G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Tag: Fraksi Partai Golkar

  • Darurat Perdagangan Orang di NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang Dorong Penegakan Hukum dan Pengawasan Ketat

    Darurat Perdagangan Orang di NTT, Dr. Umbu Rudi Kabunang Dorong Penegakan Hukum dan Pengawasan Ketat

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menyoroti tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, faktor kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi pemicu utama masyarakat NTT memilih bekerja ke luar negeri, tetapi justru terjebak dalam praktik perdagangan manusia.

    “NTT adalah salah satu daerah dengan kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Banyak warga kita yang ingin mencari masa depan lebih baik, tetapi mereka malah dimanfaatkan oleh jaringan mafia perdagangan orang yang bermain curang,” ujar Umbu Rudi usai rapat bersama pimpinan Imigrasi Wilayah Timur, Selasa (25/2/2025).

    Peran Oknum dan Pemalsuan Dokumen

    Menurut Umbu Rudi, ada keterlibatan oknum aparat, kepala desa, hingga pihak swasta dalam perekrutan ilegal tenaga kerja Indonesia (TKI). Bahkan, banyak dokumen seperti surat keterangan lahir dan identitas orang tua dipalsukan untuk memperlancar pengiriman tenaga kerja secara ilegal.

    “Banyak yang diberangkatkan tanpa dokumen resmi, sehingga mereka tidak mendapat perlindungan hukum di negara tujuan. Akibatnya, ada yang mengalami eksploitasi, kekerasan, hingga meninggal dunia tanpa identitas,” tegasnya.

    Dorong Pengawasan Ketat

    Umbu Rudi menekankan pentingnya sinergi antara imigrasi, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam mengawasi pergerakan tenaga kerja migran. Ia meminta adanya pusat pelatihan jangka pendek di tingkat kabupaten dan kota, yang tidak hanya membekali keterampilan kerja tetapi juga kecerdasan dalam memahami prosedur keimigrasian yang legal.

    “Kita harus berikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Jangan sampai mereka berangkat tanpa tahu risikonya. Pemerintah daerah juga harus mendata semua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang beroperasi di wilayahnya agar tidak ada yang ilegal,” jelasnya.

    Data Akurat untuk Kebijakan yang Tepat

    Umbu Rudi juga meminta data resmi dari Imigrasi mengenai jumlah pekerja asal NTT yang keluar dari Indonesia dalam tiga tahun terakhir, terutama melalui jalur Jakarta, Bali, dan Batam.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan asumsi. Perlu data konkret untuk mengetahui berapa banyak warga NTT yang keluar dan apakah mereka berangkat secara legal atau ilegal,” tegasnya.

    Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap ribuan warga Indonesia di luar negeri, terutama di Malaysia, yang tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak memiliki dokumen resmi sejak lahir.

    Panggilan untuk Aksi Nyata

    Sebagai solusi, Umbu Rudi menekankan perlunya peningkatan pengawasan dalam penerbitan paspor serta penguatan intelijen Imigrasi di lapangan.

    “Kita tidak bisa membiarkan masyarakat kita terus menjadi korban. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sendiri, harus bekerja sama untuk melindungi para pekerja migran kita,” pungkasnya.

    Dengan semakin meningkatnya kasus TPPO, Umbu Rudi berharap pemerintah mengambil langkah tegas dan serius dalam menangani masalah ini, demi melindungi warga NTT dari eksploitasi dan perdagangan manusia.*/llt

     

  • Perampokan oleh Geng Rusia di Bali, Umbu Rudi Kabunang Minta Menteri Imigrasi Serius Pantau Pergerakan WNA

    Perampokan oleh Geng Rusia di Bali, Umbu Rudi Kabunang Minta Menteri Imigrasi Serius Pantau Pergerakan WNA

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Politisi Golkar di Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang meminta  Kementrian Imigrasi agar lebih serius dalam melakukan pemantauan terhadap pergerakan para warga negara asing (WNA) di Bali.

    Hal ini  disampaikan Umbu Rudi Kabunang menyusul aksi brutal perampokan bersejanta yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) yang disebut geng Rusia terhadap wisatawan di Bali belum lama ini.

    “Saya meminta  pemerintah terutama Mentri Imigrasi agar lebih serius memantau setiap pergerakan warga negara asing (WNA) di Indonesia karena banyak yang salah gunakan keberadaan mereka di Indonesia dengan melakukan tindak pidana dan sebagainya,” sebut Umbu Rudi Kabunang yang dihubungi Sabtu (1/2/2025).

