Bank NTT Siapkan Kanal Pembayaran Online, QRIS Jadi Ujung Tombak Penerimaan PAD
 KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di ruang ber-AC yang tenang, suara Yohanis Landu Praing terdengar tegas namun tenang. Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank NTT itu sedang memaparkan strategi digitalisasi keuangan daerah yang tengah mereka genjot. Tujuannya satu: mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh penjuru Nusa Tenggara Timur.
Pada forum dialog bertema Optimalisasi PAD Pemprov NTT, Kamis siang, 26 Juni 2025, Yohanis mengungkapkan langkah-langkah konkret Bank NTT dalam mendigitalisasi sistem penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Kami memfasilitasi penerimaan digital atau elektronifikasi dalam rangka peningkatan PAD. Ini tidak bisa ditunda,” kata Yohanis, di hadapan perwakilan pemerintah daerah, pengelola pajak, dan regulator keuangan.
Bank NTT, menurutnya, telah mengintegrasikan kanal pembayaran digital untuk sektor-sektor vital, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi pasar, pengelolaan sampah, hingga pajak hotel dan restoran—sumber-sumber PAD yang selama ini belum tergarap optimal.
“Saat ini kami juga tengah menyempurnakan sistem SP2D online, e-Samsat, integrasi tagihan, sistem informasi pemerintahan daerah, serta pajak daerah,” ujarnya.
Digitalisasi bukan sekadar jargon. Bank NTT mulai menyentuh lapisan paling dasar dalam tata kelola keuangan pemerintah: penerimaan. Salah satu inovasi yang mulai dirasakan manfaatnya ialah penerapan QRIS—Quick Response Code Indonesian Standard untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Pembayaran PKB melalui QRIS? Sangat bisa. Di mesin EDC kami sudah tersedia fitur QRIS, baik statis maupun dinamis, yang langsung bisa digunakan untuk transaksi pajak,” terang Yohanis.
Tak hanya di EDC, kanal pembayaran juga dibuka lewat teller bank, mobile banking, hingga agen Di@Bis@ yang tersebar di desa-desa dan kampung-kampung.
Bank NTT pun tengah menjajaki kolaborasi yang lebih erat dengan Badan Aset Daerah. “Kami sedang berkoordinasi, agar seluruh penerimaan yang seharusnya masuk ke kas daerah bisa tercatat, termonitor, dan tersalurkan secara digital,” katanya.
Langkah ini, menurut pengamat keuangan daerah di Kupang, bisa menjadi game changer dalam tata kelola fiskal di NTT yang selama ini masih banyak bergantung pada sistem manual dan pelaporan konvensional.
“Kalau Bank NTT berhasil memimpin ini, maka keuangan daerah bisa lebih sehat, transparan, dan akuntabel,” kata seorang auditor independen yang sering menangani proyek keuangan daerah.
Dengan ratusan miliar potensi PAD yang masih tersembunyi di balik praktik lama dan sistem pencatatan yang lemah, digitalisasi bisa menjadi jalan baru bagi daerah-daerah di NTT untuk berlari mengejar ketertinggalan fiskal mereka.
Dan di tengah transformasi ini, Bank NTT mulai memainkan peran barunya, bukan sekadar bank pembangunan daerah, tapi juga mesin pemungut rupiah-rupiah yang tercecer di desa, pasar, hotel, hingga layar ponsel warga.*/ab/llt
Komentar