Di tengah catatan kinerja makro yang menguat pada era kepemimpinan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma (Melki-Johni), ditandai kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, DPRD NTT mengingatkan bahwa keberhasilan itu belum cukup jika belum sepenuhnya dirasakan dalam kualitas hidup masyarakat sehari-hari.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan satu pesan kunci:capaian pembangunan tidak boleh berhenti pada angka statistik, melainkan harus hadir nyata dalam kehidupan masyarakat.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, Senin (4/5/2026), lembaga legislatif daerah itu menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Tahun Anggaran 2025. Rapat dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD.
Melalui laporan Panitia Kerja, DPRD menilai sejumlah indikator makro menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,14 menjadi 69,89. Angka kemiskinan menurun dari 19,02 persen menjadi 17,50 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 3,80 persen menjadi 3,10 persen.
Namun, di balik tren positif tersebut, DPRD mengingatkan adanya pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
“Capaian pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat pada angka-angka statistik,” ujar juru bicara Panitia Kerja LKPJ, Astria B. Gaidaka, dalam sidang.
Sorotan utama diarahkan pada kualitas layanan dasar yang dinilai belum merata, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. DPRD menilai peningkatan IPM belum sepenuhnya mencerminkan akses dan mutu layanan yang setara di seluruh wilayah NTT.
Selain itu, meski angka kemiskinan dan pengangguran menurun, kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja masih menjadi tantangan. Ketahanan ekonomi rumah tangga dinilai belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi.
Di sisi lain, DPRD mencatat kenaikan rasio gini dari 0,315 menjadi 0,322. Angka ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di tengah pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketimpangan ini perlu diantisipasi agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu,” kata Astria.
Sebagai tindak lanjut, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan vokasi dan percepatan penanganan stunting. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas masyarakat.
Di sektor ekonomi, hilirisasi pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi perhatian. DPRD menilai penguatan rantai nilai diperlukan agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan.
Tak kalah penting, DPRD menekankan perlunya pembangunan berbasis data yang akurat guna memastikan program pemerintah tepat sasaran. Penguatan tata kelola pemerintahan, transparansi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi bagian dari rekomendasi.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada pemerintah provinsi.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap arah pembangunan NTT ke depan tidak hanya terukur di atas kertas, tetapi juga menghadirkan perubahan yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.*/ Fara Therik/llt
Komentar