KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah duka akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. Penetapan itu menjadi pijakan untuk mempercepat evakuasi, memenuhi kebutuhan dasar warga, sekaligus memulai pemulihan fasilitas publik yang terdampak.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, status tanggap darurat berlaku sejak 15 hingga 28 Agustus 2026. Ketetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT.
“Dengan status tanggap darurat ini, kita ingin memastikan bahwa semua sumber daya bisa segera dikerahkan dan seluruh pihak dapat bergerak lebih cepat dan terkoordinasi,” kata Gubernur Melki.
Gempa tersebut menimbulkan dampak di sejumlah wilayah Flores. Sejumlah warga menjadi korban dan mengalami luka-luka. Rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan, sementara aktivitas masyarakat terganggu akibat dampak gempa.
Bagi pemerintah daerah, penetapan status tanggap darurat bukan sekadar keputusan administratif. Status tersebut menjadi dasar untuk mengonsolidasikan seluruh sumber daya penanganan bencana agar pertolongan kepada masyarakat dapat dilakukan secepat mungkin.
Bergerak dari Flores
Pada Minggu (16/8/2026), Gubernur Melki bertolak ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Koordinasi Penanganan Dampak Gempa Bumi Wilayah Flores bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak gempa.
Koordinasi diperlukan agar proses evakuasi, penyediaan hunian sementara, pemulihan fasilitas publik, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Prioritas kita sangat jelas: keselamatan masyarakat,” ujar Gubernur Melki.
Pemerintah memusatkan perhatian pada pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan tempat pengungsian, serta pemulihan akses transportasi dan infrastruktur yang terdampak.
Penanganan juga melibatkan pemerintah kabupaten, TNI-Polri, Basarnas, BPBD, tenaga kesehatan, dunia usaha, relawan, dan berbagai elemen masyarakat.
Negara Hadir
Untuk mendukung operasi tanggap darurat, Pemerintah Provinsi NTT memastikan pembiayaan melalui APBD provinsi dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
Langkah itu diharapkan membuat kebutuhan mendesak di lapangan dapat segera ditangani tanpa menunggu proses panjang. Dalam kondisi bencana, kecepatan menjadi bagian penting dari penyelamatan dan pemulihan.
Namun, bagi Gubernur Melki, pemerintah bukan satu-satunya kekuatan yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana. Gotong royong masyarakat menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Ia meminta masyarakat tetap tenang, saling membantu, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah, BPBD, BMKG, TNI-Polri, Basarnas, serta instansi terkait.
“Jangan merasa sendiri. Pemerintah hadir dan kita akan terus bersama-sama melewati masa sulit ini,” kata Gubernur Melki.
Pesan itu menjadi penting ketika masyarakat Flores masih menghadapi dampak langsung gempa. Di tengah rumah-rumah yang rusak, fasilitas publik yang terganggu, serta keluarga yang kehilangan orang terkasih, proses pemulihan harus berjalan bersamaan dengan penanganan darurat.
Pemerintah berharap kebersamaan seluruh unsur tersebut dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah kita bersatu, saling menjaga, dan bergerak bersama. Mari kita kuatkan gotong royong. NTT kuat karena kita bersama,” ujar Gubernur Melki.
Bagi NTT, masa tanggap darurat selama 14 hari bukan hanya tentang merespons bencana, tetapi juga tentang memastikan masyarakat memiliki jalan untuk kembali berdiri.
Flores tidak sendiri. Pemerintah daerah dan pusat bergerak bersama, sementara TNI-Polri, relawan, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat ikut menopang proses pemulihan.
Dari situ, harapan untuk bangkit kembali mulai dibangun—perlahan, bersama-sama.*/igo/llt
Komentar