KUPPANG,SELATANINDONESIA.COM – Rote Ndao kembali menorehkan catatan positif dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menandai konsistensi daerah paling selatan Indonesia itu dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi birokrasi yang terus meningkat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tryantoro, kepada Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, dan Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, di Kupang, Selasa (26/5/2026).
Raihan opini WTP tahun ini memperpanjang tren positif Pemkab Rote Ndao dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan data BPK Perwakilan NTT, Kabupaten Rote Ndao berhasil mempertahankan opini WTP secara berturut-turut sejak pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 hingga 2025.
Perjalanan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu bukan tanpa catatan. Pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022, BPK masih menemukan sejumlah persoalan, mulai dari pengujian kepatuhan pajak daerah yang belum optimal, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, hingga penatausahaan aset tetap yang belum tertib. Namun, temuan tersebut dinilai tidak material dan tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga opini WTP tetap diberikan.
Setahun kemudian, dalam pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023, BPK kembali menyoroti pengelolaan kas daerah, optimalisasi pendapatan pajak, serta pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan fisik yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Meski demikian, Rote Ndao tetap mampu mempertahankan opini WTP untuk empat tahun berturut-turut.
Pada 2025, Pemkab Rote Ndao kembali memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Saat itu, BPK menilai tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Bupati Paulus Henuk menyebut capaian opini WTP 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Menurut dia, opini tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan indikator kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam konteks yang lebih luas, capaian Rote Ndao sejalan dengan tren pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT. BPK mencatat seluruh pemerintah daerah di Provinsi NTT berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023.
Bagi Rote Ndao, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama enam tahun terakhir menjadi modal penting untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mempertahankan opini audit, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.*/PPID U_DKISP RN/llt
Komentar