KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Ketidakjelasan akses bantuan sosial, persoalan pendataan desil kesejahteraan, hingga keterbatasan modal usaha menjadi deretan persoalan yang disampaikan warga Kelurahan Belo, Kota Kupang, kepada anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Mohammad Ansor, dalam kegiatan reses, Rabu (28/10/2026). Warga berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada pendataan, tetapi ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, politisi Partai Golkar yang menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT itu berdialog langsung dengan masyarakat mengenai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Mulai dari kepastian penerima bantuan sosial, akses BPJS Kesehatan, perbaikan jalan lingkungan, hingga dukungan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berbagai persoalan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bantuan pemerintah, tetapi juga kepastian data kesejahteraan, akses pelayanan publik, dan kesempatan mengembangkan usaha agar keluarga memiliki sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Ketua RT 21 Kelurahan Belo, Hendi Boko, menyampaikan harapan agar kehadiran wakil rakyat dapat membantu memperjuangkan perbaikan jalan di kawasan permukiman mereka. Infrastruktur jalan, menurut aspirasi warga yang disampaikan dalam pertemuan itu, masih menjadi salah satu kebutuhan yang memerlukan perhatian pemerintah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ansor mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk menyerap dan membawa solusi bagi aspirasi masyarakat, terutama persoalan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.
“Saya harus menyerap aspirasi lebih banyak, terlebih khusus yang berkaitan dengan tugas saya di DPRD,” ujarnya.
Warga Pertanyakan Kepastian Bantuan Sosial
Persoalan pendataan dan kepastian akses bantuan sosial menjadi salah satu pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Melki Dasa, salah satu warga setempat mengaku berada pada desil 3, tetapi masih membutuhkan kejelasan mengenai program bantuan pemerintah yang dapat diaksesnya.
Ia mempertanyakan mekanisme untuk mengetahui kelayakan penerima bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), setelah masyarakat menjalani proses pendataan atau sensus. Menurut Melki, setelah pendataan dilakukan, belum ada kejelasan mengenai bantuan yang dapat diterima.
Pertanyaan tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai status data kesejahteraan mereka, proses verifikasi, serta persyaratan untuk memperoleh bantuan pemerintah.
Dalam dialog itu, Ansor menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan data untuk dibantu dalam proses verifikasi berdasarkan desil kesejahteraan. Ia menyatakan akan mengawal aspirasi warga terkait pendataan dan proses verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemutakhiran data sosial-ekonomi, menurut penjelasannya, perlu dilakukan secara berkala karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah. Karena itu, masyarakat diminta memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Meski demikian, pendataan dan posisi desil tidak dengan sendirinya menjamin seseorang menerima program bantuan tertentu. Kelayakan penerima tetap mengikuti kriteria dan mekanisme program yang bersangkutan.
Ansor juga mengingatkan warga agar memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta memeriksa status pendataan kesejahteraan masing-masing.
Ia turut menyoroti persoalan BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta mandiri yang terkadang mengalami kendala membayar iuran. Akses terhadap layanan kesehatan, menurut dia, perlu menjadi perhatian agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan pilihan layanan yang tersedia sesuai ketentuan.
Dorong UMKM Manfaatkan Kredit Bank NTT
Selain bantuan sosial, penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan UMKM menjadi perhatian dalam reses tersebut. Ita Mariana, seorang warga Belo menyampaikan harapan agar perempuan yang menjalankan usaha kecil mendapat dukungan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka.
“Kami di sini ibu-ibu pegiat UMKM. Kami minta tolong kalau ada dana aspirasi dewan, bisa mendukung aktivitas kami dalam berjualan,” ungkap Ita.
Aspirasi serupa disampaikan Nelci , yang mengapresiasi kehadiran Ansor untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat, termasuk dukungan bagi pelaku usaha kecil.
Menanggapi persoalan permodalan, Ansor mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat melalui Bank NTT yang dalam pemaparannya disebut menawarkan bunga 6 persen per tahun. Skema tersebut diharapkan dapat membantu pengusaha UMKM memperoleh modal dengan biaya yang lebih terjangkau.
Ia menjelaskan, subsidi bunga pemerintah membuat beban bunga yang ditanggung penerima kredit menjadi lebih ringan. Untuk usaha mikro dengan plafon hingga Rp 100 juta, ia menyebut pembiayaan dapat diakses tanpa agunan, sepanjang memenuhi persyaratan program dan usaha yang dijalankan benar-benar ada.
“Jadi jangan sampai menggadaikan sertifikat rumah di bank. Tidak perlu, tetapi usahanya harus benar-benar ada,” kata Ansor.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengajukan pinjaman semata-mata karena tersedia fasilitas kredit. Calon debitur perlu memiliki usaha yang telah berjalan, kebutuhan modal yang jelas, dan kemampuan mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab.
