KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong hadirnya narasi optimisme pembangunan di ruang publik digital. Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT untuk aktif membagikan informasi kegiatan dan program pemerintah melalui media sosial, baik melalui akun resmi perangkat daerah maupun akun pribadi.
Kebijakan ini disampaikan Gubernur Melki saat rapat Tim Percepatan Pembangunan di kantor Gubernur di Kupang, Selasa (10/3/2026). Menurutnya, ruang publik selama ini sering dipenuhi narasi pesimisme, gosip, dan intrik yang tidak produktif, sehingga perlu diimbangi dengan informasi yang menunjukkan kerja nyata pemerintah.
“Ini bagian dari upaya kita membangun optimisme publik. Ruang publik jangan terus dibiarkan dipenuhi pesimisme, fitnah, dan gosip. Kita harus menunjukkan hal-hal positif yang sedang dikerjakan untuk kemajuan NTT,” kata Gubernur Melki.
Melalui kebijakan tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memposting sedikitnya tiga hingga lima informasi kegiatan setiap hari melalui akun media sosial resmi masing-masing. Informasi yang dibagikan dapat berupa program yang telah berjalan, kegiatan yang sedang dilaksanakan, maupun rencana pembangunan yang akan dilakukan.
Selain itu, setiap ASN juga diminta mengunggah minimal satu informasi setiap hari melalui akun pribadi. Informasi yang dibagikan dapat bersumber dari kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di NTT, maupun kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan di seluruh wilayah NTT.
Menurut Gubernur Melki, langkah ini bertujuan menjadikan ASN tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penyampai informasi pembangunan kepada masyarakat luas. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong kemajuan daerah.
“Kita ingin melihat sejauh mana ASN bisa menjadi juru bicara pembangunan. Informasi tentang NTT harus datang dari kita sendiri, sehingga publik bisa melihat potensi dan kemajuan daerah ini dengan lebih optimistis,” ujarnya.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, mulai dari pimpinan OPD hingga tenaga paruh waktu. Setiap perangkat daerah juga diminta memastikan seluruh pegawainya menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten.
Sebelumnya, Gubernur Melki juga berdiskusi dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengenai pentingnya memanfaatkan ruang digital secara produktif. Dalam pertemuan itu, dibahas pula upaya menghadirkan konten yang lebih positif di media sosial, khususnya di tengah meningkatnya penggunaan platform digital oleh masyarakat.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, kehadiran informasi pembangunan yang konsisten di ruang publik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur. Narasi optimisme tersebut dinilai penting untuk menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan terus berjalan dan membawa harapan baru bagi masa depan daerah kepulauan itu.*/llt/ak
Komentar