KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong lahirnya skema distribusi energi yang lebih berkeadilan guna menjawab tantangan pelayanan bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan minyak tanah di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan tingginya biaya logistik.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menilai pemerataan layanan energi tidak dapat semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar. Di satu sisi, pelaku usaha perlu memperoleh keuntungan yang layak agar kegiatan usaha tetap berkelanjutan. Namun, di sisi lain, energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dapat diakses hingga ke wilayah terpencil.
“Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, fungsi sosial dalam distribusi energi harus tetap menjadi perhatian bersama. Kita perlu mencari formulasi yang adil agar masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh pelayanan yang memadai,” kata Gubernur Melki saat membuka Musyawarah Cabang IX Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC NTT di Kupang, Senin (8/6/2026).
Bagi NTT, persoalan distribusi energi memiliki kompleksitas tersendiri. Karakteristik wilayah yang terdiri atas banyak pulau menyebabkan biaya pengangkutan menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kondisi tersebut berdampak pada tantangan penyediaan energi, terutama di kawasan yang memiliki tingkat aksesibilitas rendah.
Menurut Gubernur Melki, diperlukan pola kemitraan yang memungkinkan pelaku usaha mengembangkan bisnis di kawasan yang memiliki potensi ekonomi sekaligus berpartisipasi membuka layanan distribusi pada daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Dengan pendekatan tersebut, aspek bisnis dan pelayanan publik dapat berjalan beriringan.
Selain distribusi BBM, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap pasokan LPG yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Pemprov NTT meminta dukungan Hiswana Migas bersama PT Pertamina untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga stabilitas distribusi di seluruh kabupaten dan kota.
Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pasokan minyak tanah. Di sejumlah wilayah pedesaan dan kepulauan, komoditas tersebut masih menjadi sumber energi utama bagi rumah tangga. Karena itu, setiap kebijakan konversi energi perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat.
“Ketersediaan minyak tanah harus tetap menjadi perhatian karena masih digunakan oleh banyak keluarga di NTT. Jika ada kebijakan konversi, maka prosesnya harus direncanakan dengan baik dan memastikan masyarakat siap menerima perubahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga iklim usaha yang kondusif di sektor energi. Pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha guna mencari solusi atas berbagai persoalan distribusi, sepanjang tetap sejalan dengan regulasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sektor energi harus berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Melalui Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT, pemerintah berharap lahir rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan daerah melalui tersedianya layanan energi yang merata dan berkelanjutan.
Bagi provinsi kepulauan seperti NTT, ketersediaan energi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu, upaya menghadirkan distribusi energi yang berkeadilan menjadi salah satu prasyarat bagi pembangunan yang inklusif di daerah tersebut.*/meldo/llt
Komentar