TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM – Tepat saat aktivitas pemerintahan mulai berjalan di tengah pagi yang cerah, suasana di Halaman Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Rabu (17/6/2026), tampak berbeda. Ratusan aparatur sipil negara berbaris mengikuti Apel Kesadaran yang kali ini dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Di hadapan para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, dan ASN, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alpawan Rangga Kaka, secara resmi menandai dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi di daerah tersebut.
Bagi pemerintah daerah, agenda ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin. Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik merupakan upaya memotret secara menyeluruh wajah perekonomian Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar. Kegiatan ini juga menjadi sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan secara berkala setiap sepuluh tahun sekali sejak 1986.
Dalam arahannya, Wabup Rangga Kaka menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam pembangunan. Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko meleset dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Sebaliknya, data yang tidak lengkap akan menyulitkan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 22.576 unit usaha tersebar di berbagai wilayah Sumba Barat Daya. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi tulang punggung pertumbuhan daerah. Namun, dalam satu dekade terakhir, dinamika ekonomi terus berubah. Munculnya usaha-usaha baru, perkembangan UMKM, serta transformasi ekonomi digital membutuhkan pemetaan yang lebih mutakhir agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi terkini. Sejalan dengan tujuan nasional, Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menghasilkan data dasar seluruh aktivitas ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan sektor usaha.
Menurut Wabup Ranggak Kaka, hasil sensus nantinya akan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
Ia menilai keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas statistik, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ASN diminta menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pelaksanaan sensus.
Ada empat pesan utama yang disampaikan kepada jajaran pemerintah daerah. Pertama, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pendataan. Kedua, membangun koordinasi aktif dengan petugas BPS di wilayah masing-masing. Ketiga, menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit. Keempat, mengajak para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat.
Penekanan terhadap kualitas data bukan tanpa alasan. Di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dan daerah, data statistik yang akurat menjadi instrumen penting untuk membaca peluang sekaligus tantangan pembangunan. BPS sendiri menempatkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu agenda strategis nasional untuk memperoleh peta ekonomi Indonesia yang lebih komprehensif dan menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor.
Bagi Sumba Barat Daya, sensus ini juga dipandang sebagai momentum memperkuat visi pembangunan daerah menuju Kabupaten Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya menuju Indonesia Emas 2045.
Menutup sambutannya, Wabup Rangga Kaka menyampaikan harapan agar seluruh tahapan pendataan dapat berlangsung lancar, aman, dan sukses. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ia kemudian secara resmi mencanangkan dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Di balik prosesi yang berlangsung sederhana itu, tersimpan harapan besar bahwa setiap data yang dicatat selama beberapa bulan ke depan akan menjadi pijakan bagi lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran, investasi yang lebih terarah, serta kesejahteraan yang semakin merata bagi masyarakat Sumba Barat Daya.*/ Adi Suseno/llt
Komentar