KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa proses pengadaan lahan untuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat pembahasan Tim Terpadu dan Tim Persiapan di Kupang, Kamis (23/4/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan tersebut, Gubernur Melki mengingatkan bahwa proyek K-SIGN bukan sekadar pembangunan kawasan industri, melainkan momentum strategis yang akan menentukan arah kepercayaan pemerintah pusat dan investor terhadap NTT.
“Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur. Jika kita mampu bekerja serius, cepat, dan menjaga stabilitas sosial, maka peluang investasi akan semakin terbuka. Sebaliknya, jika tidak, kita berisiko kehilangan momentum besar,” ujarnya.
Penetapan Rote Ndao sebagai salah satu pusat pengembangan industri garam nasional dinilai sebagai peluang langka bagi daerah. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional, proyek ini diyakini akan mendorong hilirisasi industri, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Namun, Gubernur Melki menekankan bahwa tahapan pengadaan lahan merupakan titik krusial yang tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan bahwa persoalan lahan kerap menjadi sumber konflik dalam berbagai proyek strategis jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengedepankan pendekatan dialogis dengan masyarakat, termasuk menghormati hak ulayat serta kearifan lokal. Menurutnya, proses ini tidak semata menyangkut aspek administratif dan legalitas, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Pendekatan kita harus berbasis musyawarah. Pembangunan ini tidak boleh menimbulkan persoalan baru, melainkan menjadi ruang tumbuh bagi kesejahteraan masyarakat lokal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Tim Terpadu dan Tim Persiapan dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus tetap sensitif terhadap kondisi riil di lapangan. Seluruh tim diminta tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi turun langsung untuk memahami dinamika masyarakat.
Lebih jauh, Gubernur Melki memandang kehadiran K-SIGN akan mengubah posisi strategis Rote Ndao. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai daerah terluar Indonesia itu, menurut dia, berpotensi menjadi beranda depan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di sektor garam.
Pengembangan kawasan ini pun diharapkan tidak berhenti pada aspek produksi semata. Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pembangunan yang terintegrasi, mencakup penguatan infrastruktur, pengembangan industri hilir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dengan pendekatan tersebut, K-SIGN diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan selatan Indonesia.
Rapat tersebut turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan, Wakil Ketua DPRD NTT Nando Soares, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan media.
Di tengah berbagai harapan yang mengemuka, satu hal menjadi garis tegas dari pemerintah daerah: keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari berdirinya kawasan industri, tetapi dari sejauh mana pembangunan itu mampu berjalan selaras dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.*/baldussae/llt
Komentar