PINUPAHAR,SELATANINDONESIA.COM – Di saat matahari tenggelam, aktivitas warga Kecamatan Pinu Pahar daerah Selatan Kabupaten Sumba Timur, perlahan ikut terhenti. Rumah-rumah mulai gelap. Kantor pemerintahan tak sepenuhnya dapat bekerja. Anak-anak sekolah pun menghadapi keterbatasan ketika sebagian layanan pendidikan beralih ke sistem digital.
Di kecamatan yang dihuni lebih dari 7.000 orang itu, listrik masih menjadi sesuatu yang dinanti.
Pinu Pahar merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang hingga kini belum menikmati jaringan listrik secara memadai. Ketiadaan listrik bukan lagi sekadar persoalan penerangan. Di tengah pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital, kondisi tersebut membuat warga harus meninggalkan kecamatan untuk mengurus berbagai keperluan.
Persoalan itu kembali mengemuka ketika anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan NTT II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, mengunjungi Pinu Pahar, Minggu (9/8/2026). Kunjungan berlangsung dalam kegiatan Sosialisasi Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui Implementasi P5HAM bersama mitra Kementerian Hak Asasi Manusia di Gedung GKS Lailunggi, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar.
Di hadapan wakil rakyat tersebut, warga tidak hanya menyampaikan keluhan tentang listrik. Jalan yang menghubungkan wilayah selatan Sumba Timur dengan pusat kabupaten juga menjadi persoalan yang terus mereka hadapi.
”Kami dari DPR RI Dapil NTT 2 melihat langsung satu kecamatan dengan 7.000 lebih penduduk belum memiliki listrik. Karena ketiadaan listrik akan menghambat pembangunan dan kemajuan di wilayah itu,” kata Umbu Rudi.
Menurut dia, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur membuat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, kata dia, telah menjalankan berbagai program pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran. Namun, kebutuhan infrastruktur di wilayah selatan Sumba Timur masih jauh lebih besar.
Ketika Urusan Kantor Harus Diselesaikan di Kota
Bagi aparatur pemerintahan di Pinu Pahar, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan untuk menyalakan lampu.
Camat Pinu Pahar, Amos Tunggu Djama mengatakan, sebagian pekerjaan administrasi pemerintahan kini dilakukan melalui aplikasi dan sistem digital. Tanpa listrik dan akses yang memadai, pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan di kantor kecamatan.
Aparatur pun harus menempuh perjalanan menuju pusat Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
”Kami di Kecamatan Pinu Pahar untuk menyelesaikan segala administrasi harus ke kota dan tidak bisa di kecamatan karena listrik tidak ada,” ujar Amos.
Persoalan Serupa Dialami Sekolah-Sekolah
Administrasi pendidikan yang harus dilakukan melalui berbagai aplikasi membuat pihak sekolah harus meninggalkan wilayah kecamatan untuk mendapatkan akses yang dibutuhkan.
”Demikian juga sekolah-sekolah, harus ke kota kabupaten untuk bisa mengerjakan administrasi yang oleh tuntutan aturan harus melalui aplikasi,” katanya.
Perjalanan menuju pusat kabupaten bukan perkara sederhana. Kondisi jalan yang belum memadai membuat waktu tempuh dan biaya perjalanan semakin besar.
Listrik dan jalan, dengan demikian, menjadi dua persoalan yang saling berkaitan. Ketika listrik tidak tersedia dan jalan belum layak, akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, pendidikan, pemerintahan, hingga kegiatan ekonomi menjadi semakin terbatas.
Anak-Anak Ikut Membayar Mahal
Dampak ketiadaan listrik juga dirasakan anak-anak. Pimpinan Jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Lailunggi, Pendeta Datu Biru, mengatakan masyarakat Pinu Pahar semakin kesulitan mengikuti sistem pendidikan yang bergerak menuju digitalisasi.
Ia mencontohkan anak-anak yang harus dibawa ke Waingapu untuk memenuhi keperluan tertentu berkaitan dengan administrasi pendidikan.
”Pinu Pahar masih gelap dan menjadi korban semua sistem online, termasuk anak SD dibawa ke Waingapu untuk asesmen Dapodik. Anak-anak bangsa dari Pinu Pahar sangat butuh listrik,” ujar Pendeta Datu Biru.
Bagi warga Pinu Pahar, listrik kini bukan semata-mata kebutuhan penerangan. Listrik menjadi bagian dari kebutuhan dasar untuk memperoleh pendidikan, mengakses informasi, menjalankan pemerintahan, dan mengembangkan perekonomian.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumba Timur, Umbu Aryad Tunggu Djama, mengatakan pembangunan wilayah selatan membutuhkan dukungan yang berkesinambungan dari berbagai tingkat pemerintahan.
Wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, menurut dia, perlu bekerja bersama agar persoalan infrastruktur di wilayah tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi.
Pendeta Abraham Litinau juga mengajak masyarakat menjaga kebersamaan agar perjuangan memperbaiki infrastruktur di wilayah selatan Sumba Timur terus dilakukan.
Harapan dari Listrik Tenaga Surya
Di tengah persoalan yang berlangsung bertahun-tahun, warga kini mendapatkan harapan baru.
