Digitalisasi Rantai Pangan Desa, NTT Siapkan Ekosistem MBG Tanpa Bergantung APBD
LARANTUKA,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengarahkan transformasi pembangunan desa melalui digitalisasi rantai pasok pangan berbasis Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa dari hulu hingga hilir tanpa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menerima audiensi Pendiri Komunitas Kail Sejahtera Berbasis Digital, Antonius Ratu Baki, di Aula Hotel Asa, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Jumat (6/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Antonius memaparkan konsep pembangunan desa berbasis sistem pasokan MBG yang terintegrasi secara digital. Desa diposisikan sebagai pusat produksi pangan sekaligus simpul distribusi untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program MBG memiliki potensi besar untuk membangun desa jika dikelola melalui sistem pasokan berbasis desa dan pengembangan usaha tanam komoditas MBG. Dengan teknologi, berbagai program yang sebelumnya sulit dilakukan kini bisa diwujudkan,” ujar Antonius.
Ia menjelaskan, sistem tersebut dikembangkan melalui aplikasi Lamaholot Digital “E-Gemohi”, yang menghubungkan proses produksi, pembiayaan, hingga pemasaran. Pada sisi hulu, pembiayaan usaha tanam didorong melalui kerja sama dengan perbankan dan dukungan pemerintah kabupaten. Sementara pada sisi hilir, disiapkan marketplace lokal MBG untuk menopang kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.
Selain itu, pengelolaan pengguna dan sistem pembayaran dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi Mistar. Pengguna aplikasi berasal dari berbagai entitas ekonomi desa, mulai dari BUMDes, koperasi desa (Kopdes), UMKM, hingga SPPG.
“Mekanisme harga ditentukan oleh dapur atau SPPG. Pemasok yang sudah ada tetap dilibatkan melalui sistem pembelian berbasis aplikasi, sedangkan pengendalian kualitas dilakukan oleh dapur di gudang desa,” kata Antonius.
Flores Timur Siapkan 30 Dapur MBG
Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menyatakan, pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan 30 dapur MBG di wilayahnya. Seluruh dapur tersebut akan terhubung dengan sistem pasokan pangan desa melalui vendor berbasis aplikasi.
“Setiap desa dirancang menjadi bagian dari sistem pasokan pangan. Ini langkah strategis untuk mengelola hulu dan hilir secara terpadu serta menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menurut Doni, model ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi petani, pelaku UMKM, dan koperasi desa.
Dorong Sinergi Perbankan
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Melkiades Laka Lena menilai inisiatif digitalisasi rantai pangan desa ini sebagai langkah konkret yang perlu segera diimplementasikan. Namun, ia menekankan pentingnya sinergi dengan sektor perbankan agar seluruh ekosistem dapat berjalan optimal.
“Konsep ini sudah baik dan sangat relevan. Tantangannya adalah memastikan pembiayaan berjalan seiring dengan sistem yang dibangun. Karena itu, perlu disinergikan dengan perbankan agar seluruh ekosistem bergerak bersama,” kata Gubernur Melki.
Ia juga mendorong adanya kontrak pasokan yang jelas antara SPPG dan BUMDes atau Kopdes untuk menjamin kepastian pasar bagi produksi desa.
Dengan pendekatan digital dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTT berharap program MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan kemandirian pangan daerah.*/Fara Therik/llt
Komentar