KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Balai Konservasi Sumber Daya Alama (BKSDA) Provinsi NTT telah mengajukan anggaran ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sebesar Rp 35 miliar dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pengembangan wisata kawasan konservasi.
“Pola yang dirancang untuk ini adalah dengan padat karya, dengan melibatkan masyarakat dalam penataan kawasan konservasi. Misalnya masyarakat diberi upah untuk kerjakan lopo atau buat jalan setapak dan sebagainya. Mudah-mudahan kementerian bisa mengabulkan proposal kita ini sehingga bisa turut meransang pertumbuhan ekonomi NTT nantinya,” sebut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alama (BKSDA) Provinsi NTT, Ir. Timbul Batubara, M.Si ketika bersama jajarannya bertemu Waki Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi di ruang kerja Wagub, Selasa (15/9/2020).
Di hadapan Wagub NTT, Timbul juga melaporkan bahwa pada bulan Agustus 2021, NTT khususnya Kota Kupang akan menjadi tuan rumah Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN).
Kesempatan itu, Timbul Batubara juga menginformasikan, BKSDA NTT telah meraih penghargaan sekitar 35 sertifikat dan 8 plakat terbaik dalam lomba foto maupun video keindahan alam yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK.
“Kami bangga karena yang persembahkan sertifikat maupun pelakat ini adalah para pegawai maupun tenaga honorer dan masyarakat NTT yang menjadi mitra kita,” ujar Timbul.
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mengharapkan agar BKSDA NTT terus berperan aktif dalam pembangunan di NTT.
“Kita mendorong instansi-instansi vertikal untuk ikut bersama-sama dalam membangun perekonomian di NTT. Sampai dengan bulan Juli penyerapan anggaran pusat maupun daerah di NTT baru mencapai sekitar 32%. Kita berusaha pada akhir september harus bisa capai 75% baik berupa belanja modal, belanja barang dan lain-lainnya,” ujar Wagub Nae Soi.
Dikatakan Wagub Nae Soi, NTT sudah mengalami pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada minus 1,96 per Agustus 2020. Dan, jika dalam dua kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi NTT negatif berarti, NTT turut menyumbang untuk resesi nasional.
“Ini tidak boleh terjadi. NTT tidak boleh sumbang resesi untuk nasional. Di sinilah peran pemerintah terutama dalam menjaga stabilitas perputaran ekonomi. Pemerintah dengan anggaran yang dimiliki dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi,” jelas Wagub.
Wagub menghimbau semua instansi pemerintah, baik daerah maupun vertikal, berupaya maksimal dan bekerja keras agar akhir Oktober, pertumbuhan ekonomi NTT bisa kembali positif atau di atas nol persen. Lebih baik lagi kalau sampai 1 persen.
“Kita tidak bisa mengharapkan swasta karena uang ada di pemerintah. Sedangkan swasta sedang mengalami kesusahan akibat dari dampak covid 19. Kita mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal agar mengoptimalkan pembelanjaan anggaran. Tidak boleh kaku dengan administrasi. Prinsipnya untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh curi uang negara,” pungkas Wagub.*)Diani/Humas
Editor: Laurens Leba Tukan
Komentar