KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Politik pangan nasional dinilai belum sepenuhnya memberi ruang bagi realitas pertanian di wilayah kering seperti Nusa Tenggara Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengingatkan bahwa masa depan ketahanan pangan Indonesia juga ditentukan oleh keberpihakan kebijakan terhadap petani lahan kering di wilayah timur.
Hal itu ia sampaikan dalam kuliah umum bertajuk “Politik Pangan dan Masa Depan Petani Lahan Kering NTT” yang berlangsung di Aula Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Kupang, Kamis (5/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri akademisi, mahasiswa, serta pemangku kepentingan di sektor pertanian dan dipandu oleh Direktur Pascasarjana Undana, Dr. Hamza Wulakada.
Dalam paparannya, Ahmad Yohan yang akrab disapa AYO menekankan bahwa politik pangan tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan distribusi atau stabilisasi harga. Lebih dari itu, politik pangan harus menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat basis produksi dalam negeri, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya air seperti NTT.
“Petani lahan kering tidak boleh terus berada di pinggiran kebijakan. Mereka harus menjadi pusat perhatian dalam perumusan politik pangan nasional,” ujar AYO.
Menurut dia, pendekatan pembangunan pertanian di wilayah timur Indonesia tidak dapat disamakan dengan daerah yang memiliki sistem irigasi memadai. Kondisi agroklimat NTT yang kering menuntut strategi yang lebih kontekstual, termasuk pengembangan komoditas yang adaptif terhadap keterbatasan air.
AYO menilai komoditas lokal seperti jagung dan sorgum memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan strategis di daerah lahan kering. Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan teknologi pertanian berbasis iklim, akses permodalan yang lebih luas, serta jaminan harga yang adil bagi petani.
Tanpa keberpihakan anggaran dan regulasi yang konsisten, kata dia, petani lahan kering akan terus menghadapi siklus kerentanan ekonomi yang sama dari tahun ke tahun.
Dalam konteks ketahanan pangan nasional, AYO juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat cadangan pangan domestik melalui peningkatan produksi lokal yang berbasis potensi wilayah.
Ia pun menaruh harapan besar pada dunia akademik, khususnya Universitas Nusa Cendana, agar berperan lebih aktif dalam riset pertanian lahan kering. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga laboratorium hidup yang menghasilkan inovasi yang langsung menyentuh kebutuhan petani.
“Undana harus menjadi laboratorium hidup bagi pengembangan pertanian lahan kering. Risetnya harus menyentuh sawah dan kebun rakyat,” ujarnya.
Sebagai pimpinan di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, AYO menyatakan siap membuka ruang komunikasi antara Undana dan kementerian teknis guna memperkuat program pengembangan pertanian di NTT.
Ia juga mendorong perguruan tinggi untuk melahirkan lebih banyak inovator dan wirausaha muda di bidang agroteknologi yang mampu mentransformasi wajah pertanian lahan kering menjadi lebih modern dan berdaya saing.
“Jika kampus bergerak, kebijakan berpihak, dan petani diperkuat, maka masa depan pertanian lahan kering NTT akan lebih cerah,” katanya.
Kuliah umum tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi mengenai masa depan pertanian NTT di tengah tekanan perubahan iklim dan dinamika pasar global. Yohan mengajak generasi muda dan kalangan akademisi untuk lebih aktif terlibat dalam riset serta inovasi pertanian yang relevan dengan kondisi daerah.
“Politik pangan harus berpihak. Jika tidak, petani lahan kering akan terus menjadi korban kebijakan yang tidak kontekstual,” ujar AYO menutup pemaparannya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi gagasan antara legislatif, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan bagi NTT.*/ab/llt
Komentar