PINUPAHAR,SELATANINDONESIA.COM — Persoalan jalan rusak di wilayah selatan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengemuka. Lebih dari 100 kilometer jalan yang menghubungkan enam kecamatan di kawasan itu dalam kondisi rusak berat hingga rusak total dan membuat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan tersendat.
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTT 2, Dr. Umbu Rudi Kabunang, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan mempertimbangkan pengambilalihan pembangunan ruas jalan tersebut oleh pemerintah pusat. Bahkan ia meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih status jalan tersebut yang selama ini menjadi jalan provinsi menjadi jalan negara agar bisa dibiayai oleh APBN.
Menurut Umbu Rudi, persoalan itu tidak lagi semata-mata menjadi urusan pembangunan jalan provinsi. Kondisi geografis kawasan selatan Sumba Timur, keterisolasian masyarakat, serta posisi wilayah yang berada di kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Benua Australia membuat pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai bagian dari kehadiran negara.
“Tujuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan tidak bisa tercapai kalau persoalan infrastruktur yang sifatnya darurat ini tidak segera ditangani. Masyarakat kesulitan mendistribusikan komoditas pertanian seperti kemiri, jambu mete, juga peternakan, dan perikanan karena akses jalan yang rusak total. Mayarakat harus naik truk bak terbuka membutuhkan waktu berhari-hari di perjalanan dengan biaya yang sangat mahal untuk menjual hasil komiditi. Jika jalan ini bagus maka akan menekan biaya trasportasi dan meningkatkan mobilisasi hasil komoditi,” jelasnya.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah melihat langsung kondisi infrastruktur jalan dari hasil perjalanannya yang sangat sulit saat mengunjungi desa-desa di Sumba Timur. Di Lailunggi, Umbu Rudi Kabunang mrasakan langsung dan mendengar aspirasi masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM bersama mitra Kementerian HAM Republik Indonesia di Gedung GKS Lailunggi, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Sumba Timur, Minggu (9/8/2026). Acara tersebut didahului dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga masyarakat peserta kegiatan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Lailunggi.
Konidisi jalan provinsi di wilayah Selatan Sumba Timur dari arah Desa Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar menuju ke Kecamatan Karera dipotret pada MInggu (9/8/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Dominggus DD
Ketika Jalan Menjadi Persoalan Ekonomi
Jalan bagi masyarakat di wilayah selatan Sumba Timur bukan sekadar infrastruktur penghubung. Jalan menjadi penentu apakah hasil produksi warga dapat keluar dari sentra produksi menuju pasar.
Kondisi jalan yang rusak membuat waktu tempuh menjadi panjang. Masyarakat bahkan harus menggunakan kendaraan truk bak terbuka dan menempuh perjalanan berhari-hari untuk keluar-masuk wilayah tersebut.
Situasi itu, menurut Umbu Rudi, berpengaruh langsung terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTT selama ini menjadi pihak yang bertanggung jawab atas jalan tersebut. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dinilai menjadi salah satu kendala sehingga pembangunan ruas jalan belum berjalan sebagaimana kebutuhan masyarakat.
Atas kondisi tersebut, Umbu Rudi mendorong pemerintah pusat mengambil langkah lebih konkret.
Permintaan itu sekaligus menempatkan persoalan jalan selatan Sumba Timur dalam konteks politik pembangunan nasional: sejauh mana negara hadir di wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki keterbatasan akses dasar.
Konidisi jalan provinsi di wilayah Selatan Sumba Timur dari arah Desa Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar menuju ke Kecamatan Karera dipotret pada MInggu (9/8/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Dominggus DD
Bukan Hanya Jalan, Pinu Pahar Juga Belum Berlistrik
Persoalan infrastruktur di Pinu Pahar tidak berhenti pada jalan. Camat Pinu Pahar, Amos Tunggu Djama, mengatakan wilayah yang dipimpinnya hingga kini belum mendapatkan akses listrik. Kondisi itu berdampak pada pelayanan pemerintahan maupun pendidikan yang semakin bergantung pada sistem administrasi berbasis digital.
“Kendala utama yang kami alami adalah akses jalan yang rusak berat, dan sampai saat ini belum ada listrik,” ujar Amos.
Menurut dia, aparatur kecamatan harus keluar wilayah untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi yang membutuhkan akses aplikasi.
“Kami di Kecamatan Pinu Pahar untuk menyelesaikan segala administrasi harus ke kota dan tidak bisa di kecamatan karena listrik tidak ada. Demikian juga sekolah-sekolah, harus ke kota kabupaten untuk bisa mengerjakan administrasi yang oleh tuntutan aturan harus melalui aplikasi,” katanya.
Keterbatasan akses juga membuat mobilitas pemerintahan menjadi mahal. Amos mencontohkan alokasi bahan bakar minyak yang diterimanya.
“Untuk BBM saya hanya jatah 100 liter solar. Jadi kalau dua kali pulang-pergi Waingapu maka habis,” ujarnya.
Bagi pemerintah kecamatan, kedatangan Umbu Rudi menjadi harapan baru untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat.
“Kita bersyukur karena saudara dan keluarga kita yang saat ini menjadi anggota DPR RI mendengar dan melihat langsung apa yang menjadi keluhan kita masyarakat Pinu Pahar,” kata Amos.
