JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 378,47 miliar untuk penguatan sektor kesehatan daerah dalam audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan drg. Bonar Bernardus Sinaga, M.Kes, dan Direktur RSUD Waikabubak dr. Hendrawati E.R.B. Mahemba, Sp.PK. Dalam pertemuan tersebut, Sumba Barat menjadi daerah keempat yang memaparkan kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan di hadapan Kementerian Kesehatan, setelah sebelumnya Kabupaten Maluku Tengah, Tabanan, dan Gorontalo.
Dalam paparannya, Bupati Yohanis Dade menyoroti masih terbatasnya layanan kesehatan dasar di wilayahnya. Program Kartu Jaminan Kesehatan Sumba Utara (KJSU) serta implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) disebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana-prasarana.
Selain itu, sejumlah fasilitas kesehatan masih menghadapi tantangan serius. RSUD Hobakalla belum terakreditasi karena keterbatasan tenaga medis dan fasilitas penunjang. Sementara itu, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Sumba Barat belum memenuhi standar Biosafety Level 2 (BSL-2), yang menjadi syarat penting dalam penguatan layanan laboratorium kesehatan.
Secara keseluruhan, Pemkab Sumba Barat mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 378.472.567.717. Dana tersebut dialokasikan untuk penguatan RSUD Waikabubak, RS Hobakalla, jaringan puskesmas, hingga peningkatan Labkesmas tingkat 2.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan arah kebijakan kesehatan nasional yang kini lebih menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif. Ia menekankan bahwa keberhasilan sistem kesehatan tidak hanya diukur dari banyaknya layanan kuratif, tetapi dari kemampuan mencegah masyarakat agar tetap sehat.
“Fokus kita adalah memperkuat layanan primer di puskesmas melalui ILP dan Cek Kesehatan Gratis,” ujar Budi dalam arahannya.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah menyiapkan rencana pembangunan dan rehabilitasi sekitar 10.000 puskesmas pada 2027. Sementara untuk rumah sakit, pemerintah akan mengalokasikan anggaran bertahap khusus peralatan medis, dengan catatan pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur gedung.
Budi juga meminta pemerintah daerah yang telah melakukan audiensi untuk melengkapi data dukungan teknis, serta memperkuat koordinasi lintas direktorat jenderal sesuai kebutuhan layanan, baik di tingkat primer maupun lanjutan.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya investasi jangka panjang pada SDM kesehatan, termasuk mendorong putra daerah menempuh pendidikan spesialis serta penguatan tenaga vokasi seperti perawat gigi untuk memperluas layanan dasar di puskesmas.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Sumba Barat memperkuat sistem kesehatan berbasis layanan primer, di tengah tantangan keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah utama di wilayah tersebut.*/prokopimSB/llt
Komentar