PINUPAHAR,SELATANINDONESIA.COM – Konsolidasi Partai Golkar di Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya menjadi ajang penguatan struktur partai menjelang Pemilu 2029. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan kebutuhan dasar, terutama akses listrik dan infrastruktur jalan, yang hingga kini masih menjadi kendala di wilayah selatan Sumba Timur.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI dari daerah pemilihan NTT II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, bersama jajaran DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur menggelar konsolidasi bersama kader dan simpatisan Golkar di Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Minggu (9/8/2026). Kegiatan itu dihadiri Ketua Dewan Penasihat DPD II Partai Golkar Sumba Timur Pdt. Abraham Litinau, anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur Umbu Aryad Tunggu Djama, serta kader Golkar dari Desa Lailunggi, Wanggabewa, Tawui, dan Wahang.
Di hadapan kader, Umbu Rudi menegaskan bahwa soliditas organisasi menjadi modal utama Golkar untuk menghadapi kontestasi politik berikutnya. Partai berlambang pohon beringin yang kini dipimpin Umbu Lili Pekuwali itu menargetkan peningkatan signifikan perolehan kursi di DPRD Sumba Timur pada Pemilu 2029.
“Target Pak Ketua DPD II Partai Golkar Sumba Timur Bapak Umbu Lili Pekuwali adalah meraih 10 kursi di DPRD Kabupaten Sumba Timur pada Pemilu 2029. Kita mendukung apa yang ditargetkan oleh Pak Ketua DPD 2 Golkar Sumba Timur untuk membesarkan partai Golkar bahkan kita berupaya keras agar bisa lebih dari 10 kursi. Dan kami akan dukung terus dengan melakukan konsolidasi bersama DPD II Partai Golkar Sumba Timur ke semua wilayah Sumba Timur,” tegas Umbu Rudi.
”Kita terus melakukan konsolidasi bersama Ketua DPD II Partai Golkar Sumba Timur Pak Umbu Lili Pekuwali dan jajaran untuk meningkatkan kursi di DPRD Provinsi NTT dan tetap mempertahankan 2 kursi di DPR RI dari Dapil NTT 2. Dan, saya tetap akan maju menjaga dan memperjuangkan aspirasi warga Sumba di Senayan. Karena itu, seluruh kader harus tetap solid, menjaga kekompakan, dan terus hadir bersama masyarakat,” kata Umbu Rudi.
Namun, konsolidasi tersebut tidak berhenti pada urusan elektoral. Umbu Rudi mendorong kader Golkar agar menjadikan kegiatan partai sebagai sarana mengidentifikasi persoalan masyarakat dan menghubungkannya dengan jalur pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Menurut dia, setiap aspirasi harus dipetakan berdasarkan kewenangan pemerintah. Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, misalnya, dapat diperjuangkan melalui Fraksi Golkar di DPR RI untuk diteruskan kepada kementerian terkait.
“Setiap aspirasi masyarakat akan kita petakan sesuai kewenangannya. Jika menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka akan kami perjuangkan melalui Fraksi Partai Golkar di DPR RI agar dapat ditindaklanjuti kementerian terkait,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI dari daerah pemilihan NTT II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, bersama jajaran DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur menggelar konsolidasi bersama kader dan simpatisan Golkar di Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Minggu (9/8/2026). Kegiatan itu dihadiri Ketua Dewan Penasihat DPD II Partai Golkar Sumba Timur Pdt. Abraham Litinau, anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur Umbu Aryad Tunggu Djama, serta kader Golkar dari Desa Lailunggi, Wanggabewa, Tawui, dan Wahang. foto;Rambang Umbu Lele
Listrik dan Jalan Jadi Persoalan Utama
Dalam dialog dengan masyarakat, persoalan akses jalan dan listrik menjadi aspirasi utama. Warga menyampaikan bahwa wilayah Kecamatan Pinu Pahar masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jalan dan listrik. Kondisi yang berdampak pada kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar.
Umbu Rudi mengatakan kebutuhan listrik desa tersebut perlu didata secara lebih terukur bersama pemerintah desa dan Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur. Data itu selanjutnya akan menjadi dasar untuk mengusulkan penanganan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ia menyebut pemerintah pusat masih menjalankan program listik desa hingga 2029 yang diarahkan untuk memperluas akses listrik ke 11.000 desa, termasuk wilayah Indonesia Timur. Untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dinilai dapat menjadi salah satu alternatif.
“Perjuangan menghadirkan listrik desa tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap energi listrik,” kata Umbu Rudi.
Ia meminta pengurus Golkar, anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur, camat, dan para kepala desa segera melakukan pendataan wilayah yang belum teraliri listrik.
Data tersebut, lanjut dia, akan diusulkan melalui Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Menteri ESDM RI yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Umbu Rudi menyatakan siap mengawal usulan tersebut dengan memberikan rekomendasi dukungan politik sebagai anggota DPR RI.
Umbu Rudi juga menilai konfigurasi kepemimpinan di NTT saat ini memberikan ruang bagi penguatan koordinasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dipimpin Bupati Umbu Lili Pekuwali yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumba Timur. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT dipimpin Gubernur Melki Laka Lena yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Menurut Umbu Rudi, hubungan tersebut seharusnya diterjemahkan menjadi kerja sama pemerintahan yang konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita memiliki jalur koordinasi yang kuat dari kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Sinergi ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa secara lebih efektif,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan upaya Golkar menghubungkan konsolidasi politik dengan agenda pembangunan. Bagi partai, penguatan mesin organisasi di tingkat desa tidak hanya ditujukan untuk menjaga basis elektoral menjelang 2029, tetapi juga untuk memastikan persoalan masyarakat memiliki saluran menuju proses kebijakan.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur Umbu Aryad Tunggu Djama mengatakan kehadiran anggota DPR RI di wilayah selatan Sumba Timur dapat memperpendek jarak antara masyarakat dan pengambil kebijakan di tingkat nasional.
“Segala aspirasi tentang kebutuhan dasar kita di wilayah selatan Sumba Timur, yaitu jalan dan listrik, akan diperjuangkan oleh Bapak anggota DPR RI, Bapak Dr. Umbu Rudi Kabunang,” kata Umbu Aryad.
Ketua Dewan Penasihat DPD II Partai Golkar Sumba Timur Pdt. Abraham Litinau juga menilai forum tersebut penting karena masyarakat dapat menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakilnya di DPR RI.
“Ini merupakan kehormatan bagi masyarakat. Kehadiran Bapak Umbu Rudi memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi agar dapat diperjuangkan di DPR RI,” ujarnya.
Konsolidasi di Pinu Pahar pada akhirnya memperlihatkan dua agenda yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, Golkar mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2029 dengan target 10 kursi di DPRD Sumba Timur. Di sisi lain, partai berupaya memperkuat fungsi representasi dengan membawa persoalan konkret masyarakat desa—terutama listrik dan infrastruktur—ke dalam jalur kebijakan pemerintah.
Bagi Golkar, efektivitas strategi tersebut akan bergantung pada kemampuan mengubah aspirasi di tingkat desa menjadi data, usulan kebijakan, dan program yang benar-benar dapat diwujudkan melalui koordinasi lintas pemerintahan.*/laurens
Komentar