ATAMBUA,SELATANINDONESIA.COM – Langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi daerah yang lebih bertumpu pada penguatan nilai tambah di tingkat lokal.
Dalam kunjungan kerja di Desa Teun, Kabupaten Belu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Minggu (29/3/2026), Gubernur Melki menegaskan pentingnya transformasi pola produksi masyarakat desa sebagai kunci keluar dari stagnasi ekonomi.
Selama ini, menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada pola ekonomi yang masih bertumpu pada penjualan bahan mentah. Praktik “tanam–panen–jual” dinilai tidak lagi memadai untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, pemerintah kini mendorong pendekatan hilirisasi di tingkat desa: hasil pertanian dan kerajinan tidak dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah, dikemas, dan dipasarkan sebagai produk bernilai tambah.
Contoh sederhana yang disampaikan Gubernur Melki menjadi ilustrasi arah kebijakan tersebut. Jagung, komoditas yang melimpah di NTT, tidak lagi sekadar dijual sebagai bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk siap konsumsi seperti popcorn dengan kemasan menarik. Demikian pula dengan tenun ikat yang selama ini dijual dalam bentuk kain, didorong untuk dikembangkan menjadi produk turunan yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar.
Pendekatan ini diperkuat melalui program “SMK Membangun Desa”, yang menjadi salah satu intervensi strategis pemerintah provinsi. Program ini mengintegrasikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan desa sebagai pusat produksi dan inovasi. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, SMK didorong berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Konsep yang diusung pun cukup komprehensif: One Village One Product, One School One Product, dan One Community One Product. Artinya, setiap desa, sekolah, dan komunitas didorong memiliki produk unggulan yang khas, berbasis potensi lokal. Dengan demikian, ekosistem produksi tidak hanya bertumpu pada individu, tetapi menjadi gerakan kolektif yang terstruktur.
Langkah ini sekaligus menjawab persoalan struktural ekonomi NTT yang selama ini ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap produk luar daerah. Pemerintah provinsi mencatat, sekitar Rp51 triliun uang masyarakat NTT setiap tahun mengalir keluar daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari komoditas dasar hingga produk konsumsi sederhana. Bahkan, komoditas seperti pinang yang sebenarnya bisa dibudidayakan secara lokal masih didatangkan dari luar dalam jumlah besar.
Kondisi ini diperparah dengan struktur anggaran daerah yang belum sepenuhnya mendorong perputaran ekonomi riil. Dari total belanja pemerintah daerah sekitar Rp30 triliun, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat relatif terbatas.
Di sisi lain, Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan menyimpan peluang ekonomi yang besar. Arus perdagangan lintas batas dengan Timor Leste berlangsung setiap hari dalam skala signifikan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal. Pasar perbatasan justru kerap didominasi oleh produk dari luar daerah.
Dalam konteks ini, hilirisasi menjadi strategi kunci untuk membalik keadaan. Produk lokal yang telah diolah, dikemas secara profesional, dan memenuhi standar, termasuk sertifikasi dari lembaga seperti BPOM, memiliki peluang lebih besar untuk bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar lintas negara.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan dari sisi distribusi dan pemasaran, antara lain melalui pengembangan jaringan seperti NTT Mart. Upaya ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas dan stabil.
Lebih jauh, Gubernur Melki mendorong agar SMK di wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelatihan, tetapi juga sebagai unit produksi yang mampu menghasilkan produk berstandar tinggi. Bahkan, ia membuka peluang pengembangan SMK berstandar internasional di kawasan perbatasan, sejalan dengan posisi strategis wilayah tersebut.
Dampak yang diharapkan dari seluruh rangkaian kebijakan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan masyarakat. Program ini juga menyasar peningkatan keterampilan, terutama bagi anak-anak putus sekolah, pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, serta penguatan kemandirian ekonomi desa. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di NTT.
Arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTT pada dasarnya menegaskan pergeseran paradigma pembangunan: dari ekonomi berbasis eksploitasi bahan mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Transformasi ini memang tidak instan dan memerlukan konsistensi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Namun, dengan dukungan pendidikan vokasi yang terintegrasi dan penguatan pasar lokal, peluang untuk membangun ekonomi desa yang lebih tangguh dan berdaya saing terbuka lebar, terutama di wilayah strategis seperti perbatasan Belu.
Acara kunker Gubernur itu dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa peralatan dan pelatihan kepada Kepala Desa Teun dari Pemerintah Provinsi NTT, yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena.
Turut mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT Alfonsius Theodorus, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lery Rupidara, Sekretaris BPBD Johanes Taka Dosi, serta Plt. Kepala Bapenda NTT Johny Ericson Ataupah.*/jendaralpurek/llt
Komentar