G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Tag: Fraksi Partai Golkar

  • Nestapa Lembata di Pundak Melki Mekeng Setelah Dipertemukan Piter Gero dengan Penjabat Bupati

    Nestapa Lembata di Pundak Melki Mekeng Setelah Dipertemukan Piter Gero dengan Penjabat Bupati

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang kini anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng didatangi oleh Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, Jumat (10/2/2023) di Jakarta. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Lembata yang juga Ketua DPD II Golkar Lembata, Petrus Gero.

    Beragam aspirasi dari masyarakat Lembata disampaikan Penjabat Bupati Marsianus Jawa kepada Melchias Markus Mekeng. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang kental. “Banyak isu yang dibicarakan untuk kemajuan pembangunan di Lewo Tanah Lembata,” sebut Piter Gero yang dihubungi SelatanIndonesia.com.

    Sejumlah aspirasi disampaikan Penjabat Bupati Marsianus kepada Melki Mekeng diantaranya, pasca bencana Gunung Meletus dan banjir bandang di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur pada tahun 2021 yang menimpah korban jiwa, melahirkan kebijakan pemerintah untuk merelokasi pemukiman warga di dua kecamatan tersebut.

    Disebutkan, sewaktu kunjungan Presiden Joko Widodo, sudah dibangun 700 unit rumah yang sekarang sudah ditempati. “Rumah yang masih dibutuhkan sekitar 2.100 unit. Untuk itu kami meminta perjuangan Pak Melki Mekeng agar kebutuhan rumah bagi masyarakat di dua kecamatan tersebut dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat,” sebut Petrus Gero.

    Selain itu, APBN TA 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32 Triliun untuk peningkatan kualitas jalan daerah dengan program Inpres. Disebutkan Piter Gero, Kabupaten Lembata sudah menyampaikan proposal untuk mendapatkan alokasi jalan dimaksud. “Kami meminta dukungan Pak Melki Mekeng agar kabupaten Lembata dapat memperoleh alokasi guna peningkatan kualitas jalan daerah di Kabupaten Lembata terutama ke wilayah Selatan Lembata dan wilayah pasca bencana di Ile Ape Timur,” katanya.

    Piter Gero menambahkan, personal BBM di kabupaten Lembata yang menjadi masalah yang berulang tahun, juga menjadi topik penting yang dibicarakan. “Kita minta dukungan Pak Melki Mekeng agar mendesak Pertamina memastikan pasokan BBM di kabupaten Lembata sebagai mana kabupaten kepulauan yang lain di wilayah NTT. Lihat saja Kabupaten Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua, pasokan BBM tidak terlalu bermasalah seperti di Kabupaten Lembata,” ujarnya.

    Masalah penerangan jalan dalam kota Lewoleba yang masih gelap gulita, juga menjadi problem yang dibahas. “Pak Penjabat dan saya selaku Ketua DPRD meminta dukungan Pak Melki Mekeng agar Kabupaten Lembata mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan,” katanya.

    Piter Gero menjelaskan, respons luar biasa dari politisi senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. “Beliau mengatakan bahwa Lembata menjadi Daerah Pemilihannya maka beliau sangat antusias dan merespon untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Beliau meminta Pak Penjabat Bupati segera menyampaikan dokumen pendukung untuk digunakan sebagai acuan perjuangan di DPR Ri,” sebut Piter Gero.***Laurens Leba Tukan

  • Solusi Cerdas Mohammad Ansor Politisi Golkar NTT tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

    Solusi Cerdas Mohammad Ansor Politisi Golkar NTT tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, H. Mohammad Ansor memberikan solusi cerdas tentang rencana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Politisi senior partai Golkar itu menyebut, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenag RI dan Komisi VIII DPR RI agar bisa menghitung ulang biayanya.