    Selain itu, Umbu Rudi Kabunang juga mendesak aparat kepolisian agar mengejar para pelaku perampokan tersebut. “Ini perilaku WNA yang sangat meresahkan. Aksi mereka ini mengacaukan negara kita sehingga harus diselidiki tuntas dan diproses hukum secara tegas. Kejadian ini sangat merusak citra pariwisata Bali di mata internasional,” ujar anggota DPR RI dari Dapil NTT dua ini.

    Ia menambahkan, para pelaku yang diduga WNA harus segera ditangkap. Umbu Rudi Kabunang juga menghimbau aparat Polri bekerja sama dengan berbagai pihak terutama berkoordinasi dengan Interpol serta Kedutaan Besar dari negara pelaku aksi perampokan tersebut. “Kita bisa menduga bahwa para pelaku ini bagian dari jaringan kejahatan internasional. Dengan begitu, penanganannya bisa lebih komprehensif serta pencegahannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat agar kejahatan serupa tidak terjadi di wilayah Indonesia manapun,” katanya.

    Untuk diketahui, seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina, Igor Lermakov (48), menjadi korban perampokan oleh “geng Rusia” di Bali pada 15 Desember 2024. “Geng Rusia” yang berjumlah sembilan orang itu merampas aset kripto korban senilai Rp 3,4 miliar. Kini, satu terduga telah ditangkap oleh Polda Bali.

    Dilansir dari Tribun-Bali, penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy. Pelaku ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali saat hendak kabur ke Dubai. Pria berinisial K itu ditangkap tanpa melakukan perlawanan. “Iya benar (penangkapan), inisial K asal negara Rusia salah satu dari sembilan orang terlapor yang dilaporkan korban dalam LP, semalam pukul 19.00 Wita kami amankan di Bandara Ngurah Rai,” ujar Ariasandy pada 31 Januari 2025. Saat ini, Direskrimum Polda Bali terus mendalami keterlibatan K dalam kasus kejahatan internasional bersama delapan pelaku lainnya.*/)llt

  • Siprianus Reda Resmi Dilantik Ganti Thomas Tiba di DPRD NTT

    Siprianus Reda Resmi Dilantik Ganti Thomas Tiba di DPRD NTT

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa, Senin (30/10/2023). Paripurna Istimewa itu dengan agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD NTT Fraksi Partai Golkar.

    Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTT Emiliana J. Nomleni didampingi Wakil Ketua DPRD NTT Dr. Inche D.P Sayuna dan Aloysius Ladi dan dihadiri Sekda NTT, Kosmas D. Lana serta para anggota DPRD NTT juga Forkopimda NTT.

    Adalah Siprianus Reda, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua DPRD NTT Emi Nomleny untuk menggantikan Thomas Tiba Owa yang diketahui telah pindah ke Partai NasDem.

    Sebelumya diberitakan, penantian panjang politisi muda Partai Golkar NTT Sipri Reda untuk menggantikan Thomas Tiba Owa di DPRD NTT akhirnya terwujud. Setelah diulur dengan berbagai alasan, akhirnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar kepada Sipri Seru, ST, sebagai penggantinya.

    Pergantian Thomas Tiba oleh Sipri Reda tertuang dalan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.4-4162 Tahun 2023 tentang “Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi NTT”. SK yang diteken oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2023.

    Pada point kesatu diktum Menetapkan ditegaskan, “Meresmikan pengangkatan saudara Sipri Reda, ST, sebagai pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi NTT sisa masa jabatan 2019-2024, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji”.

    Point kedua, “Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”.

    Sekretaris Golkar NTT, Dr. Inche Sayuna kepada mediantt.com, Kamis (19/10/2023) sore mengatakan, pihaknya mendapat kabar dari Depdagri pada Kamis pagi untuk segera mengambil SK tersebut

    “Saya tongkrongin Depdagri sampai ambil SK-nya. Terima kasih bang Dolly (Ahmad Doli Kurnia/Ketua Konisi II DPR RI) dan abang ketua (Golkar NTT Melki Laka Lena). Setelah ada SK ini pimpinan DPRD NTT sudah agendakan untuk segera dilakukan pelantikan,” kata Dr Inche, yang juga Wakil Ketua DPRD NTT.

    Dia menambahkan, “Selamat kepada teman kita pak Sepri Reda. SK PAW sudah keluar dan akan segera dilantik. Tepat di hari ulang tahun Partai Golkar Pak Sepri mendapatkan hadiah SK PAW terbit setelah melewati begitu banyak lika-liku”.

