KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan sawah yang kian menghadapi tekanan alih fungsi akibat perkembangan pembangunan.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo ketika bersama para kepala daerah se-NTT mengikuti rapat koordinasi yang menekankan pentingnya perlindungan lahan sawah sebagai penopang utama ketahanan pangan daerah.
Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu digelar di Kupang, Selasa (12/5/2026). Forum ini mempertemukan seluruh kepala daerah se-NTT sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di daerah.
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang dinilai semakin masif terjadi di berbagai wilayah.
Menurutnya, perlindungan lahan sawah tidak hanya berkaitan dengan aspek tata ruang, tetapi juga menjadi bagian krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan pembangunan dan kebutuhan ruang yang terus meningkat.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah di NTT diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengendalian, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memastikan penegakan aturan tata ruang berjalan lebih konsisten. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi secara tidak terkendali.
Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, menilai forum koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah strategis antar daerah di NTT. Pemerintah Kabupaten Alor, kata dia, berkomitmen mendukung kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Upaya menjaga lahan pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Kami di daerah akan terus mendukung kebijakan ini agar pembangunan tetap berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya kepada SelatanIndonesia.com.
Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah di NTT diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada ekspansi ruang, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan, terutama sektor pertanian yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.*/llt
Komentar