    Namun, jika harus dinaikkan maka ia mengusulkan agar ditunda rencana kenaikan BPIH. “Karena ini baru bersifat usulan Pemerintah (Kemenag RI) maka diharapkn Komisi VIII DPR RI melalui Panja dapat menghitung ulang rencana kenaikan BPIH tahun 2023 yang ditanggung calon jamaah haji (Calhaj) dari semula Rp 39,8 juta menjadi Rp 69,1 juta atau naik hampir dua kali lipat,” sebut Mohammad Ansor.

    Sekretaris Fraksi Partrai Golkar DPRD NTT ini menyebut, rencana kenaikan terutama pada komponen biaya dari Mekkah ke Arafah yang semula hanya Rp 6,2 juta  naik menjadi Rp 22,7 juta atau naik tiga kali lipat lebih serta menekan komponen-komponen biaya lain seperti transportasi, akomodasi dan biaya hidup di Saudi. “Kepada pemerintah (Kemenag RI)  dapat melakukan diplomasi ke Pemerintah Arab Saudi karena jamaah haji Indonesia murupakan yang terbanyak dari seluruh dunia. Ini juga bisa menjadi modal argumentasi kita ke Pemerintah Arab Saudi,” ujar Mohammad Ansor.

    Menurutnya, rencana penetapan kenaikn BPIH yang hampir dua kali lipat terlalu mendadak sehingga memberatkan jamaah yang akan berangkt tahun ini. Pasalnya, jika biaya yang ditanggung calhaj  Rp 69,1 juta maka calhaj harus menambah  biaya Rp 44 juta. “Rencana penetapan BPIH  antara Pemerintah (Kemenag RI) dan DPR RI (Komisi VIII) pada pertengahan Pebruari 2023, padahal di bulan Mei ini calhaj sudah harus melunasi BPIH,” sebutnya.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, ia mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI agar rencana kenaikkan BPIH ini bisa ditunda dengan mempertimbangkn tingkat kesulitan masyarakat pasca pandemi covid-19 dan belum pulihnya roda perekonomian  masyarakat.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah.

    Dari BPIH itu hanya 70 persen di antaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp 69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta.***Laurens Leba Tukan

  • Soal Pinjaman Daerah untuk Kabupaten Sikka-NTT, Sebuah Refleksi dan Catatan Kritis untuk Masyarakat dan Pimpinan Daerah

    Soal Pinjaman Daerah untuk Kabupaten Sikka-NTT, Sebuah Refleksi dan Catatan Kritis untuk Masyarakat dan Pimpinan Daerah

    Oleh : Melchias M.Mekeng, Anggota Komisi XI-DPR RI

    Defisit Anggaran di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menjadi cerita lama yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang harus dihadapi oleh Para Pimpinan Daerah di Kabupaten ini. Minimnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, menyebabkan tidak dapat berkembanganya kabupaten Sikka untuk pembangunan, perbaikan dan pengadaan infrastruktur bahkan memenuhi Biaya Operasional.

    Defisit Keuangan ditambah dengan Defisit Konsep dari Pimpinan Daerah untuk pengembangan Kabupaten Sikka menambah carut marut masalah yang dihadapi.

    Jalan pintas untuk mencari jalan keluar untuk masalah ini adalah mencari Pinjaman Daerah. Pimpinan Daerah hampir sekitar 2 Tahun tidak mendapat respon dan tanggapan terkait Pengajuan Pinjaman Daerah yang diajukan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

    Singkat cerita, mendapat masalah ini, Pimpinan Daerah mencari, menghubungi, dan menemui saya pada sekitar medio tahun 2021 meminta bantuan atas masalah tersebut atas pertimbangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang adalah Special Mission Vehicle dibawah Kementerian Keuangan yang merupakan rekan kerja saya di DPR-RI.

    Sebagai wakil rakyat asal Kabupaten Sikka, saya merasa terpanggil untuk membantu dan saat itu juga di depan Pimpinan Daerah, saya menghubungi Pejabat terkait dan tidak lama kemudian Kabupaten Sikka mendapat Pinjaman Daerah sebesar Rp 216 Miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

    Pengelolaan Keuangan Daerah adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah demi maju dan berkembangnya Kabupaten Sikka. Pemberdayaan Sumber Daya alam untuk menarik wisatawan maupun Investor, Pemberdayaan Manusia (Human Empowerment) menjadi suatu keharusan demi terciptanya generasi unggul di kabupaten Sikka.

