BAJAWA,SELATANINDONESIA.COM — Ketika bantuan belum sepenuhnya menjangkau lokasi terdampak gempa, warga Faobata, Kabupaten Ngada, tidak harus menunggu untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemilik kios dan warga terdampak merasakan langsung manfaat kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, “ambil dulu, bayar kemudian”, yang memungkinkan korban memperoleh sembako, tenda, dan selimut dari kios terdekat, sementara pembayarannya diproses pemerintah sesuai ketentuan.
“Kami sebagai pemilik kios tentu mendukung kebijakan dari Bapak Gubernur NTT. Dengan kebijakan ini, masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya,” kata Sutini, pemilik Kios UD Mandiri, Senin (24/8/2026).
Pernyataan itu sejalan dengan pengalaman warga RT 12/RW 03, Kelurahan Faobata, yang harus mengungsi setelah rumah mereka rusak akibat gempa. Bagi mereka, kebijakan tersebut bukan sekadar mekanisme administrasi, melainkan jalan keluar ketika kebutuhan dasar harus dipenuhi segera sementara bantuan belum tiba.
Di RT 12/RW 03, Kelurahan Faobata, sejumlah warga seperti Maria Goreti Diwi, Ermalinda Fono, dan Eswaldus Soko harus mengungsi setelah rumah mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Mereka kemudian bertahan di tenda darurat sembari menunggu kondisi kembali memungkinkan untuk beraktivitas seperti biasa.
Bagi Maria, kebijakan tersebut memberikan kepastian bahwa kebutuhan dasar keluarganya tetap dapat dipenuhi meskipun bantuan belum seluruhnya tiba di wilayah mereka.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah membantu kami, korban bencana gempa bumi, dengan mengambil barang-barang sembako, tenda, dan selimut. Bantuan dari Bapak Gubernur telah meringankan penderitaan kami,” ujar Maria, Senin (24/8/2026).
Menurut dia, kebijakan tersebut sangat membantu warga yang sedang berada dalam situasi sulit. Mereka tidak perlu menunggu bantuan datang dari luar wilayah untuk mendapatkan kebutuhan yang tersedia di lingkungan sekitar.
Bantuan Tak Harus Menunggu
Gagasan utama kebijakan itu sederhana: ketika kebutuhan mendesak, masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama hanya karena bantuan pemerintah belum tiba secara fisik.
Pemerintah memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia di sekitar lokasi bencana. Kios dan toko masyarakat dapat menjadi titik pemenuhan kebutuhan awal bagi korban, sementara proses pembayaran dilakukan kemudian sesuai mekanisme pemerintah.
Sutini, pemilik Kios UD Mandiri yang melayani kebutuhan warga di wilayah tersebut, menilai kebijakan itu membantu mempercepat penanganan warga dalam situasi darurat.
“Kami sebagai pemilik kios tentu mendukung kebijakan dari Bapak Gubernur NTT. Dengan kebijakan ini, masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Barang yang diambil masyarakat nantinya diproses sesuai mekanisme yang ada,” kata Sutini.
Kebijakan tersebut sekaligus menempatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai penanganan bencana. Dalam keadaan normal, transaksi berlangsung dengan mekanisme biasa. Namun, dalam kondisi darurat, kebutuhan warga didahulukan sementara administrasi dan pembayaran menyusul.
Bagi korban bencana, perbedaan itu sangat berarti.
Hendrikus, yang mewakili warga RT 12/RW 03, mengatakan masyarakat merasakan langsung kemudahan tersebut. Warga dapat memperoleh sembako dan kebutuhan lainnya dari kios di sekitar tempat tinggal tanpa harus menunggu bantuan tiba.
“Untuk Bapak Gubernur, kami berterima kasih atas kebijakan penanganan tanggap bencana. Warga di RT 12, RW 03, Kelurahan Faobata bisa memperoleh kebutuhan dasar seperti sembako dan kebutuhan lainnya di kios, kemudian pembayarannya dilakukan oleh pemerintah sesuai ketentuan,” ujar Hendrikus.
Negara Hadir Saat Kebutuhan Mendesak
Kebijakan “ambil dulu, bayar kemudian” merupakan implementasi Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.300.2.1/04/BPBD/2026 tentang Pemenuhan Kebutuhan Makanan, Minuman, Tenda dan Selimut pada Hari Kejadian Bencana Sebelum Adanya Bantuan.
Kebijakan itu lahir dari persoalan klasik dalam penanganan bencana: kebutuhan masyarakat muncul dalam hitungan menit, sedangkan distribusi bantuan membutuhkan waktu.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut bergerak dengan cara yang lebih lentur tanpa mengabaikan akuntabilitas. Kebutuhan korban dipenuhi terlebih dahulu, sementara proses administrasi dan pembayaran tetap mengikuti aturan yang ditetapkan.
Bagi Gubernur Melki Laka Lena, pendekatan itu menegaskan bahwa masa tanggap darurat harus berorientasi pada kebutuhan paling mendasar warga.
Tidak boleh ada warga yang kelaparan karena bantuan logistik belum tiba. Tidak boleh ada keluarga yang tidur tanpa perlindungan ketika tenda dan selimut tersedia di lingkungan sekitar. Dan, tidak boleh pula warga yang kehilangan rumah harus menghadapi keadaan darurat sendirian hanya karena mekanisme bantuan membutuhkan waktu.
Pengalaman warga Faobata memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar keputusan administratif. Di lapangan, kebijakan itu diterjemahkan menjadi makanan yang tersedia, selimut yang bisa digunakan, tenda untuk berlindung, dan kebutuhan dasar yang dapat diperoleh ketika masyarakat sedang berada pada titik paling rentan.
Di tengah pemulihan pascagempa Flores, kecepatan menjadi bagian penting dari keselamatan dan ketahanan warga. “Ambil dulu, bayar kemudian” menjadi salah satu cara Pemerintah Provinsi NTT memastikan bantuan tidak berhenti pada prosedur, tetapi hadir sedekat mungkin dengan kebutuhan korban.*/baldussae/llt
Komentar