KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Penanganan gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, memasuki tahap yang menuntut lebih dari sekadar respons darurat. Setelah bantuan dikerahkan untuk menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga, pemerintah kini mulai memperkuat langkah pemulihan, termasuk memastikan anak-anak kembali belajar dan bantuan menjangkau wilayah kepulauan yang sulit diakses.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat virtual pembahasan penanganan bencana gempa bumi Flores dari Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah bersama unsur TNI-Polri serta jajaran terkait untuk mengevaluasi penanganan sekaligus memastikan kebutuhan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rapat tersebut menyampaikan perkembangan penanganan bencana serta kebutuhan yang masih dihadapi masyarakat. Hadir pula Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah NTT Frans Sales Sodo, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Dankodaeral VII Kupang Joni Sudiarto, Wakapolda NTT Faizal, dan Danlanud Kupang Somad.
Gubernur Melki mengatakan, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah bergerak sejak hari pertama gempa. Respons tersebut kemudian diperkuat dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta berbagai pihak lainnya.
“Kami dari pihak provinsi dibantu Forkopimda sejak hari pertama. Dari berbagai bantuan yang masuk dari BNPB, pemerintah provinsi, TNI, Polri, kementerian dan badan yang turun, dukungannya sudah luar biasa,” kata GUbernur Melki dalam rapat tersebut.
Namun, kebutuhan warga belum berhenti ketika fase tanggap darurat berakhir. Salah satu pekerjaan besar yang kini dihadapi adalah mengembalikan aktivitas pendidikan di wilayah terdampak.
Hampir 10.000 tenda untuk sekolah
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi NTT, sebanyak 2.457 satuan pendidikan terdampak gempa. Kerusakan dan kondisi lingkungan sekolah membuat proses belajar-mengajar tidak dapat serta-merta kembali seperti sebelum bencana.
Pemerintah daerah mengusulkan penggunaan tenda lapangan standar TNI sebagai ruang belajar sementara. Dengan perkiraan kebutuhan rata-rata tiga tenda untuk setiap satuan pendidikan, jumlah yang diperlukan mendekati 10.000 tenda.
Tenda tersebut nantinya dapat digunakan oleh siswa SD, SMP, hingga SMA. Pola pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, termasuk melalui sistem bergiliran atau shift.
Bagi pemerintah, ruang kelas sementara bukan sekadar tempat memindahkan kegiatan belajar. Kehadiran sekolah di tengah situasi pascabencana menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan kehidupan anak-anak kepada rutinitas.
Usulan tersebut mendapat perhatian langsung Presiden Prabowo. Presiden meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian kebutuhan, baik jumlah maupun spesifikasi tenda, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Langkah tersebut menjadi penanda bahwa pemulihan pascabencana mulai diarahkan pada kebutuhan jangka menengah. Anak-anak tidak hanya membutuhkan bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga kepastian bahwa pendidikan mereka tidak terhenti terlalu lama.
Laut menjadi jalur penting pemulihan
Persoalan lain yang mengemuka adalah akses menuju wilayah kepulauan. Sebagai provinsi kepulauan, NTT menghadapi tantangan geografis yang berbeda dari wilayah daratan. Sejumlah daerah terdampak tidak mudah dijangkau melalui jalur darat. Dalam kondisi seperti itu, laut menjadi salah satu jalur utama untuk mengangkut bantuan, personel, peralatan, dan material.
Presiden Prabowo meminta agar dukungan armada laut diperkuat. Pemanfaatan kapal untuk mendukung penanganan bencana diarahkan agar dikoordinasikan melalui TNI Angkatan Laut.
Unsur TNI AL menyatakan kesiapan mengoptimalkan armada yang tersedia, termasuk kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) dan Landing Craft Mechanized (LCM). Kapal-kapal tersebut memiliki kapasitas angkut yang dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi personel, logistik, maupun material ke wilayah yang membutuhkan.
Arahan Presiden itu pada akhirnya bukan hanya soal menambah jumlah kapal. Yang lebih penting adalah memastikan berbagai potensi armada yang tersedia dapat bekerja dalam satu koordinasi sehingga kebutuhan dari daerah dapat segera diterjemahkan menjadi dukungan konkret.
Salah satu wilayah yang turut menjadi perhatian adalah Pulau Palue. Untuk memperkuat akses dan distribusi bantuan ke pulau tersebut, Kementerian Perhubungan menyiapkan satu kapal feri ASDP yang dijadwalkan dikirim pada 8 September 2026.
Kapal tersebut diharapkan memperkuat pelayanan transportasi sekaligus membantu mobilisasi bantuan menuju masyarakat Palue.
Dari menyelamatkan menuju memulihkan
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa penanganan gempa Flores tidak berhenti pada fase penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Setelah respons awal dilakukan, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap.
Sekolah harus kembali dibuka. Bantuan harus terus bergerak menuju pulau-pulau. Infrastruktur dan layanan publik harus dipulihkan. Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan koordinasi antara pusat dan daerah tetap berjalan ketika kebutuhan di lapangan berubah.
Bagi Flores, pemulihan bukan pekerjaan singkat. Gempa meninggalkan kerusakan fisik sekaligus mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, kehadiran negara pada fase pascabencana diuji bukan hanya ketika bantuan pertama datang, tetapi ketika perhatian tetap dijaga setelah sorotan terhadap bencana mulai berkurang.
Rapat virtual Presiden bersama pemerintah daerah dan unsur terkait pada Senin itu menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan tersebut: dari tanggap darurat menuju pemulihan, dari bantuan menuju pemulihan kehidupan warga.*/Meldo Nailopo/llt
Komentar