    Pimpinan Daerah harus berpikir ‘’out of the box”’ dan tidak hanya sebatas menjalani rutinitas dan pencitraan belaka. Kata Kunci yang juga penting dan harus dipegang adalah Komitmen dan Kejujuran. Hindari bermain Proyek apalagi Proyek Pencitraan yang justru Mangkrak di tengah jalan, bahkan terkesan terjadi pembohongan kepada Pimpinan Umat Beragama. Jika Pimpinan Umat Beragama saja dibohongi, apalagi masyarakat awam. Masyarakat hendaknya cerdas dalam menilai, menganalisis dan memilih Pimpinan Daerah yang akan berlaga dalam Konstelasi Politik yang tidak lama lagi akan berlangsung.

    Harapan saya, Semoga Kabupaten Sikka akan maju berkembang dan kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera di kemudian hari. Semoga.***/)

  • Golkar Flotim Salurkan Bantuan Penanganan Stunting dari Melki Mekeng dan Laka Lena

    Golkar Flotim Salurkan Bantuan Penanganan Stunting dari Melki Mekeng dan Laka Lena

    LARANTUKA,SELATANINDONESIA.COM – Jajaran Partai Golkar dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten terus memberikan perhatian terhadap penanganan kasus stunting. Selama ini, partai Golkar rutin memberikan bantuan berupa makanan tambahan untuk Ibu Hamil dan Bayi Balita di seluruh pelosok.

    Di Kabupaten Flores Timur, bantuan yang bersumber dari Anggota Fraksi Golkar DPR RI Melchias Markus Mekeng dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena disalurkan oleh Ketua DPD II Golkar Kabupaten Flores Timur Yosep Sani Betan dan jajaran di sejumlah Puskesmas dan fasilitas Kesehatan.

    Pada Jumat, (2/12/2022), Nani Betan, sapaan Yosep Sani Betan Bersama jajaran DPD II Golkar Flotim menyalurkan bantuan berupa makanan tambahan untuk Ibu Hamil dan Bayi Balita di Puskesmas Nagi, Larantuka, Kabupaten Flotim. “Bantuan makanan tambahan tetap menjadi sasaran utama dari Partai Golkar untuk mendukung program penurunan stanting di Flores Timur. Bantuan ini secara rutin yang kita berikan, merupakan komitmen kerja semua Anggota Fraksi Partai Golkar yang terintegrasi dari Pusat hingga ke Daerah,”  sebut Nani Betan, Sabtu (3/12/2022).

    Ketua DPRD Kabupaten Flotim periode 2014-2019 ini mengatakan, Partai Golkar selalu dan senantiasa memberikan perhatian sarius di bidang Kesehatan. “Perhatian itu baik pelayanan, perhatian ke Tenaga Kesehatan (Nakes) serta dukungan untuk sarana dan peralatan Kesehatan,” katanya.

    Ketua DPD II Golkar Flores Timur, Yosep Sani Betan ketika menyalurkan bantuan makanan tambahan dari Anggota Fraksi Golkar DPR RI Melchias Markus Mekeng dan Emanuel Melkiades Laka Lena untuk Ibu Hamil dan Bayi Balita di Puskesmas Nagi, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Jumat (3/12/2022). Foto: Dok.GolkarFlotim

    Nani Betan mengatakan, bantuan yang disalurkan ke Puskesmas Nagi Larantuka itu berupa 10 paket makanan ta bahan Ibu Hamil dan 5 paket makanan tambahan Balita. “Jumlah ini kita bagi secara proporsional di Puskemas-Puskesmas dan Pustu sejak bulan Oktober kemarin berdasarkan angka atau jumlah lehamilan di masing-masing wilayah,” sebutnya.

