Pemprov NTT Perkuat Ketahanan Ekonomi Jelang Ramadan hingga Paskah 2026
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026 yang bertepatan dengan Ramadan, Nyepi, Idul Fitri 1447 H, dan Paskah.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok dan penguatan sektor ekonomi unggulan daerah menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi pada periode tersebut.
Hal itu disampaikan Gubernur Melki saat memimpin rapat koordinasi pembahasan perekonomian daerah di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT di Kupang, Kamis (12/3/2026). Rapat dihadiri pimpinan perangkat daerah, akademisi, serta perwakilan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
“Yang harus kita jaga bersama adalah ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga yang memicu inflasi,” ujar Gubernur Melki.
Data pemerintah daerah menunjukkan ekonomi NTT pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,34 persen secara tahunan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp148,37 triliun. Sementara itu, inflasi pada Februari 2026 tercatat 3,42 persen secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 110,14.
Namun, Gubernur Melki mengingatkan stabilitas harga di NTT masih sangat dipengaruhi kelancaran distribusi barang. Sebagian besar komoditas pemicu inflasi masih dipasok dari luar daerah sehingga rantai logistik menjadi faktor penentu dalam menjaga keterjangkauan harga di pasar.
“Distribusi menjadi kunci karena sebagian besar komoditas kebutuhan pokok masih didatangkan dari luar NTT,” katanya.
Di sisi lain, struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 27,62 persen terhadap perekonomian daerah. Meski demikian, sektor tersebut baru tumbuh sekitar 2,22 persen secara tahunan sehingga memerlukan upaya peningkatan produktivitas.
Dalam forum tersebut, Gubernur Melki juga menyoroti dampak kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kebijakan ini berpotensi berdampak pada sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
“Pemprov sedang bernegosiasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan ini tidak menimbulkan rasionalisasi atau pemutusan hubungan kerja massal bagi PPPK,” ujar Gubernur Melki.
Selain menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, pemerintah provinsi juga menyiapkan sejumlah agenda pembangunan pada 2026. Salah satunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp2,8 triliun melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak rokok dan sektor potensial lainnya.
Pemprov NTT juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui pemanfaatan program Instruksi Presiden. Pemerintah daerah diminta mengusulkan ruas jalan prioritas agar dapat ditangani oleh pemerintah pusat.
Di sektor kesejahteraan, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 31.000 rumah layak huni pada 2026. Sementara di bidang pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu prioritas utama.
Untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, pemerintah juga memperkuat digitalisasi data daerah melalui Portal Sasando. Melki bahkan membentuk lima tim kerja khusus percepatan pembangunan untuk memastikan program-program prioritas berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Kita harus memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan lebih cepat dan terintegrasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK NTT Jimmy Hendrik menilai sektor pertanian masih menjadi sektor strategis dalam penyaluran pembiayaan di daerah. Dalam empat tahun terakhir, kredit sektor pertanian meningkat signifikan dari sekitar Rp21 triliun pada Januari 2023 menjadi Rp47 triliun pada Januari 2026.
“Secara kumulatif pertumbuhannya sekitar 17,49 persen. Ini menunjukkan sektor pertanian tetap menjadi sektor strategis dalam intermediasi keuangan di NTT,” ujarnya.
Namun demikian, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan mengakses pembiayaan formal. Kendala utama antara lain keterbatasan agunan, skala usaha yang kecil, serta risiko usaha yang masih dinilai tinggi oleh lembaga keuangan.
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menambahkan bahwa ketahanan ekonomi NTT juga masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan data UMKM dan komoditas unggulan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta terbatasnya minat investor swasta.
Menurutnya, sebagian besar tenaga kerja di NTT masih berpendidikan sekolah dasar ke bawah, sementara mayoritas petani dan peternak berusia di atas 35 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian modern.
Selain itu, biaya logistik yang tinggi serta daya beli masyarakat yang masih rendah turut memengaruhi minat investasi di daerah dengan tingkat kemiskinan sekitar 17,5 persen tersebut.
Untuk memperkuat ekonomi daerah, Bank Indonesia merekomendasikan pengembangan model bisnis local champion dengan fokus pada komoditas unggulan seperti beras, bawang merah, cabai merah, jagung, telur dan daging ayam, rumput laut, serta minuman tradisional sopi.
Belanja pemerintah juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT Adi Setiawan menyebutkan penyaluran belanja negara di wilayah Bali–Nusa Tenggara pada awal tahun menunjukkan tren positif.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menyalurkan sekitar 86 persen tunjangan hari raya dari target Rp274 miliar. Selain itu, tunjangan bagi 207 dokter spesialis yang bertugas di 20 kabupaten di NTT juga mulai dibayarkan sebesar Rp30 juta per bulan.
Penyaluran dana desa pun mulai dilakukan secara bertahap untuk mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Forum koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Nusa Tenggara Timur di tengah berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi daerah tersebut.*/jendralpurek/llt
Komentar