KALABAHI,SELATANINDONESIA.COM — Jarak antarpulau selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mengakses pelayanan publik. Di Alor, kehadiran Beranda Pelayanan Keimigrasian diharapkan memangkas waktu dan biaya pengurusan dokumen perjalanan, memperkuat perlindungan warga di kawasan perbatasan, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan pariwisata.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma meresmikan Beranda Imigrasi Alor di Jalan Singosari, Kalabahi, Rabu (28/10/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat di wilayah kepulauan, sekaligus memperkuat pengawasan mobilitas orang di Kabupaten Alor yang berdekatan dengan Timor-Leste melalui kawasan Selat Ombai.
Bagi Wagub Johni, kehadiran layanan tersebut bukan sekadar penambahan fasilitas birokrasi. Kemudahan mengakses pelayanan keimigrasian harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencegahan pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
“Negara harus hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Wagub Johni.
Atas nama Pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat, Wagub Johni menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yang memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah kepulauan. Menurut dia, jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, dan tingginya biaya perjalanan selama ini menjadi kendala bagi warga dalam memperoleh layanan publik.
Ia berharap fasilitas tersebut dapat melayani kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar dan mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke luar negeri, warga yang bepergian untuk berobat atau beribadah, pekerja migran yang menempuh jalur resmi, hingga pelaku usaha dan pariwisata.
Perkuat Perlindungan Warga di Perbatasan
Posisi geografis Alor menjadikan pelayanan keimigrasian memiliki arti penting, bukan hanya untuk pengurusan dokumen perjalanan, melainkan juga untuk mendukung pengawasan lalu lintas orang dan menjaga keamanan kawasan perbatasan.
Wagub Johni menekankan, kemudahan pelayanan perlu diimbangi pengawasan profesional serta koordinasi antara jajaran imigrasi, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Salah satu perhatian utama ialah melindungi warga dari praktik perdagangan orang dan perekrutan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.
“Pelayanan yang dekat harus diikuti dengan informasi yang jelas, prosedur yang transparan, serta perlindungan yang memadai. Kita ingin masyarakat memperoleh kemudahan mengurus dokumen keimigrasian, tetapi pada saat yang sama juga terlindungi dari berbagai risiko, termasuk tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.
Menurut Wagub Johni, edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan agar warga memahami persyaratan keimigrasian dan mekanisme keberangkatan ke luar negeri yang aman. Dengan demikian, perluasan layanan tidak hanya mempermudah urusan administrasi, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Saroha Manullang mengatakan, penguatan edukasi akan didukung melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Program ini dirancang untuk mendekatkan petugas imigrasi kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, terutama dalam memberikan informasi tentang prosedur perjalanan ke luar negeri dan risiko TPPO.
Saroha menilai pencegahan perdagangan orang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan mobilitas warga ke luar negeri berlangsung sesuai ketentuan.
Pariwisata Alor Dibidik untuk Dongkrak PAD
Selain pelayanan publik dan perlindungan perbatasan, Johni mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mengoptimalkan potensi pariwisata Alor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan warga.
Alor memiliki kekayaan alam, keindahan bawah laut, keragaman budaya, dan keramahan masyarakat yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, menurut Johni, potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia mencontohkan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu memperoleh pendapatan daerah dalam jumlah besar melalui pengembangan sektor pariwisata. Wagub Johni berharap kabupaten-kabupaten di NTT juga berani menetapkan target pendapatan yang lebih tinggi dengan mengembangkan keunggulan lokal masing-masing.
“Kalau kita bisa mengelola potensi pariwisata di Alor dan kabupaten-kabupaten lain di NTT dengan baik, kita juga bisa meningkatkan PAD. Mungkin belum seperti Badung, tetapi kita harus berani menargetkan pendapatan hingga ratusan miliar rupiah dari potensi yang kita miliki,” katanya.
Ia mengingatkan, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Kualitas sumber daya manusia, keramahan, kejujuran pelaku usaha, dan kelestarian lingkungan ikut menentukan daya saing destinasi.
Wagub Johni secara khusus meminta pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik dan menetapkan harga barang serta suvenir secara wajar. Pengalaman wisatawan, menurut dia, akan memengaruhi citra destinasi dan keinginan mereka untuk kembali berkunjung.
“Keramahan masyarakat adalah kekuatan kita. Kalau wisatawan datang, mereka harus merasa nyaman dan dihargai. Kalau kita menjual suvenir, harganya harus wajar dan jujur, jangan menipu. Hal-hal sederhana seperti ini membentuk kesan positif dan menentukan apakah orang akan kembali berkunjung ke Alor,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan dan mewariskan nilai keramahan serta kejujuran kepada generasi muda melalui keluarga, sekolah, dan kehidupan bermasyarakat.
“Alamnya lestari, orangnya ramah. Inilah yang harus kita gaungkan dan lestarikan. Kita harus menjaga alam yang kita miliki, mengembangkan potensi pariwisata, dan mewariskan nilai-nilai baik kepada anak-anak kita. Dengan begitu, pariwisata dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Alor Jadi Bagian dari Perluasan Layanan Nasional
Saroha Manullang menjelaskan, Beranda Imigrasi Alor merupakan bagian dari peluncuran 255 unit layanan keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia pada hari yang sama. Meski secara penomoran merupakan unit ke-255, layanan di Alor menjadi yang pertama diluncurkan sebelum peresmian nasional yang dijadwalkan berlangsung secara daring dari Batam pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Alor menjadi yang pertama mendahului peresmian nasional. Mengapa Alor? Karena matahari terbit dari Timur,” kata Saroha, disambut tepuk tangan para undangan.
Ia berharap kehadiran fasilitas di gedung bekas Balai Latihan Kerja, Jalan Singosari, Kalabahi, tidak hanya mempermudah masyarakat mengakses layanan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan daya tarik Alor bagi investor.
“Kehadiran imigrasi bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pertanda bahwa Kabupaten Alor adalah kabupaten internasional. Kami berharap ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Alor,” ujarnya.
Di NTT, perluasan layanan serupa juga direncanakan di Flores Timur yang berpusat di Larantuka, Kabupaten Ngada di Bajawa, serta Kabupaten Sumba Timur.
Peresmian Beranda Imigrasi Alor turut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Ma’mum, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Alor, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta BUMN dan BUMD.
Wagub Johni menegaskan, keberhasilan layanan tersebut tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas, tetapi juga kualitas pelayanan, integritas petugas, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, ia mendorong kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, jajaran imigrasi, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat agar manfaat layanan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Upaya ini sejalan dengan Dasa Cita Kesepuluh Pemerintah Provinsi NTT, yakni Ayo Bangun NTT dalam Bingkai Kolaborasi Bersama. Melalui pelayanan yang lebih dekat, perlindungan warga yang lebih kuat, serta pengembangan pariwisata dan investasi, Alor diharapkan mampu memperluas kesempatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.*/radit/llt
Komentar