Konidisi jalan provinsi di wilayah Selatan Sumba Timur dari arah Desa Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar menuju ke Kecamatan Karera dipotret pada MInggu (9/8/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Dominggus DD
Wilayah Terluar dan Kehadiran Negara
Umbu Rudi menilai kondisi geografis wilayah selatan Sumba Timur juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat.
Kawasan yang meliputi lima kecamatan di bagian selatan Sumba Timur diantaranya Kecamatan Tabundung, Pinu Pahar, Karera, Paberiwai, dan Ngadungala itu berhadapan dengan Samudra Hindia dan mengarah ke Benua Australia. Karena itu, pembangunan infrastruktur dinilai memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar membuka akses ekonomi.
Infrastruktur jalan, listrik, pendidikan, dan pelayanan publik menjadi bentuk nyata kehadiran negara di wilayah terluar.
“Ini bukan hanya soal jalan. Ini soal bagaimana negara hadir dan memastikan masyarakat di wilayah terluar mendapatkan hak yang sama untuk hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan publik,” demikian substansi dorongan Umbu Rudi dalam menyikapi aspirasi masyarakat.
Jalan yang menjadi perhatian tersebut membentang lebih dari 100 kilometer dan menghubungkan wilayah Kecamatan Tabundung, Pinu Pahar, Karera, Paberiwai, dan Ngadungala hingga Matawai La Pawu
Suara dari Selatan
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumba Timur, Umbu Aryad Tunggu Djama, dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia, termasuk bagi generasi muda.
“Kita bagian Selatan adalah penentu siapa pun yang jadi pemimpin di Sumba Timur. Anak muda Sumba Timur harus memahami hak asasi manusia, termasuk masyarakat umum,” kata Umbu Aryad.
Sementara itu, Pdt. Abraham Litinau menyoroti hak masyarakat adat. Menurut dia, penguatan HAM harus berjalan bersamaan dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
“Masyarakat adat harus menyadari tentang hak-haknya sendiri karena pemerintah melindungi. Harus juga perlindungan melalui perda di kabupaten,” ujarnya.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTT 2, Dr. Umbu Rudi Kabunang didampingi Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sumba Timur Umbu Aryad Tunggu Djama dan Camat Pinus Pahar Amos Tunggu Djama pose bersama warga masyarakat di Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar ketika menggelar kegiatan kunjungan dan kegiatan Sosialisasi Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM bersama mitra Kementerian HAM Republik Indonesia di Gedung GKS Lailunggi, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Sumba Timur, Minggu (9/8/2026).Foto: Rambang Umbu Lele
Warga Apresiasi Kehadiran Wakil Rakyat dari Selatan Sumba
Pimpinan Jemaat GKS Lailunggi, Pdt. Datu Biru, S.Th., menyebut kehadiran anggota DPR RI di Pinu Pahar memiliki arti tersendiri bagi masyarakat.
Ia mengatakan selama ini masyarakat di wilayah selatan kerap memberikan dukungan politik kepada calon dari luar daerah, tetapi merasa tidak selalu mendapatkan kunjungan langsung setelah pemilihan.
“Sebuah kebanggaan besar bagi kami bahwa baru kali ini ada anggota DPR RI yang mau datang dan melakukan kegiatan di wilayah Selatan, khususnya di Pinu Pahar,” katanya.
Datu Biru menilai Umbu Rudi memiliki keuntungan karena merupakan putra wilayah selatan yang mengetahui langsung persoalan masyarakat.
“Ini asli anak Selatan. Kalau kita mau besarkan Sumba Timur harus ada wakil kita di Senayan,” ujarnya.
Ia juga kembali menyoroti kondisi listrik dan jalan yang menurutnya membuat masyarakat Pinu Pahar tertinggal dalam pelayanan publik berbasis digital.
“Pinu Pahar masih gelap dan menjadi korban semua sistem online, termasuk anak SD dibawa ke Waingapu untuk asesmen Dapodik. Anak-anak bangsa dari Pinu Pahar sangat butuh listrik,” katanya.
Konidisi jalan provinsi di wilayah Selatan Sumba Timur dari arah Desa Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar menuju ke Kecamatan Karera dipotret pada MInggu (9/8/2026). foto: SelatanIndonesia.com/Dominggus DD
Ujian bagi Politik Pembangunan
Aspirasi masyarakat selatan Sumba Timur kini berada di meja politik yang lebih tinggi. Persoalannya bukan hanya apakah jalan tersebut akan diperbaiki, tetapi apakah pemerintah pusat bersedia menjadikan keterisolasian wilayah sebagai alasan untuk melakukan intervensi pembangunan di luar kewenangan rutin pemerintah daerah.
Permintaan Umbu Rudi agar Presiden Prabowo mengambil alih pembangunan jalan menjadi langkah politik yang menempatkan persoalan infrastruktur Sumba Timur dalam agenda pemerintah pusat.
Umbu Rudi Kabunang merasa yakin, Presiden Prabowo akan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Selatan Sumba Timur.
”Saya punya keyakinan bahawa Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mendengar keluahan dan aspirasi kita ini terkait ifrastruktur jalan dan listrik di enak kecamatan di Sumba Timur ini. Karena kita adalah bagian dari Republik Indonesia yang tahun ini merayakan kemerdekaan yang ke 81 tahun,” pungkas Umbu Rudi Kabunang.
Di titik itulah, kehadiran negara tidak lagi sekadar menjadi slogan pembangunan, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat di ujung selatan Sumba Timur.*/laurens leba tukan
Komentar