    Keputusan pergantian Thomas Tiba kepada Sipri Reda itu sebagai tindak lanjut dari berita acara KPU Provinsi NTT tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD NTT Pemilu 2019.

    Surat Ketua DPRD NTT terkait usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD NTT masa jabatan 2019-2024, dan Surat Gubernur NTT perihal usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD NTT Provinsi NTT sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

    “Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini diterima,” tulis Kepa Biro Umum, Evan Nun.

    Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT sudah memproses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD NTT, Thomas Tiba, yang pindah dari Partai Golkar ke Partai Nasdem sejak Juni 2023 lalu.

    Thomas Tiba adalah anggota DPRD NTT dari Partai Golkar dari Daerah Pemilihan NTT 5 (Nagekeo, Ngada, Ende, Sikka) hasil pemilihan legislatif 2019. Pada pemilihan legislatif 2024 yang sedang berproses, Thomas Tiba mundur dari Golkar dan mencalonkan diri dari Partai Nasdem di dapil yang sama.

    Sebelumnya, Kemendagri mengeluarkan surat edaran tanggal 16 Juni 2023 perihal pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan parpol yang diwakili pada pemilih terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2024.

    Dengan surat edaran ini, maka anggota aktif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus diproses untuk digantikan.

    Di DPRD NTT, Thomas Tiba yang merupakan anggota DPRD NTT dari Partai Golkar mengundurkan diri dari Golkar dan mencalonkan diri dari Partai Nasdem pada pemilihan legislatif 2024. Thomas Tiba sudah secara resmi mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Golkar.

    Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri itu. “Kami sudah menindaklanjuti PAW. Di NTT ada satu anggota DPRD dan sudah ada proses dari Ketua DPRD Provinsi NTT. Di DPRD NTT sudah diproses dari Partai Golkar Daerah Pemilihan NTT 5,” ujar Thomas Dohu.

    Ia mengatakan, Surat Edaran Kemendagri sudah diproses dan ditanggapi oleh Ketua DPRD NTT. PAW anggota DPRD NTT, Thomas Tiba, sudah berproses. Hasilnya juga sudah dilaporkan ke pimpinan DPRD NTT.

    “Prosesnya sudah berjalan. Tanggal 16 Juni lalu kami sudah sampaikan secara resmi hasil proses PAW kepada Ketua DPRD NTT dan akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD NTT,” ungkap Dohu.***Laurens Leba Tukan

  • Disorot Golkar, Ody Kalake Pastikan TPP bagi ASN Dialokasikan di Perubahan APBD

    Disorot Golkar, Ody Kalake Pastikan TPP bagi ASN Dialokasikan di Perubahan APBD

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake yang akrab disapa Ody Kalake memastikan bahwa pembayaran TPP bagi ASN Pemprov NTT dialokasikan dalam Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023.

    Kepasatian pengalokasian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan Tunjungan Kinerja (tukin) kepada ASN Provinsi NTT itu setelah Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT menyoroti mandegnya pemberian TPP dan tukin bagi ASN Pemperov NTT dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Selasa (19/9/2023).

    “Pemerintah tetap mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023,” sebut Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake ketika menyampaikan tanggapan Pj. Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTT terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 dalam paripurna DPRD NTT, Kamis (21/9/2023).

    “Selanjutnya saat ini pemerintah telah memproses pembayaran bulan Maret dan April sedangkan pembayaran selanjutnya akan menjadi prioritas pemerintah jika kondisi keuangan daerah memungkinkan,” ujar Ody Kalake.

    Tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebut Ody Kalake, pemerintah akan terus melakukan upaya pengawalan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengkajian pada aset – aset yang berpotensi untuk meningkatkan PAD.

    “Pemerintah juga telah melakukan terobosan inovasi antara lain mendorong peningkatan upaya-upaya dalam menjangkau objek pajak khususnya pajak kendaraan bermotor melalui perluasan layanan pembayaran seperti samsat keliling, satgas samsat corner, pelayanan di pelabuhan penyeberangan, termasuk mendatangi para  wajib pajak melalui samsat door to door bahkan pelayanan samsat dibeberapa lokasi juga dilakukan pada hari sabtu, serta juga dilakukan upaya kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.

