KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari PSI, Simson Polin, mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT agar tetap konsisten memperkuat Program Dasacita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, khususnya pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Simson dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR Provinsi NTT yang digelar di Kupang, Rabu (4/2/2026). Menurut dia, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, penyediaan air baku, air pertanian, dan irigasi harus tetap menjadi prioritas utama. Itu fondasi kesejahteraan masyarakat NTT,” ujar Simson.
Ia menyoroti persoalan rumah layak huni yang hingga kini masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, kebutuhan rumah layak huni di NTT diperkirakan masih mencapai sekitar 416.000 unit.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT pada tahun anggaran 2026 telah menyiapkan alokasi dana sekitar Rp157 miliar yang diprioritaskan untuk program penanganan rumah layak huni.
“Ini langkah yang baik, tetapi harus dikawal bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” kata Simson.
Selain sektor perumahan, Simson juga menaruh perhatian pada kondisi infrastruktur jembatan di NTT. Ia menyebutkan, hingga tahun 2025 terdapat sekitar 800 jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT dan belum seluruhnya tersentuh penanganan anggaran.
Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang saat ini dilaporkan sudah putus. Padahal, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
“Jika anggaran provinsi mengalami efisiensi, saya berharap penanganannya bisa diusulkan ke Balai Jalan Nasional. Jembatan Termanu sangat strategis bagi mobilitas dan perekonomian warga,” ujarnya.
Di tengah berbagai catatan tersebut, Simson juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT yang pada tahun ini telah menangani ruas jalan provinsi Ba’a–Batutua di Kabupaten Rote Ndao, tepatnya di wilayah Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain.
Ruas jalan tersebut sebelumnya mengalami longsor parah dan berpotensi terputus jika tidak segera ditangani. Kondisi itu dinilai dapat mengganggu akses masyarakat menuju rumah sakit, pusat pemerintahan, hingga pasar rakyat.
“Kalau dibiarkan, dampaknya sangat luas. Karena itu, langkah cepat Pemprov NTT dalam menangani ruas jalan ini patut diapresiasi,” kata Simson.
Ia berharap, penguatan Program Dasacita di sektor infrastruktur dapat terus dijalankan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan demi mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.*/llt
Komentar