    Ia berharap, dukungan bersama semua pihak dan Tenaga Kesehatan agar bersama Pemerintah dapat menekan angka stanting di Flotim yang masih cukup tinggi. “Dalam minggu depan ini kita dari Golkar Flotim akan rutin mendistribusikan bantuan-bantuan ini dari Pak Melki Mekeng dan Pak Melki Laka Lena,” ujar Nani Betan.***Laurens Leba Tukan

  • Rp 20 M Dana Aspirasi Melki Mekeng untuk Jaga Laju Inflasi Sektor Pangan di Flotim

    Rp 20 M Dana Aspirasi Melki Mekeng untuk Jaga Laju Inflasi Sektor Pangan di Flotim

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM –  Politisi senior Partai Golkar yang kini anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng mengucurkan dana sebesar Rp 20 Miliyard untuk sektor pertanian di Kabupaten Flores Timur. Dana Ketahanan pangan ini diperjuangkan Melky Mekeng dalam rangka mendukung Pemda Flotim untuk menjaga laju inflasi dari sektor pangan.

    Dana tersebut merupakan jalur aspirasi Anggota DPR RI. “Ini dana untuk ketahanan pangan yang dialokasikan melalui DAK penugasan atau jalur aspirasi anggota DPR RI,” sebut Melchias Markus Mekeng melalui staf ahlinya Herman Hayong dari Jakarta kepada SelatanIndonesia.com, Rabu (9/11/2022).

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan, detail peruntukan dari dana sebesar Rp 20 Miliyard itu sesuai usulan Pemda Flores Timur beberapa bulan lalu. “Ada tiga sasaran program yaitu Jalan Usaha Tani, Sumur Bor dan pengadaan mesin/peralatan pasca panen,” ujar Melchias Mekeng.

    Untuk diketahui, pada 16 September 2022 silam, Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi melayangkan permohonan kepada Menteri Pertanian  RI agar mendapatkan Bantuan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam Mendukung Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura.

    Pasalnya, belum cukup tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Flores Timur untuk mempercepat dan mempermudah arus mobilisasi Sarana Produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke  kebun di tingkat Petani, Poktan/Gapoktan.

    “Kami usulan Bantuan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Sumur Bor Tanah Dalam dan Sumur Bor Tanah Dangkal serta Pengadaan Mesin Pasca Panen berupa Mesin Pemipil Jagung, Mesin Perontok Sorgum, Mesin Penyosoh Sorgum, dan Mesin Penepung Sorgum yang dianggarkan melalui Sumber Dana DAK di Tahun Anggaran 2023,” sebut Doris Rihi.

    Ia menambahkan, usulan tersebut dengan rincian; Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) sepanjang 94 Km, sumur bor tanah dalam 28 unit dan sumur bor tanah dangkal 7 unit yang dialokasikan pada desa-desa yang tersebar pada 15 Kecamatan. “Juga Pengadaan Mesin Pasca Panen diantaranya Mesin Pemipil Jagung 17 unit, Mesin Perontok Sorgum 4 unit, Mesin Penyosoh Sorgum 5 unit, dan Mesin Penepung Sorgum 3 unit dalam wilayah Kabupaten Flores Timur,” sebut Doris Rihi.

    Mantan Penjabat Bupati Sabu Raijua ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian Anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng untuk Flores Timur. “Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Flotim menyampaikan terima kasih kepada Pak Melky Mekeng yang selalu punya perhatian untuk Kabupaten Flotim. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya untuk semua pekerjaan yang telah dialokasikan,” ujar Doris Rihi.***Laurens Leba Tukan

     

  • Realisasi Belanja Baru 52 Persen, Golkar Ingatkan Gubernur Laiskodat Gaji ASN Tak Boleh Dikorbankan

    Realisasi Belanja Baru 52 Persen, Golkar Ingatkan Gubernur Laiskodat Gaji ASN Tak Boleh Dikorbankan

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM –   Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan rasa prihatin lantaran realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan hingga 8 September 2022, baru mencapai 52,45 persen.

