SO’E,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah meningkatnya risiko bencana dan tekanan pelayanan publik di daerah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa penguatan anggaran tidak bisa lagi ditunda. Termasuk jaminan perlindungan kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di seluruh kabupaten/kota di NTT yang setiap hari berada di garis depan keselamatan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam peringatan HUT ke-107 Damkar dan Penyelamatan, HUT ke-76 Satpol PP, serta HUT ke-64 Satlinmas yang dipusatkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutan yang juga memuat arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Melki menyoroti bahwa peran ketiga unsur tersebut kini semakin strategis di tengah meningkatnya risiko kebencanaan, gangguan ketertiban umum, hingga dinamika sosial akibat krisis global.
“Dalam situasi yang penuh tantangan seperti sekarang, Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas bukan sekadar perangkat teknis daerah, tetapi garda terdepan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Gubernur Melki saat membacakan sambutan Mendagri.
Namun di balik peran strategis tersebut, Gubernur Melki menyoroti persoalan klasik yang masih membayangi di daerah, yakni lemahnya dukungan kelembagaan dan anggaran, terutama bagi Satpol PP dan Damkar di sejumlah kabupaten/kota di NTT. Ia menegaskan, tanpa penguatan anggaran yang memadai, kualitas pelayanan publik di bidang ketenteraman dan perlindungan masyarakat akan sulit optimal.
Salah satu sorotan penting adalah perlindungan kerja aparatur di lapangan. Pemerintah pusat melalui kebijakan terbaru telah mengakomodasi pemberian tunjangan risiko tinggi serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi personel Damkar dan Penyelamatan. Gubernur Melki meminta agar kebijakan serupa juga benar-benar diimplementasikan di tingkat daerah, termasuk bagi Satpol PP yang kerap berada di garis depan penegakan peraturan daerah.
“Saya minta para kepala daerah memberi perhatian serius terhadap perlindungan kerja, termasuk jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bekerja dalam risiko tinggi dan negara wajib hadir memberi perlindungan,” tegasnya.
Selain isu perlindungan, Gubernur Melki juga menekankan pentingnya percepatan pembentukan dinas Pemadam Kebakaran yang mandiri di daerah. Ia menilai, kelembagaan yang berdiri sendiri akan memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran, SDM, dan respons kedaruratan.
Di sisi lain, pemerintah pusat mencatat baru sebagian kecil daerah di Indonesia yang memiliki dinas Damkar mandiri, sementara sebagian besar masih melekat pada struktur organisasi lain, sehingga sering kali terbatas dalam penganggaran dan pengembangan kapasitas.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Satpol PP, Satlinmas, dan perangkat daerah lainnya, termasuk dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Peran pengawasan, menurutnya, tidak hanya terkait ketertiban umum, tetapi juga kepatuhan pajak dan retribusi daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar rasionalisasi anggaran yang terjadi di banyak daerah tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan publik dasar. “Dalam kondisi fiskal yang terbatas, justru dibutuhkan keberanian untuk menetapkan prioritas, dan perlindungan masyarakat harus tetap menjadi yang utama,” katanya.
Peringatan HUT bersama ini sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi risiko kebencanaan dan ketertiban sosial yang kian kompleks. Pemerintah pusat menegaskan, penguatan kapasitas aparatur di daerah tidak bisa lagi ditunda, termasuk dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan kerja yang selama ini kerap tertinggal dari beban tugas di lapangan.*/jend.purek/llt
Komentar