Umbu Rudi Kabunang mengatakan tim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijadwalkan turun ke Sumba Timur pada 23 Agustus 2026. Peninjauan lapangan itu menjadi bagian dari tindak lanjut rencana elektrifikasi desa berbasis pembangkit listrik tenaga surya.
Enam kecamatan masuk dalam tahap awal program tersebut, yakni Matawai La Pawu, Kahaungu Eti, Kambata Mapambuhang, Mahu, Ngadu Ngala, dan Pinu Pahar.
Sejumlah desa yang disebut masuk daftar awal antara lain Katiku Wai, Mauramba, Meurumba, Laimeta, Maidang, Haray, Lahiru, Prauraming, Mahaniwa, Ramuk, dan Lailunggi.
Menurut Umbu Rudi, program tersebut ditujukan bagi wilayah yang secara teknis belum dapat dijangkau jaringan listrik konvensional. Pembangkit listrik tenaga surya akan dipasang di rumah-rumah warga, sementara pengelolaannya dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
”Kami mendapat informasi bahwa tim Kementerian ESDM akan turun ke Sumba Timur pada tanggal 23 Agustus 2026 ini untuk merealisasikan pembangunan listrik tenaga surya. Ini menjadi peluang yang harus dimanfaatkan agar desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik segera memperoleh akses listrik,” katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Asisten II Sekretariat Daerah Julius Ngenju, peninjauan tersebut juga akan digunakan untuk memverifikasi kondisi desa-desa yang telah diusulkan.
Karena itu, Umbu Rudi meminta pemerintah kecamatan dan desa memperbarui data wilayah yang belum mendapatkan akses listrik. Data tersebut penting agar kebutuhan listrik desa dapat dimasukkan ke dalam tahapan program pemerintah pusat.
”Masih banyak desa di Sumba Timur yang belum menikmati layanan listrik. Karena itu, kami terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur agar usulan kebutuhan listrik desa dapat masuk dalam program pemerintah pusat secara bertahap sampai seluruh desa memperoleh akses listrik,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah pusat masih menjalankan program elektrifikasi nasional hingga 2029 dengan sasaran sekitar 11.000 desa, terutama di kawasan Indonesia timur.
Kunjungan anggota DPR RI ke Pinu Pahar disambut masyarakat. Bagi warga, kehadiran wakil rakyat secara langsung memberikan arti tersendiri setelah persoalan wilayah tersebut selama ini lebih banyak disampaikan melalui berbagai jalur aspirasi.
Pendeta Datu Biru mengatakan warga wilayah selatan Sumba Timur selama ini banyak memberikan dukungan politik kepada para calon pemimpin. Namun, kunjungan langsung ke wilayah tersebut dinilai masih jarang.
”Sebuah kebanggaan besar bagi kami bahwa baru kali ini ada anggota DPR RI yang mau datang dan melakukan kegiatan di wilayah Selatan, khususnya di Pinu Pahar,” katanya.
Menurut dia, keberadaan wakil rakyat yang mengetahui kondisi wilayah secara langsung penting agar persoalan masyarakat dapat dibawa ke tingkat pusat.
”Ini asli anak Selatan. Kalau kita mau besarkan Sumba Timur harus ada wakil kita di Senayan,” ujar Datu Biru.
Umbu Rudi mengatakan pembangunan listrik dan jalan di wilayah selatan Sumba Timur membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan pemerintah desa.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di bawah kepemimpinan Bupati Umbu Lili Pekuwali yang, menurut dia, terus mendorong pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
”Perjuangan menghadirkan listrik desa tidak bisa dilakukan sendiri, dan kolaborasi antara saya di DPR RI, dan Pak Umbu Lili Pekuwali sebagai Bupati Sumba Timur sangat luar biasa. Juga kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa, hingga pemerintah pusat memberi dampak pada masyarakat di desa-desa terpencil dapat menikmati listrik,” katanya.
Umbu Rudi optimistis pemerintah pusat akan mendengar aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan dan listrik di enam kecamatan wilayah selatan Sumba Timur.
”Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mendengar keluhan dan aspirasi kita ini terkait infrastruktur jalan dan listrik di enam kecamatan di Sumba Timur ini. Karena kita adalah bagian dari Republik Indonesia yang tahun ini merayakan kemerdekaan ke-81 tahun,” ujarnya.
Bagi warga Pinu Pahar, yang mereka minta sebenarnya sederhana: kesempatan untuk terhubung dengan pembangunan.
Jalan yang layak akan membuka akses keluar-masuk wilayah. Listrik akan memungkinkan kantor pemerintahan bekerja tanpa harus berpindah tempat, sekolah mengikuti sistem pendidikan digital, dan anak-anak memperoleh layanan pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Kini, keluhan itu telah sampai ke tingkat pemerintah pusat. Peninjauan lapangan dijadwalkan berlangsung pada 23 Agustus mendatang sebagai bagian dari rencana elektrifikasi berbasis tenaga surya.
Bagi lebih dari 7.000 warga Pinu Pahar, tanggal itu bukan sekadar agenda pemerintah. Itu menjadi penanda harapan setelah bertahun-tahun menunggu.
Sebab, bagi mereka, kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan juga berarti dapat menikmati layanan dasar yang memungkinkan setiap warga hidup, belajar, bekerja, dan berkembang tanpa terhalang oleh tempat di mana mereka tinggal.*/laurens
Komentar