    Keprihatinan Fraksi Partai Golkar pimpinan Hugo Rehi Kalembu dan H. Mohammad Ansor itu disampaikan juru bicara Maximilianus Adipati Pari ketika menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Selasa (18/10/2022).

    Maximilianus memaparkan rincian sejumlah data diantaranya tentang Belanja Operasi. “Khusus Belanja Pegawai yang ditargetkan sebesar Rp 1,7 Trilyun lebih, baru direalisir 52,76%. Fraksi Partai Golkar perlu mengingatkan dan menegaskan kepada Saudara Gubernur, bahwa apapun alasannya, kesejahteraan ASN, berupa gaji, tunjangan dan lain-lain tak boleh dikorbankan kecuali karena force majeur,” tegasnya.

    Maximilianus mengatakan, Belanja Modal  terealisir sebesar Rp 687,2 Milyar lebih atau 54,69%  dari target sebesar Rp 1,2 Trilyun lebih. “Fraksi Partai Golkar meminta Saudara Gubernur agar realisasi fisik belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang didanai  Pinjaman Daerah dengan pola konstruksi  sistem tahun jamak,agar diusahakan  mencapai volume dan kualitas   terukur sesuai  target RPJMD,” katanya.

    Ia menambahkan, dari Nota Keuangan tergambar  bahwa target  Pendapatan  Daerah TA 2023  sebesar Rp 5.239.939.727.326,  naik 3,47% dari target APBD-P  TA 2022 sebesar Rp 5.063.892.995.891 dan target Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 5.011.178.102.130 atau turun 10,44 % dari target APBD-P TA 2022 sebesar Rp 5.595.612.615.524. Dengan demikian maka terjadi surplus anggaran sebesar  Rp 228,76 Milyar lebih yang perlu dikelola dengan baik.

    Meski demikian, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada Gubernur yang telah lebih awal menyiapkan dan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada pertengahan September 2022. “Karenanya DPRD dapat mengagendakan Persidangan DPRD dalam rangka membahas bersama RAPBD TA 2023, tepat waktu sesuai ketentuan. Harapan Fraksi, agar dengan waktu yang cukup luang, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mendalami dan membahas RAPBD TA 2023 lebih intensif sehingga dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan daerah dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki,” ujarnya.

    Maximilanus juga memaparkan data historis pendapatan daerah Tahun 2017-2021. Disebutkan, Fraksi Partai Golkar menyatakan keprihatinan yang dalam atas terjadinya penurunan pencapaian target Pendapatan Daerah yang semakin tajam.

    “Data historis menunjukan: TA 2017  sebesar 97,98%;  TA 2018 sebesar  97,37%; TA 2019 sebesar 96,29%; TA 2020 sebesar 92,84%, dan TA 2021 sebesar 90,32%. Sedangkan  untuk TA 2022 sampai dengan 8 September 2022, realisasi pendapatan daerah  baru mencapai 52,75%. Secara  khusus, realisasi PAD TA 2022  baru mencapai 46,71% dari target sebesar Rp 1,9 trilyun lebih sehingga estimasi untuk pencapaian target PAD pada Desember 2022, akan berkisar antara 60-70%.” katanua.

    Karena itu, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kerja keras dari jajaran Pemerintah Daerah yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah agar harapan untuk mencapai target 100% bisa terwujud pada akhir Tahun Anggaran 2022.

    Maximilianus menambahkan, estimasi Pendapatan Daerah pada TA 2023  direncanakan sebesar Rp 5.239.939.727.326  meningkat sebesar 3,48% dari target APBD-P 2022  sebesar Rp 5.063.892.995.891. Sementara itu,  PAD pada TA 2023 ditargetkan sebesar  Rp 2.100.000.000.000. “Penentuan target PAD sebesar Rp 2,1 Trilyun tersebut menunjukkan  tingginya optimisme Pemda untuk meraih prestasi, kendati  realisasi PAD sampai dengan 8 September 2022 baru mencapai 46,71% dari target sebesar Rp 1,9 Trilyun lebih. Fraksi Partai Golkar meminta agar dasar optimisme ini perlu di gambarkan kepada Sidang DPRD,” ujarnya.