    Terkait saran fraksi untuk memperkuat cadangan stok beras dan menjaga kestabilan harga bahan pokok, terutama mengantisipasi masalah inflasi beras, Ody Kalake mengatakan, pemerintah tetap berupaya menjaga kestabilan harga pangan di Provinsi NTT. “Terkait komoditi beras yang mana dapat dijelaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan Perum Bulog, Satgas Pangan NTT dibawah Koordinator Polda NTT dan distributor dalam mensuplai kebutuhan beras di masyarakat,” katanya.

    Ia juga menyebut, untuk memperoleh informasi terkait kondisi dagang di tingkat pedagang eceran maka pemantauan secara berkala pun tetap dilakukan oleh pemerintah. “Saya sendiri  bersama Sekretaris Daerah melakukan peninjauan pada pasar inpres Naikoten 1 dan pasar Oebobo untuk mendengar langsung informasi dari para pedagang,” ujar Ody Kalake.

    Ody Kalake memanmabhakn, penerapan kebijakan masuk sekolah jam 5.30 pagi yang berlaku pada sekolah – sekolah SMA di Kota Kupang dikembalikan seperti semula. “Pemerintah telah mengambil langkah bahwa pada tanggal 21 September 2023 jam masuk sekolah dikembalikan ke jadwal masuk semula yaitu 07.00 Wita” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Fraksi terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia asal NTT. “Persoalan ini sangat kompleks sehingga dalam penanganannya pun perlu kolaborasi yang kuat untuk semua elemen pemangku kepentingan di dalam masyarakat pada semua tingkatan baik Provinsi maupun Kabupaten dan kota,” ujarnya.

    “Pemerintah terus berupaya dengan stakeholder terkait melakukan pelayanan dari aspek pencegahan pemberangkatan secara illegal juga telah dilakukan pencegahan, dan juga penanganan masalah PMI asal NTT melalui posko pencegahan calon pekerja migran non prosedural baik di dalam wilayah NTT khususnya di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang serta peningkatan koordinasi untuk pencegahan di semua wilayah Kab/Kota se NTT bersama dengan Pokja  Penindakan Hukum di Polda NTT maupun kerja sama pencegahan dan penanganan PMI asal NTT bermasalah diluar wilayah NTT dengan pemerintah daerah dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di daerah perbatasan,” tegasnya.*/)Librik Abineno/BiroAdpim

    Editor: Laurens Leba Tukan

  • Golkar Ajak Seluruh Elemen Dukung Ody Kalake Bangun NTT

    Golkar Ajak Seluruh Elemen Dukung Ody Kalake Bangun NTT

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake yang akrab disapa Ody Kalake untuk bersatu padu membangun NTT.

    “Mari bersama Penjabat Gubernur Bapa Ayodhia G. L. Kalake, kita bersatu padu membangun NTT secara berencana, bertahap dan berkesinambungan menuju NTT yang bermartabat dan semakin maju,” sebut juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Johan J. Oematan, SH.,M.Si ketika menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Perda tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspersi Budaya Tradisional dalam sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (15/9/2023) malam.

    Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD NTT Emiliana J. Nomleni didampingi Wakil Ketua Dr. Inche Sayuna dan Aloisius Lado Madi dan dihadiri Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake. Hadir pula Sebagian anggota DPRD NTT, Sekda NTT Kosmas D. Lana, Forkopimda NTT serta pimpinan OPD Provinsi NTT.

    Fraksi Golkar yang dipimpin Hugo Rehi Kalembu dan Sekretaris Mohammad Ansor menyampaikan selamat datang dan selamat mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur NTT kepada Ayodhia G.L. Kalake di tanah leluhur. “Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Viktor B. Laiskodat dan Bapak Josef A. Nae Soi, yang telah selesai mengemban tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam masa jabatan 2018-2023,” sebut John Oematan.

    Disebutkan, Fraksi Partai Golkar juga mendukung sepenuhnya kepemimpinan Penjabat Gubernur dengan prinsip hubungan kemitraan yang sinergis dan berlandaskan sikap kritis, obyektif dan proporsional bagi percepatan pembangunan daerah. “Fraksi Partai Golkar mengajak semua komponen masyarakat, menyambut hangat kehadiran Penjabat Gubernur dan terus dengan jiwa bergotong royong membangun tanah leluhur,” ujar politisi dari Dapil NTT 2 yang meliputi Kabuoaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua ini.

    Terkait Ranperda tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspersi Budaya Tradisional, Fraksi Partai Golkar menyatakan salut atas proses pembahasan Ranperda yang semula hanya mengatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, berkembang menjadi Ranperda tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional. “Hal ini menggambarkan adanya ide-ide kreatif dalam pembahasan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda. Untuk perubahan ini hendaknya didukung dengan kelayakan Naskah Akademik dan dokumen lainnya,” sebut John Oematan.

    Ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar menyimak bahwa keseluruhan isi muatan Ranperda tentang Pelindungan, Pemanfcsatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional memberi prospek terjadinya nilai tambah ekonomi berbagai bahan baku dan produk lokal dan menjamin efek pengganda (multiplier effect) terjadi di wilayah NTT.

    Demikian pula dengan kekayaan intelektual masyarakat baik sebagai kearifan lokal warisan budaya maupun kreativitas masyarakat telah diberi ruang dan peluang berkembang serta advokasi dan pelindungan.

    “Fraksi Partai Golkar melihat bahwa kebijakan ini akan bersinergi tinggi dengan pengembangan pariwisata daerah. Karena itu, semua Kabupater/Kota agar menata destinasi wisata unggulan dan menyelenggarakan even-even wisata daerah. Destinasi wisata dan even wisata pada satu sisi akan mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan ekspresi budaya. Pada sisi lain, akan menjadi ajang promosi dan pasar bagi produk ekonomi kreatif dan gelar budaya tadisional,” katanya.

    John Oematan menambahkan, Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar jika kebijakan ini sduah ditetapkan maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat local yang selama ini lebih tertinggal dari masyarakat migran. “Dengan upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat local yang merupakan bagian terbesar dari komunitas masyarakat di NTT maka masyarakat lokal akan bisa akses dan menyerap dana dari berbagai sumber yang masuk ke wilayah NTT dan menggairahkan investasi daerah,” katanya.

    Fraksi Partai Golkar memunta agar sereah Perda ditetapkan, Pemerintah daerah segera mengadakan sosialisasi, dan merancang Pendidikan dan pelatihan wirausaha terutama bagi masyarakat local serta berjejaring menggerakkan tanggung jawab sosial dari BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta yang ada di seluruh NTT agar membantu dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR).***Laurens Leba Tukan

  • Mekeng yang Peduli Umat Muslim, Sebar Sapi Kurban di Sikka, Flotim dan Lembata

    Mekeng yang Peduli Umat Muslim, Sebar Sapi Kurban di Sikka, Flotim dan Lembata

    MAUMERE,SELATANINDONESIA.COM – Anggota DPR-RI Komisi XI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Melchias Markus Mekeng bersama mitranya menyalurkan paket sembako dan sapi kurban bagi umat muslim di Kabupaten Sikka, Flores Timur dan Lembata.

    Penyerahan bantuan dilakukan sejak Jumat (23/6/2023) hingga beberapa hari kedepan. Turut hadir bersama Melchias Markus Mekeng, anggota DPR Provinsi NTT dari Fraksi Partai Golkar, Robi Tulus, anggota DPRD Kabupaten Sikka, Gorgonius Nago Bapa dan Fransiskus Siku Pereira dan Alex Atawolo di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

    Sedangkan diwaktu yang sama, bantuan dari Melchias Markus Mekeng juga disalurkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Herman Hayong bersama Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Flotim Adrianus Sintu Kelen menyerahkan bantuan sapi kurban dan sembako bagi umat muslim di Masjid Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flotim.

    Melky Mekeng, wakil rakyat empat periode dari Dapil I NTT memberikan perhatian khusus bagi umat muslim yang merayakan hari raya Idul Adha 1444H pada 29 Juni 2023. Ia  menggandeng mitra kerjanya yaitu BUMN. Bantuan tersebut selain untuk menyambut hari raya Idul Adha 1444H, juga sebagai bentuk bantuan pangan untuk peningkatan gizi masyarakat.

    “Selamat kepada seluruh umat muslim yang akan merayakan hari raya Idul Adha 1444H. Semoga bantuan yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan,” Kata Melchias Markus Mekeng saat melakukan kunjungan kerja di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

    Selain di Kabupaten Sikka, Melky Mekeng dari Yayasan Bapa Bangsa akan menyalurkan bantuan hewan kurban yang sama untuk sejumlah masjid di Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Pendistribusian hewan kurban tersebut akan dilakukan para pengurus Partai Golkar di Kabupaten Flotim dan Lembata.

    Dilansir dari TRIBUNFLORES.COM, Kepala Desa Nangahale, Sahanudin mengucapkan terimakasih kepada kepada Anggota DPR-RI Komisi XI Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng yang peduli dan memberikan bantuan sembako dan sapi kurban untuk masyarakat di Desa Nangahale.***Laurens Leba Tukan