GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Berita Hari Ini NTT Golkar Politik Sumba Tengah
Beranda / Berita Hari Ini NTT / Sumba Tengah / DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang: Program Kerakyatan Sumba Tengah Jadi Model Pembangunan di Tengah Efisiensi

DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang: Program Kerakyatan Sumba Tengah Jadi Model Pembangunan di Tengah Efisiensi

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dr. Umbu Rudi Kabunang diselempangi sarung tenun khas Sumba Tengah oleh Wakil Bupati Sumba Tengah, Martinus Umbu Djoka ketika melakukan kunjungan kerja reses di Pemda Kabupaten Sumba Tengah, Jumat (27/2/2026). Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, geliat pembangunan berbasis rakyat justru menguat di Kabupaten Sumba Tengah. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil NTT II, Umbu Rudi Kabunang, memberikan apresiasi tinggi terhadap program kerakyatan yang dijalankan Bupati Sumba Tengah Paulus S. K. Limu bersama Daniel Landa pada periode pertama dan dilanjutkan bersama Wakil Bupati Martinus Umbu Djoka pada periode kedua.

Dalam kunjungan kerja reses di Kabupaten Sumba Tengah, Jumat (27/2/2026), Umbu Rudi menyebut program seperti pembangunan sekitar 4.000 unit Rumah Mandiri, lebih dari 5.000 beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, serta penyediaan air bersih sebagai kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, kepemimpinan Paulus S.K. Limu memahami secara konkret denyut nadi masyarakat kecil, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Program tersebut dinilai layak menjadi contoh bagi daerah lain.

Listrik Desa: Kebutuhan Dasar yang Belum Tuntas

Salah satu isu krusial yang disoroti adalah elektrifikasi desa. Sejumlah wilayah di Sumba Tengah masih belum menikmati akses listrik secara merata. Bagi masyarakat pedesaan, listrik bukan sekadar penerangan, tetapi juga akses pendidikan, informasi, dan penguatan ekonomi rumah tangga.

Di Kota Reinha Rosari Larantuka, Semana Santa Terus Hidup; Gubernur NTT Dorong Penguatan Narasi Tradisi

Umbu Rudi menegaskan komitmennya untuk mendorong persoalan ini ke Kementerian ESDM. Tantangan geografis wilayah kepulauan seperti Sumba menuntut pembangunan infrastruktur pembangkit dan distribusi yang lebih adaptif.

Rumah Mandiri dan Penurunan Kemiskinan

Wakil Bupati Sumba Tengah, Martinus Umbu Djoka menjelaskan bahwa program Rumah Mandiri dibangun dengan biaya sekitar Rp70 juta per unit, sudah mencakup bangunan permanen, atap seng, finishing tembok dan lantai, listrik, MCK, serta air bersih. Program ini bahkan mendapat perhatian Wakil Menteri Perumahan RI yang menilai secara umum rumah dengan spesifikasi tersebut biasanya menelan biaya hingga Rp150 juta.

Berdasarkan indikator kemiskinan BPS, tujuh indikator kemiskinan telah terakomodasi dalam program Rumah Mandiri. Dampaknya, angka kemiskinan di Sumba Tengah berhasil ditekan secara bertahap:

Tahun 2018: 34,49 persen

Gubernur Melki Dorong ASN NTT Sebarkan Narasi Optimisme Pembangunan di Ruang Publik Digital

Lima tahun kepemimpinan PK-DL: turun hingga sekitar 29 persen

Periode berjalan: kembali turun 1,61 persen, mendekati 20 persen

Target pemerintah daerah adalah penurunan 2 persen per tahun atau 10 persen selama lima tahun kepemimpinan saat ini.

Meski dalam kondisi efisiensi anggaran, program tetap berjalan. Jika sebelumnya setiap desa membangun 10 unit (5 dari APBD dan 5 dari Dana Desa), kini menjadi 3 unit per desa.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dr. Umbu Rudi Kabunang ketika melakukan kunjungan kerja reses di Pemda Kabupaten Sumba Tengah, Jumat (27/2/2026). Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

Program PK POM: Pekarangan Pro Oli Mila

Bupati Rote Ndao: Puluhan Paus Terdampar di Rote, 18 Ekor Mati dan Dikuburkan Massal

Sebagai penguatan ekonomi keluarga penerima Rumah Mandiri, Pemda meluncurkan Program PK POM (Pekarangan Pro Oli Mila). Program ini memberikan bantuan produktif berupa:

3 ekor kambing (2 betina, 1 jantan)

11 ekor bebek (10 betina, 1 jantan)

400 bibit ikan lele beserta kolam

Lahan hortikultura 2 are untuk sayur dan buah

Menurut perhitungan Pemda, dalam enam bulan penerima program dapat memperoleh pendapatan Rp1,5โ€“2 juta per bulan, dan berpotensi meningkat pada tahun berikutnya hingga rata-rata Rp2 juta per bulan.

Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya

Diskusi reses juga membahas revisi Perda Tata Ruang dan Wilayah, khususnya terkait pengelolaan galian C seperti pasir, tanah, dan sirtu. Pengambilan material dari muara sungai dan pesisir dinilai berisiko merusak ekosistem jika tanpa regulasi dan pengawasan terpadu.

Umbu Rudi mendorong penyusunan blueprint pemanfaatan lahan yang terintegrasi untuk sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata agar pembangunan lebih terencana dan berkelanjutan.

Budaya dan Ekonomi Kreatif: Pacuan Kuda

Aspek budaya juga mendapat perhatian, terutama olahraga pacuan kuda yang menjadi identitas masyarakat Sumba. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan SK Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Pacu Kabupaten Sumba Tengah.

Umbu Djoka berharap dengan kepengurusan yang sah dan profesional, pembinaan atlet serta penyelenggaraan event dapat lebih terarah sehingga pacuan kuda tidak hanya menjadi tradisi budaya, tetapi juga motor penggerak ekonomi dan pariwisata daerah.

Penguatan Sektor Pertanian: Kopi Robusta

Pemerintah daerah juga mendorong diversifikasi ekonomi melalui penanaman kopi robusta. Selama hampir satu bulan terakhir, Bupati bersama masyarakat turun langsung melakukan penanaman sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan.

Umbu Rudi Kabunang menyampaikan terima kasih kepada wakil Bupati Sumba Tengah dan jajaran Pimpinan OPD yang telah dengan penuh antusia menyambut pelaksanaan kunjungan kerja reses di Pemda Sumba Tengah.

Reses tersebut menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam membangun wilayah kepulauan seperti Sumba Tengah. Bagi Umbu Rudi, sebagai satu-satunya wakil rakyat asal Sumba di DPR RI, kunjungan tersebut merupakan tanggung jawab politik untuk memastikan aspirasi masyarakat daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional.*/llt

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ร— Advertisement
ร— Advertisement