    Maximilianus yang juga Ketua DPD AMPI NTT menyebutkan, dari sisi Pembiayaan Daerah, penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 4.159.731.999, dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 232.921.357.195. “Diharapkan dengan kebijakan ini sudah memperhitungkan kemampuan daerah untuk dapat mengatasi permasalahan alokasi pembayaran kembali bunga pinjaman di tengah penanganan dampak covid-19 dan pengaruh resesi ekonomi nasional dan global,” sebutnya.

    Dari gambaran pada Pengantar Nota keuangan, maupun dalam Nota Keuangan atas RAPBD TA 2023, terlihat kapasitas Fiskal di NTT masih lemah dan ketergantungan pada dana trasfer pusat masih sangat besar. Itu pasalnya, Fraksi Partai Golkar terus meminta agar pemanfaatan aset-aset daerah dalam  Kerjasama Operasional dengan Pihak Ketiga digiatkan dan pengelolaan empat  BUMD agar lebih profesional.

    Fraksi Partai Golkar mengemukakan beberapa atensi untuk melengkapi pembahasan terhadap postur RAPBD TA 2023. Sejumlah atensi itu diharapkan dapat mendukung pencapaian target tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan 2018-2023. “Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dan berkaitan dengan Perda Penyertaan Modal pada Bank NTT, maka  deviden Bank NTT hendaknya disetor seluruhnya ke kas Daerah sebagai penerimaan PAD. Selanjutnya baru diatur sebagai penyertaan modal sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

    Selain itu, untuk Kawasan Indusri (KI) Bolok, sesuai ketentuan Perda, perlu diberikan dukungan penyertaan modal yang memadai serta dukungan alokasi pembangunan semua prasarana dan sarana investasi di wilayah KI Bolok. Dengan demikian akan mewujudkan kawasan industri yang dapat mempercepat upaya peningkatan perekonomian daerah  dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Kepada PT Jamkrida yang mulai memberikan deviden bagi PAD, perlu terus mendapat perhatian penyertaan modal dan arahan untuk pengelolaaan secara profesional. Dan, bagi PT Flobamor yang ditunjuk mengelola destinasi wisata Labuan Bajo agar lebih intensif menjembatani program nasional dan daerah serta tetap memperhatikan Cor Business.” ujarnya.

    Darurat Stunting

    Secara Nasional, Provinsi NTT adalah daerah dengan angka Prevalensi Stunting yang tertinggi. Fraksi Partai Golkar mempertimbangkan beberapa hal dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting di NTT. “Pemerintah Daerah NTT hendaknya menyelaraskan manajemen data dan informasi dengan manajemen nasional di bawah koordinasi BKKBN sehingga terjadi sinkronisasi dan kolaborasi program intervensi,” ujar Maximilianus.

    Ia juga mengingatkan agar Pemda memastikan bahwa pada semua jenjang tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga desa/kelurahan sudah terbentuk dan berfungsinya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting.

    “Untuk mengetahui dampak intervensi terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting, agar pada  setiap TPPS dipertimbangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan dan Evaluasi yang secara berjenjang mengadakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik sehingga memudahkan tindakan turun tangan lebih dini,” jelasnya.

    Mengingat NTT sebagai wilayah darurat stunting, Pemerintah Daerah agar berkomunikasi  dengan Bappenas dan Lembaga Nasional terkait dalam koordinasi dan kolaborasi program percepatan penurunan angka stunting dalam jangka menengah. Dengan demikian target nasional penurunan stunting dalam RPJMN  pada tahun 2024 sebesar 14% dapat tercapai dan juga target RPJMD Provinsi NTT tentang penurunan stunting pada tahun 2023 menjadi 10-12% bisa dicapai.

    Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Christian Mboeik dan para anggota DPRD NTT dan dihadiri Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi serta para pimpinan OPD Provinsi NTT.***Laurens Leba Tukan