WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah tantangan pembangunan manusia di wilayah kepulauan, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah mulai menaruh perhatian serius pada arah kebijakan anggaran yang berpihak kepada anak. Langkah itu ditandai dengan dibukanya kegiatan pemetaan potensi kontribusi anggaran daerah dan dana desa Tahun 2027 untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, Selasa (26/5/2026), di Aula Bapperida Kabupaten Sumba Tengah.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumba Tengah, Martinus Umbu Djoka. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dipandang sebagai program pelengkap pembangunan, melainkan fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan di Sumba Tengah.
Menurut Umbu Djoka, pemerintah daerah bersama pemerintah desa memegang peran penting dalam memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap layanan dasar yang layak. Karena itu, arah penggunaan APBD maupun Dana Desa perlu dirancang lebih responsif terhadap kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
“Pembangunan daerah harus menghadirkan ruang aman dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dukungan anggaran diharapkan dapat memperkuat berbagai program strategis yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup anak. Program tersebut antara lain layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penanganan stunting, penyediaan ruang bermain ramah anak, peningkatan akses pendidikan, hingga perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan kelembagaan perlindungan anak melalui penyediaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi.
Kegiatan pemetaan ini diharapkan menghasilkan rancangan kontribusi APBD dan Dana Desa Tahun 2027 yang lebih terarah dan terukur dalam mendukung pemenuhan hak anak. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, hingga evaluasi program pembangunan daerah.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Kabupaten Sumba Tengah untuk mewujudkan predikat Kabupaten Layak Anak, sebuah target yang menuntut keterlibatan lintas sektor dan keberpihakan kebijakan secara konsisten.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Program Manager YWKW, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas PPO, Sekretaris Bapperida, Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, serta sejumlah pejabat perangkat daerah lainnya.*/prokopimSTeng/llt
Komentar