KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah ruang fiskal yang kian menyempit, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memilih menempuh langkah tak biasa. Jumat (27/2/2026), pemerintah daerah resmi menandatangani perjanjian kredit pinjaman daerah senilai Rp 30 miliar bersama Bank NTT untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan.
Keputusan itu lahir bukan tanpa tekanan. Sejak 2025, transfer pusat ke daerah mengalami pemangkasan signifikan. Tahun lalu, anggaran fiskal Rote Ndao terpangkas Rp 55,6 miliar, terutama pada sektor infrastruktur. Memasuki 2026, pemotongan kembali terjadi hingga Rp 73,9 miliar. Di saat bersamaan, belanja pegawai meningkat menyusul penambahan PPPK dan CPNS tanpa dukungan tambahan dana transfer seperti sebelum 2023.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyebut kondisi itu membuat ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin terbatas. “Kalau hanya mengandalkan fiskal yang ada, banyak pembangunan dasar akan tertunda. Sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu,” ujarnya.
Pinjaman daerah menjadi opsi realistis setelah melalui konsultasi dengan pemerintah pusat dan pembahasan panjang bersama DPRD. Semula, nilai pinjaman yang direncanakan mencapai Rp 100 miliar. Namun, setelah menghitung kemampuan fiskal dan risiko jangka panjang, disepakati angka Rp 30 miliar.
Seluruh dana tersebut, tegas Paulus, akan difokuskan untuk infrastruktur vital: pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan jembatan termasuk jembatan di Oele senilai sekitar Rp 1,5 miliar, rehabilitasi jaringan irigasi untuk menopang pertanian, hingga pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). “Tidak ada untuk belanja lain. Ini murni untuk menjaga agar infrastruktur dasar tetap berjalan,” katanya.
Pilihan menggandeng Bank NTT dinilai strategis. Selain sebagai bank pembangunan daerah, pemerintah kabupaten juga merupakan salah satu pemegang sahamnya. Artinya, bunga pinjaman yang dibayarkan berpotensi kembali dalam bentuk dividen. “Manfaat ekonominya tetap berputar di daerah,” ujar Paulus.
Komisaris Utama Bank NTT, Donny Heatubun, mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai pemanfaatan skema pinjaman daerah secara terukur dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan, terutama di tengah tekanan fiskal nasional.
Bagi Rote Ndao, kabupaten kepulauan di selatan Indonesia itu ketersediaan jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih bukan sekadar proyek fisik, melainkan prasyarat konektivitas, ketahanan pangan, dan pelayanan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pinjaman daerah kini menjadi jalan tengah agar pembangunan tak ikut terpangkas.*/ab/llt/ PPID Utama_DKISP Rote Ndao
Komentar