Golkar Tak Bisa Hanya Andalkan Popularitas, Kerja Nyata Kader Jadi Kunci Menuju Pemilu 2029
DENPASAR,SELATANINDONESIA.COM — Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat sebagai landasan Partai Golkar dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Menurut Wakil Ketua Umum PP Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar itu, kekuatan struktur organisasi dan popularitas figur tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik tanpa kinerja kader yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Melki dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia Timur Gelombang II di Denpasar, Bali, 23–25 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Golkar memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas anggota legislatif, dan menyelaraskan strategi menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Pemenangan Pemilu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan struktur organisasi atau popularitas semata. Kinerja anggota FPG DPRD merupakan wajah Partai Golkar di ruang publik dan turut menentukan kepercayaan masyarakat. Karena itu, kemenangan harus dibangun melalui kerja nyata, kedekatan dengan rakyat, konsolidasi kader, dan kemampuan menjawab persoalan masyarakat,” ujar Melki, Jumat (23/10/2026).
Bagi Melki, tantangan partai politik tidak berhenti pada kemampuan membangun organisasi atau memperluas dukungan elektoral. Partai juga dituntut menunjukkan relevansi melalui kerja-kerja politik yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari memperjuangkan aspirasi warga hingga mengawal kebijakan pembangunan di daerah.
Dalam konteks itu, anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki posisi strategis. Mereka menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat, proses pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Melki menegaskan, para legislator Golkar harus aktif memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan, terutama di kawasan Indonesia Timur yang memiliki karakteristik geografis dan persoalan pembangunan yang beragam.
“Anggota FPG DPRD harus menjadi contoh bahwa politik adalah jalan pengabdian,” tegasnya.
Ia juga mendorong anggota Fraksi Golkar untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Dengan demikian, keberadaan kader di lembaga legislatif tidak semata-mata diukur dari aktivitas politik, tetapi juga dari kontribusinya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Selain mengawal aspirasi daerah, anggota legislatif Golkar diharapkan berperan aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintahan Prabowo-Gibran agar kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Konsolidasi Diperkuat dari Daerah
Rakornis dan Bimtek di Bali merupakan bagian dari pendekatan konsolidasi Partai Golkar yang diarahkan lebih dekat dengan wilayah kerja masing-masing pengurus pusat. Langkah ini dimaksudkan agar pembahasan strategi organisasi dan peningkatan kapasitas anggota legislatif lebih sesuai dengan dinamika politik serta kebutuhan pembangunan daerah.
Wakil Sekretaris Jenderal Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Steering Committee (SC), Umar Lessy, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di daerah merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Menurut Umar, kegiatan bimbingan teknis yang sebelumnya banyak diselenggarakan di Jakarta kini diarahkan untuk lebih terkonsentrasi di wilayah masing-masing. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pengurus pusat, pimpinan partai di daerah, dan anggota fraksi di lembaga legislatif.
“Untuk PP Indonesia Timur, Gelombang II dilaksanakan di Bali setelah sebelumnya digelar di Makassar,” kata Umar.
Ia menjelaskan, forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyelaraskan program kerja dan langkah strategis antarstruktur partai. Dengan koordinasi yang lebih terarah, kader di daerah diharapkan mampu merespons persoalan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi politik dan representasi secara lebih efektif.
Kegiatan di Bali melibatkan unsur pengurus partai dan anggota Fraksi Golkar dari enam provinsi, yakni Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sekitar 60 orang dari unsur terkait disebut mengikuti agenda Rakornis tersebut, sementara peserta Bimtek juga mencakup anggota Fraksi Golkar DPRD provinsi serta kabupaten dan kota se-Bali.
Ketua panitia penyelenggara, Hakim Kamarudin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dijadwalkan dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Materi kegiatan mencakup penguatan kelembagaan partai, peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta penyusunan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Kinerja Legislator dan Kepercayaan Publik
Penekanan Melki terhadap kerja nyata kader memperlihatkan bahwa konsolidasi menuju Pemilu 2029 tidak hanya berkaitan dengan penguatan mesin organisasi. Kualitas kerja anggota legislatif juga menjadi perhatian, mengingat mereka berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat dan memiliki tanggung jawab dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Di tingkat daerah, persoalan seperti keterbatasan infrastruktur, kesempatan kerja, akses pelayanan dasar, dan ketimpangan pembangunan membutuhkan perhatian melalui fungsi representasi dan pengawasan legislatif. Karena itu, kemampuan menyerap aspirasi, memperjuangkannya dalam pembahasan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan menjadi bagian penting dari tugas wakil rakyat.
Bagi Golkar, Rakornis dan Bimtek ini menjadi salah satu tahapan untuk menyatukan arah kerja organisasi di kawasan Indonesia Timur. Namun, sebagaimana ditekankan Melki, konsolidasi tersebut perlu berjalan beriringan dengan kinerja kader yang dapat dirasakan masyarakat.
Menjelang Pemilu 2029, pesan yang dibawa Melki menempatkan kerja politik di daerah sebagai bagian penting dari hubungan antara partai dan publik. Kepercayaan masyarakat, dalam pandangan tersebut, perlu dibangun melalui konsistensi memperjuangkan aspirasi, mengawal pembangunan, dan menghadirkan solusi atas persoalan warga.
Dengan demikian, persiapan menghadapi pemilu tidak hanya menyangkut strategi organisasi, tetapi juga bagaimana anggota legislatif menjalankan mandatnya sebagai wakil rakyat.*/edy/llt
Komentar