupakan partai papan atas yang mempunyai banyak kader yang mumpuni.

“Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang sejak Orde Baru hingga saat ini, maka Golkar memiliki mekanisme sirkulasi kepempimpinan internal yang relatif sudah mapan, karena stok kadernya berlapis dan terseleksi. Golkar telah meletakan sistem sehingga siapapun figur yang terpilih dapat dengan mudah mengendalikan organisasi,” sebut Mad Atang yang dihubungi SelatanIndonesia.com, Rabu (26/2/2020).

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang DR. Ahmad Atang

Meski demikian, menurut Mad Atang, kepemimpinan Partai Golkar lima tahun ke depan tentu membutuhkan figur yang mampu membangun negosiasi politik karena dalam perjalanan akan terjadi momentum politik seperti Pilgub NTT 2023 dan Pilpres 2024. Pada titik ini, sebut dia, Golkar membutuhkan figur yang memiliki mobilitas politik yang dinamis.

“Dalam pandangan saya, tanpa mengintervensi kepentingan politik Golkar, figur seperti Melky Lakalena masih dibutuhkan oleh Golkar NTT saat ini. Selama lima tahun, duet Melky dan Inhce Sayuna berhasil memimpin partai Golkar,” ujar Mad Atang.

Pengamat politik asal Kedang ini menambahkan, figur lain seperti Yosep Nai Soi, Jefry Manafe, H. Muhammad Ansor dan H. Anwar Pua Geno merupakan kader potensial yang dimiliki Golkar NTT saat ini. Namun menurut Atang, posisi Melky masih menguntungkan Golkar karena sebagai anggota DPR RI, Melky mampu membangun komunikasi politik lintas generasi dan lintas vertikal maupun horizontal.

“Selama lima tahun memimpin, Golkar tidak terjebak dalam politik pragmatis justru memperkuat posisi Golkar sebagai partai papan atas dalam menjaga dinamika politik lokal maupun nasional. Disini style leadership Melky yang masih mudah dan tegas dalam menegakan marwa partai Golkar baik dalam internal apalagi dengan pihak eksternal,” katanya.

Dia menambahkan, Melky telah mampu meredam konflik internal dengan melakukan reposisi beberapa DPD II tanpa ada gejolak yang berarti. Oleh karena itu, dinamika Golkar hari ini dibawah Melky sebaiknya dilanjutkan. “Tapi semua ini juga tergantung kemauan kader partai Golkar sendiri khususnya para pemegang hak suara di Musda,” pungkasnya.

Mantan Ketua DPRD NTT H. Anwar Pua Geno yang dihubungi terpisah mengaku tidak ingin maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar NTT. “Saya tetap sebagi kader Partai Golkar yang loyal saja terhadap partai tanpa harus memegang jabatan atau posisi puncak di partai. Dan menurut saya, figur muda energik visioner seperti Melki Lakalena layak melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT pada periode kedua,” sebutnya.

Pua Gno mengatakan, selama beliau masih mau memimpin dan DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota mendukung, maka secara etika kita mendukung Ketua Melki Lakalena. “Apalagi dengan posisi beliau sebagai Anggota DPR RI bisa memperkuat posisi dan peran Partai Golkar dalam membangun dan memajukan daerah dan rakyat NTT,” katanya.***Laurens Leba Tukan

Februari 26, 2020
Paul Mella Bakal Diperiksa Auditor BPKP

TTS,SELATANINDONESIA.COM – Bekas Bupati Timor Tengah Selatan dua periode Paul Mella bakal diperiksa oleh tim auditor investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Paul Mella dimintai keterangnnya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama Boking pada tahun 2017 silam.

“Tim auditor dari BPKP akan meminta keterangan mantan Bupati Paul Mella”, ujar Kasat Reskrim Polres TTS IPTU Jamari, SH.MH di ruang kerjanya, Selasa (25/2/2020). Belum dipastikan, kapan waktunya mantan bupati dua periode itu akan memberikan keterangan kepada tim dari BPKP Perwkilan NTT.

Kasat Jamari menjelaskan, lima orang auditor BPKP yang diketuai Harjitho sedang memulai audit investigasi dengan meminta keterangan dari Pengguna Anggaran (PA) mantan Kepala Dinas Kesehatan Hosnia In Rantau, Ketua PPK Barince Yalla, tim asisten gambar Otniel Tahun, cs.

“BPKP akan periksa juga para saksi, pemeriksaan dokumen proyek dan pemeriksaan fisik RS Pratama Boking. Mereka akan lakukan audit investigasi selama 25 hari yang dimulai hari ini Selasa 25 Februari sampai dengan 25 hari ke depan,” pungkas Kasat Jamari.

Mantan Bupati TTS, Paul Mella yang dikonfirmasi sejak sore hingga malam hari tidak merespons wartawan SelatanIndonesia.com, hingga berita ini diturunkan. **Paul Papa Resi

Februari 25, 2020