ROTENDAO,SELATANINDONESIA.COM — Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan kepulauan masih menjadi pekerjaan penting bagi Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Persoalan jalan, jembatan, akses air bersih, hingga keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi sejumlah isu yang disampaikan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk kepada Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT Jenderal Maruli Simanjuntak saat meninjau lokasi titik nol, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Paulus menyambut kedatangan Maruli bersama Sekretaris Utama BNPPDT, Pangdam, Danrem, serta rombongan. Agenda dilanjutkan dengan peninjauan lokasi titik nol yang direncanakan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut.
Bupati Paulus mengatakan, rencana pembangunan titik nol beserta akses jalannya telah melalui proses komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Pembangunan yang semula diagendakan pada 2026 itu direncanakan dilaksanakan pada 2027 setelah sebagian anggaran tahun ini dialihkan untuk membantu penanganan dampak gempa bumi di Flores.
“Melalui perjuangan, komunikasi, dan kolaborasi yang terus kami bangun, pembangunan titik nol ini direncanakan dapat dilaksanakan tahun depan. Kami memahami bahwa penanganan bencana di Flores juga membutuhkan dukungan bersama,” kata Bupati Paulus kepada SelatanIndonesia.com, Minggu (25/10/2026)
Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan tersebut menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama dalam mengakses pelayanan publik, memenuhi kebutuhan dasar, dan mengembangkan kegiatan ekonomi.
Usulkan Jalan, Jembatan, dan Air Bersih
Dalam perjalanan menuju lokasi titik nol dan saat kembali, Bupati Paulus berdiskusi langsung dengan Maruli karena keduanya berkesempatan berada dalam satu kendaraan. Pembicaraan itu mencakup berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan, mulai dari stunting, kemiskinan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga keterbatasan infrastruktur.
Bupati Paulus menyampaikan sejumlah usulan konkret yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga. Usulan tersebut meliputi pembangunan jembatan, ruas jalan menuju titik nol, penyediaan air bersih, pembangunan embung, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Menurut Bupati Paulus, ketersediaan jalan dan jembatan yang memadai akan membantu memperlancar mobilitas warga sekaligus membuka akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, penyediaan air bersih dan embung dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya air.
“Saya telah menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat perbatasan, mulai dari jalan, jembatan, air bersih, hingga embung. Usulan tersebut mendapat sambutan baik dari Bapak Wakil Panglima TNI dan akan ditindaklanjuti,” ujar Bupati Paulus.
Meski demikian, tindak lanjut atas berbagai usulan itu masih memerlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut. Dukungan lintas lembaga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan pembangunan di wilayah kepulauan.*/ph/llt
Komentar