Menurut data yang dipaparkannya dalam pertemuan itu, alokasi pembiayaan UMKM melalui skema yang dibahas mencapai sekitar Rp 300 miliar. Hingga September, dana yang disebut telah terserap baru sekitar Rp 51 miliar sehingga masih terdapat lebih dari Rp 200 miliar yang berpotensi dimanfaatkan.
Angka tersebut menjadi salah satu alasan Ansor mendorong masyarakat untuk lebih aktif mencari informasi dan mempersiapkan permohonan pembiayaan sesuai kebutuhan usaha. Ia menyebut pengajuan yang telah dibantu atau direkomendasikannya mencakup nilai Rp 10 juta, Rp 50 juta, hingga Rp 100 juta. Terdapat pula usulan pembiayaan Rp 500 juta untuk usaha dengan kebutuhan modal lebih besar.
Namun, ia menegaskan bahwa rekomendasi tidak otomatis menjamin persetujuan kredit. Bank tetap melakukan penilaian kelayakan usaha dan menerapkan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
“Kalau tidak bisa bikin proposal, tim saya bantu buat proposalnya. Nanti saya rekomendasi ke orang yang di Bank NTT,” ujarnya.
Pendampingan tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat menyiapkan proposal dan dokumen usaha agar proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih baik.
Ansor juga mengingatkan warga agar berhati-hati terhadap pinjaman informal berbunga tinggi. Menurut dia, tersedianya akses pembiayaan formal dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan modal, sekaligus mendorong penggunaan dana untuk kegiatan ekonomi produktif.
Kelompok Usaha Bersama Jadi Alternatif
Selain pembiayaan perbankan, Ansor menyinggung peluang program kelompok usaha bersama dengan bantuan sekitar Rp 10 juta bagi kelompok beranggotakan lima hingga sepuluh orang.
Kelompok tersebut diharapkan memiliki bidang usaha yang sejenis agar kegiatan ekonomi dan pendampingannya lebih terarah. Kelompok pedagang sayur, misalnya, dapat berfokus pada perdagangan sayur, sementara kelompok pengemudi ojek, petani, atau nelayan dapat mengembangkan usaha sesuai bidang masing-masing.
Penguatan kelompok usaha dan koperasi dinilai dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk membangun kegiatan ekonomi secara bersama. Dengan kelembagaan yang lebih terorganisasi, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan usaha dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman perorangan.
Ansor mengakui keterbatasan anggaran pemerintah masih memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pemberdayaan. Karena itu, masyarakat didorong untuk aktif mencari informasi tentang program yang tersedia serta menyiapkan persyaratan sesuai ketentuan.
Bagi pengusaha UMKM, akses modal perlu berjalan seiring dengan pendampingan usaha, perencanaan keuangan, dan kemampuan mengelola pinjaman. Dengan demikian, pembiayaan tidak sekadar menambah utang, tetapi dapat mendukung peningkatan pendapatan keluarga.
Akses Pendidikan dan Perbaikan Jalan
Dialog reses juga membahas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ansor mengingatkan orang tua agar memahami berbagai jalur penerimaan peserta didik, termasuk jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua, selain jalur zonasi.
Jalur afirmasi, menurut penjelasannya, dapat menjadi peluang bagi anak-anak dari keluarga yang memenuhi kriteria sosial-ekonomi tertentu. Karena itu, orang tua perlu mengetahui persyaratan dan mekanisme penerimaan peserta didik agar dapat memanfaatkan jalur yang sesuai.
Sementara itu, terkait persoalan jalan lingkungan, Ansor menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur harus memperhatikan pembagian kewenangan pemerintah. Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dapat diperjuangkan melalui mekanisme anggaran provinsi, sedangkan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kota.
Penjelasan tersebut penting agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang dan diproses melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran yang tepat.
Reses sebagai Ruang Penyerapan Aspirasi
Dalam pertemuan tersebut, Ansor juga menyampaikan ucapan selamat memasuki Bulan Keluarga kepada masyarakat serta mendoakan umat Katolik yang sedang menjalankan doa Rosario.
Berbagai aspirasi yang disampaikan warga Belo menjadi catatan bagi Ansor untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPRD NTT. Persoalan bantuan sosial dan pendataan desil membutuhkan kejelasan informasi serta koordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, persoalan permodalan UMKM, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memerlukan penanganan melalui jalur kebijakan masing-masing.
Bagi masyarakat, kehadiran wakil rakyat dalam reses menjadi kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi tersebut memperoleh tindak lanjut yang jelas, baik melalui koordinasi dengan pemerintah maupun melalui mekanisme penganggaran sesuai kewenangan.
Melalui kegiatan reses itu, Ansor mendorong warga agar tidak hanya menunggu program pemerintah, tetapi juga aktif memastikan keakuratan data kesejahteraan, memahami persyaratan bantuan, serta mencari peluang pembiayaan dan pemberdayaan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam pertemuan di Belo tidak berhenti sebagai daftar keluhan, melainkan menjadi bahan bagi wakil rakyat dan instansi terkait untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kesempatan ekonomi.*/llt
Komentar