JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Di ujung selatan Sumba Timur, warga hidup di wilayah yang menghadap Samudra Hindia dan berhadapan dengan Benua Australia. Namun, di kawasan yang strategis itu, sebagian masyarakat masih bergulat dengan persoalan mendasar: listrik belum tersedia, jalan rusak lebih dari 100 kilometer, layanan kesehatan terbatas, dan jaringan telekomunikasi belum menjangkau sejumlah wilayah.
Persoalan itu menjadi perhatian Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang. Setelah melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat di enam kecamatan di wilayah selatan Sumba Timur, Umbu Rudi membawa persoalan tersebut ke Senayan.
Ia menyampaikan hasil penyerapan aspirasi itu kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, di ruang Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Bagi Umbu Rudi, persoalan yang ditemukan di lapangan tidak cukup berhenti sebagai catatan kunjungan kerja. Aspirasi tersebut perlu diteruskan kepada pimpinan partai dan pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
Salah satu persoalan yang paling mendesak adalah akses listrik.
Di Kecamatan Pinu Pahar, Sumba Timur, misalnya, lebih dari 7.000 penduduk disebut masih hidup tanpa akses listrik. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah desa dan kampung lainnya di NTT.
“Ini bukan hanya untuk Sumba Timur. Seluruh bupati agar mengajukan kebutuhan listrik bagi desa-desa dan kampung-kampung yang masih gelap,” kata Umbu Rudi.
Setelah melihat langsung kondisi tersebut, Umbu Rudi berkoordinasi dengan Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali dan Asisten II Setda Sumba Timur Yulius Ngenju. Koordinasi itu dilakukan untuk mendata kembali desa dan kampung yang belum teraliri listrik agar segera diajukan kepada pemerintah pusat.
Target pemerintah pusat, kata dia, pada 2029 seluruh wilayah di NTT sudah mendapatkan layanan listrik.
“Kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda Sumba Timur dan Pemda-Pemda lain agar kebutuhan dasar masyarakat bisa teratasi dengan baik,” ujar Umbu Rudi.
Menurut dia, kebutuhan listrik tersebut akan dihimpun melalui data dan proposal pemerintah daerah. Selanjutnya, dokumen itu akan diserahkan kepada M. Sarmuji sebagai Sekjen DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk diteruskan dalam komunikasi dengan pemerintah, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Saat ini, lanjut Umbu Rudi, sudah ada 12 lokasi yang akan disurvei tim Kementerian ESDM setelah usulan disampaikan. Namun, jumlah desa yang belum menikmati listrik ternyata masih jauh lebih banyak.
“Selanjutnya akan diajukan ke pemerintah, terutama ke Kementerian ESDM RI. Saat ini sudah ada 12 lokasi yang akan disurvei oleh tim dari Kementerian ESDM setelah usulan yang disampaikan, tetapi ternyata masih sangat banyak desa yang belum memiliki listrik dan hidup dalam kegelapan,” katanya.
Umbu Rudi menilai persoalan listrik desa tidak sekadar berkaitan dengan penerangan. Listrik merupakan kebutuhan dasar sekaligus bagian dari pemerataan pembangunan.
Karena itu, kepala daerah di seluruh NTT diminta tidak hanya mengajukan kebutuhan listrik untuk satu wilayah. Pemerintah daerah perlu mendata seluruh desa, kelurahan, dan kampung yang belum menikmati listrik sehingga kebutuhan tersebut dapat dihimpun secara menyeluruh.
Jalan Selatan Sumba Rusak Lebih dari 100 Kilometer
Selain listrik, kondisi infrastruktur jalan menjadi persoalan besar yang disampaikan Umbu Rudi kepada pimpinan Fraksi Golkar DPR RI.
Di wilayah selatan Pulau Sumba, jalan rusak berat membentang lebih dari 100 kilometer dan menghubungkan enam kecamatan. Kerusakan itu bukan sekadar persoalan konektivitas antarwilayah.
Jalan yang buruk berdampak langsung terhadap akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, pusat perdagangan, dan pelayanan pemerintahan.
Padahal, kawasan selatan Sumba memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Komoditas pertanian seperti jambu mete, kemiri, padi, dan hasil pertanian lainnya tersedia dalam jumlah memadai. Begitu pula dengan komoditas perikanan dan hasil peternakan.
Namun, potensi tersebut belum dapat bergerak secara optimal karena mobilisasi hasil produksi masyarakat terganggu oleh buruknya kondisi jalan.
Jika konektivitas jalan diperbaiki, dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dinilai akan meningkat secara signifikan.
Persoalan jalan itu juga memiliki dimensi yang lebih luas karena wilayah selatan Sumba berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan mengarah ke Benua Australia.
“Wilayah selatan Sumba ini merupakan daerah penyangga yang harus diperhatikan. Ini garda terdepan Indonesia karena berhadapan langsung dengan Benua Australia,” ujar Umbu Rudi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut, menurut dia, tidak semestinya hanya dilihat sebagai proyek pembangunan daerah.
