TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengambil langkah penyeimbang di tengah tekanan pasar dan ancaman kesehatan ternak akibat wabah African Swine Fever (ASF). Di satu sisi, pemerintah berupaya meredam kelangkaan pasokan babi yang memicu lonjakan harga. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap penyebaran virus tetap menjadi garis merah yang tidak bisa ditawar.
Langkah itu mengemuka dalam dialog antara Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, dengan Komunitas Pengusaha Peternak Babi SBD yang digelar di Lopo Rumah Jabatan Bupati, Tambolaka, Jumat (12/6/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun serius itu, para pelaku usaha menyuarakan tekanan yang mereka hadapi. Stok babi lokal disebut tidak lagi mampu memenuhi permintaan pasar. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga yang tajam, sekaligus menyulitkan peternak yang memiliki kewajiban kredit usaha di perbankan.
“Permintaan tinggi, tetapi ketersediaan terbatas. Kami terjepit di tengah kebutuhan pasar dan biaya produksi,” kata perwakilan komunitas pengusaha peternak, Alexander Ngongo Wunda.
Situasi itu mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan kembali kebijakan pembatasan pemasukan ternak dari luar daerah yang sebelumnya diperketat akibat merebaknya ASF di berbagai wilayah Pulau Sumba.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Ratu Wulla menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya tidak menutup ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor peternakan yang menjadi salah satu penopang ekonomi lokal. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan relaksasi harus tetap berada dalam kerangka perlindungan kesehatan hewan.
Sebagai respons, pemerintah daerah berencana menerbitkan surat izin mendatangkan ternak babi dari luar Pulau Sumba yang akan diberlakukan dalam waktu dekat. Kebijakan itu tidak bersifat tanpa batas, melainkan disertai mekanisme pengawasan ketat terhadap setiap hewan yang masuk wilayah SBD.
“Pemerintah hadir untuk mendukung dunia usaha, tetapi keselamatan dan kesehatan ternak masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Semua proses wajib melalui verifikasi dan pemeriksaan kesehatan yang ketat,” ujar Ratu Wulla.
Pemkab Sumba Barat Daya juga menetapkan skema uji coba selama satu bulan. Dalam periode tersebut, seluruh pemasukan ternak akan diawasi secara intensif untuk memastikan tidak ada indikasi penyebaran virus ASF. Jika ditemukan kasus atau gejala yang berpotensi membahayakan populasi ternak lokal, izin akan dicabut seketika.
ASF sendiri telah menjadi ancaman serius bagi sektor peternakan babi di wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir. Selain menyebabkan kematian ternak dalam jumlah besar, wabah ini juga memukul rantai pasok dan memicu ketidakstabilan harga di tingkat peternak maupun konsumen.
Di akhir dialog, Bupati Ratu Wulla juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Ia mendorong diversifikasi usaha, termasuk ke sektor pertanian, sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga peternak di tengah fluktuasi pasar.
“Ketahanan ekonomi tidak bisa bertumpu pada satu sektor saja. Perlu ada penguatan usaha lain agar lebih tahan terhadap guncangan,” katanya.
Pertemuan itu ditutup dengan kesepahaman bersama: membuka ruang ekonomi, namun tetap menjaga pagar ketat terhadap ancaman penyakit hewan. Sebuah kompromi antara kebutuhan pasar dan kehati-hatian kesehatan publik yang kini menjadi tantangan utama di daerah berbasis peternakan.*/Adi Suseno/llt
Komentar