Infrastruktur juga berkaitan dengan kehadiran negara di wilayah terluar sekaligus bagian dari penguatan sistem pertahanan dan keamanan.
“Jadi bukan hanya soal jalan, tetapi bagaimana negara hadir di wilayah perbatasan dan terluar,” katanya.
Sekolah Tanpa Sinyal, Anak-anak Menempuh Puluhan Kilometer
Persoalan berikutnya adalah akses komunikasi. Sejumlah sekolah di wilayah selatan Sumba Timur belum mendapatkan jaringan Telkomsel. Akibatnya, ketika siswa membutuhkan internet untuk mengerjakan tugas sekolah atau mengikuti ujian, mereka harus mencari lokasi yang memiliki sinyal.
Dalam kondisi tertentu, perjalanan untuk mendapatkan akses internet bahkan mencapai lebih dari 50 kilometer.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi persoalan nyata di wilayah terluar. Ketika akses internet telah menjadi bagian penting dari proses pendidikan, sebagian anak di wilayah selatan Sumba masih harus melakukan perjalanan puluhan kilometer hanya untuk memperoleh jaringan komunikasi.
Pulau Salura: Ambulans Laut Rusak, Sinyal Tak Ada
Aspirasi yang dibawa Umbu Rudi juga mencakup kondisi Pulau Salura, salah satu wilayah terluar di kawasan Sumba.
Di pulau tersebut, persoalan layanan kesehatan dan komunikasi menjadi perhatian serius.
Sebuah puskesmas memiliki ambulans laut. Namun, kendaraan yang seharusnya menjadi sarana penting untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan rujukan itu dalam kondisi rusak.
Bagi masyarakat pulau, persoalan tersebut bukan perkara sederhana. Ambulans laut dibutuhkan terutama ketika terjadi kondisi darurat, termasuk ibu yang hendak melahirkan maupun pasien yang membutuhkan rujukan.
Ketiadaan jaringan telekomunikasi juga menambah persoalan.
Siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang membutuhkan internet untuk mengerjakan tugas atau mengikuti ujian harus mencari lokasi yang memiliki sinyal. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan harus pergi puluhan kilometer menuju kota.
Bagi Umbu Rudi, keadaan tersebut memperlihatkan masih adanya jarak antara pembangunan nasional dan realitas kehidupan masyarakat di wilayah terluar.
“Ini sesuatu yang sangat ironis sekali ketika negara Indonesia memasuki usia kemerdekaan yang ke-81 tahun,” ujarnya.
Potensi Besar, Infrastruktur Tertinggal
Kondisi tersebut menjadi semakin kontras karena wilayah selatan Sumba Timur sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar.
Komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun, potensi itu membutuhkan dukungan infrastruktur agar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi.
Jalan yang rusak membuat biaya mobilisasi meningkat dan menghambat distribusi hasil produksi. Ketiadaan listrik membatasi aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar. Keterbatasan jaringan komunikasi menghambat pendidikan dan akses informasi. Sementara terbatasnya layanan kesehatan meningkatkan risiko bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat.
Dengan demikian, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan berdiri sendiri. Listrik, jalan, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi saling berkaitan.
Aspirasi Daerah Tak Boleh Berhenti di Ruang Rapat
Pertemuan Umbu Rudi dengan M. Sarmuji di Senayan menjadi bagian dari upaya membawa persoalan konkret dari daerah ke tingkat pengambilan kebijakan nasional.
Menurut Umbu Rudi, pemerintah daerah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan tersebut sendirian. Dibutuhkan komunikasi lintas pemerintahan sekaligus dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Untuk tahap awal, perhatian diarahkan ke Sumba. Namun, pola pendataan kebutuhan listrik tersebut diharapkan diperluas ke seluruh NTT.
Kepala daerah diminta segera menyampaikan data akurat mengenai desa, kelurahan, dan kampung yang belum berlistrik. Data itu penting agar persoalan masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi berubah menjadi proposal yang dapat diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat.
Bagi Umbu Rudi, kewajibannya sebagai anggota DPR RI tidak berhenti ketika reses selesai.
Setelah melihat langsung kehidupan masyarakat di enam kecamatan di selatan Sumba Timur, ia membawa suara tersebut ke Senayan untuk dikomunikasikan dengan pimpinan partai dan pemerintah.
Aspirasi itu diharapkan bergerak dari kampung-kampung yang masih gelap menuju meja pengambilan keputusan di Jakarta.
Sebab, bagi warga di selatan Sumba dan pulau-pulau terluar, kemerdekaan bukan sekadar perayaan setiap 17 Agustus.
Kemerdekaan juga berarti ketika lampu menyala di rumah-rumah, ambulans dapat membawa pasien menyeberangi laut, anak-anak dapat mengakses internet dari sekolahnya, dan jalan yang menghubungkan mereka dengan pusat pelayanan tidak lagi hancur.
Di titik itulah kehadiran negara semestinya tidak lagi menjadi janji, melainkan sesuatu yang benar-benar dirasakan masyarakat.*/laurens
Komentar